...

5 Catatan dari 5 Tahun Pemberlakuan UU KIP1

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

5 Catatan dari 5 Tahun Pemberlakuan UU KIP1
5 Catatan dari 5 Tahun Pemberlakuan UU KIP1
UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah disahkan sejak tahun 2008 dan mulai
berlaku efektif pada Mei 2010. Sepanjang 2010 hingga kini, upaya mengakselerasi
badan publik agar siap mengimplementasikan UU tersebut terus berlangsung namun
berjalan sangat lambat dan bahkan pada beberapa sector justru lebih banyak diinisiasi
oleh Masyarakat Sipil.
Tujuan dari dibutanya UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui
informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan
akuntabel guna mewujudkan itu semua FOINI (Koalisi Organisasi Masyarakat dan
Individu) yang memiliki perhatian pada isu keterbukaan informasi juga terus
melakukan upaya mewujudkan terciptanya situasi yang mendukung keterbukaan.
Guna mencapai tujuan sejumlah agenda dan aktivitas diselenggarakan oleh FOINI
antara lain : mendorong proses seleksi Komisi Informasi Pusat yang transparan dan
partisipatif baik untuk periode 2009 – 2013 maupun 2013 – 2017, riset assessment
mengenai performa Komisi Informasi Pusat periode pertama, menyusun masukan
masyarakat sipil bagi Komisi Informasi dalam bentuk roadmap Komisi Informasi
Pusat dalam masa tugas 2013 hingga 2017, dokumentasi kegiatan, produk, dan
komentar masyarakat sipil dalam www. keterbukaaninformasi.org serta sejumlah
kegiatan lain yang diinisiasi oleh FOINI maupun anggota FOINI. Gerakan
keterbukaan informasi juga mulai merambah issue dan sector baru bila awalnya lebih
banyak pada issue pelayanan public sekarang sudah mulai menguat di Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam serta Penyelenggaraan Pemilu.
Namun program tersebut sayangnya belum berdampak pada data dan catatan kondisi
implementasi keterbukaan informasi saat ini dimana masih ada 7 Propinsi yang belum
membentuk Komisi Informasi yaitu : Nusa Tenggara Timur , Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat2.
Capain terbentuknya PPID juga masih rendah :
1
Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dalam rangka peringatan 5 Tahun
Pelaksanaan UU KIP, Kamis 30 April 2015 di Gedung Joeang Jakarta.
2
Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakukan UU KIP di bidang LH SDA, April 2015.
Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 20153
No
1
2
3
4
5
Badan Publik
Kementerian
LPNK/LNS/LPP
Provinsi
Kabupaten
Kota
TOTAL
Jumlah
34
129
34
399
98
694
Telah Menunjuk
PPID
34
43
30
174
60
341
%
100,00
33,33
88,24
43,61
61,22
49,14
Data di atas masih sebatas mandat pembentukan PPID dan belum memasukkan mandat
penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi,
penyusunan daftar informasi publik, laporan pelaksanaan UU KIP, dan sebagainya.
Apabila keseluruhan mandat ini diakumulasikan, maka dapat dipastikan tingkat ketaatan
badan publik dalam melaksanaan UU KIP akan jauh lebih rendah dari tingkat ketaatan
untuk membentuk PPID saja4
Masih rendahnya persentase pembentukan PPID di sejumlah daerah terutama pada level
Kabupaten dan Kota memang cukup mengherankan karna sudah ada Permendagri No.
35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Kemdagri dan Pemda, Radiogram Mendagri No.
188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013. Dalam analisis kami hal ini lebih dikarenakan
komitmen dari Kepala Daerah yang bersangkutan.
Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik
perlu terus dilakukan. Akselerasi tersebut tidak hanya menjadi kewajiban Komisi
Informasi semata akan tetapi juga oleh seluruh elemen negara termasuk Lembaga
Perwakilan dan Pemerintah.
Catatan lain yang muncul adalah terkait kemandirian Komisi Informasi baik untuk level
Pusat maupun Provinsi, catatan ini berangkat dari komentar dan pandangan pihak –
pihak yang bersentuhan dengan KI termasuk pihak – pihak yang bersengketa.
Data Dit Komunikasi Publik, Ditjen IKP, KemKominfo
Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik,
Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, April
2015.
3
4
Memperkuat kelembagaan KI bukanlah hal yang mudah setidaknya jika hal tersebut
dinilai dari kondisi KI yang secara regulasi dan fakta belumlah “mandiri” hal yang
seharusnya menjadi syarat mutlak apabila suatu lembaga memiliki tugas untuk
menyelesaikan sengketa karna lembaga tersebut harus memutus dan menyelesaikan
sengketa secara bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk itu kemandirian menjadi kata
kunci yang harus terejawantahkan baik dalam regulasi yang mengaturnya maupun dalam
mental para personilnya.
Saat ini Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia telah memasuki periode
kepengurusan kedua periode 2013 – 2017, periode yang idealnya ditargetkan menjadi
tonggak atas perbaikan kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang
memang masih disibukkan dengan pembenntukan KI Provinsi, penataan kelembagaan,
penyusunan berbagai tata kerja, regulasi dan lainnya yang akan menjadi dasar dan
landasan bekerja. Namun berbagai kendala yang muncul pada periode pertama 2009 –
2013 seperti : kantor yang belum tetap, terlambat terbentuknya KI di beberapa provinsi
bahkan hingga kini, kepatuhan terhadap etika komisioner dan lain sebagainya membuat
target yang diharapkan dicapai oleh KI Pusat periode pertama hampir sebahagian besar
belum tercapai. Agar berbagai problem tersebut tidak menjadi beban bagi KI Pusat yang
berpotensi mengganggu dan membuatnya terlampau sering “menengok” ke belakang
maka penguatan KI menjadi suatu keniscayaan.
Penguatan tersebut diharapkan akan menjawab tantangan dan harapan public terhadap
KI yang diharapkan dapat menjadi lembaga terpercaya yang mampu menyelesaikan
sengketa informasi sebagai bagian dari pemenuhan terhadap Hak atas Informasi Publik
sebagaimana diamanatkan dalam UUD Pasal 28 F. Tuntutan terhadap transparansi
penyelenggaraan negara juga semakin kuat seiring dengan bertambahnya usia republic ini
dan perbaikan kualitas demokrasi selain itu peran aktif Indonesia dalam percaturan global
utamanya dalam Open Government Partnership dan inisiatif global lainnya menjadikan
peran KI menjadi sangat strategis.
Namun penguatan KI tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan sinergi antara Komisi
Informasi Pusat dan gerakan masyarakat sipil. Sehingga masukan dan program yang telah
disusun masyarakat sipil tidak menjadi tumpukan kertas dan catatan kegiatan yang
terdokumentasikan semata melainkan dapat dijadikan masukan bagi penguatan Komisi
Informasi Pusat dan analisis substansi UU Keterbukaan Informasi Pubklik No. 14 Tahun
2008 setelah 5 tahun dan dilihat dari implementasinya serta catatan yang menyertainya
maka sudah saatnya UU KIP ini diperbaiki sehingga UU tersebut dapat optimal dalam
mewujudkan keterbukaan informasi public yang berkualitas. Hal ini sekaligus momentum
masyarakat sipil menagih janji dan komitmen kampanye Presiden Jokowi yang tercantum
dalam Nawacita yang diturunkan dalam 9 Program Priotitas Membangun Tata Kelola
Pemerintahan. Agenda Strategis Jokowi JK 2015 – 2019 dalam bagian tata kelola
pemerintahan yaitu :
-
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan;
-
Mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan kinerja dan membuka akses
informasi prblik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
-
Menjamin Hak WN untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public,
program kebijakan public dan proses pengambilan keputusan.
Kurang lebih 6 bulan Presiden Jokowi telah memerintah sejak dilantik pada Oktober
2014 maka kini saatnya Pemerintah segera membuat program guna menjawab
tantangan pelaksanaan Keterbukaan Informasi yang juga tercantum dalam Rencana
Program Jangka Menengah yaitu :
pada sisi Badan Publik, antara lain :
1. Masih rendahnya komitmen Badan Publik dan sejumlah Kepala Daerah .
2. Keterbukaan masih dianggap sebagai beban dan bukan modalitas.
3. Keterbatasan SDM bidang komunikasi dan informasi di beberapa badan
public
Dan pada sisi Masyarakat.
Permintaan informasi dari masyarakat juga masih rendah dan baru berada pada kalangan
tertentu saja.
Guna mengakselerasi implementasi ada 5 catatan yang harus segera dikerjakan :
1. Analisis substansi UU KIP terutama pada item yang berpotensi kontra produktif
terhadap perwujudan keterbukaan informasi.
2. Penguatan Komisi Informasi guna mewujudkan lembaga penyelesaian sengketa
yang terpercaya.
3. Mempercepat pembentukan infrastruktur pelayanan informasi di Badan Publik
(PPID, SOP dll).
4. Mengkampanyekan penyampaian informasi secara pro aktif guna menumbuhkan
partisipasi public.
5. Kampanye public untuk meningkatkan permintaan informasi oleh masyarakat.
Mari bergerak bersama, mewujudkan komitmen bersama guna mewujudkan masyarakat
Indonesia yang lebih baik di masa datang.
*** Disarikan, disadur dan dikutip dari berbagai sumber oleh Sulastio, Direktur Indonesia
Parliamentary Center (IPC) merupakan pandangan pribadi untuk disampaikan pada
Diskusi Publik dalam rangka Peringatan Pelaksanaan UU KIP, Rabu 30 April 2015 di
Gedung Joeang.
Fly UP