...

membuka potensi sumber daya keuangan dalam

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

membuka potensi sumber daya keuangan dalam
MEMBUKA POTENSI SUMBER DAYA KEUANGAN
DALAM NEGERI INDONESIA:
PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
Desember 2006
Pengentasam Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi
Pembangunan Sektor Keuangan dan Swasta
Unit Pengelolaan Negara Indonesia
Dokumen Bank Dunia
ii
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
KANTOR BANK DUNIA JAKARTA
Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12th FL.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5299-3000
Fax: (6221) 5299-3111
Website: www.worldbank.org/id
THE WORLD BANK
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433, U.S.A.
Tel:(202) 473-1000
E-mail:[email protected]
Website:www.worldbank.org
Cetakan Desember 2006
Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia.
Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat
didalamnya tidak mewakili Dewan Direksi Bank
Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam
laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan
informasi lainnya yang tercantum pada peta yang
ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasikan
pandangan Bank Dunia akan status hukum suatu
wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas
tersebut.
iii
KATA PENGANTAR
Lembaga keuangan non-bank (LKNB) – seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana,
perusahaan sewa guna usaha (leasing) dan modal usaha, dan pasar modal (termasuk pasar
modal dan obligasi) – memiliki peran yang penting untuk dimainkan dalam pembangunan
Indonesia di masa mendatang. LKNB yang berfungsi dengan baik – di samping sistem perbankan
yang sehat – dapat membantu mencapai tujuan pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan akses
terhadap jasa keuangan, menekan biaya jasa keuangan, dan memperbaiki stabilitas sistem
keuangan. Sektor keuangan yang kuat dan terdiversifikasi dengan baik memberikan landasan
yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertumbuhan bagi pengentasan
kemiskinan sudah diketahui dengan jelas dari bukti-bukti dari seluruh dunia.
Hampir satu dasawarsa setelah mulainya krisis ekonomi, sektor keuangan Indonesia masih terus
didominasi oleh bank-bank umum. LKNB di Indonesia jauh lebih kecil daripada yang terdapat di
beberapa negara berkembang besar lainnya dan banyak negara di kawasan Asia Timur. Seiring
terjadinya pergeseran di seluruh bidang ekonomi menuju agenda pembangunan jangka panjang
serta berbagai prioritas pembangunan yang berkembang, penguatan LKNB kini menjadi
keharusan kebijakan yang mendesak. Indonesia memerlukan sumber daya dalam negeri jangka
panjang yang dapat dikerahkan oleh LKNB, yang kelak dapat digunakan untuk membiayai
investasi produktif, termasuk antara lain infrastruktur. Ini menyediakan jendela peluang untuk
reformasi yang sangat diperlukan.
Pemerintah jelas mengakui pentingnya memiliki sektor keuangan yang kuat – sebagaimana yang
diuraikan dalam paket kebijakan sektor keuangan bulan Juli 2006 serta pelaksanaannya yang
sedang berjalan. Meskipun ini adalah awal yang sangat baik, masih banyak lagi tantangan yang
harus dihadapi dalam rangka menuju reformasi yang menyeluruh serta memperkuat LKNB.
Meskipun setiap subsektor memiliki kesulitan masing-masing, ada pula kesamaan masalah yang
terjadi di seluruh subsektor.
Laporan “Menyingkap Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga
Keuangan Non-bank” ini dimaksudkan untuk membantu para penyusun kebijakan dalam
mengembangkan visi strategis untuk pengembangan LKNB di masa depan. Hasil-hasil temuan
utama laporan ini telah disosialisasikan melalui 4 lokakarya yang diselenggarakan pada tahun
2005 dan 2006. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan dasar untuk diskusi yang arif
mengenai peran LKNB, kemampuannya memenuhi tujuan Indonesia, dan tindak kebijakan yang
diperlukan untuk mendorong pertumbuhannya yang sehat.
Bagi Bank Dunia, adalah suatu kehormatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah dalam bidang
reformasi sektor keuangan yang sangat penting ini, dan kami siap untuk memberikan dukungan
lebih lanjut kepada Pemerintah dalam upaya-upayanya di masa mendatang.
Desember 2006
Andrew Steer
Country Director, Indonesia
Kawasan Asia Timur & Pasifik
Homi Kharas
Chief Economist & Sector Director, PREM
Kawasan Asia Timur & Pasifik
iv
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
RINGKASAN LAPORAN
Menyingkap Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia:
Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
Sektor keuangan yang terdiversifikasi dengan baik – yang memiliki bank maupun lembaga
keuangan non-bank (LKNB) 1 yang sehat – merupakan kunci untuk mendukung tujuan
pembangunan yang telah diuraikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu peningkatan pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dan perbaikan taraf hidup bagi rakyat
Indonesia. Bank dan LKNB sama-sama merupakan unsur kunci untuk sistem keuangan yang
sehat dan stabil, saling melengkapi dan menawarkan sinergi.
Namun pada saat ini, industri jasa keuangan Indonesia masih terus didominasi oleh perbankan,
dengan hampir 80% aset sistem keuangan (per 2005) berada di pihak bank. Yang selebihnya dari
sektor keuangan ini – termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, sewa guna
usaha, anjak piutang, dan modal usaha – masih kecil, dengan aset keseluruhan kurang dari 15%
PDB. Bank menjadi jantung kriris ekonomi Indonesia tahun 1997/98 – di mana lebih dari 50% PDB
(tahun 2000) digunakan untuk rekapitalisasinya. Mengingat besarnya skala krisis perbankan
tersebut, perhatian kebijakan – sampai baru-baru ini – telah difokuskan pada penguatan sistem
perbankan serta peraturan dan pengawasannya. Sejalan dengan pergeseran di seluruh
perekonomian menuju agenda pembangunan jangka panjang, sebagaimana yang diuraikan
dengan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan tahun 2006, penguatan LKNB kini merupakan
keharusan kebijakan yang mendesak.
Tujuan utama laporan ini adalah untuk membantu para penyusun kebijakan mengembangkan visi
strategis untuk pembangunan LKNB di Indonesia di masa mendatang. Laporan ini diharapkan
untuk dapat dijadikan dasar diskusi yang arif tentang peran sektor LKNB, kemampuannya
memenuhi tujuan Indonesia, dan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk merangsang
perkembangannya secara sehat. Laporan ini memiliki dua hasil kunci yang diharapkan, yaitu
pembangunan sektor keuangan yang terdiversifikasi, dan membaiknya pengerahan serta alokasi
sumber daya dalam negeri jangka panjang untuk pembangunan.
Laporan ini tersusun sebagai berikut. Bab I, Gambaran Umum, memberikan sinopsis laporan dan
menyoroti usulan-usulan utama. Bab ini dimulai dengan pembahasan permasalahan lintas
sektoral yang merupakan masalah umum di banyak subsektor dan kemudian memfokuskan pada
setiap subsektor yang tercakup dalam laporan ini. Meskipun pembahasan yang terinci dan
rekomendasi disajikan dalam bab-bab selanjutnya, bab ini mengangkat sebuah daftar singkat
prioritas langkah kebijakan yang oleh studi ini dianggap memerlukan fokus kebijakan dengan
segera. Peraturan dan pengawasan LKNB masih lemah dan perlu diperkuat; kurangnya kapasitas
yang memadai serta adanya kesenjangan peraturan yang berpotensi menimbulkan arbitrase
peraturan perlu disikapi. Adanya keputusan untuk membentuk otoritas pengawas keuangan
terpadu (Otoritas Jasa Keuangan atau OJK), harus menjadi komitmen untuk melakukan reformasi
peraturan dalam cakupan yang lebih luas serta mengembangkan kapasitas penegakan yang lebih
besar. Salah satu langkah penting yang diusulkan oleh laporan ini adalah segera
mempertimbangkan untuk membuat Bapepam & LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan) lebih independen. Penegakan di berbagai kegiatan sektor keuangan masih
buruk. Staf perlu dilatih dengan lebih baik untuk menangani masalah ketaatan, dan penegakan
1 Dalam laporan ini, LKNB mencakup pasar modal (ekuitas dan obligasi), perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana,
perusahaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal usaha
v
peraturan perlu dikoordinasikan antar pembuat peraturan; suatu masalah yang memang akan
dibahas oleh otorita terpadu yang diusulkan.
Persaingan yang efektif pada beberapa segmen LKNB di Indonesia dihambat oleh adanya medan
yang tidak seimbang. Di beberapa kasus seperti asuransi, ada beberapa pemain besar yang
diketahui mengalami masalah solvensi, yang masih belum ditanggapi, dan hal ini berdampak
negatif terhadap keseluruhan industri ini; peraturan-peraturan yang menciptakan medan yang
tidak seimbang antara pemain lama dan baru membatasi masuknya pemain baru. Dalam bidang
dana pensiun, peran sektor publik cukup besar dan berpotensi untuk tumbuh lebih pesat seiring
dilaksanakannya undang-undang tentang jaminan sosial. Ketidakseimbangan seperti ini perlu
ditangani dengan segera. Distorsi pajak menghambat pembangunan pada praktis semua industri
yang diteliti. Salah satu hal yang menjadi prioritas dalam bidang ini adalah meninjau peraturanperaturan pajak secara komprehensif dan mengkaji cara mengatasinya. Suasana yang
terderegulasi dan kompetitif akan menciptakan permintaan baru akan keahlian dan keterampilan
keuangan. Keahlian seperti ini masih sangat kurang di Indonesia, dan diperlukan peraturan untuk
memfasilitasi pertumbuhan profesi jasa keuangan. Hal ini dapat ditempuh dengan menetapkan
dan mempromosikan standar pendidikan dan kualifikasi minimum yang seragam. Selain itu, perlu
dipertimbangkan juga untuk membuka profesi ini terhadap pesaing dari luar. Terakhir, Indonesia
memerlukan investor yang lebih terdidik dan ada kebutuhan untuk memfokuskan para pendidikan
investor. Manfaat ekonomi potensial dari pengetahuan keuangan sangatlah luas, karena
konsumen dan investor yang lebih berpengetahuan akan memperbaiki efisiensi pasar dan
membantu menjauhkan pelaku yang tidak bertanggung jawab. Untuk tujuan ini, pihak yang
berwenang dihimbau untuk mengembangkan program pengetahuan keuangan, bekerjasama
dengan sektor swasta.
Bab 2 membahas Pasar Modal. Pasar modal Indonesia telah mengalami peningkatan yang stabil
sejak tahun 2002, dan Index Harga Saham Gabungan Jakarta termasuk yang berkinerja terbaik di
kawasan ini sepanjang tahun 2004 dan 2005. Sampai bulan Desember 2005, kapitalisasi pasar
total sudah mencapai 801 trilyun rupiah (30% PDB). Ada sekitar 316 perusahaan yang terdaftar di
bursa efek. Pasar ini secara umum merupakan pasar lembaga di mana hanya sedikit investor
perorangan yang bermain secara langsung. Pasar modal yang berfungsi dengan baik akan
mendorong kewiraswastaan dengan menyediakan sumber modal risiko untuk melengkapi
pembiayaan dari bank. Pasar modal Indonesia kecil, sangat terkonsentrasi, dan relatif tidak likuid.
Pasar modal ini bukanlah sumber modal risiko yang besar, dan modal baru yang tergalang sejak
krisis terbatas jumlahnya. Bursa ini juga belum menjadi sumber aset yang bernilai dan digunakan
secara luas – ada kurang dari 100.000 rekening ritel di negara yang berpenduduk 220 juta orang.
Pasar ini masih belum menjadi sarana yang baik untuk menentukan harga risiko dengan
memadai, mengingat konsentrasinya (10 dari 336 perusahaan yang terdaftar merupakan separuh
kapitalisasi pasar dan volume perdagangan) dan likuiditas yang terbatas (free float dari ke-20
perusahaan teratas oleh kapitalisasi pasar masih kurang dari 40%). Selain itu, transparansi,
pengungkapan informasi dan tata kelola perusahaan masih lemah, dan para pembuat peraturan
bursa efek masih menghadapi kekurangan yang mencolok dalam hal kemampuannya mengawasi
pasar, mengawasi peserta pasar, dan memaksakan ketaatan emiten. Keputusan yang tegas
diperlukan oleh pemerintah maupun pelaku pasar, seperti bursa saham, untuk memungkinkan
pasar mewujudkan seluruh potensinya. Pada dasarnya, ada kebutuhan untuk memperbaiki tata
kelola perusahaan, memperbaiki dan memperkuat peran Bapepam & LK dalam bidang
pengawasan, memperbaiki infrastruktur pasar, dan memperbaiki kesehatan keuangan korporasi.
Bab 3 memfokuskan pada Pasar Obligasi, yang dapat menyediakan pembiayaan jangka panjang
bagi pemerintah, proyek-proyek infrastruktur dan korporasi. Indonesia telah mencapai kemajuan
yang signifikan dalam membangun pasar obligasi pemerintah inti, tetapi masih belum
mengembangkan pasar obligasi korporasi. Pada akhir tahun 2005, obligasi pemerintah yang dapat
diperdagangkan dan belum dibayarkan berjumlah 389 trilyun rupiah (14% PDB). Obligasi
vi
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
perusahaan yang belum jatuh tempo hanya bernilai 63 trilyun rupiah, mewakili 2% PDB. Bank
merupakan investor terbesar obligasi pemerintah, dan memegang 71% dari semua obligasi
pemerintah, termasuk obligasi rekapitulasi. Asuransi dan dana pensiun memegang sekitar 14%
dari seluruh obligasi pemerintah. Prioritas-prioritas utama dalam bidang ini adalah memperbaiki
koordinasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, semakin meningkatkan kepastian
emisi berkala oleh pemerintah, memperbaiki infrastruktur pasar obligasi pemerintah,
memperjelas persyaratan dalam peraturan untuk lembaga pemeringkat efek, dan memperbaiki
pengumpulan informasi penentuan harga pasar sekunder.
Bab 4 membahas Reksadana. Sampai awal tahun 2005, industri reksadana di Indonesia tumbuh
dengan pesat – tumbuh dari aset kelolaan (AK) sejumlah 8 trilyun rupiah pada tahun 2001 menjadi
hampir 104 trilyun rupiah pada bulan Desember 2004. Pertumbuhan industri ini didorong oleh
beralihnya perorangan dari deposito rupiah di bank umum ke reksadana yang lebih banyak
berinvestasi dalam obligasi pemerintah bermata uang rupiah, umumnya obligasi rekapitalisasi.
Meskipun demikian, penarikan modal besar-besaran kemudian menggoyahkan industri ini, dan
jumlah aset kelolaan turun menjadi 29,4 trilyun rupiah (3 milyar dolar AS, 1,1% PDB) pada bulan
Desember 2005. Penyebab utama peristiwa ini adalah kenaikan suku bunga yang tiba-tiba, yang
menyebabkan jatuhnya nilai reksadana pendapatan tetap – yang merupakan mayoritas besar dana
– hingga investor pun menjadi panik. Terlepas dari kemerosotannya akhir-akhir ini, industri
reksadana kiranya tetap menjadi balok penyusun yang penting dari sektor keuangan Indonesia,
yang membantu perorangan maupun badan mengelola risiko dan simpanan. Reksadana
berpotensi menjadi investor yang signifikan untuk obligasi pemerintah dan korporasi. Namun
demikian, industri reksadana masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan pasar regional dan
dunia, dan kemampuannya lemah. Meskipun peraturannya sudah cukup luas, keterbukaan dan
perlindungan konsumen tidak memadai, konsep nilai aktiva bersih tidak digunakan, dan prosedur
penjualannya masih kurang baik. Prioritas bagi sektor ini adalah menyelaraskan peraturan dan
pengawasan dalam industri ini dengan praktik-praktik internasional dengan jalan
merestrukturisasi industri ini, memperkuat penegakan dan disiplin pasar, dan menyikapi
tantangan-tantangan dari valuasi aktiva bersih.
Dana pensiun adalah subyek dari Bab 5. Sektor dana pensiun Indonesia masih terhitung kecil,
secara keseluruhan menguasai aset senilai kurang dari 4,7% PDB, bila dibandingkan dengan
Thailand (8,4%), Malaysia (57%) dan Australia (75%). Meskipun ada potensi yang besar untuk
mengerahkan sumber daya dalam negeri, terutama jika industri mau mengadakan reformasi dan
pemerintah mau mempromosikan dana pensiun, diperlukan langkah-langkah keputusan. Kedua
program manfaat-pasti untuk pegawai negeri sipil (Taspen, PT Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri) dan angkatan bersenjata (Asabri, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia) memiliki dana yang kurang dan diinvestasikan dengan tidak tepat, dengan
memegang deposito bank jangka pendek dalam jumlah besar. Bersama Jamsostek (program
kontribusi tetap untuk pekerja sektor formal), kedua program ini kurang dalam hal transparansi
dan keterbukaan, sistem informasi manajemen yang lemah, rasio biaya yang tinggi, dan tata
kelola internal yang buruk. Dana pensiun swasta Indonesia tumbuh dengan pesat, dan beberapa
langkah positif telah diambil untuk memperbaiki industri ini, termasuk pergeseran menuju
pengawasan berbasis risiko dan keputusan untuk membentuk OJK, yaitu suatu otorita
pengawasan terpadu bagi sektor keuangan. Yang menjadi prioritas bagi sektor ini adalah
merumuskan suatu rencana induk strategis yang koheren untuk menyediakan penghasilan
pensiun dengan cara yang berkesinambungan dari segi keuangan, mengadakan pemeriksaan
aktuaria dan reformasi Taspen serta melaksanakan reformasi tersebut sebelum menangani
masalah pendanaan, mendorong outsourcing kegiatan-kegiatan Jamsostek guna memperbaiki
efisiensi, dan memperbaiki alokasi aset dana pensiun swasta.
Bab 6 memfokuskan pada industri Asuransi jiwa (sektor asuransi non-jiwa tidak dikaji secara
terinci dalam laporan ini, terutama karena industri asuransi jiwa merupakan sumber daya jangka
vii
panjang yang potensial – yang merupakan salah satu bidang fokus laporan ini). Industri asuransi
Indonesia tergolong kecil dengan total aset sebesar 75 trilyun rupiah (7,7 milyar dolar AS) (Bab ini
menyebutkan nilai 65 trilyun rupiah dan 7,3 milyar dolar AS), atau 2,8 persen dari PDB. Penetrasi
asuransi di Indonesia – premi sebagai persen PDB – masih rendah, dengan nilai premi sama
dengan 1,4 persen PDB (0,8 persen asuransi jiwa, 0,6 persen asuransi non-jiwa). Nilai kepadatan
asuransi – yaitu premi per kapita – adalah 14,5 dolar AS per kapita (US$6,4 per kapita untuk
asuransi jiwa, US$8,1 per kapita untuk asuransi non-jiwa). Industri ini sangat terpecah-pecah –
terdapat banyak pemain yang relatif kecil dalam sektor asuransi jiwa maupun non-jiwa. Ada
perusahaan-perusahaan asuransi besar dalam industri yang secara luas dianggap tidak
kecukupan dana dan memunculkan risiko potensial terhadap sistem. Meskipun asuransi jiwa
sejak dulu merupakan industri yang menghasilkan simpanan jangka panjang, di Indonesia potensi
ini masih belum diwujudkan. Praktik penjualan yang buruk dan produk yang tidak sesuai
menyebabkan tingginya lapse rate, yaitu banyak polis tidak diperpanjang. Banyak perusahaan
asuransi kecil kekurangan modal dan tidak mungkin dapat bertahan terhadap persaingan pasar
yang lebih ketat di masa mendatang. Prioritas utama bagi para penyusun kebijakan dan peraturan
adalah merasionalisasi industri ini termasuk menyikapi penyelesaian untuk perusahaanperusahaan yang lemah maupun bangkrut. Prioritas lain dalam bidang ini adalah memodernisasi
dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pihak pembuat peraturan dan memperbaiki
pelaksanaan. Hal ini mencakup dikembangkannya suatu pendekatan yang fleksibel terhadap
pengawasan yang menekankan pengelolaan risiko, perlindungan konsumen, serta disiplin pasar,
dikembangkannya pendekatan yang harmonis bagi pengelolaan modal berbasis risiko, dan
ditinjaunya kembali pendekatan terhadap reasuransi. Kampanye edukasi yang berkesinambungan
yang menggunakan pendekatan kemitraan publik-swasta untuk mempromosikan industri ini akan
membantu pengembangan industri.
Bab 7 berkenaan dengan Sewa guna usaha dan kredit konsumen, sementara Bab 8 membahas
industri Modal Ventura. Jasa sewa guna usaha dan anjak piutang memberikan dana pinjaman
bagi usaha kecil dan menengah, sedangkan modal ventura merangsang inovasi dan
kewiraswastaan. Pembangunan industri-industri ini secara lebih lanjut akan memperluas
persaingan jasa keuangan, memperkenalkan usaha dan pemberi pinjaman pada inovasi-inovasi
seperti analisa efek berbasis arus kas, dan menyediakan akses modal risiko kepada usaha kecil
dan menengah. Sektor ini kecil, namun tumbuh dengan kuat di Indonesia, terutama didorong oleh
kredit konsumen. Untuk merangsang pertumbuhan lebih jauh, yang menjadi prioritas adalah
diadakannya peraturan dan pengawasan pada tingkat yang wajar namun ringan, memungkinkan
penyusutan nilai aset-aset yang disewakan, memperluas basis pembiayaan, mengembangkan
sistem informasi kredit, mendukung restrukturisasi korporasi melalui dana modal swasta,
memisahkan pengoperasian dan pengelolaan dana modal usaha, dan mengembangkan wadah
hukum wali amanat (trust).
viii
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
BAB 1
GAMBARAN UMUM
Indonesia telah beranjak dari pengelolaan krisis dan tengah bergerak menuju pertumbuhan yang
berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Para penyusun kebijakan memfokuskan pada
masalah pembangunan jangka panjang dari berbagai aspek. Ini terlihat dari tindakan dan
pernyataan kebijakan oleh Pemerintah saat ini sejak memegang jabatan pada akhir 2004.
Pentingnya sektor keuangan yang kuat guna mendukung pertumbuhan – dan pentingnya
pertumbuhan bagi pengentasan kemiskinan – kini sudah sangat jelas dengan adanya bukti dari
berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, sektor keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, dengan
bank dan LKNB yang sehat, juga merupakan kunci pendukung sasaran-sasaran pembangunan
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sampai akhir-akhir ini, penguatan dan pengawasan bank menjadi fokus utama kebijakan sektor
keuangan Indonesia karena skala krisis ekonomi pada akhir dasawarsa 1990-an. Dalam salah
satu krisis perbankan yang termahal di dunia itu, lebih dari 50% PDB (tahun 2000) dihabiskan
untuk rekapitalisasi dan penyehatan bank. Perlu dikemukakan bahwa ada beberapa
permasalahan yang masih tersisa di sektor perbankan, terutama yang berkaitan dengan peran
dan masalah yang masih terus berlanjut di bank-bank pemerintah serta pelaksanaan jaring
pengaman sektor keuangan yang sehat. Meskipun demikian, permasalahan ini dibahas dengan
lebih terinci dalam laporan lain, dan berada di luar cakupan laporan ini.
Sebuah sistem LKNB yang dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran-sasaran
pembangunan jangka panjang ini dengan jalan membawa stabilitas lebih jauh pada sistem
keuangan, mengurangi biaya jasa keuangan secara keseluruhan dan menyingkap sumber daya
domestik untuk tujuan pembangunan. Sektor LKNB yang kuat akan memungkinkan Pemerintah
menempatkan obligasi di pasar domestik, menyediakan pembiayaan dalam rupiah untuk
keperluan infrastruktur, menyediakan pendanaan bagi UKM (sehingga menciptakan lapangan
kerja) dan meningkatkan keamanan keuangan rakyat Indonesia dengan memungkinkan akses ke
berbagai macam produk. Sektor swasta di Indonesia perlu memiliki akses ke berbagai jenis
modal, seperti modal risiko dari pasar modal, pinjaman jangka pendek dari bank, serta
pendanaan jangka panjang melalui pasar modal dan investor lembaga. Jasa sewa guna usaha dan
anjak piutang dapat membantu menyediakan pembiayaan berjangka bagi sektor swasta, terutama
2
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
usaha kecil dan menengah, yang sering mengalami keterbatasan dalam hal agunan. Seiring
dengan semakin mantapnya desentralisasi, pemerintah-pemerintah daerah berpaling ke pasar
modal untuk memperoleh sumber daya pembangunan. Secara khusus, yang diperlukan adalah
pasar obligasi dan investor daerah. Pemerintah tengah mempertimbangkan sistem jaminan sosial
kontribusi nasional, dan sumber daya ini akan menyediakan wahana bagi investasi. Mengingat
segala kemungkinan tuntutan yang ada ini, sektor LKNB yang sehat dapat memberikan kontribusi
yang besar bagi pembangunan Indonesia.
Stabilitas makroekonomi dan kerangka kebijakan makro yang sehat diperlukan untuk
pembangunan sektor keuangan. Mempertahankan stabilitas ini telah menjadi persoalan di
Indonesia pasca krisis antara lain karena kurang berkembangnya pasar uang, tetapi pondasi
makroekonominya kini telah mengalami perbaikan dengan pesat seiring bergeraknya suku bunga
dan inflasi menuju tingkat rata-rata regional dan mulai stabilnya nilai tukar. Perkembangan ini
sudah tentu akan memperluas cakrawala simpanan dan investasi serta toleransi terhadap risiko,
tetapi kemungkinan adanya kejutan internal maupun eksternal masih tetap tinggi, dan baik
penabung maupun investor memerlukan kemampuan berdiversifikasi agar sepadan dengan profil
mata uang dan masa jatuh tempo. Oleh karena itu, ini adalah saat yang tepat untuk memperkokoh
situasi makroekonomi yang menguat dengan sektor keuangan yang terdiversifikasi dan efisien,
termasuk dengan cara semakin mengembangkan LKNB. Pasar uang yang membaik pada
gilirannya akan menciptakan potensi pertumbuhan berkelanjutan yang lebih besar, menghimpun
pembiayaan domestik – termasuk untuk investasi dalam hal infrastuktur, sekaligus membuat
ekonomi semakin tangguh menghadapi goncangan yang tidak terelakkan.
Tujuan utama laporan ini adalah membantu para penyusun kebijakan mengembangkan visi
strategis untuk pengembangan LKNB di Indonesia di masa depan. Laporan ini diharapkan akan
merangsang diskusi yang arif mengenai inisiatif-inisiatif kebijakan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan ini.
Bab ini memberikan gambaran umum laporan dan rekomendasi khusus dalam setiap subsektor
yang dibahas dalam laporan ini, yaitu pasar modal, pasar obligasi, reksadana, dana pensiun,
asuransi, sewa guna usaha dan modal ventura. Meski pembahasan dan rekomendasi yang terinci
disajikan dalam bab-bab berikutnya, bagian-bagian dalam bab ini mengangkat sebuah daftar
singkat prioritas langkah kebijakan yang oleh studi ini dianggap memerlukan fokus kebijakan
dengan segera. Bab ini selanjutnya menyoroti beberapa permasalahan lintas sektoral yang
mempengaruhi pengembangan sektor LKNB secara keseluruhan dan merekomendasikan
langkah-langkah konkret dalam bidang ini. Dalam bab-bab selanjutnya, setiap subsektor diteliti
dengan lebih mendalam, diberikan konteks yang lebih lengkap untuk rekomendasi dalam
gambaran umum, serta rekomendasi kebijakan yang lebih luas untuk pengembangan di masa
mendatang. Agar fokus kebijakan lebih mudah dicapai, setiap bab selanjutnya ditutup dengan
matriks tindakan – yang disusun menurut prioritas jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dan
jangka menengah (1-3 tahun) yang perlu menjadi fokus Pemerintah. Jelas bahwa studi yang
bercakupan luas seperti ini memiliki keterbatasan. Pertama, atas permintaan Pemerintah, studi
ini memfokuskan pada permasalahan pengembangan pasar/sektor. (Kajian yang mendalam
tentang masalah struktur peraturan, terutama pembentukan OJK, didukung oleh Bank
Pembangunan Asia dan AusAID). Laporan mengenai pengembangan pasar tentu perlu
menyinggung masalah dan keterbatasan peraturan, serta memberikan rekomendasi untuk
reformasi, yang diberikan oleh kajian ini. Tetapi studi tersebut tidak mendalami permasalahan
yang berkaitan dengan OJK. Kedua, ada pula keputusan yang diambil pada awal proses persiapan
untuk memfokuskan studi ii pada rekomendasi-rekomendasi kunci di berbagai subsektor. Maka
oleh sebab itu, laporan ini mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan penyempurnaan,
terutama dalam hal masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan. Studi ini
menyampaikan strategi dan visi untuk sektor LKNB serta menyoroti keputusan-keputusan
kebijakan kunci yang harus dibuat dalam proses tersebut. Dalam beberapa kasus, masih
3
diperlukan pengkajian lebih lanjut sebelum dapat diperoleh pemetaan masalah implementasi
yang terinci.
PENTINGNYA LNKB DAN PASAR MODAL2
Pasar uang yang dalam dan luas mempermudah penggalangan dana, dengan cara menawarkan
instrumen dan saluran tambahan untuk penempatan dana bagi penabung dan investor
perorangan maupun lembaga dengan tingkat pengembalian yang lebih menarik dari yang tersedia
untuk simpanan di bank. Di samping itu pula, pasar uang yang luas dan dalam meningkatkan
akses ke pembiayaan bagi perusahaan dan perorangan yang lebih banyak, di mana persaingan
juga membuat akses seperti itu lebih terjangkau. Pasar uang yang maju juga mampu mengurangi
volatilitas, distorsi dan risiko dengan cara beroperasi dalam suasana yang transparan, kompetitif
dan ditandai dengan adanya kisaran produk dan layanan yang beraneka ragam, termasuk
instrumen derivatif yang memungkinkan pengelolaan risiko secara efektif. Oleh karena itu,
reformasi arsitektur keuangan Indonesia seringkali menjadi dasar perbaikan kinerja ekonomi. Di
hampir semua perekonomian yang sudah maju, sistem keuangan menyediakan jasa keuangan
dan produk canggih dengan kisaran yang luas, dan efisiensi sistem yang sudah berkembang
seperti ini telah ikut memperkuat stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan dan kemakmuran
ekonomi yang berkelanjutan.
Makin tersedianya pendanaan dan lebih efisiennya alokasi modal untuk investasi sektor swasta
yang produktif memberikan manfaat bagi seluruh perekonomian, terutama bagi usaha kecil dan
menengah (UKM) yang seringkali menghadapi keterbatasan pilihan pendanaan sebelum
reformasi perbankan dan pembangunan sektor keuangan non-bank yang efektif. Menurut analisis
baru-baru ini, pertumbuhan volume kredit swasta dan kapitalisasi pasar modal sebagai persen
PDB telah konsisten dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Oleh karena itu,
berfungsinya sistem keuangan layanan lengkap secara efektif sangatlah penting bagi
pembangunan ekonomi dan kemakmuran.3
Bank dan intermediasi keuangan non-bank sama-sama merupakan unsur kunci untuk sistem
keuangan yang sehat dan stabil. Kedua sektor itu perlu dikembangkan karena menawarkan
sinergi yang penting. Meskipun bank mendominasi sistem keuangan di banyak negara, baik dunia
usaha, rumah tangga maupun sektor publik mengandalkan ketersediaan berbagai macam produk
keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Produk dan jasa ini disediakan bukan hanya
oleh bank, melainkan juga oleh perusahaan asuransi, sewa guna usaha, anjak piutang dan modal
ventura, serta juga reksadana, dana pensiun dan investment trust. Rasio kapitalisasi pasar modal
terhadap aset sistem perbankan di sebagian besar negara ekonomi maju sangatlah tinggi, dan
secara umum ada kecenderungan peningkatan rasio kapitalisasi pasar terhadap simpanan bank
sesuai tingkat pembangunan ekonomi.
Dengan menyediakan jasa keuangan tambahan dan alternatif, LKNB memperbaiki akses
keuangan umum di seluruh sistem. LKNB juga membantu mempermudah investasi dan
pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal
pembangunan sektor keuangan berorientasi bank. Pertumbuhan lembaga simpanan
kontraktual/kolektif seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dan reksadana memperluas
kisaran produk yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan yang mempunyai sumber daya
untuk diinvestasikan. Lembaga-lembaga ini juga menjadi saingan bagi simpanan bank, sehingga
memobilisasi dana jangka panjang yang diperlukan untuk pengembangan pasar modal dan pasar
obligasi korporasi, pasar obligasi daerah, keuangan infrastruktur, pasar obligasi hipotek, sewa
2 Bagian ini diambil dari Bakker dan Gross (2004).
3 Hubungan antara keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah ditelusuri dengan terinci oleh Bank Dunia (2001).
4
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
guna usaha, anjak piutang dan modal ventura. Lembaga simpanan kolektif juga memungkinkan
pengelolaan dana yang lebih baik, sambil membantu mengurangi potensi risiko sistem melalui
penghimpunan sumber daya, alokasi risiko kepada mereka yang lebih bersedia menanggungnya,
dan penerapan teknik-teknik pengelolaan portofolio yang meneruskan risiko ke seluruh bagian
sistem keuangan yang terdiversifikasi.
Oleh karena itu, banyak yang dapat diperoleh negara-negara dari pasar uang yang dalam dan luas
serta industri jasa keuangan yang sudah matang. Paradigma pembangunan ini makin diakui di
seluruh dunia, terutama setelah terjadinya krisis pasar berkembang yang berulang di negaranegara yang sistem keuangannya didominasi oleh bank.
LNKB dalam Konteks Indonesian
Banyak di antara argumen di atas berlaku juga untuk Indonesia. Sektor keuangan Indonesia saat
ini didominasi oleh bank umum (Tabel 1.1). Situasi saat ini dan pembahasan di atas mengenai
peran LKNB menunjuk perlunya semakin mengembangkan pasar modal, dana pensiun,
reksadana, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna usaha, dan dana modal usaha di
Indonesia, karena lembaga-lembaga ini memang lebih terarah untuk menanggung beberapa jenis
risiko. Indonesia memerlukan LKNB yang kuat karena setidak-tidaknya tiga alasan: (i) LKNB
dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pengerahan dan alokasi sumber daya dalam
negeri untuk pengembangan pembiayaan, yang merupakan prioritas mendesak, (ii) LKNB dapat
mengurangi kerentanan sektor keuangan terhadap goncangan di masa mendatang, dan (iii) LKNB
dapat membantu memenuhi sasaran-sasaran lainnya yang disampaikan oleh Pemerintah. Guna
memotivasi fokus pada LKNB, bagian ini memberikan gambaran umum singkat sektor keuangan
secara keseluruhan di Indonesia.
Perbandingan regional memperkuat pengamatan terdahulu tentang sektor keuangan di Indonesia
(Lihat Tabel 1.2). Bila dibandingkan dengan kawasan ini, sektor keuangan Indonesia relatif belum
berkembang, masih didominasi oleh perbankan. LKNB di Indonesia juga relatif lebih kecil.
Tabel 1.1: Struktur Sektor Keuangan (Trilyun Rp)
Jenis lembaga dan tahun
Bank (2005)
Lembaga keuangan non-bank
Perusahaan keuangan (2005)
Perusahaan asuransi (2005)
Dana pensiun (2004)
Perusahaan sekuritas (2004)
Pegadaian (2005)
Lembaga keuangan rakyat (2004)
Reksadana (2005)
Perusahaan modal usaha (2005)
Obligasi korporasi terhutang (2005)
Total
Kapitalisasi pasar modal (2004)
Kapitalisasi pasar modal (2005)
Aset (trilyun Rp)
1.470,0
374,5
67,7
75,1
107,1
10,1
4,8
14,7
29,4
2,7
62,8
1.844,5
680
801
Persen aset
79,7
20,3
3,7
4,1
5,8
0,5
0,3
0,8
1,6
0,1
3,4
100,0
---
Persen PDB
53,9
13,7
2,5
2,8
4,7
0,4
0,2
0,6
1,1
0,1
2,3
67,6
30,1
29,4
Sumber: Bapepam & LK; Bank Indonesia
Catatan: Angka ini sudah termasuk yang dihitung dua kali karena dana pensiun, perusahaan asuransi dan reksadana
berinvestasi di bank. Persen PDB setiap sektor dihitung dengan menggunakan PDB tahun berikutnya yang bersesuaian
dengan tahun data. Jumlah total sebagai persen PDB menggunakan angka PDB tahun 2005.
5
Tabel 1.2: Perbandingan Regional Sektor Keuangan (Milyar US$)
Sektor
Bank
Perusahaan asuransi
Dana pensiun
Reksadana
Obligasi korporasi
terhutang
Lain-lain
Total
Kapitalisasi pasar modal
PDB
Indonesia
Aset
%PDB
151,5
53,9
7,7
2,8
12,0
4,3
3,0
1,1
6,5
2,3
10,5
191,2
82,5
281,3
Malaysia
Aset
%PDB
166
159,8
20
19,5
58
56,4
21
20,1
40
*38,0
3,7
68,0
29,3
100,0
-305
168
104
0,0
293,3
162,2
100,0
Thailand
Aset
%PDB
172
114,9
5
3,4
7
4,8
18
12,2
19
*12,3
-221
119
150
0,0
147,4
79,4
100,0
Singapura
Aset
%PDB
213
233,4
46
49,8
60
65,7
18
20,0
30
*32,4
-367
148
91
0,0
403,3
162,3
100,0
Sumber: Bank-bank sentral, informasi publik, Bank Dunia
Catatan: Data Indonesia per 2005, sisanya per 2003
*: data per 2004.
Rangkuman Sektor Perbankan
Sektor perbankan adalah sektor terbesar dalam sistem keuangan, yang menguasai hampir 80%
aset keuangan. Semenjak krisis, sektor perbankan Indonesia mengalami restrukturisasi.
Perbankan kini lebih kuat, dengan kredit macet yang lebih sedikit, rasio kecukupan modal lebih
tinggi, dan profitabilitas lebih tinggi. Sebagian besar dari bank (yang dahulu swasta) yang diambil
alih pemerintah selama krisis telah ditutup atau pun dijual kembali ke sektor swasta. Pemerintah
juga telah mulai melepas saham minoritasnya di bank-bank milik negara. Peraturan dan
pengawasan sektor telah diperkuat secara substansial, dan jaminan merata atas simpanan yang
ada di bank sejak krisis berangsur-angsur dihilangkan seiring diterapkannya program jaminan
simpanan. Namun meski ada perbaikan-perbaikan ini, agenda reformasi lebih lanjut yang
signifikan masih tetap berkaitan dengan sektor perbankan, dengan bank-bank pemerintah
menjadi inti agenda. Angka akhir-akhir ini menunjukkan bahwa dua bank pemerintah yang
terbesar, yang menguasai sekitar 30% aset sistem perbankan, memiliki juga 2/3 dari kredit macet
dalam sistem. Perbaikan tata kelola di lembaga-lembaga ini masih menjadi tantangan.
Terlepas dari besarnya dan perbaikannya akhir-akhir ini, sektor perbankan Indonesia bukanlah
merupakan sumber modal jangka panjang. Seperti halnya bank-bank di banyak negara di
kawasan ini, bank-bank di Indonesia memperoleh sebagian besar pendanaannya dari deposito
jangka pendek, dan lebih dari 90% simpanan bank memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1
bulan. Pengelolaan aktiva-pasiva yang bijak mengharuskan bank menawarkan pinjaman jangka
pendek dengan bunga mengambang, dan inilah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, struktur
kewajiban ini sangat membatasi kemampuan bank untuk membiayai aset jangka panjang. Selain
itu, obligasi rekapitalisasi masih menjadi unsur yang menonjol di neraca bank-bank (17% aset),
dan kredit bank untuk investasi masih langka. Sejak tahun 2000, kredit telah tumbuh 18%
setahun, dengan pemberian pinjaman konsumen tumbuh 22% dan pinjaman investasi tumbuh
13%. Pertumbuhan pinjaman investasi yang relatif lebih lambat itu adalah akibat iklim investasi
yang buruk, kurangnya peluang investasi yang menarik, dan pertumbuhan ekonmi yang lebih
banyak digerakkan oleh konsumsi. Selain itu, meskipun pemberian pinjaman kepada UKM secara
total tumbuh pesat (dari basis yang kecil), sebagian besar UKM di Indonesia masih terus
menghadapi keterbatasan akses kredit. Pemberian pinjaman oleh bank sangat berbasis agunan,
dan karena buruknya dokumentasi hak milik tanah dan agunan, terutama untuk tanah, banyak
UKM mengalami kesulitan mengakses sektor perbankan.
6
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
MENGERAHKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI JANGKA PANJANG
Indonesia memiliki kebutuhan sumber daya dalam negeri jangka panjang yang besar dan terus
tumbuh. Pemerintah telah menetapkan program pinjaman yang substansial sejak tahun 1999,
yang meminjam sekitar 1% PDB setiap tahunnya (lihat gambar 1.1). Dalam strategi
pengembangan pasarnya, pemerintah telah menguraikan keinginannya untuk (i) meningkatkan
pangsa hutang dalam negeri terhadap pinjaman luar negeri dan (ii) memperpanjang masa jatuh
tempo hutang dalam negeri selama mungkin. Selain itu, program pembangunan infrastruktur
Indonesia memiliki kebutuhan pembiayaan yang besar. Bank memperkirakan (Gambar 1.1) bahwa
Indonesia perlu menambah pembelanjaannya untuk infrastruktur sebanyak kurang lebih 2% PDB
– 5 milyar dolar AS per tahun – guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi jangka menengah
per tahun pemerintah sebesar 6%. Sebagian besar pembelanjaan ini diharapkan akan dibiayai dari
sumber-sumber swasta. Jelas bahwa pembiayaan ini harus banyak disediakan oleh pasar modal
nasional dan internasional. Pemenuhan sasaran ini akan menuntut fungsi pasar modal dan LKNB
yang berjalan lebih baik. Namun pada saat ini, investor lembaga Indonesia relatif sedikit dan
belum menjadi sumber modal jangka panjang. Dana pensiun Indonesia (dengan aset sebesar
kurang lebih 12,5 milyar dolar AS, 4,7% PDB) menawarkan gabungan aset yang masih belum
dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang. Saat ini dana pensiun dan perusahaan asuransi
menginvestasikan sumber dayanya dalam porsi yang signifikan pada simpanan bank jangka
pendek, yang pada dasarnya merubah sumber daya jangka panjang yang langka itu menjadi aset
jangka pendek. Pembiayaan obligasi korporasi (termasuk pembiayaan infrastruktur) masih sedikit
dan suasana kebijakan yang sehat untuk sekuritisasi masih perlu diusahakan.
Gambar 1.1: Program Pinjaman Pemerintah sebagai Persen PDB, 1999-2006
3.5
3.0
2.4 2.4
2.5
2.0
1.7
1.5
1.0 1.0
1.9
1.3 1.4
1.2 1.2
1.1
1.0
0.6
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
2000
Deficit
0.8
2001
0.8
0.7
0.2
0.0
-0.5
1999
1.0
-0.1
-0.2
2002
2003
Securities - Net
-0.2
2004
2005 E
Non Securities - Net
2006 P
7
Gambar 1.2: Kebutuhan Keuangan Infrakstruktur Indonesia, 1994-2002
Sumber: Indonesia Averting an Infrastructure Crisis, Bank Dunia, 2004
MENGURANGI KERENTANAN SEKTOR KEUANGAN
Perlunya Indonesia memiliki sektor keuangan yang terdiversifikasi – dengan LKNB dan pasar
modal yang berkembang dengan baik – sangat terasa selama krisis tahun 1997/8. Dalam
pidatonya yang terkenal pada tahun 1999 4 , mantan Ketua Federal Reserve Alan Greenspan
mengingatkan, “Kita bertanya-tanya betapa parahnya masalah Asia Timur selama 18 bulan
terakhir seandainya perekonomian di sana tidak begitu tergantung pada bank sebagai sarana
intermediasi keuangannya. Seandainya saja ada pasar modal yang berfungsi, dampaknya pasti
tidak separah itu. Sebelum krisis pecah, tidak banyak alasan untuk mempertanyakan tiga
dasawarsa pertumbuhan Asia Timur yang sangat mantap itu, yang umumnya dibiayai melalui
sistem perbankan, selama perekonomian yang tumbuh pesat dan kredit bank menjaga rasio
kredit macet terhadap total aset bank agar tetap rendah. Tidak adanya bentuk intermediasi
cadangan kecil konsekuensinya. Tidak memiliki ban cadangan bukanlah masalah jika ban kita
tidak bocor. Asia Timur tidak memiliki ban cadangan.”
Indonesia masih belum memiliki “ban cadangan”. Negara ini sangat perlu mengembangkannya
jika ingin mengurangi kerentanan sistem keuangannya yang masih didominasi oleh perbankan itu
terhadap goncangan di masa depan, yang hampir tak terelakkan akan terjadi. Indonesia
membutuhkan LKNB dan pasar modal yang dapat menutupi kekurangan dan bertindak sebagai
“peredam kejut” – investor lembaga seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi; pasar modal
yang sudah berkembang – baik modal maupun pendapatan tetap, dan LKNB lainnya yang
berfungsi dengan baik seperti perusahaan sewa guna usaha dan modal usaha yang dapat
menunjang berbagai industri.
MEMENUHI SASARAN-SASARAN PEMERINTAH LAINNYA
Agenda reformasi sektor keuangan Pemerintah bermotifkan tiga pertimbangan umum, yaitu
memperbaiki akses ke jasa keuangan, mengurangi biaya jasa keuangan, dan memperbaiki
stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan LKNB memenuhi beberapa dari sasaran-sasaran ini
sudah dibuktikan di atas. Selain itu, LKNB memperbaiki intermediasi antara simpanan dan
investasi dengan cara menyediakan persaingan yang sehat bagi bank, dan karenanya dapat ikut
mengurangi ongkos pembiayaan. Reksadana dan pensiun dan perusahaan asuransi
4 Pidato oleh Ketua Alan Greenspan di muka Grup Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Program Seminar,
Washington, D.C., 27 September 1999
8
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
memungkinkan investor yang lebih bermacam-macam, termasuk investor perorangan, untuk
ambil bagian melalui perantara dan berinvestasi dalam instrumen-instrumen seperti obligasi
pemerintah dan korporasi. Perusahaan sewa guna usaha menyediakan cara yang efisien untuk
memperbesar akses ke jasa keuangan bagi perorangan dan badan usaha yang lebih luas,
terutama UKM. LKNB secara umum menyediakan serangkaian produk yang dapat digunakan oleh
masyarakat untuk mengelola risiko perorangan dan korporasi dengan lebih baik. Mengingat
Indonesia telah menempatkan banyak di antara sasaran-sasaran ini pada urutan yang tinggi
dalam agenda pembangunannya sendiri, penetapan fokus pada pengembangan LKNB dapat
menjadi strategi yang sejalan dengan prioritas Pemerintah.
PERMASALAHAN LINTAS SEKTORAL DAN REKOMENDASI
Meskipun LKNB terdiri dari lembaga yang beraneka macam – seperti yang telah disoroti dalam
pembahasan di atas – ada beberapa masalah lintas sektoral yang dihadapi oleh beberapa jenis
lembaga. Bagian ini memfokuskan pada permasalahan yang demikian dan merangkum hasilhasil temuan untuk sektor LKNB dalam bidang peraturan, penegakan, pembentukan OJK,
persaingan, perpajakan, keterampilan, dan pendidikan investor (lihat Lampiran 1 pada bagian
akhir bab untuk matriks rangkuman hasil temuan).
Peraturan
Lemahnya peraturan dan pengawasan, serta kurangnya kemampuan yang memadai dari instansi
yang bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan, adalah salah satu alasan utama
mengapa restrukturisasi sektor keuangan menjadi mahal dan pengembangan LKNB secara luas
di Indonesia lambat. Salah satu temuan yang terus-menerus muncul dalam laporan ini adalah
kurangnya tindak lanjut peraturan perundang-undangan secara efektif dengan peraturan
penjelasan yang jelas dan konsisten. Sebagai contoh, undang-undang tentang jaminan sosial
(Undang-undang No. 4 tahun 2004) kurang terinci dari segi manfaat, kontribusi, dan
permasalahan besar lainnya yang mempengaruhi perancangan program-program ini. Semua
undang-undang yang relevan perlu dilengkapi dengan peraturan penjelasan. Pada praktiknya, ada
banyak penundaan yang terjadi dalam penetapan peraturan yang tepat waktu.
Kekurangan kedua yang sering muncul terdiri dari kesenjangan-kesenjangan dalam peta
peraturan. Sebagai contoh, Jamsostek merupakan badan usaha milik negara dan oleh karena itu
Departemen Keuangan merupakan pemegang saham de jure-nya, dan Kementerian BUMN
menjadi pemegang saham de facto, dengan diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan hakhak kepemilikan. Jamsostek tidak tunduk kepada Undang-undang Asuransi untuk program
asuransinya, atau pun Undang-undang Dana Pensiun untuk program manfaat hari tuanya.
Jamsostek tunduk pada peraturan pemerintah ad hoc di bawah pengawasan dan pembinaan
umum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Demikian pula, meskipun Taspen menyediakan manfaat hari tua bagi pegawai negeri sipil,
program pensiunnya secara khusus dikecualikan dari Undang-undang Dana Pensiun. Taspen
tidak perlu mentaati kewajiban yang diberlakukan atas program-program pensiun lainnya, seperti
penggunaan kustodian, pemisahan aset, dan penunjukan administrator yang berbeda dengan
sponsor – yaitu pemerintah sendiri – atau pun persyaratan pendanaan dan solvensi tertentu.
Contoh ketiga dari ambiguitas yang dijumpai berkaitan dengan kerangka prudensial untuk dana
pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Kerangka tersebut merupakan
serangkaian keputusan yang menangani sejumlah permasalahan kunci seperti persyaratan
pendanaan dan solvensi, peraturan investasi, perlakuan pajak, dan kualifikasi administrator dana.
9
Meskipun demikian, kerangka itu samasekali tidak membahas struktur tata kelola. Oleh karena
itu, ada sebagian sponsor yang menjiplak struktur dewan komisaris dan direksi yang sudah umum
itu untuk dana pensiun, di mana anggota kedua dewan itu ditunjuk oleh sponsor. Perlu tidaknya
struktur seperti ini menurut hukum tidak jelas, dan mengakibatkan akuntabilitas dan tanggung
jawab yang terpencar-pencar, serta biaya operasi yang lebih tinggi.
Penegakan
Salah satu hasil temuan yang sering muncul dalam kajian ini adalah buruknya tingkat penegakan
di seluruh spektrum kegiatan sektor keuangan. Di hampir semua industri yang dikaji dalam
laporan ini – reksadana, pensiun, asuransi dan sewa guna usaha – dijumpai adanya masalah
penegakan. Ada beberapa contoh yang dapat disebutkan: dalam industri dana pensiun sangat
banyak dijumpai ketidaktaatan terhadap undang-undang yang mengatur kontribusi swasta ke
Jamsostek karena lemahnya penegakan. Demikian pula, kemampuan penegakan sekuritas makin
sering diuji dalam menangani masalah peraturan yang rumit yang dihadapi pemain di pasar
modal. Meskipun demikian, Bapepam & LK kekurangan staf yang berpengalaman untuk
menjalankan penyelidikan yang kompleks. Kesulitan pelaksanaan peraturan mark-to-market
mengenai nilai aktiva bersih reksadana baru-baru ini adalah salah satu contoh kasusnya. Contoh
ketiga adalah tanggapan pemerintah yang tidak tegas terhadap perusahaan asuransi yang
bangkrut. Ada beberapa perusahaan asuransi besar yang sangat membutuhkan modal dan
Bapepam & LK sejauh ini enggan mengkaji dan mempublikasikan keadaan keuangan
perusahaan-perusahaan ini yang sebenarnya. Bapepam & LK telah mencabut ijin beberapa
perusahaan yang sudah bangkrut, tetapi tindakan ini sempat tertunda cukup lama, dan setelah
pencabutan ijin sekalipun, perusahaan-perusahaan tersebut masih belum tutup. Sumber pasar
menunjukkan bahwa sebagian perusahaan tersebut masih terus menerima polis baru yang
merugikan konsumen yang kurang berpengetahuan. Perlindungan konsumen – yang sangat
penting untuk menjaga kepercayaan pasar – ikut dirugikan dan demikian pula perkembangan
industri ini di masa mendatang. Seiring tumbuhnya pasar uang, pihak pembuat peraturan akan
makin sering pula diminta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
tentang pasar uang. Seringkali yang menjadi masalah adalah sumber daya yang tidak memadai –
jumlah staf yang terlatih untuk menangani masalah ketaatan terlalu sedikit. Masalah tata kelola
dan koordinasi antar berbagai pembuat peraturan juga merupakan hambatan penting.
Ketidakmampuan mempertahankan integritas pasar uang dengan memberlakukan peraturan
berpotensi dampak yang parah terhadap pengembangannya.
Peta Persaingan
Persaingan di dalam dan antar segmen LKNB dihambat oleh adanya medan yang tidak seimbang
untuk berbagai pelaku industri serta peran dominan sektor publik di beberapa segmen.
Sektor asuransi dan dana pensiun memberikan gambaran permasalahan ini. Dalam sektor
asuransi, medan persaingan tidak seimbang karena berbeda-bedanya persyaratan modal untuk
pemain baru dan pelaku lama, di mana persyaratan untuk pelaku lama yang dikecualikan
didasarkan pada persyaratan modal yang lama (dan jauh lebih rendah). Ini praktis memberikan
perlindungan yang signifikan bagi pelaku lama dan membuat biaya masuk pemain swasta baru –
baik dalam maupun luar negeri – menjadi mahal. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam
mendorong konsolidasi dalam industri yang terpecah-pecah dengan banyak pelaku yang kecil dan
beberapa di antaranya tak layak hidup. Dalam industri asuransi juga ada contoh di mana beberapa
pemain dominan yang banyak dianggap memiliki masalah solvensi, masih terus berfungsi tanpa
menangani masalah-masalah tersebut, berkat dukungan yang tersirat maupun tersurat dari
negara. Di beberapa negara lain, industri asuransi menawarkan paket satu atap berupa layanan
10
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
kepada dana pensiun swasta yang terdiri dari pembukaan, pendaftaran, pelaksanaan dan
administrasi manfaat serta pengelolaan aset. Di Indonesia, perusahaan asuransi, yang unggul
dari segi aktuaria dan keahlian pemrosesan klaim, memiliki kecakapan untuk menawarkan
layanan seperti ini, tetapi tidak diijinkan untuk mengadakannya. Sebagai contoh terakhir, negara
memainkan peran yang dominan dalam industri dana pensiun – dan peran ini memiliki potensi
untuk bertambah, tergantung pelaksanaan undang-undang jaminan sosial. Ini jelas berlawanan
dengan kecenderungan internasional di mana peran negara dalam penyediaan dana pensiun dan
jaminan sosial mulai berubah dari penyedia menjadi pembuat peraturan.
Semua ini merupakan contoh situasi yang memerlukan fokus kebijakan agar peta persaingan
sektor LKNB dapat dirubah dan partisipasi swasta dapat didorong. Langkah-langkah untuk
meningkatkan persaingan ada baiknya dipertimbangkan. Banyak segmen LKNB perlu
direstrukturisasi secara mendasar agar muncul pemain-pemain yang lebih sehat, kompetitif dan
substansial. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menyikapi peraturan yang saat ini memihak pada
kepentingan terselubung serta pemain lama, mengurangi peran sektor publik, serta
meningkatkan peran sektor swasta di LKNB.
Risiko-risiko di sektor keuangan Indonesia
Karena dominasi perbankan atas sistem keuangan Indonesia sejak dulu, serta pengalaman
selama krisis Asia Timur, risiko sektor keuangan dianggap lebih banyak terdapat di sistem
perbankan. Laporan ini menemukan bahwa ada pula beberapa bidang risiko yang mulai muncul di
LKNB yang perlu dipantau dan dikelola dengan hati-hati. Salah satu bidang kenaikan risiko yang
penting adalah kewajiban sistem pensiun. Hutang pensiun implisit dari sistem pensiun pegawai
negeri sipil – yaitu nilai sekarang dari arus manfaat pensiun masa depan yang sudah dijanjikan –
bernilai sekitar 11% dari PDB menurut perkiraan beberapa kalangan (meskipun perkiraan ini
masih perlu diverifikasi secara independen). Seiring tumbuhnya perekonomian, dan naiknya upah
pegawai negeri sipil, kewajiban-kewajiban ini akan bertambah pula kecuali jika sistemnya
direformasi dan dirasionalisasi. Ada pula program pensiun dan jaminan sosial lainnya yang
menimbulkan kewajiban, tetapi saat ini tidak banyak diketahui, seperti dana pensiun angkatan
bersenjata dan kewajiban yang timbul karena pelaksanaan undang-undang jaminan sosial. Sektor
asuransi adalah satu lagi sumber risiko potensial. Ada beberapa perusahaan asuransi besar yang
oleh kalangan luas dianggap mengalami masalah solvensi, meskipun sampai sejauh mana
masalah kekurangan dana itu belum dipublikasikan. Meskipun dampak perusahaan-perusahaan
ini terhadap sektor keuangan secara keseluruhan mungkin terbatas (mengingat relatif kecilnya
pangsa aset asuransi dalam perekonomian), perusahaan-perusahaan tersebut menimbulkan
risiko terhadap sistem sektor asuransi dan memerlukan penanganan khusus. Laporan ini
merekomendasikan dilakukannya analisis yang langsung dan terinci atas opsi-opsi penyelesaian
untuk perusahaan-perusahaan ini dengan segera, untuk dijadikan dasar pembahasan opsi
penyelesaiannya. Penyelesaian yang lebih awal akan memfasilitasi keinginan pemerintah untuk
mengerahkan sumber daya yang lebih besar dari sektor ini dengan cara menciptakan suasana
yang baik untuk pertumbuhan. Demikian pula, pengalaman universal menunjukkan bahwa
semakin dini penyelesaian dilakukan, kemungkinan akan semakin rendah biaya penyelesaian
tersebut.
Ada pula risiko karena terkonsentrasinya kepemilikan. Pasar modal Indonesia, baik bursa saham
maupun pasar obligasi, masih relatif baru, kecil, tidak likuid dan kurang terdiversifikasi
kepemilikannya. Sebagai contoh, lebih dari 12% obligasi pemerintah dimiliki oleh investor asing.
Meskipun hal ini memasukkan potensi risiko baru apabila para investor ini mencairkan dananya
dengan cepat, tidak ada cara penyelesaian yang cepat untuk masalah ini. Solusi jangka
panjangnya adalah mengembangkan investor lembaga dan ritel dalam negeri dan berdiversifikasi
serta mengembangkan pasar modal. Juga seperti di banyak negara berkembang lainnya, peta
keuangan Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar (lihat Tabel 1.3).
11
Tabel 1.3: 10 Besar Pangsa Pasar Sektor Keuangan Indonesia
Sektor
Perbankan
Asuransi Jiwa
Asuransi Umum
Pensiun
Pembiayaan
Sekuritas
10 Besar Pangsa Pasar %
63
61
60
55
48
40
Sumber: Bank Indonesia, Infobank, Publikasi Perusahaan
Tabel 1.4: Konglomerasi Keuangan di Sektor Keuangan Indonesia
Bank
Asuransi
Mandiri
BCA
Dana Pensiun
Pembiayaan
Mandiri
Pension
Funds
Sekuritas
Mandiri
Securities
Indolife Pensiontama
(Jiwa), Central Asia
Raya (Jiwa), Central
Asia (Umum)
BNI
BNI Pension
Funds
BRI
BRI Pension
Funds
Komentar
BNI
Securities
Aset Grup
(trilyun Rp)
247,2
Satu pemilik
153,4
Bank BNI mempunyai
kepemilikan di BNI
Pension Funds dan
BNI Securities
150,1
BRI mempunyai
kepemilikan di BRI
Pension Fundss
117,6
Danamon
Adira
Dinamika
Multifinance
Danamon mempunyai
kepemilikan di Adira
Dinamika Multifinance
66,5
Niaga
GK Goh
Indonesia
Niaga dan GK Goh
satu pemilik yaitu
Commerce Asset
Holding Berhad
39,3
Bank Panin dimiliki
oleh Panin Life. Panin
Life dimiliki oleh
Panin Insurance
39,6
Satu pemilik, yaitu PT
Astra International
45,0
Panin
Panin Insurance
(Umum)
Panin Life
Permata
Astra Buana
Astra Pension
Funds
Tugu Pratama
Indonesia
Pertamina
Pension
Funds
Astra Sedaya
Finance,
Federal
International
Finance
Satu pemilik, yaitu
Pertamina
Sumber: Bank Indonesia, Infobank, Publikasi Perusahaan
Meski pada saat ini konglomerat keuangan di Indonesia masih pada tahap dini, mereka bukan
tidak signifikan. Bentuk konglomerat yang paling lazim adalah bank yang berinvestasi di lembaga
keuangan non-bank (Tabel 1.4). Menilai tingkat konglomerasi keuangan dalam sistem ini tidaklah
mudah karena kurangnya data yang tersedia untuk umum dan tidak adanya tolok ukur
(benchmark). Bank Indonesia mengharuskan semua bank umum untuk mengungkapkan
5,1
12
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
pemilik/penerima manfaat akhir masing-masing. Meskipun demikian, hal ini masih belum
dipraktikkan di sektor LKNB. Praktik seperti ini akan meningkatkan transparansi kaitan
kepemilikan dan mempermudah penilaian risiko.
Bank-bank umum di Indonesia telah diperbolehkan memainkan peran aktif dalam sektor dana
pensiun dan asuransi. Pada tahun 2003, dana pensiun lembaga keuangan yang terbesar dimiliki
oleh Bank Negara Indonesia. Juga, dana pensiun perusahaan Bank BNI dan Bank Mandiri
termasuk dalam 10 besar dana pensiun swasta di Indonesia. Pada akhir tahun 2003, diperkirakan
ada setidak-tidaknya 10 bank yang menyediakan jasa asuransi yang dipasarkan oleh bank
(bancassurance), dengan pasar potensial bernilai sekitar 14 trilyun rupiah, dan paling tidak 15
bank menawarkan reksadana, yang sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk obligasi
pemerintah. Bank memiliki pangsa yang besar dalam bisnis reksadana. Sampai bulan Juni 2003,
lembaga-lembaga perbankan menjual sekitar 85% (atau kurang lebih 58 trilyun rupiah) reksadana
(Siregar dan James 2004, hal. 21-22). Situasi ini berpotensi menyebabkan benturan kepentingan.
Sebagai contoh, karena bank memberikan pinjaman kepada perusahaan sekaligus memberikan
saran tentang investasi reksadananya, bank mungkin akan berupaya menekan risiko pemberian
pinjamannya sendiri dengan cara mengambil dana yang dijualnya untuk diinvestasikan di
perusahaan-perusahaan yang mereka beri pinjaman.
Sumber ini serta sumber-sumber risiko lainnya perlu dipantau dengan cermat dan disikapi secara
terus-menerus.
Perpajakan
Pada hampir semua industri yang dipelajari dalam laporan ini, distorsi pajak menghambat
pengembangan industri tersebut. Peninjauan yang menyeluruh atas peraturan-peraturan pajak –
dan implikasi fiskalnya – penting untuk dilakukan guna memungkinkan pembangunan sektor
tersebut. Diperlukan upaya bersama untuk mengkaji sampai sejauh mana distorsi pajak terjadi
serta memastikan medan yang seimbang. Seluruh kisaran masalah perpajakan dicantumkan
pada Lampiran 1. Penting untuk dicatat bahwa ada pertukaran nilai yang terjadi jika mengganti
rejim pajak yang ada sekarang dengan yang dapat mendukung sasaran pembangunan Indonesia
dan lebih sejalan dengan praktik-praktik terbaik internasional. Dalam rangka rasionalisasi rejim
pajak mungkin perlu dilakukan pengurangan pajak jangka pendek. Namun demikian, mengingat
seluruh sektor LKNB saat ini tergolong kecil, pendapatan sekarang dan potensi kerugian jangka
pendeknya kemungkinan akan kecil. Tetapi rejim pajak yang sudah lebih baik dapat membantu
mendukung pertumbuhan industri LKNB maupun sektor riil, yang selanjutnya akan menjadi
sumber pendapatan pajak tambahan. Permasalahan ini perlu dikaji secara lebih terinci.
Cara perbaikan yang paling jelas dan paling cepat adalah industri sewa guna usaha. Di
kebanyakan negara lain di mana industri sewa guna usaha sudah berkembang, sewa guna usaha
bersifat netral terhadap pajak. Bagi penyewa, pembayaran sewa diperlakukan sebagai
pengeluaran, yang dapat dikurangkan (set off) dari pendapatan ketika menghitung laba kena
pajak, sementara pemberi sewa memperoleh manfaat dari pengurangan penyusutan aset modal.
Di Indonesia, penyusutan nilai aset sewa saat ini belum diperbolehkan, baik untuk pemberi sewa
maupun penyewa. Distorsi pajak menambah biaya modal, menghalangi pembentukan modal, dan
menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahaan klien serta sektor sewa guna usaha. Hal ini
cenderung paling banyak merugikan kalangan UKM.
Berikut ini adalah beberapa contoh lain distorsi pajak. Dalam industri pensiun, anuitas tidak
menarik karena premi tunggal yang dibayarkan dari dana pensiun swasta untuk memberi anuitas
seumur hidup setelah pensiun dikenai pajak, sehingga mengakhiri perlindungan pajak. Perlakuan
ini berlawanan dengan praktik-praktik yang berjalan di banyak bagian lain dunia, yaitu bebasbebas-kena pajak (EET). Dalam industri asuransi, perusahaan non-asuransi jiwa lebih dirugikan
13
daripada perusahaan asuransi jiwa karena cadangan yang dikeluarkan tetapi tidak dilaporkan
(IBNR), yang berjumlah 40% dari kewajiban non-jiwa, tidak dapat dikurangkan dari perhitungan
pajak. Terakhir, perlakuan fiskal asuransi dan pensiun tidak menawarkan insentif yang besar;
sebaliknya, reksadana menawarkan keuntungan pajak yang jauh lebih baik, karena praktis bebas
pajak, yang menjadi salah satu alasan lambatnya pertumbuhan aset asuransi maupun pensiun.
Akses keuangan
Ada suatu kebutuhan untuk mengevaluasi dan menganalisis akses rumah tangga terhadap
berbagai jenis instrumen dan pasar keuangan. Untuk tujuan ini, ada baiknya diadakan survei
rumah tangga mengenai permintaan dan akses pada jasa keuangan. Pada saat ini sebagian besar
informasi dihasilkan dari sisi penawaran, dan hanya sedikit pengetahuan sistematis yang ada
tentang apa yang dicari oleh rumah tangga itu dan hambatan apa yang mereka hadapi dalam
mengakses jasa keuangan. Sudah banyak kerja survei yang dijalankan untuk menilai akses
keuangan tingkat badan usaha. Hasil survei-survei ini serta implikasinya terhadap kebijakan perlu
lebih disebarluaskan.
Hasil temuan laporan ini mengindikasikan perlunya menganalisis lebih lanjut setiap segmen
LKNB dan basis kliennya serta menempuh upaya untuk memperluas basis klien baik dari segi
jumlah maupun jenis investor serta investor dari daya beli yang berbeda. Sebagai contoh,
terhitung pada bulan Desember 2005 sektor reksadana melayani lebih dari 250.000 pemegang
unit, di mana tiga perempatnya adalah perorangan. Hal pertama yang diamati adalah bahwa ini
jumlah yang kecil mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Kemudian, kepemilikan unit
rata-rata setiap investor sekitar Rp.300 juta (sekitar 30.000 dolar AS), bila dibandingkan dengan
PDB per kapita kurang lebih sebesar 1300 dolar AS menunjukkan bahwa investor reksadana
adalah individu yang memiliki nilai aset bersih tinggi. Adalah penting menganalisis uraian
komposisi klien di berbagai subsektor penting dan mencoba mempromosikan akses yang lebih
luas ke seluruh spektrum ekonomi.
Memperbaiki Pendidikan
Ada pula kebutuhan untuk mengembangkan basis investor aktif yang berinvestasi di sekuritas,
dana pensiun, perusahaan asuransi, dan program investasi kolektif. Pengembangan investor
lembaga dan ritel sangat bergantung pada pendidikan investor di kota besar, kota kecil maupun
wilayah pedesaan mengenai manfaat dan risiko berinvestasi di sekuritas, wahana investasi
kolektif, pensiun dan asuransi. Pihak pembuat peraturan bursa saham dan sekuritas hendaknya
mengisi peran pengembangan yang melengkapi peran mereka dalam hal peraturan dan
penegakan dengan cara menumbuhkan kesadaran para calon emiten mengenai peran pasar
sekuritas dalam perekonomian serta alternatif layak hidup yang dapat diberikannya untuk
membiayai kegiatan dan perluasan usaha.
Pengetahuan keuangan merupakan tantangan yang bersifat global. Di seluruh dunia, manfaat
pensiun sudah beralih dari program “manfaat pasti”, di mana pensiun bergantung pada
pendapatan dan masa kerja bertahun-tahun, menjadi program “kontribusi pasti’ di mana warga
diminta memegang peran yang lebih besar dalam hal menyediakan kebutuhan pensiun mereka
sendiri. Meskipun ini menciptakan dan mendorong adanya pilihan dan tanggung jawab pribadi,
tanggung jawab publik menjadi bertambah. Oleh karena itu, perubahan tersebut menimbulkan
pertanyaan penting: Seberapa arifkah orang untuk mengemban tanggung jawab baru ini?
Seberapa arifkah mereka tentang konsep-konsep keuangan dasar? Jawabannya rupanya tidak
terlalu arif. Suatu survei di Australia mendapati bahwa 37% orang yang memiliki investasi tidak
tahu bahwa investasi tersebut dapat berfluktuasi nilainya. Di AS, 31% tidak tahu bahwa biaya
keuangan pada tagihan kartu kredit adalah apa yang mereka bayar untuk menggunakan kredit
14
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
itu.5 Tetapi informasi yang diarahkan dengan tepat dapat membuahkan hasil. Di Swedia, yang
memulai sistem pensiun baru pada tahun 1999, suatu perpaduan antara pendidikan keuangan dan
kampanye media massa mendorong lebih banyak orang untuk memilih sendiri campuran dana
investasinya.
Indonesia membutuhkan investor yang lebih terdidik untuk menjadi pondasi pembangun pasar
uang yang sehat. Manfaat ekonomi potensial dari pengetahuan keuangan di Indonesia sangat
luas. Konsumen yang lebih arif – bukan hanya investor – akan memperbaiki efisiensi pasar dan
membantu menjauhkan pelaku yang tidak bertanggung jawab. Untuk tujuan ini, pihak yang
berwenang dihimbau untuk mengembangkan program pengetahuan keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Laporan ini membahas beberapa permasalahan yang dibahas di atas dalam bab-bab per sektor.
Oleh karena itu, hanya permasalahan kunci yang telah disoroti dalam bab ini. Namun mengenai
masalah OJK, bagian ini memuat seluruh pembahasan – karena laporan ini tidak membahasnya
kembali pada bagian-bagian selanjutnya.
Pengalaman dunia mengenai masalah pembuat peraturan keuangan yang terpadu bermacammacam. Ada argumen yang mendukung pengaturan seperti ini serta mendukung model di mana
ada beberapa otorita yang berbeda namun kuat. Di Indonesia, debat ini sudah tidak relevan lagi,
karena keputusan untuk menetapkan lembaga pembuat peraturan terpadu – OJK – untuk
meregulasi dan mengawasi bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal usaha,
dan sewa guna usaha sudah diambil. Undang-undang tentang Bank Indonesia Nomor 23/1999
telah diubah pada tahun 2003 dengan tujuan mengalihkan peran pengawasan sektor perbankan
dari Bank Indonesia kepada OJK sebelum akhir tahun 2010. Pada tahun 2005, telah disahkan pula
sebuah keputusan presiden yang melebur Bapepam dan DFGI. Oleh karena itu, kini ada dua
pembuat peraturan sektor keuangan di Indonesia, yaitu BI dan Bapepam & LK.
Mengingat keputusan membentuk OJK telah diambil, masalah yang sangat penting sekarang
adalah efektivitas pelaksanaannya. Laporan ini mengusulkan agar untuk LKNB, alih-alih
menunggu sampai tahun 2010 untuk menetapkan OJK, Bapepam-LK yang ada sekarang
sebaiknya segera dijadikan independen dan kapasitasnya diperkuat. Salah satu bagian dari proses
pemandiriannya dari Departemen Keuangan adalah pemberian kewenangan untuk menghimpun
sumber daya sendiri melalui pungutan atas pelaku pasar. Kemandirian anggaran harus sejalan
dengan kemandirian operasional yang lebih besar. Argumen yang mendukung instansi peraturan
terpadu di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, didasarkan pada meningkatnya
kehadiran konglomerat keuangan. Argumen yang mendukung peningkatan status serta
penguatan Bapepam & LK dapat diangkat dari berbagai kesenjangan dalam proses peraturan dan
penegakan yang ada saat ini, seperti yang diidentifikasi di seluruh laporan ini. Bapepam & LK
yang independen dan kuat akan lebih sejalan dengan BI – sebagai regulator perbankan – dan
bersama-sama keduanya dapat membentuk landasan OJK yang baru secara lebih efektif.
Bapepam & LK yang lebih kuat juga diperlukan untuk mengembangkan pendekatan kebijakan dan
peraturan yang lebih koheren dan kondusif bagi pengembangan LKNB.
Rancangan undang-undang tentang OJK yang ada secara umum sudah sehat. RUU tersebut
memberikan kekuasaan yang konsisten kepada OJK di seluruh sektor yang teregulasi secara
prudensial, yang meliputi perijinan, pembuatan standar, pengumpulan informasi, pemeriksaan,
arahan, penyelidikan, pengelolaan ketentuan, dan pengalihan usaha. Khususnya, RUU ini
memberikan kekuasaan yang luas kepada OJK dalam hal konglomerat. Konsistensi dan koherensi
kekuasaan-kekuasaan ini sejalan dengan praktik-praktik internasional.
5 “Financial Literacy: Caveat Investor,” Economist, 12 Januari 2006
15
Ada risiko dan tantangan yang signifikan dalam proses pembentukan lembaga seperti ini, dan
risiko dan tantangan tersebut harus diingat. Pertama, risiko campur tangan politik sangat nyata di
Indonesia, terutama di lembaga berkekuasaan besar seperti OJK nanti. Risiko lain adalah
keahlian sektor keuangan yang begitu diperlukan untuk merancang dan melaksanakan strategi
yang canggih and seragam akan kurang, dan hal ini akan mempersulit penyusunan kebijakan dan
peraturan yang canggih dan menyatu. Oleh karena itu, terlepas dari letak akhir lembaga ini, ada
tiga kondisi yang harus dipenuhi, yaitu independensi, sumber daya yang memadai, serta staf yang
berkualifikasi. Perlu diingat bahwa sekedar merubah sistem pengawasan saja tidak akan
memperbaiki masalah yang ada saat ini dengan standar perilaku prudensial dan pasar,
pengawasan, dan penegakan. Satu lembaga pengawasan tunggal bukanlah alat “perbaikan cepat”
untuk menyikapi lemahnya pengawasan badan-badan perantara keuangan.
Belajar dari pengalaman negara-negara lain, seperti Australia, Korea, Inggris Raya dsb., telah
ditunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk beralih ke lembaga yang terpadu merupakan
bagian yang termudah dari prosesnya. Pelaksanaan adalah bagian yang paling berat, penuh
persoalan mengenai penggabungan budaya peraturan yang berbeda-beda, menghimpun pakar
yang berkualifikasi, dan memastikan selesainya proses tanpa mengabaikan pengawasan berjalan
dari industri keuangan.
Harapan untuk OJK sangat tinggi. Batas waktu untuk tugas maha berat ini adalah tahun 2010.
Pembentukan satu lembaga pengawasan tunggal memerlukan perencanaan awal yang besar
untuk memastikan terbentuknya lembaga yang layak hidup. Indonesia tengah bergerak menuju
model pengawasan terpadu dengan keunggulan yang signifikan, yaitu banyaknya waktu untuk
persiapan serta hikmah pengalaman dari negara-negara lain yang telah mengadopsi model
pengawasan terpadu ini. Selama dikerahkan cukup upaya untuk perencanaan selama masa
transisi, OJK akan mampu mengambil alih tanggung jawab para pembuat peraturan dan
pengawas saat ini serta mengurangi gangguan dalam lingkungan industri ketika OJK mulai
beroperasi. Sangatlah penting bahwa proses perencanaan dimulai sekarang untuk memastikan
mampunya OJK menunaikan tanggung jawabnya pada saat pengalihan kewenangan.
Tugas-tugas yang akan dihadapi lembaga baru ini sangat hebat. Rencana mengadopsi lembaga
pengawasan yang bersatu harus diikuti dengan komitmen untuk melansgungkan upaya melalui
reformasi peraturan yang jauh lebih luas jangkauannya, serta mengembangkan kapasitas
penegakan di negara ini. Lembaga ini kelak harus menselaraskan peraturan - peraturan yang
berbasis industri guna mencegah arbitrase peraturan, mempertimbangkan peraturan
konglomerat dan perusahaan induk, menyusun standar akuntabilitas dan kinerja yang kuat,
merancang struktur organisasi, serta menjalin hubungan dengan Bank Indonesia dan
Departemen Keuangan. Selain itu, lembaga ini harus mempertimbangkan pekerjaan yang tengah
dijalankan dalam komunitas peraturan internasional untuk merumuskan standar internasional
dan memperbaharui persyaratan prudensial nasional seiring berubahnya standar internasional.
Lembaga-lembaga internasional yang bekerja dalam bidang ini antara lain adalah organisasiorganisasi industri seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), International
Association of Insurance Supervisors (IAIS), dan International Organization of Securities
Commissions (IOSCO). Terakhir, OJK harus menunjukkan standar akuntabilitas, integritas dan
kinerja yang tinggi dalam tindakannya. Indonesia telah memutuskan untuk membentuk kelompok
koordinator, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia, Bapepam & LK dengan tanggung jawab
memulai proses perencanaan. Ini adalah langkah menuju ke arah yang benar, karena waktu
untuk perencanaan berlalu dengan cepat.
Pembentukan OJK yang diharapkan itu hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menunda-nunda
reformasi yang dapat dilaksanakan lebih awal. Dewasa ini ada suatu kebutuhan untuk
mempercepat pergeseran ke arah pembuat peraturan LKNB independen. Merjer Bapepam & LK
16
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
menawarkan peluang untuk menciptakan pembuat peraturan LKNB yang kuat dan independen.
Departemen Keuangan dapat mempercepat proses tanpa harus menunggu penetapan OJK pada
tahun 2010 nanti. OJK dapat secara sepihak merubah wujud Bapepam & LK yang telah merjer itu
menjadi pembuat peraturan independen yang mengurus pasar modal dan semua LKNB serta
melindungi investor dan konsumen.
Keahlian
Lingkungan yang terderegulasi dan kompetitif menciptakan permintaan baru akan keahlian
keuangan. Negara yang meliberalisasi dan mengembangkan sistem keuangan memerlukan
rangkaian keterampilan mengukur dan menilai risiko yang berkembang dengan baik. Program
asuransi dan pensiun memerlukan keahlian aktuaria, sedangkan instrumen investasi kolektif
memerlukan keahlian profesional tingkat tinggi seperti manajer investasi dan analis investasi.
Meski ada kesulitan mengukur selisih keterampilan antar negara dan menyesuaikan dengan
produktivitas. Ada bukti bahwa peran jasa sektor keuangan di banyak negara berkembang
tergolong kecil. Pekerjaan dalam bidang keuangan, asuransi, lahan yasan (real estate) dan
layanan usaha sebagai persentase total lapangan kerja lebih rendah di negara-negara seperti
Brazil (2,76%), Indonesia (0,75%), Filipina (2,46%) dan Polandia (2,62%) daripada Amerika Serikat
(11,28%). Pembahasan mengenai beberapa profesi berikut ini menunjukkan tantangan-tantangan
yang ada di seluruh spektrum profesi keuangan.
Aktuaris. Terdapat 324 anggota dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) - dengan 134 merupakan
fewlow aktuarsi (diakui oleh Asosiai Aktuari International) dan 190 merupakan asscicate
actueis.Aktuaris sangat penting untuk kelancaran sektor tunjangan asuransi dan manfaat
pensiun. Mereka memungkinkan penilaian dan pembahasan risiko. Meskipun demikian, aktuaris
masih langka di Indonesia. Data kuantitatif pada Tabel 1.5 mencatat adanya kesenjangan yang
jauh dalam hal ketersediaan keterampilan aktuaria di Indonesia secara relatif dibandingkan
dengan negara-negara lainnya dalam sampel. Sementara Singapura dan Hong Kong (Cina)
memiliki 43 dan 45 aktuaris per juta penduduk, Indonesia hanya memiliki sekitar 0,56. Diharapkan
agar Persatuan Aktuaris Indonesia dengan bimbingan pemerintah akan mengambil peran yang
lebih aktif dalam mengembangkan profesi aktuaria itu sendiri, termasuk memungkinkan
keikutsertaan pihak asing dalam industri ini. Salah satu tantangannya yang paling mendesak
adalah mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan untuk akreditasi anggota perorangan
serta merekomendasikan panduan edukatif dan silabus untuk kualifikasi aktuaria regional yang
diakui secara internasional.
Penilai. Pada bulan Desember 2005 tercatat ada 1800 orang anggota Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia.7 Penilai mengurangi risiko yang dapat terjadi dalam transaksi properti dengan cara
memberikan nilai-nilai yang kredibel pada tanah milik sesuai dengan metode standarnya, yaitu
semua pelaku mengakui metodologinya, dan valuasinya konsisten. Sebagai contoh, jika suatu
pasar obligasi yang layak hidup dan dijaminkan ingin berkembang, diperlukan kehadiran penilai
untuk menilai properti. Tinjauan singkat data kuantitatif pada Tabel 1.6 menunjukkan perbedaan
yang jauh antara ketersediaan jasa penilai di pasar tertentu. Angka kepadatannya berksiar dari
907 penilai per juta penduduk di Selandia Baru sampai sembilan penilai per juta orang penduduk
di Indonesia. Lebih dari itu, pembatasannya bukan hanya bersifat kuantitatif; standar sertifikasi
masih kurang. Informasi dari Indonesia mengisyaratkan bahwa mungkin tidak ada perlakuan
konsisten atas profesi penilai dan valuasi sejauh yang berkaitan dengan pelatihan dan peraturan.
6 Tidak termasuk ahli madya aktuaria
7 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia/MAPPI www.mappi.or.id MAPPI didirikan pada tahun 1981 dan merupakan
organisasi penilai profesional di Indonesia yang diakui. Para anggota MAPPI bekerja di perusahaan penilai, bank dan
lembaga keuangan, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, perusahaan asuransi, rumah lelang, dan bisnis properti.
17
Tabel 1.5: Jumlah Aktuaris di Berbagai Negara, 2006
Negara
Argentina
Australia
Brazil
Kanada
Cile
Cina
Kolombia
Kroasia
Republik Ceko
Denmark
Republik Arab Mesir
Estonia
Finlandia
Perancis
Ghana
Yunani
Hong Kong (Cina)
Hungaria
Islandia
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaika
Jepang
Kenya
Republik Korea
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mauritius
Meksiko
Selandia Baru
Nigeria
Norwegia
Filipina
Polandia
Federasi Rusia
Singapura
Slovenia
Afrika Selatan
Spanyol
Sri Lanka
Swedia
Taiwan (Cina)
Thailand
Amerika Serikat
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
Jumlah aktuaris
195
1.243
665
2.443
9
58
25
49
58
291
8
18
132
1.880
1
76
298
137
18
150
134
105
258
16
1.077
5
27
17
10
42
10
405
130
5
257
77
11
3
114
36
693
1.497
2
306
199
17
16.696
2
8
4
Jumlah aktuaris per juta
5,23
73,92
4,45
95,97
0,79
0,05
0,84
10,91
5,6
56,76
0,14
12,99
26,33
32,6
0,05
7,41
45,54
13,21
74,69
0,17
0,6
29,06
4,55
6,37
8,69
0,25
0,59
6,76
3,67
1,96
8,82
4,52
39,33
0,05
60,59
1,06
0,29
0,02
43,07
18,03
20,09
41,16
0,12
35,51
10,70
0,35
68,29
0,09
0,1
0,34
Sumber: Persatuan Aktuaris Aktuaria Internasional
Akuntan. Indonesia memiliki 43.500 akuntan terdaftar, namun hanya 4.500 yang menjadi anggota
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang beranggotakan 6000 orang. Departemen Keuangan
bertanggung jawab atas pendaftaran akuntan.
18
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
Tabel 1.6: Jumlah Penilai di Beberapa Negara, 2006
Negara
Albania
Australia
Bulgaria
Kanada
Republik Ceko
Denmark
Estonia
Perancis
Yunani
Hungaria
India
Indonesia
Italia
Latvia
Selandia Baru
Norwegia
Filipina
Polandia
Romania
Federasi Rusia
Afrika Selatan
Spanyol
Swedia
Jumlah penilai
170
4.963
128
4,500
300
644
80
850
350
110
12.000
1.800
1.200
72
3.000
920
100
3.000
5.900
3.000
2.000
6.000
800
Jumlah penilai per juta
52.1
295.2
15.3
176.8
29.0
125.6
57.7
14.7
34.1
10.6
13.3
9.1
21.2
28.6
907.7
216.9
1.4
78.2
254.2
20.4
58.0
165.0
92.8
Sumber: Persatuan Aktuaris Aktuaria Internasional
Pakar kepailitan. INSOL International, federasi internasional pekerja profesional bidang
kepailitan, hanya memiliki 28 anggota di Indonesia. 8 Jumlah pekerja profesional yang tidak
memadai menghambat proses restrukturisasi perusahaan di Indonesia.
Analis keuangan bersertifikasi. Di Indonesia ada 37 analis keuangan bersertifikasi.9 CFA dalam
industri investasi dapat menetapkan standar kecakapan profesional yang tinggi dan memastikan
transparansi pasar. Jumlah CFA dewasa ini sama sekali tidak memadai.
Ada hubungan yang erat antara basis keterampilan, pertumbuhan intermediasi keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan. Wajar jika disimpulkan bahwa praktik dan kinerja LKNB
yang buruk terkait dengan keterbatasan keterampilan dan modal manusia dalam sektor jasa
keuangan. Meski diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka peraturan dan kapasitas
penegakan di sektor LKNB, ada kebutuhan yang sama besar pula untuk memperkuat kapasitas
sektor keuangan swasta. Apakah yang dapat dilakukan? Diperlukan upaya dalam tiga dimensi:
Pertama, diperlukan peraturan untuk memfasilitasi pertumbuhan profesi jasa-jasa keuangan.
Adalah penting menetapkan dan mempromosikan standar pendidikan seragam minimum dan
kualifikasi minimum. Program pelatihan dan sertifikasi yang diakui dalam profesi perlu
diharuskan pula untuk memastikan keahlian profesional, integritas dan tanggung jawab berbagai
profesi tersebut. Kedua, karena pengembangan keterampilan dalam negeri adalah proses yang
memakan waktu, hendaknya dipertimbangkan untuk membuka profesi bagi pesaing dari luar,
paling tidak untuk sementara, selagi keterampilan dalam negeri dikembangkan. Ketiga, perlu
diupayakan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memperbaiki keterampilan dengan
menggunakan prakarsa sektor swasta. Peluncuran Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan
8 INSOL International adalah federasi tingkat dunia dari perhimpunan-perhimpunan nasional akuntan dan pengacara yang
mengkhususkan diri pada turnaround dan kepailitan. Di seluruh dunia pada saat ini ada 35 perhimpunan anggota dengan
lebih dari 7700 orang profesional yang menjadi anggota INSOL International. Silakan melihat http://www.insol.org.
9 CFA Institute, dahulu Association for Investment Management and Research (AIMR), menawarkan sebutan CFA dan
keanggotaan di seluruh dunia.
19
Asuransi (STIMRA) baru-baru ini yang menyediakan pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada
asuransi merupakan salah satu contoh langkah yang ke arah yang benar.
PERMASALAHAN SEKTOR-SEKTOR KUNCI DAN REKOMENDASI
Pasar modal
Pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta membutuhkan pasar modal dan obligasi
korporasi yang berfungsi dengan baik sebagai sumber modal risiko untuk mendorong
kewiraswastaan serta menyediakan alternatif pendanaan bank bagi sektor korporasi. Pasar
modal yang sehat juga mengurangi kerentanan perekonomian terhadap tekanan di sektor
perbankan. Saat ini, pasar modal Indonesia bukanlah sumber besar modal risiko.
Pasar modal Indonesia telah meningkat secara stabil sejak tahun 2002, dan Indeks Harga Saham
Gabungan Jakarta termasuk yang berkinerja terbaik di kawasan ini sepanjang tahun 2004 dan
2005. Sampai bulan Desember 2004 dan 2005, kapitalisasi pasar total sudah mencapai masingmasing 680 juta rupiah (30% PDB) dan 801 trilyun rupiah (29,4% PDB) (kurang lebih sama dengan
satu perusahaan skala sedang di pasar modal AS). Ada sekitar 336 perusahaan yang terdaftar di
bursa efek. Pasar ini secara umum merupakan pasar lembaga di mana hanya sedikit investor
perorangan yang bermain secara langsung.
Bursa saham memiliki tiga peran, yaitu pertama sebagai sumber modal risiko, yang
memungkinkan perusahaan mengerahkan modal; yang kedua, sebagai sumber aset yang
berharga, dan yang ketiga, sebagai cara menentukan harga modal risiko dengan memadai. Bursa
saham Indonesia tergolong kecil, sangat terkonsentrasi, dan relatif tidak likuid dan masih belum
menjalankan fungsi-fungsi ini dengan efisien. Karena penawaran perdana bukanlah sumber
pendanaan korporasi yang signifikan, pasar modal bukan pula merupakan sumber modal risiko
yang besar. Kecuali pada tahun 2004, ketika terhimpun dana sebanyak 1,1 milyar dolar AS,
sebagian besar melalui privatisasi bank-bank umum, hanya sedikit ekuitas baru yang telah
terkumpul sejak adanya krisis.
Di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 100.000 rekening ritel, dari negara berpenduduk 220
juta orang. Mereka memegang tidak sampai 5 persen ekuitas dalam rekening mereka. Meski
sebetulnya masih lebih banyak lagi yang dapat ambil bagian melalui rekening gabungan (omnibus)
dengan pialang sekuritas, pandangan umumnya adalah bahwa pasar modal bukan pasar ritel, dan
tidak dipandang sebagai sumber aset yang berharga.
Terakhir, agar dapat menentukan harga risiko dengan sesuai, yang menjadi persyaratan utama
adalah likuiditas. Pasar Indonesia didominasi oleh segelintir perusahaan – 10 dari 336 perusahaan
yang terdaftar menguasai lebih dari setengah kapitalisasi pasar dan hampir 55 persen volume
perdagangan. Bursa efek memiliki ciri yaitu sangat kurangnya likuiditas dan rendahnya omset di
mana ada segelintir perusahaan yang menghasilkan persentase perdagangan total yang besar.
Banyak saham yang tidur; dari 336 saham, hanya sekitar 30, yang umumnya blue chip,
diperdagangkan secara aktif. Salah satu alasan mengapa likuiditas begitu terbatas di banyak
pasar yang baru berkembang adalah rendahnya tingkat free float (persentase saham yang
tersedia untuk dijual kepada masyarakat). Perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk go
public sekalipun tidak menjual sahamnya kepada masyarakat dalam porsi yang signifikan. Saat ini
free float di pasar modal Indonesia untuk kapitalisasi pasar adalah sekitar 39,4 persen.
Berdasarkan penilaian independen (Report on the Observance of Standards and Codes),
penegakan transparansi, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan masih lemah di
20
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
pasar modal Indonesia, sanksi administratif untuk pelanggaran sangat tidak memadai, meskipun
sudah ada upaya perbaikan mutu dan kesegeraan informasi serta meningkatkan likuiditas di
pasar sekuritas. Keterbukaan yang sehat (aturan keterbukaan, pemantauan dan penegakan, dan
penyebarluasan informasi) dikaitkan secara positif dengan likuiditas pasar. Meskipun demikian,
dalam upaya menerapkan disiplin seperti ini, pihak pembuat peraturan sekuritas Indonesia
menghadapi hambatan-hambatan penting yaitu sumber daya dan staf. Kekuasaan pembuat
peraturan sekuritas yang terbatas dan tidak jelas juga menyebabkan kekurangan yang berarti
dalam hal kemampuannya memantau pasar, mengawasi pelaku pasar, dan memaksakan
ketaatan emiten.
Di negara sebesar Indonesia, dan yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi dalam kisaran di
atas 5% yang sudah berhasil dipertahankan selama beberapa tahun dan mungkin akan
membangun momentum lebih besar di masa mendatang, jelas ada potensi pasar modal yang kuat
untuk menunjang pertumbuhan korporasi. Meskipun demikian, diperlukan kebijakan yang tegas,
baik oleh pemerintah maupun oleh bursa saham, agar pasar dapat mewujudkan seluruh
potensinya. Rekomendasi-rekomendasi berikut ini patut mendapat prioritas utama:
Bab 2 menyajikan pembahasan permasalahan dengan lebih lengkap sekaligus menguraikan
konteks dan dasar pemikiran reformasi. Masalah-masalah kunci dan rekomendasi yang patut
mendapat prioritas utama antara lain:
ƒ
ƒ
ƒ
Memperbaiki tata kelola perusahaan. Pada akhirnya, investor berinvestasi di perusahaan
yang baik dan memperoleh kepercayaan mereka. Tata kelola yang baik berjalan seiring
dengan keuangan yang baik untuk menarik investor. Untuk merangsang tata kelola
perusahaan yang baik, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam & LK mungkin sebaiknya
membentuk dewan tersendiri atau mengadakan “sertifikat mutu” dengan persyaratan masuk
bursa yang lebih ketat untuk badan-badan yang telah melaksanakan praktik tata kelola yang
patut diteladani.10 Sekuritas perusahaan yang tercantum di papan seperti ini dapat dibeli oleh
reksadana dan dana pensiun atau bank atau dapat dibeli dengan marjin. Langkah-langkah
berikut ini dianjurkan guna memperbaiki tata kelola perusahaan: (a) menetapkan panitia
pencalonan untuk memperkuat proses pencalonan dan pemilihan komisaris independen, (b)
mengadakan pelatihan dan mempromosikan kesadaran melalui para pemangku kepentingan
sebagai bagian dari upaya merubah budaya berbisnis, (c) meningkatkan peran, tanggung
jawab dan keterampilan anggota-anggota dewan serta panitia audit, (d) mendorong
pemisahan pimpinan dari pemilik serta menunjuk manajer profesional, dan (e) dapat
memberikan suara yang lebih banyak kepada para pemegang saham minoritas dalam
pemilihan komisaris (yaitu melalui pemilihan suara kumulatif).
Memperbaiki dan memperluas peran Bapepam & LK dalam hal pengawasan. Bapepam &
LK mungkin sebaiknya mengambil alih pengawasan langsung pialang-penyalur. Saat ini pun
Bapepam & LK sudah mengawasi semua pelaku pasar, bukan hanya pialang-penyalur.
Seiring makin dewasanya pasar, pialang-penyalur dapat masuk ke kegiatan-kegiatan lain di
luar sekuritas dan perdagangan berjangka yang lebih cocok diawasi oleh Bapepam & LK.
Meskipun demikian, metode pembiayaan Bapepam & LK yang ada sekarang, yaitu dari
anggaran pemerintah, mungkin harus diubah. Di banyak negara, organisasinya yang setingkat
dengan Bapepam & LK lebih banyak dibiayai oleh pungutan transaksi yang dikenakan oleh
bursa. Cara ini akan memberikan kredibilitas yang lebih besar terhadap pandangan bahwa
Bapepam & LK adalah organisasi yang independen.
Memperbaiki infrastruktur pasar. Pasar dunia tengah bergerak menuju otomatisasi yang
lebih besar dan penggunaan sistem teknologi yang lebih tinggi atau maju guna memperluas
operasi dan kontrol pasar. Bursa-bursa juga melebur di seluruh dunia untuk memanfaatkan
10 Di Bursa Baru Bovespa di Brazil terdaftar perusahaan-perusahaan yang secara sukarela mengadopsi standar tata
kelola korporasi yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
21
ƒ
ekonomi skala dan lebih memanfaatkan sumber daya. Operasional pasar yang lebih efisien
juga mengurangi biaya operasi, memperbaiki peraturan, dan memperbaiki likuiditas di pasar.
Untuk mencapai hal ini, disarankan agar Indonesia (a) melakukan demutualisasi dan merjer
antara bursa saham Surabaya dan Jakarta (b) menyelesaikan perpindahan ke perdagangan
jarak jauh (remote trading) lebih awal dan (c) memperbaiki sistem perdagangan dan
melaksanakan perbaikan “straight-through-processing” antara pelaku pasar dan organisasi
infrastruktur. Meskipun demikian, setelah merjer nanti ada baiknya menelusuri kemungkinan
sistem perdagangan alternatif atau Jaringan Komunikasi Elektronik (JKE) untuk berfungsi
agar ikut menjaga persaingan pasar.
Memperbaiki kesehatan korporasi. Investor melakukan benchmarking perusahaan secara
global dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan terbaik di industrinya masing-masing.
Pada akhirnya, mutu suatu pasar hanyalah sebaik perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
pasar itu. Perbandingan di seluruh kawasan secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat
hutang (leverage) dan profitabilitas korporasi telah membaik di Indonesia sejak kriris, tetapi
masih belum cukup untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Oleh karena itu, Indonesia
sebaiknya memperlakukan restrukturisasi korporasi sebagai proses yang terus berjalan.
Penegakan undang-undang sekuritas yang ada serta program pemantauan keuangan
korporasi secara konsisten dapat membantu perusahaan-perusahaan mencapai standar yang
sesuai norma internasional. Meskipun pengelolaan makroekonomi yang baik serta perbaikan
iklim investasi secara keseluruhan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang
berkelanjutan, itu mungkin belum cukup. Peningkatan produktivitas di tingkat korporasi juga
diperlukan. Pekerjaan tingkat sektor dan industri yang terinci untuk menentukan hambatanhambatan khusus dan perbaikan lebih jauh dalam hal kerangka persaingan, praktik usaha,
produktivitas tenaga kerja dan rejim perdagangan yang mungkin menghambat produktivitas
perlu dijalankan dan rekomendasinya dilaksanakan.
Pasar Obligasi
Sebagian besar pendanaan jangka panjang untuk obligasi pemerintah, proyek infrastruktur, dan
investasi pertumbuhan korporasi harus berasal dari pembiayaan kredit. Bank merupakan sumber
kunci pembiayaan kredit, tetapi mengingat struktur kewajibannya – di mana 90% simpanan bank
jatuh tempo dalam kurang dari 1 bulan – bank lebih banyak menyediakan pembiayaan jangka
pendek. Maka pinjaman bank saja tidaklah cukup dan tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan
pendanaan perekonomian Indonesia. Diperlukan sumber-sumber pendanaan yang lebih
terdiversifikasi. Pasar hutang Indonesia saat ini terdiri dari hutang pemerintah, hutang korporasi,
dan debentura bank. Investor lembaga seperti reksadana, dana pensiun dan perusahaan asuransi
adalah sumber penting permintaan akan obligasi.
Dari segi penawaran instrumen, Indonesia telah mencatat kemajuan yang berarti dalam
membangun pasar obligasi pemerintah inti. Meski pasar untuk obligasi pemerintah telah tumbuh
dengan pesat, pasar yang selebihnya masih belum berkembang. Pada akhir tahun 2005, obligasi
pemerintah yang dapat diperdagangkan dan belum cair mencapai jumlah 389 trilyun rupiah (14%
PDB).11 Obligasi korporasi yang belum cair hanya berjumlah 63 trilyun rupiah, mewakili 2% PDB.
Hutang konsumen telah tumbuh pesat, tetapi hutang korporasi relatif lambat, terutama akibat
keengganan bank-bank membiayai korporasi mengingat risiko kreditnya, lemahnya kerangka
hukum dan peradilan untuk memberlakukan agunan dan mandeknya permintaan dari korporasi
itu sendiri. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mempercepat
permintaan perusahaan akan pendanaan jangka panjang, dan tren ini kemungkinan akan
berlanjut. Hasilnya, volume obligasi korporasi yang belum cair telah naik tiga kali lipat dalam
beberapa tahun terakhir, meskipun dari basis yang kecil. Meskipun potensi sekuritas yang
11 Termasuk obligasi yang tidak dapat diperdagangkan di bank sentral, hutang pemerintah berjumlah 648 trilyun rupiah
atau 24% PDB.
22
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
didukung oleh hipotek maupun aset-aset lainnya cukup signifikan, pasar domestik untuk
instrumen ini untuk saat ini hampir tidak ada. Agenda desentralisasi baru-baru ini telah
mengembalikan keputusan investasi yang signifikan kepada pemerintah-pemerintah daerah.
Meskipun banyak pemerintah daerah masih menyerap pendanaan dan tanggung jawab yang
meningkat dan belum mulai memfokuskan pada investasi dan pendanaan jangka panjang,
keuangan pemerintah daerah serta pendanaan infrastruktur kemungkinan akan menjadi semakin
penting di masa depan.
Di sisi permintaan, bank adalah investor terbesar untuk obligasi pemerintah, dengan memegang
71% dari semua obligasi pemerintah, termasuk obligasi rekapitalisasi. Dengan ambruknya
industri reksadana pada tahun 2005 (lihat di bawah), investor luar negeri telah masuk untuk
mengambil posisi yang signifikan di pasar – dan memegang sekitar 12% dari seluruh obligasi
pemerintah yang belum cair per April 2006. Dari segi obligasi korporasi, reksadana adalah
pemegang terbesar dengan 49% pada akhir tahun 2004. Meskipun demikian, pada tahun 2005
penguasaan obligasi korporasi oleh reksadana turun dengan signifikan karena penarikan dana
besar-besaran.
Bab 3 memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah tersebut di
samping menguraikan konteks dan dasar pemikiran reformasi. Permasalahan utama dan
rekomendasi yang perlu mendapat prioritas utama adalah:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Memperbaiki koordinasi antara Bank Indonesia, Bapepam & LK, dan Departemen
Keuangan. Masalah kebijakan yang termasuk dalam pengembangan pasar hutang bersifat
lintas sektoral antar kewenangan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bapepam &
LK, sehingga perbaikan koordinasi sangatlah penting. Pengembangan pasar juga
memerlukan pelaksanaan tugas-tugas yang saling tergantung, yang memerlukan penentuan
prioritas dan urutan yang sesuai. Tetapi koordinasi yang efektif seringkali tidak muncul
dengan sendirinya – di kalangan pembuat peraturan sekalipun – dan karenanya diperlukan
kepemimpinan yang kuat untuk memimpin dan mengkoordinir upaya yang relevan secara
efektif. Pada tingkat pimpinan, para pejabat mengindikasikan bahwa selama ini sudah ada
perbaikan, tetapi pada tingkat operasional masih ada kesenjangan yang serius. Perbedaan
persepsi mengenai OJK serta perbedaan keterampilan antar lembaga membuat koordinasi
yang substantif menjadi sulit. Perlu dibentuk suatu komite antarlembaga tingkat tinggi yang
akan diberi kekuasaan membahas dan menyelesaikan permasalahan lintas yurisdiksi dalam
pengembangan pasar obligasi. Pertemuan tripartit antara Departemen Keuangan, Bank
Indonesia dan Bapepam & LK hendaknya dilanjutkan.
Meningkatkan kepastian emisi. Pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk mengumumkan
kalender emisi jauh di muka. Langkah berikutnya yang penting adalah menjadi pengambil
harga dalam lelang, jadi lelang tidak boleh dibatalkan ex post (setelah menerima perkiraan
harga) berdasarkan pandangan politik mengenai harga. Mengembangkan kredibilitas dan
prediktabilitas jangka panjang di bidang ini merupakan hal yang penting dari pengembangan
pasar hutang.
Memperbaiki infrastruktur pasar untuk obligasi pemerintah. Emisi primer yang
dilangsungkan melalui sistem BI-SSSS (sistem pembayaran bruto real time Bank Indonesia)
sebaiknya digunakan juga untuk pembelian kembali obligasi dan dibuat lebih inklusif agar
menarik basis investor yang lebih luas. Likuiditas pasar uang hendaknya didorong melalui
transaksi repo. Keputusan agar KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) ikut ambil bagian
dalam BI-SSSS sebagai tempat pendaftaran tambahan hendaknya dilaksanakan.
Memperjelas persyaratan peraturan untuk lembaga pemeringkat efek. Dasar pemberian
wewenang kepada lembaga pemeringkat efek masih belum jelas, karena aturan di Bapepam
& LK tidak menetapkan persyaratan tertentu untuk pembentukan dan pengoperasian suatu
lembaga pemeringkat. Aturan Bapepam & LK hendaknya memberikan prosedur
pemeringkatan yang jelas dan memerlukan kualifikasi dari analis kredit dan struktur
23
ƒ
kepemilikan yang sehat yang tidak mengorbankan independensinya (misalnya dengan
kepemilikan kolektif yang terdiversifikasi oleh sekelompok bank atau pialang, perorangan
yang tidak memiliki kepentingan terhadap emiten-emiten besar, lembaga pemeringkat asing
yang sudah mapan, dan mungkin investor dan mitra internasional). Lembaga tersebut
hendaknya juga memiliki sumber pendapatan yang terdiversifikasi di luar peringkat efek
obligasi agar tidak tergoda untuk mengeluarkan peringkat yang memuaskan para emiten
yang membayar biaya mereka. Bapepam & LK saat ini tengah menyusun rancangan
peraturan yang baru.
Memperbaiki pengumpulan informasi penentuan harga pasar sekunder. Bursa Efek
Surabaya saat ini memungut biaya dari penyedia informasi seperti ini, yang menghilangkan
insentif untuk melaporkan harga. Sebaliknya, bursa sebaiknya memungut biaya dari
pengguna untuk informasi itu. Selanjutnya, Bapepam & LK perlu mengharuskan pelaporan
transaksi di luar bursa untuk meningkatkan transparansi harga pasca perdagangan.
Reksadana
Sampai awal tahun 2005, industri reksadana Indonesia tumbuh dengan pesat, dari aset kelolaan
(AK) sejumlah 8 trilyun rupiah pada tahun 2001 tumbuh menjadi hampir 104 trilyun rupiah di bulan
Desember 2004. Pertumbuhan industri ini didorong oleh beralihnya investor perorangan dari
deposito rupiah di bank umum ke reksadana yang lebih banyak berinvestasi dalam obligasi
pemerintah bermata uang rupiah, umumnya obligasi rekapitalisasi. Sebagian besar investor
adalah perorangan, dengan investor lembaga memegang kurang dari seperempat AK.
Meskipun demikian, penarikan dana besar-besaran kemudian menggoyahkan industri ini, dan
jumlah aset kelolaan turun menjadi 29,4 trilyun rupiah (3 milyar dolar AS, 1,1% PDB) pada bulan
Desember 2005. Penyebab utama peristiwa ini adalah kenaikan suku bunga yang tiba-tiba, yang
menyebabkan jatuhnya nilai reksadana pendapatan tetap – yang merupakan mayoritas besar dana
– hingga investor pun menjadi panik. Produk ini telah dijual secara keliru kepada investor sebagai
pengganti deposito – dengan pengembalian lebih tinggi – dan investor kurang diberi tahu
mengenai risiko investasi seperti ini. Selain itu, penegakan peraturan market-to-market oleh
Bapepam & LK masih lemah. Secara keseluruhan, peran dan arti penting industri reksadana di
Indonesia telah menurun dramatis belakangan ini.
Namun demikian, industri reksadana tetap menjadi unsur penting dari sektor keuangan
Indonesia, yang menyediakan wadah bagi perorangan maupun badan untuk mengelola risiko dan
simpanan. Reksadana juga dapat menjadi investor yang signifikan untuk obligasi pemerintah dan
korporasi. Maka sangatlah penting memahami penyebab kekacauan tersebut, serta
melaksanakan reformasi yang sesuai agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Dengan
kerangka peraturan yang sehat dan diberlakukan dengan baik, potensi pertumbuhannya besar.
Pada puncaknya sekalipun, penetrasi industri reksadana di Indonesia masih rendah, yaitu hanya
0,14% dari total penduduk Indonesia memiliki reksadana dibandingkan dengan 48% di Amerika
Serikat.
Saat ini, industri reksadana Indonesia tergolong kecil bila dibandingkan dengan pasar regional
dan dunia, dan fundamentalnya lemah. Struktur industri saat ini cenderung mengutamakan
reksadana pendapatan tetap, dan kisaran produk yang tersedia terbatas. Hal ini antara lain
karena terbatasnya aset investasi yang tersedia di Indonesia. Mungkin juga disebabkan oleh tata
kelola yang buruk pada beberapa reksadana, yang menyebabkan kekacauan tahun 2005.
Diciptakannya lingkungan yang akan mendorong reksadana untuk berinvestasi di jenis-jenis
produk lainnya akan membantu diversifikasi risiko dan menarik basis investor yang lebih luas.
Pemerintah telah menetapkan struktur peraturan yang luas untuk bank kustodian dan
menguraikan tanggung jawabnya, tetapi tidak adanya kewajiban fidusia yang tegas untuk
24
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
melindungi investor menjadi sumber keprihatinan. Meskipun ada peraturan yang luas,
keterbukaan tidak memadai dalam bidang kebijakan investasi dan penghitungan nilai aktiva
bersih serta prosedurnya buruk. Banyak reksadana terbesar tidak mengikuti norma-norma
valuasi yang ditetapkan oleh Bapepam & LK dan penegakannya pun lemah.
Di masa mendatang, peraturan dan pengawasan industri perlu diperketat dan disamakan dengan
praktik internasional. Koordinasi antara produk reksadana dan produk asuransi yang terkait
dibutuhkan, dan kekurangan dalam hal keterbukaan dan valuasi perlu ditanggapi.
Salah satu agenda penting untuk jangka pendek adalah kampanye pendidikan untuk
mengembangkan basis investor perorangan.
Bab 4 menyampaikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai permasalahan ini di samping
menguraikan konteks dan dasar pemikiran reformasi. Permasalahan utama dan rekomendasi
yang perlu mendapat prioritas utama adalah:
ƒ
ƒ
ƒ
Merestrukturisasi industri reksadana. Ini merupakan prioritas utama Bapepam & LK.
Kepercayaan investor merupakan unsur terpenting yang mendasari industri reksadana yang
sehat terdiri atas perusahaan-perusahaan keluarga dana yang kredibel. Bila industri ini
dijalankan oleh pelaku yang kredibel, maka barulah industri ini memperoleh manfaat dari
pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Peran pembuat peraturan adalah menyediakan
iklim yang mendorong pelaku yang sehat untuk ambil bagian dalam industri ini. Dalam
konteks ini, diperlukan suatu proses pemberian ijin kembali termasuk peninjauan kualifikasi
kelayakan dan kesesuaian (fit and proper) serta kesehatan keuangan untuk meningkatkan
pengembangan reksadana. Proses pemberian ijin kembali diperlukan untuk semua dana
tanpa kecuali.
Memperkuat penegakan dan disiplin pasar. Krisis industri reksadana tahun 2005 adalah
karena penjualan yang buruk, penegakan yang buruk, dan pedoman valuasi yang lemah. Oleh
karena itu, penegakan yang lebih kuat menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, otorita harus
tegas dalam memberlakukan peraturan dan mengenakan sanksi guna menegakkan disiplin
pasar dan membangun kepercayaan investor. Bukti anekdot baru-baru ini mengisyaratkan
bahwa ketaatan di kalangan manajer investasi tergolong rendah, suatu indikasi bahwa
Bapepam & LK harus lebih berani dalam menggunakan kekuasaan penegakannya.
Menyikapi tantangan valuasi aktiva bersih. Penarikan dana besar-besaran tahun 2005
memberikan isyarat yang kuat bahwa industri reksadana menghadapi masalah yang bersifat
fundamental dalam hal valuasi aktiva marked to market. Dalam sistem yang ada sekarang,
manajer dana melaporkan harga obligasi kepada kustodian dan seringkali melebihkan harga
obligasi agar memperoleh nilai aktiva bersih yang lebih tinggi. Pelaporan harga obligasi harus
mencantumkan penyalur obligasi dan bank yang aktif bermain di pasar agar dapat lebih tepat
mewakili harga pasar yang sebenarnya. Selain itu, diperlukan suatu kerangka untuk
menentukan sekuritas di mana ada “perkiraan harga pasar yang banyak tersedia”; untuk yang
tidak ada, perlu ditetapkan suatu dasar untuk menentukan harga yang wajar. Ada beberapa
metode yang dapat diterima untuk menentukan nilai wajar sekuritas yang tidak likuid, dan
beberapa metode yang mungkin akan sesuai selama diberlakukan dengan konsisten dan
seragam.
Dana pensiun
Industri pensiun merupakan bagian dari strategi naisonal untuk menyediakan kepastian keuangan
di masa pensiun bagi rakyat secara keseluruhan. Suatu kerangka yang lazim dijumpai untuk
strategi seperti ini tediri atas tiga pilar utama, yaitu: (1) sistem “membayar sesuai keperluan”
yang didanai dan dikelola oleh masyarakat untuk menyediakan perlindungan pendapatan dasar,
(2) sistem rekening perorangan berdana wajib yang menghubungkan kontribusi dengan manfaat,
25
dan (4) tabungan pensiun perorangan sukarela atau tempat kerja. Selain itu, di banyak sistem
umumnya tercakup juga bantuan sosial non-kontribusi untuk golongan kurang mampu, dan
dukungan keluarga dan antar generasi untuk kaum lanjut usia. Dalam konteks kerangka ini,
Indonesia tidak memiliki pilar pertama, kecuali sampai batas di mana program pengentasan
kemiskinan termasuk dalam sistem seperti itu. Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib
untuk karyawan swasta dan BUMN, dapat dianggap sebagai pilar kedua, hanya saja Jamsostek
memberikan pembayaran secara lumsum pada saat memasuki pensiun, bukan pengganti
penghasilan, dan merupakan badan usaha milik negara. Meski karyawan wajib ikut dalam
program ini, cakupannya buruk: angkatan kerja sektor swasta formal yang mengikutinya hanya
kurang dari seperempat. Meskipun demikian, aset-asetnya diinvestasikan dengan cara yang mirip
dengan dana kelolaan swasta. Program-program yang disponsori pemilik usaha di Indonesia
serta pengaturan perorangan jelas termasuk dalam pilar ketiga.
Pengawasan atas industri pensiun – dan karenanya tanggung jawab atas reformasinya – terceraiberai. Departemen Keuangan bertanggung jawab langsung atas TASPEN, yaitu tabungan pensiun
pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana
pensiun yang disponsori pemilik usaha). Jamsostek secara umum berada di bawah Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meskipun Departemen Keuangan memegang peranan dalam
pengawasannya. ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen
Pertahanan. Masing-masing program ini diatur oleh undang-undang yang berbeda-beda. Oleh
karena itu, meskipun bagian ini – dan Bab 5 – membahas permasalahan yang terkait dengan
semua program pensiun, pihak yang menjadi sasaran pesan ini berbeda-beda pula, dan
menjangkau sampai ke luar Departemen Keuangan. Meskipun demikian, sampai batas di mana
Departemen Keuangan pada akhirnya bertanggung jawab menutupi kekurangan biaya dana
pensiun, termasuk dana pensiun yang tidak dibawahinya secara langsung, pesan utamanya jelas
relevan pula bagi Departemen Keuangan.
Di Indonesia, sektor pensiun masih terhitung kecil, secara keseluruhan menguasai aset senilai
kurang dari 4,7% PDB, bila dibandingkan dengan Thailand (8,4%), Malaysia (57%) dan Australia
(75%). Ada potensi yang besar untuk mengerahkan sumber daya dalam negeri, terutama jika
industri mau mengadakan reformasi dan pemerintah dan industri itu sendiri mau
mempromosikan dana pensiun.
Kedua program manfaat pasti yang ada – TASPEN (untuk pegawai negeri sipil) dan ASABRI (untuk
angkatan bersenjata) – tidak didanai dengan baik jika dibandingkan dengan manfaat yang
dijanjikan, dan sudah memerlukan dukungan anggaran.12 Sebagian besar (masing-masing 22 dan
43%) asetnya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Baik dana-dana pensiun ini maupun
Jamsostek menghadapi transparansi dan keterbukaan yang buruk, sistem informasi manajemen
yang lemah, rasio pengeluaran yang tinggi, dan tata kelola internal yang buruk. Gambaran yang
akurat dari kondisi keuangan dana-dana ini tidak tersedia. Segmen industri dana pensiun yang
tumbuh paling pesat adalah dana pensiun lembaga keuangan (DPLK): jumlah pemilik usaha yang
menggunakan dana seperti ini naik tiga kali lipat lebih selama 5 tahun terakhir menjadi hampir
2417, yang menanggung hampir 800.000 orang karyawan dengan aset 3,9 trilyun rupiah. 1758
dana pensiun pemilik usaha – yang menanggung 1,8 juta karyawan – merupakan segmen terakhir
industri pensiun dengan aset 53,4 trilyun rupiah.
Ketidakpastian utama sistem pensiun di Indonesia adalah undang-undang jaminan sosial yang
baru (UU No. 40/2004). Undang-undang ini mengharuskan adanya sistem jaminan sosial manfaat
pasti tingkat nasional, dengan pengelolaan aset yang tampaknya dibatasi pada penyedia sektor
12 Taspen mengalami defisit arus kas (pembayaran melebihi kontribusi) sebesar 1,1 trilyun rupiah pada tahun 2002,
sementara Asabri mengalami defisit arus kas sebesar 200 milyar rupiah pada tahun yang sama. Defisit ini didanai oleh
sumber daya anggaran umum pemerintah dan diperkirakan akan membengkak pada tahun-tahun mendatang.
26
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
swasta yang sudah ada. Bagi pekerja sektor formal, UU No. 40/2004 mewajibkan keikutsertaan
mereka dan mewajibkan pemilik usaha maupun peserta untuk memberikan kontribusi sejumlah
persentase tertentu upah. Untuk pekerja non-upah ditetapkan jumlah nominal. Tidak ada
ketetapan mengenai jumlah minimum atau pun maksimum manfaat atau kontribusi atau
parameter lainnya, karena detil-detil seperti ini seharusnya ditetapkan oleh peraturan – yang
masih belum dikeluarkan. Situasi yang diciptakan oleh UU No. 40 dan pengaturan waktu
pelaksanaannya masih sangat tidak pasti, sehingga dampaknya terhadap industri pensiun sulit
dinilai. Undang-undang baru ini memberikan dua kemungkinan. Jika dilaksanakan dengan baik
dengan tujuan menyediakan perlindungan pemasukan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka
ini dapat menjadi hal yang secara keseluruhan positif dan menyediakan jaminan sosial yang
sebenarnya. Namun jika dilaksanakan dengan manfaat yang jauh lebih besar, undang-undang ini
berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap keuangan pemerintah. Peran
sektor publik dan swasta juga perlu didefinisikan dengan jelas. Jika Sistem Jaminan Sosial
Nasional ditujukan untuk mencapai rasio pengganti pemasukan yang tinggi, maka sektor swasta
akan kalah dan simpanan yang ada akan terkuras. Jika pertanggungannya bersifat lebih dasar,
sektor swasta dapat memainkan peran sebagai pelengkap, terutama untuk bagian lapangan kerja
yang berpenghasilan lebih tinggi.
Beberapa langkah untuk memperbaiki industri pensiun swasta sudah mulai dijalankan.
Pergeseran ke arah pengawasan berbasis risiko mulai berjalan, yang pada akhirnya akan
menghilangkan beban yang tidak perlu dan memberikan imbalan bagi tata kelola yang baik.
Pembentukan OJK, suatu otorita pengawasan terpadu untuk sektor keuangan, diharapkan akan
memperbaiki efisiensi dan kapasitas pengawasan. Di samping melaksanakan perubahanperubahan ini sesegera mungkin, penilaian kritis dan klarifikasi peraturan perundang-undangan
juga disarankan, dan mekanisme yang memadai untuk pertukaran informasi diperlukan. Yang
menjadi tantangan besar nanti adalah memutuskan bagaimana memperlakukan sektor informal
yang besar itu.
Pendekatan yang komprehensif bagi reformasi dan penguatan semua jenis dana pensiun menjadi
prioritas. Strategi – atau arsitektur – yang koheren tentang jenis sistem jaminan sosial yang mana
(dan dalam konteks itu dana pensiun yang mana) yang ingin disediakan Indonesia untuk warga
negaranya, konteks undang-undang jaminan sosial sangat diperlukan. Sebagaimana telah
terbukti di beberapa negara Amerika Latin dan bagian-bagian dunia lain, hasil akhir dari sistem
yang dikelola dan dirancang dengan buruk biasanya adalah penalangan oleh pemerintah, berikut
ongkos fiskal yang menyertainya.
Bab 5 memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah tersebut di
samping menguraikan konteks dan dasar pemikiran reformasi. Permasalahan utama dan
rekomendasi yang perlu mendapat prioritas utama adalah:
ƒ
ƒ
Menyusun rencana induk yang koheren. Rencana induk diperlukan untuk menyediakan
kerangka penyediaan pendapatan pensiun yang berkelanjutan dari segi fiskal, mendefinisikan
peran sektor publik dan swasta, menekan biaya fiskal, membatasi penangkapan dana karena
alasan politik, dan mencapai akumulasi aset jangka panjang dan kebijakan investasi yang
sehat.
Mengadakan audit dan reformasi Taspen sebelum membahas masalah pendanaan.
Dalam situasi dan kondisi tata kelola Taspen yang sedang lemah itu, pemerintah tidak
dianjurkan untuk memikirkan fokus pendanaan kewajiban pensiun pegawai negeri sipilnya,
meskipun pendanaan program harus menjadi sasaran jangka panjang, sampai masalah
kelembagaan sudah ditangani. Sebaliknya, Departemen Keuangan harus (a) mengadakan
penilaian aktuaria kewajiban-kewajiban TASPEN (b) mengadopsi pelaporan dan akuntansi
atas dasar pendanaan penuh (c) terus membiayai sesuai keperluan tetapi mengakui
27
ƒ
ƒ
kewajiban pensiun yang tidak terdanai sebagai bagian dari hutan pemerintah dan (d)
mengadakan restrukturisasi dan perampingan kelembagaan TASPEN secara menyeluruh.
Mendorong outsourcing kegiatan di Jamsostek dalam rangka meningkatkan efisiensi.
Kinerja dan tata kelola Jamsostek yang buruk berdampak buruk pada citra seluruh industri
pensiun. Selama peserta menganggap kontribusi pensiunnya sebagai pajak – dan bukan
investasi – maka industri pensiun akan sulit tumbuh. Salah satu cara memperbaiki kinerja
Jamsostek adalah memasukkan unsur persaingan melalui outsourcing untuk memperbaiki
efisiensinya dan menuntut akuntabilitasnya terhadap suatu tolok ukur yang sebanding.
Sebagai langkah pertama, pengelolaan sebagian kecil aset Jamsostek – misalnya 5% - dapat
diserahkan untuk outsourcing ke satu perusahaan swasta atau lebih atas dasar persaingan.
Memperbaiki alokasi aset dana pensiun swasta. Dana pensiun swasta juga akan
memperoleh manfaat dari alokasi aset serta kebijakan investasi yang lebih baik dan biaya
yang lebih rendah. Selain itu, dana ini juga akan sangat diuntungkan oleh reformasi sistem
pensiun publik, yang akan memperbaiki kredibilitas dan daya tarik seluruh sektor.
Asuransi
Studi ini lebih banyak difokuskan pada industri asuransi jiwa karena berpotensi menjadi sumber
daya jangka panjang. Sektor asuransi non-jiwa tidak dibahas secara mendetil.
Industri asuransi Indonesia tergolong kecil dengan total aset sebesar 75 trilyun rupiah (7,7 milyar
dolar AS) atau 2,8 persen dari PDB. Penetrasi asuransi di Indonesia – yaitu premi sebagai persen
PDB – masih rendah, dengan nilai premi sama dengan 1,4 persen PDB (0,8 persen asuransi jiwa,
0,6 persen asuransi non-jiwa). Nilai kepadatan asuransi – yaitu premi per kapita – adalah 14,5
dolar AS per kapita (US$6,4 per kapita untuk asuransi jiwa, US$8,1 per kapita untuk asuransi nonjiwa). Industri ini sangat terpecah-pecah –dalam sektor asuransi jiwa maupun non-jiwa terdapat
banyak pemain yang relatif kecil. Ada perusahaan-perusahaan asuransi besar dalam industri yang
secara luas dianggap bangkrut dan memunculkan risiko potensial terhadap sistem.
Meskipun asuransi jiwa sejak dulu merupakan industri yang menghasilkan simpanan jangka
panjang, di Indonesia potensi ini masih belum diwujudkan. Praktik penjualan yang buruk dan
produk yang tidak sesuai menyebabkan tingginya lapse rate, yaitu banyak polis tidak diperpanjang.
Lebih dari separuh penjualan baru sekedar menggantikan pengguna yang hilang sepanjang tahun
itu, dan dari pengguna yang hilang, hampir 95% pemutusan kontrak disebabkan karena pengguna
berhenti membayar dan menyerah. Konsumen indonsia juga menunjukkan sikap kurang pecaya
pada komitmen jangka panjang seperti kontrak asuransi jiwa.
Banyak perusahaan asuransi kecil kekurangan modal dan tidak mungkin dapat bertahan terhadap
persaingan pasar yang lebih ketat di masa mendatang. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang
ternyata tidak mampu memenuhi persyaratan modal yang lebih ketat yang telah diberlakukan
secara berangsur-angsur sejak tahun 2000, dan ijin operasinya telah ditarik; meskipun demikian,
perusahaan ini secara fisik masih belum tutup. Penyelesaian perusahaan yang bangkrut terkait
dengan pengembangan kerangka untuk melindungi pemegang polis, dan ini masih belum
dikembangkan. Analisis perusahaan asuransi yang bangkrut dan perancangan rencana tindakan
atas dasar tersebut juga diperlukan. Pengalaman internasional secara konsisten menunjukkan
bahwa semakin lama ditundanya suatu keputusan penyelesaian, makin besar biaya
penyelesaiannya.
Rejim peraturan dan pengawasan serta kapasitas kelembagaan pembuat peraturan perlu
dimodernisasi dan ditingkatkan. Diperlukan strategi yang koheren untuk memprioritaskan
pengembangan kebijakan dan praktik-praktik peraturan dan pengawasan. Tugas yang termasuk
dalam agenda adalah (a) mengembangkan pendekatan pengawasan yang fleksibel, yang
ditekankan pada pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen serta upaya mencapai disiplin
28
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
pasar yang lebih tinggi dalam rangka mencapai sasaran peraturan yang diinginkan; (b)
mengembangkan pendekatan yang harmonis untuk pengelolaan modal berbasis risiko dan
penerapan di seluruh industri yang diawasi secara prudensial, termasuk kerangka penilaian risiko
yang berhubungan dengan pasar; dan (c) meninjau kembali pendekatan atas reasuransi. Saat ini,
perusahaan reasuransi diperlakukan pada dasarnya sama dengan perusahaan asuransi properti
dan kecelakaan, meskipun profil risikonya cukup berbeda. Hendaknya dipertimbangkan pula
apakah pendekatan pengawasan bagi perusahaan asuransi jiwa dan properti dan kecelakaan
perlu lebih dibedakan. Terutama, diperlukan suatu upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki
kualitas dan keandalan laporan aktuaria.
Rekomendasi yang patut mendapat prioritas utama adalah:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Merasionalisasi industri. Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia lemah, marjinal atau
bangkrut. Perusahaan yang lemah menjadi beban bagi sistem ekonomi yang menghambat
pembangunan melalui berbagai jalur. Perusahaan asuransi yang berkinerja buruk merupakan
gejala sekaligus penyebab kelesuan ekonomi, dan kegiatannya menyebabkan masalah
struktural dalam perekonomian. Pertama, asuransi yang berkinerja buruk memiliki
kemampuan pertanggungan yang kurang dan mengambil investasi yang tidak produktif.
Perusahaan yang berkinerja buruk menyebabkan distorsi persaingan dengan menciptakan
medan yang tidak seimbang dan memberatkan perusahaan yang baik, yang akhirnya
mensubsidi perusahaan yang lemah itu. Semakin lama dan semakin berlarut-larut
masalahnya, semakin sulit pemerintah maupun industri mengambil keputusan yang berat
untuk menutup perusahaan-perusahaan yang gagal itu. Perusahaan seperti ini sebaiknya
tidak dilindungi dari disiplin pasar yang normal. Langkah pertama dalam rasionalisasi industri
adalah membuang klausula modal pengecualian untuk perusahaan bangkrut yang ada dan
menyusun merjer aktif atau strategi keluar untuknya. Selanjutnya diperlukan suatu alat
penyelesaian kebangkrutan yang mampu untuk menyelesaikan perusahaan yang tidak
memenuhi persyaratan modal berbasis risiko. Prioritas pertamanya adalah menilai sampai
sejauh mana permasalahannya dan menyusun rencana tindakan karena perusahaan asuransi
jiwa besar yang bangkrut – jika pandangan pasar dan opini pakar sudah terbukti – dapat
menimbulkan risiko pada sistem.
Memperbaiki penegakan. Penegakan rejim peraturan yang ada saat ini jelas kurang. Para
pembuat peraturan sadar bahwa ada beberapa perusahaan yang bangkrut, dan adakalanya
telah menarik ijinnya, tetapi perusahaan ini masih belum tutup. Pembuat peraturan perlu
mengadopsi penegakan yang konsisten, sama rata dan transparan, termasuk memperluas
pemeriksaan berbasis risiko dan prosedur eskalasi cepat yang lebih kuat dan lebih
sederhana.
Mempromosikan industri. Salah satu masalah utama generasi kedua adalah perkembangan
industri ini. Biro Asuransi dan organisasi industri dan profesional, termasuk Ikatan Asuransi
Jiwa Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Asuransi Umum, serta Persatuan Aktuaris Indonesia,
perlu meluncurkan kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk mendidik dan
mempromosikan manfaat industri asuransi dan produk-produknya.
Melibatkan pembuat peraturan Indonesia dalam IAIS. IAIS mewakili pembuat peraturan
dan pengawas asuransi dari sekitar 180 yurisdiksi di lebih dari 130 negara, yang memegang
97% dari premi asuransi dunia. Perusahaan-perusahaan asuransi terbesar di dunia menjadi
pengamat. IAIS bertujuan untuk turut memperbaiki pengawasan industri asuransi pada
tingkat domestik maupun internasional guna memelihara pasar asuransi yang efisien, adil,
aman dan stabil demi keuntungan dan perlindungan pemegang polis. Keikutsertaan aktif
Indonesia dalam pekerjaan IAIS akan menunjukkan ke seluruh dunia bahwa otorita Indonesia
berkomitmen memperbaiki cara kerja industri asuransi di Indonesia.
29
LKNB lainnya: Perusahaan Sewa Guna Usaha dan Modal Usaha
Jasa sewa guna usaha dan anjak piutang dapat memainkan peran yang besar dalam menyediakan
akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. Modal usaha adalah unsur penting untuk
mendorong inovasi dan kewiraswastaan. Pengembangan lebih lanjut industri ini perlu untuk
menunjang pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.
Sektor LKNB Indonesia juga mencakup perusahaan pembiayaan (yang menyediakan jasa sewa
guna usaha, anjak piutang, kredit konsumen dan kartu kredit) dan perusahaan modal usaha. Ini
bukan lembaga penampung simpanan. Sewa guna usaha menawarkan sarana pembiayaan untuk
perusahaan baru, kecil dan sedang yang tidak dapat memenuhi riwayat kredit dan persyaratan
agunan untuk kredit bank tradisional. Sewa guna usaha memperluas persaingan bagi jasa
keuangan dan memperkenalkan pengusaha dan pemberi pinjaman pada inovasi seperti analisis
kredit berbasis arus kas. Perusahaan modal usaha juga mendukung UKM dan kewiraswastaan
dengan pendanaan modal risiko.
Antara tahun 1988 sampai krisis moneter tahun 1997/8, industri ini tumbuh dengan kuat, dengan
sebagian besar pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dan anjak piutang. Kenaikan suku
bunga yang drastis selama krisis merugikan pertumbuhan dan kinerja perusahaan pembiayaan.
Meskipun demikian, sejak tahun 2001 industri ini telah pulih, dan kredit konsumen telah menjadi
penggerak utama pertumbuhan. Per bulan September 2005, ada 237 perusahaan pembiayaan,
yang telah memberikan pinjaman sejumlah 66,8 trilyun rupiah. Kredit konsumen mendominasi
bisnis ini (66 persen), disusul sewa guna usaha (29%), kartu kredit (3%) dan anjak piutang (2%).
Perkembangan lebih lanjut industri ini di Indonesia bergantung pada beberapa faktor. Peraturan
yang ada sekarang perlu ditinjau kembali dan diperbaharui. Perlu ada upaya untuk merangsang
permintaan akan jasa ini, dan insentif untuk mengundang perusahaan pendanaan untuk
mendukung usaha kecil dan menengah. Rekomendasi yang patut mendapat prioritas utama
adalah:
ƒ
Menempatkan peraturan dan pengawasan yang ringan. Di sebagian besar negara maju,
perusahaan sewa guna usaha tidak tunduk kepada peraturan prudensial. Sedikitnya
peraturan ini mengandalkan argumen bahwa selama perusahaan sewa guna usaha tidak
menampung simpanan, maka tidak ada peran bagi otorita pembuat peraturan publik.
Meskipun demikian, ada argumen kuat yang mendukung peraturan ringan untuk memberikan
sektor yang lebih kredibel, terutama selama tahap-tahap awal perkembangannya seperti di
Indonesia. Pengalaman di negara-negara berkembang telah menunjukkan bahwa ada normanorma prudensial tertentu yang lebih disukai untuk mencegah pengambilan risiko yang
berlebihan, yang menghambat perkembangan industri ini. Sebagai contoh, pada saat krisis
Asia Timur, berbagai perusahaan sewa guna usaha gagal karena masalah ketidaksesuaian
mata uang dan jatuh tempo, sehingga membuat perkembangan industri ini mengalami
kemunduran. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan peraturan dan pengawasan sektor
sewa guna usaha dalam hal persyaratan masuk (pemberian ijin dan ijin ulang, persyaratan
modal minimum), pembatasan neraca (rasio penumpu maksimum, kemungkinan kerugian
untuk klien tunggal dan kelompok, pembatasan transaksi orang dalam, persyaratan
pencadangan, kesesuaian aktiva-pasiva dari segi mata uang dan jatuh tempo), kerjasama
antar lembaga, persyaratan likuiditas, persyaratan akuntabilitas, program asuransi dan
pendukung, persyaratan modal minimum mutlak, rasio modal, batas pemberian pinjaman
menurut undang-undang atas kemungkinan kerugian klien tunggal, ketidaksesuaian mata
uang asing dan jatuh tempo, dan persyaratan pelaporan. Demikian pula, pengawasan
hendaknya mengandalkan analisis keuangan di luar perusahaan, yang dilengkapi dengan
pemeriksaan berkala berbasis risiko.
30
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Memungkinkan penyusutan nilai aset yang disewakan. Pihak otorita sebaiknya mengijinkan
pemberi sewa untuk menyusutkan nilai aset yang disewakan berdasarkan sewa keuangan dan
memasukkan penyusutan itu dalam perhitungan pajak untuk transaksi sewa pembiayaan.
Dengan demikian, maka biaya pemberian sewa guna usaha akan berkurang. Pemerintah
telah mengumumkan dukungannya atas pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan
perubahan seperti ini akan konsisten dengan sasaran tersebut.
Memperluas basis pembiayaan. Dalam situasi sekarang ini, pendanaan industri di masa
depan banyak bergantung pada likuiditas di sektor perbankan. Oleh karena itu, dapat
dipahami bahwa perusahaan pembiayaan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif.
Dari sudut pandang otorita, yang bertugas memelihara kestabilan sektor keuangan,
memisahkan industri pembiayaan dari sektor perbankan mungkin lebih disukai dalam rangka
menciptakan sektor keuangan yang lebih kompetitif dan terdiversifikasi. Perusahaan
pembiayaan saat ini tidak memiliki akses kepada dana publik dalam bentuk simpanan, dan
memang sudah seharusnya demikian. Ada baiknya mempertimbangkan alternatif lainnya,
seperti mendorong partisipasi modal dasar asing dan pendanaan jangka panjang dari investor
lembaga dalam negeri, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Mengembangkan sistem kredit informasi. Pemerintah dan Bank Indonesia sangat
dianjurkan untuk memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam sistem informasi kredit
konsumen. Biro kredit swasta dapat lebih pandai mengelola pengolahan profesional data
perbankan dan informasi ritel dalam format yang memudahkan penggunaan penilaian risiko
dan model penentuan harga standar oleh bank dan perusahaan pembiayaan. Hal ini pada
gilirannya dapat membantu perorangan dan UKM membangun aset yang berharga – yaitu
riwayat kredit mereka – yang kemudian dapat memperbaiki akses mereka terhadap
pembiayaan.
Mendukung restrukturisasi korporasi melalui ekuitas swasta. Proses restrukturisasi
korporasi di Indonesia, meskipun sudah semakin maju, masih belum lengkap. Aspek-aspek
positif sarana modal swasta – misalnya memulihkan perusahaan hingga memiliki nilai going
concern dan bukan likuidasi, menyingkirkan beban keuangan dan pengelolaan dari sektor
perbankan, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, memperbaiki prospek untuk
mewujudkan nilai – mengisyaratkan bahwa modal swasta dapat memainkan peran yang
berarti dalam proses restrukturisasi korporasi. Gagasan yang pada dasarnya baik ini dapat
disempurnakan dan dilaksanakan di Indonesia. Indonesia tidak memiliki basis keahlian
keuangan yang luas untuk melakukan restrukturisasi perusahaan menengah. Oleh karena itu,
diperlukan banyak upaya untuk menarik keahlian dalam bidang rekayasa keuangan.
Pemerintah Indonesia dihimbau untuk mendukung upaya restrukturisasi perusahaan
permodalan swasta dengan tambahan modal, pembiayaan korporasi asing, dan keahlian
modal usaha. Sebagai contoh, otorita Indonesia dapat menarik perusahaan asing dengan
keahlian dalam bidang keuangan korporasi untuk mengelola portofolio perusahaanperusahaan yang memerlukan restrukturisasi. Perusahaan tersebut dapat mengandalkan
pendanaan dari lembaga keuangan Indonesia. Upaya ini dapat membuka jalan bagi industri
restrukturisasi di Indonesia yang dapat memperbaiki kinerja sektor korporasi.
Memisahkan pengoperasian dan pengelolaan dana modal usaha. Struktur one-tier pada
kegiatan operasional modal usaha berlawanan dengan praktik-praktik terbaik, di mana
kepemilikan dan pengelolaan modal dipisahkan. Hal ini menghambat kemampuan
perusahaan modal usaha untuk menggalang dana dari investor. Memungkinkan perusahaan
pengelola untuk memisahkan diri dari perusahaan modal usaha akan memudahkan
penggunaan keahlian manajemen. Pemerintah harus cermat mengkaji implikasi perubahan
seperti ini terhadap peraturan dan pengawasan. Salah satu alternatif yang mungkin adalah
membentuk dana modal usaha dengan menggunakan kerangka hukum dan pajak badan
pelaksana trust. Ini akan memberikan jalan masuk yang praktis bagi investor lembaga seperti
perusahaan asuransi dan dana pensiun, serta perorangan yang mampu, untuk berinvestasi
dalam modal dasar perusahaan swasta yang sedang tumbuh.
31
ƒ
Mengembangkan sarana trust. Di negara yang memiliki tradisi hukum kontinental seperti
Indonesia, konsep trust, yang memisahkan pengelolaan dari kepemilikan yang memperoleh
manfaat, tidak dikenal, dan peraturan perundang-undangan khusus harus disahkan terlebih
dahulu. Pertama, trust perlu diakui sebagai sarana hukum. Kedua, undang-undang
perpajakan perlu dibuat netral untuk trust, dan pajak penjualan, pengalihan, bea, atau
pertambahan nilai sebaiknya ditiadakan.
32
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
DAFTAR PUSTAKA
Bakker, Marie-Renee and Gross, Alexandra. 2004. “Development of Non Bank Financial
Institutions and Capital Markets in European Union Accession Countries” The World Bank
Ghosh, Swati, 2006. “East Asian Finance: The Road to Robust Markets” The World Bank
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), www.mapi.or.id
Siregar, Reza Y., and William E. James. 2004. “Designing an Integrated Financial Supervision
Agency: Selected Lessons and Challenges for Indonesia.” University of Adelaide, School of
Economics, and Nathan Associates, October.
The Economist, 2006. “Financial Literacy, Caveat Investor, 12 January 2006 edition, The
Economist.
The World Bank, 2001. “ Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World”, World Bank
Policy Research Paper. The World Bank.
The World Bank, 2004. “ Indonesia Averting an Infrastructure Crisis, The World Bank.
www.federalreserve.gov/boardDocs/speeches/1999/199909272.htm
33
LAMPIRAN 1. TEMUAN-TEMUAN PENTING DALAM SEKTOR
LKNB DI INDONESIA
Bidang
Struktur
Peraturan
Pasar Modal &
Pendapatan Tetap
ƒ Pasar relatif
kecil, sangat
terpusat, dan
relatif tidak
likuid.
Penawaran
perdana bukan
sumber
pendanaan
korporasi yang
signifikan.
ƒ Ada sistem
aturan tata
kelola korporasi
yang lengkap,
tetapi praktiknya
masih di bawah
norma
internasional
Reksadana
Dana pensiun
Asuransi
Sewa guna usaha
Modal Ventura
ƒ Pasar didominasi
oleh reksadana
pendapatan tetap,
yang peka
terhadap suasana
suku bunga
ƒ Sebagian besar
dana berstruktur
kontrak investasi
kolektif dengan
perlindungan
konsumen yang
rendah
ƒ Ada 4 jenis
program pensiun,
yang melayani
golongan klien yang
berbeda-beda;
pegawai
pemerintah (Asabri,
Taspen), karyawan
sektor formal wajib
(Jamsostek), dana
pensiun pemilik
usaha dan dana
lembaga keuangan
ƒ Sponsor dana
pensiun telah
berinvetasi dalam
sistem yang mahal
dan berindeks
upah, yang banyak
dijumpai dalam
tubuh pemerintah
dan badan usaha
milik negara
ƒ Industri kecil
dan sangat
terpecah-pecah
ƒ Penetrasi dan
kepadatan
asuransi rendah
ƒ Karena rasio
retensi rendah,
industri
mengerahkan
simpanan
jangka panjang
terbatas
ƒ Sewa guna usaha
adalah bagian dari
industri pembiayaan,
yang mencakup
anjak piutang, kartu
kredit dan kredit
konsumen. Industri
ini didominasi oleh
kredit konsumen
ƒ Hanya sekitar
separuh dari
perusahaan yang
berlisensi
beroperasi secara
aktif
ƒ Secara
keseluruhan,
struktur
peraturan
cukup wajar
untuk pasar
modal dan
pendapatan
tetap. Tetapi
untuk obligasi
pemerintah ada
masalah
koordinasi
antara Bank
Indonesia,
Bapepam&LK
dan Depkeu
ƒ Tidak ada wajib
melapor untuk
perdagangan
pasar sekunder
ƒ Sistem yang ada
saat ini
menerapkan
peraturan dan
pengawasan
reksadana, dana
pensiun dan
asuransi unit link
dengan tidak
konsisten
ƒ Perlindungan
konsumen dan
keterbukaan
lemah
ƒ Kerangka
eligibilitas,
kualifikasi dan
kode etik manajer
investasi tidak
memadai
ƒ Karena agen
menjual reksadana
sendiri-sendiri,
perilaku agen sulit
dipantau dan
diperaturan
ƒ Undang-undang
Sistem Jaminan
Sosial Nasional
tidak tegas dalam
hal perincian
manfaat, tingkat
kontribusi, opsi
kebijakan strategis
utama, dan
pembiayaan
ƒ Separuh aset
pensiun tidak
menghasilkan
pendapatan masa
pensiun, karena
dibayarkan
sekaligus saat
pensiun atau
sebelumnya
ƒ Ketidakjelasan
peraturan
perundangundangan telah
menghambat
penciptaan
program pensiun
kerja: pemilik
usaha mentaati
program-program
wajib sebelum
memberikan
ƒ Tidak ada
peraturan yang
mengatur
perusahaan
asuransi
bersama,
meskipun salah
satu
perusahaan
asuransi
terbesar di
Indonesia
adalah
perusahaan
asuransi
bersama
ƒ Peraturan
untuk
pembubaran
dan likuidasi
perusahaan
asuransi yang
bangkrut masih
lemah
ƒ Peraturan yang
mengatur
produk
asuransi unit
link dan
reksadana
tidak konsisten
ƒ Prosedur hukum
yang jelas,
sederhana dan
efektif diperlukan
untuk mengklaim
kembali aset dan
memberlakukan
kontrak bisnis
ƒ Perusahaan sewa
guna usaha
memerlukan akses
ke jenis-jenis
pendanaan lain
selain pinjaman
bank, lebih disukai
investasi langsung
ƒ Industri ini terlalu
terpecah-pecah,
dan berbagai
peraturan tidak
kondusif bagi
konsolidasi,
termasuk
pembatasan
kepemilikan asing,
besar investasi, dan
jumlah modal
disetor
ƒ Sebagian
besar
perusahaan
bukan
perusahaan
modal
ventura yang
sebenarnya
karena
industri ini
bergerak
dalam bidang
pemberian
pinjaman dan
jarang
menyediakan
modal
ventura
ƒ Sebagian
besar
perusahaan
dimiliki oleh
Pemerintah
atau grup
usaha
Peraturan tidak
mengakui
pendanaan bagi
hasil, suatu
praktik yang
lazim dalam
industri ini
Kapasitas
peraturan
lemah
34
Bidang
Penegakan
Keterampilan
Perpajakan
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
Pasar Modal &
Pendapatan Tetap
Reksadana
Dana pensiun
kontribusi pada
program sukarela
ƒ Penegakan
kontribusi wajib
berdasarkan
Jamsostek masih
longgar
ƒ Penegakan
ketepatan waktu
pembayaran
kontribusi pemilik
usaha ke dalam
dana pensiun
masih lemah
ƒ Aturan dan
standar yang
berkaitan
dengan
keterbukaan,
pemakaian
dana dengan
semestinya,
akurasi
pelaporan
berkala, dan
standar
akuntansi yang
konsisten
dengan standar
internasional
sudah ada.
Namun
penegakannya
di kedua pasar
lemah
ƒ Mutu auditor
perlu perbaikan
ƒ Jumlah analis
sekuritas dan
keuangan yang
bermutu tinggi
masih terbatas
ƒ Kapasitas
pengelolaan
kas Depkeu
lemah, yang
menjadi salah
satu alasan
tidak adanya
pasar obligasi
hutang jangka
pendek
(treasury bill)
ƒ Penegakan
peraturan yang
tidak memadai,
teutama dalam hal
peraturan nilai
aktiva bersih, dan
pengungkapan
informasi penting
ƒ Pelatihan dan
keterampilan
agen-agen
penjualan
perorangan tidak
memadai
ƒ Standar PAI
tentang kerja
pensiun bibawah
standar
international yang
menyebabkan
mutu profesional
laporan aktuaria
menjadi rendah.
ƒ Kurangnya
pengalaman dan
pengetahuan
manajemen
mengakibatkan
buruknya kualitas
serta tingginya
biaya produk dan
layanan serta
buruknya alokasi
aset
ƒ Dividen
korporasi
terkena pajak
berganda, yang
membuat
perusahaan
enggan
menggunakan
campuran
mekanisme
pembiayaan
yang optimal
ƒ Pengalihan
aset dari
pemegang awal
hutang ke SPV
dianggap
ƒ Reksadana
pendapatan tetap
menikmati
perlakuan pajak
yang
menguntungkan,
pengembalian dari
reksadana bebas
pajak untuk 5
tahun pertama.
Insentif ini tengah
dievaluasi kembali
dalam-usulan
perubahan UU
pajak
ƒ Tidak ada
kebijakan pajak
yang selaras yang
mencakup semua
jenis tabungan
pensiun
ƒ Perlakuan EET
tidak dilaksanakan
sepenuhnya dan
pengenaan pajak
ganda sering
terjadi
ƒ Pajak atas modal
yang ditransfer
dari dana pensiun
terdaftar ke
perusahaan
Asuransi
Sewa guna usaha
Modal Ventura
ƒ Penegakan
peraturan
terhadap
seluruh pelaku
industri tidak
konsisten dan
telah
melindungi
perusahaanperusahaan
yang kecil,
marjinal dan
tidak layak
hidup dari
disiplin pasar
normal
ƒ Kesulitan
penegakan kontrak
sewa guna usaha
adalah
keterbatasan
utama yang
dihadapi industri ini
ƒ Penegakan
persyaratan
pelaporan
masih lemah
ƒ Tingkat retensi
yang rendah
menandakan
rendahnya
keterampilan
angkatan
penjualan
ƒ Keterampilan
aktuaria rendah
seperti yang
terlihat dari
mutu dan
keandalan
laporan
aktuaria.
Praktik tidak
sejalan dengan
praktik terbaik
internasional
ƒ Penegakan
kebijakan pajak
tidak dapat
diandalkan atau
pun ditebak
ƒ Kebijakan pajak
secara umum
sejalan dengan
norma
internasional,
tetapi ada
beberapa
bidang
permasalahan,
misalnya
anuitas tidak
menarik karena
premi tunggal
yang
dibayarkan dari
dana pensiun
swasta untuk
ƒ Keterampilan
menilai proyek
masih lemah
ƒ Kurangnya
keterampilan
menilai risiko kredit
membuat
perusahaan
pembiayaan enggan
menawarkan
produk selain
pembiayaan
konsumen
ƒ Industri ini
memerlukan
pelatihan
lebih lanjut
untuk
menilai arus
kas dan
prospek
kedepan,
bukan
kolateral
seperti
praktiknya
saat ini.
ƒ Tidak ada kebijakan
pajak yang koheren
megnenai sewa
guna usaha.
Sebagai contoh,
baik pemberi
pinjaman maupun
peminjam tidak
dapat mengklaim
penyusutan nilai
aset yang
disewakan dalam
sewa guna
keuangan
ƒ Peraturan pajak
menimbulkan
medan yang tidak
ƒ Struktur
insentif pajak
saat ini tidak
searah
dengan
produkproduk yang
ditawarkan
dalam
industri ini
35
Bidang
Pasar Modal &
Pendapatan Tetap
sebagai
penjualan dan
karenanya
dikenai
pajak.Hal ini
menyebabkan
pasar sekuritas
berbasis aset
tidak
berkembang.
Reksadana
Peta persaingan
ƒ Hanya sedikit
persaingan dari
perusahaan
untuk masuk
bursa karena
manfaat masuk
bursa terbatas
ƒ Struktur kedua
bursa sat ini
tidak kondusif
bagi
persaingan
ƒ Hanya anggota
Himdasun yang
ikut lelang
obligasi
pemerintah,
sehingga
membatasi
tingkat
persaingan di
pasar
ƒ Industri ini
ditandai dengan
ongkos yang tinggi
dan kurangnya
informasi kinerja
yang komparatif
Akses
ƒ Akses ke pasar
ekuitas dan
ƒ Investor terdiri
atas segelintir
Dana pensiun
asuransi untuk
membeli anuitas
membuat anuitas
relatif tidak
menarik
ƒ Negara
memegang peran
dominan dalam
industri pensiun.
Sampai sejauh ini,
medan persaingan
antara sektor
swasta dan publik
masih belum
seimbang. Sebagai
contoh, program
sukarela harus
bersaing dengan
program publik
wajib
ƒ Berdasarkan
Undang-undang
Sistem Jaminan
Sosial Nasional,
tidak ada tempat
untuk partisipasi
sektor swasta atau
pemerintah daerah
dalam kelima
program wajib
ƒ Pertanggungan
sistem pensiun
Asuransi
membeli
anuitas seumur
hidup saat
pensiun
terkena pajak,
sehingga
mengakhiri
perlindungan
pajak
ƒ Perusahaan
non-asuransi
jiwa lebih
banyak terkena
penalti
daripada
perusahaan
asuransi jiwa
karena
cadangan
IBNR, yang
merupakan
40% dari
kewajiban nonjiwa, tidak
dapat
dikurangkan
dalam
perhitungan
pajak
ƒ Perlakuan
pajak untuk
asuransi jiwa
saat ini adalah
TTE dan bukan
norma
internasional
yaitu EET
ƒ Persyaratan
modal yang
berlainan untuk
pelaku lama
dan pemain
baru membuat
terbentuknya
medan yang
tidak seimbang
dan
menghalangi
persaingan
ƒ Dari segi
struktur, akses
Sewa guna usaha
Modal Ventura
seimbang untuk
berbagai jenis
usaha dalam
industri ini
ƒ Peluang tumbuh
untuk industri ini
dibatasi oleh
kenyataan bahwa
sumber modal
utama industri ini
adalah perbankan.
Hanya perusahaan
yang berafiliasi
dengan banklah
yang memiliki
peluang tumbuh
yang signifikan
ƒ Sebagian besar
portofolio
ƒ Industri ini
akhirnya
bersaing
dengan bank
umum,
karena
praktik
menyediakan
produk
hutang. Hal
ini
membatasi
peluang
tumbuh
ƒ Penyedia
modal
tradisional,
seperti dana
pensiun dan
perusahaan
asuransi,
tidak
berperan
aktif di pasar
ini
ƒ Pembiayaan
modal usaha
36
Bidang
Pengembangan
basis investor
dan pendidikan
investor
Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank
Pasar Modal &
Pendapatan Tetap
obligasi relative
terbuka, namun
investor asing
memegang
lebih dari
separuh
kapitalisasi
pasar Bursa
Efek Jakarta
dan minat
investor dalam
negeri terbatas.
ƒ Pasar sekunder
obligasi
pemerintah
hanya dapat
diakses
langsung oleh
peserta BISSSS. Yang lain
harus
menggunakan
layanan peserta
ini dengan
membayar
ongkos
ƒ Investor kurang
memahami
risiko pasar
modal maupun
pendapatan
tetap. Program
pendidikan
investor Bursa
Efek Jakarta
memiliki
tingkat
keberhasilan
yang terbatas
Reksadana
Dana pensiun
Asuransi
Sewa guna usaha
perorangan yang
kaya. Investor
lembaga sangat
jarang terekspos
pada reksadana
dan lebih suka
berinvestasi
langsung di
perusahaan
rendah
ƒ Pada prinsipnya,
akses sistem
pensiun terbua
bagi karyawan
sektor formal,
yang merupakan
hanya sepertiga
dari angkatan
kerja keseluruhan.
Sektor formal yang
benar-benar ikut
dalam sistem
pensiun ini hanya
kurang dari
seperlima.
Alasannya berkisar
mulai dari
pendapatan per
kapita yang rendah
sampai kurangnya
kepercayaan
terhadap institusi
ini
ke produk
asuransi tidak
menjadi
masalah, meski
pendapatan per
kapita yang
rendah dan
penentuan
harga produk
asuransi
membatasi
permintaan
akan produk
asuransi
perusahaan sewa
guna usaha terdiri
dari perusahaanperusahaan yang
relatif besar. Akses
UKM ke sewa guna
usaha lebih rendah
karena masalah
ketersediaan
agunan, risiko
reputasi dan risiko
kredit
ƒ Investor kurang
berpengetahuan
dalam hal risiko
investasi
reksadana
ƒ Sebagian besar
pekerja dan
pemilik usaha
kurang terdidik
megnenai perlunya
keamanan
keuangan di masa
pensiun dan
keuntungan
menghimpun asetaset penghasil
pendapatan pada
awal karir mereka
ƒ Perusahaan
memandang
program pensiun
sebagai
pengeluaran,
bukan alat
perencanaan
sumber daya
manusia dan
komponen imbalan
yang efisien
ƒ Pengetahuan
investor
tentang
perlindungan
keuangan yang
ditawarkan
produk
asuransi masih
terbatas
ƒ Peringkat
sektor swasta
perusahaan
asuransi tidak
tersedia
ƒ Keahlian
aktuaria
terbatas dan
hal ini
mempengaruhi
industri
asuransi dan
dana pensiun.
ƒ UKM tidak memiliki
informasi yang baik
mengenai manfaat
sewa guna usaha.
Hal ini dipengaruhi
oleh adanya
masalah di akses.
Modal Ventura
yang
sungguhan
masih
terbatas.
Sebaliknya,
permintaan
akan
pembiayaan
permodalan
dari UKM
rendah
karena
dalam
budayanya
UKM lebih
suka
memegang
kendali
ƒ Ada
kebutuhan
utuk
mendidik
usaha kecil
dan
menengah
tentang
potensi
kegunaan
modal usaha
dan
meningkatka
n kesadaran
akan industri
ini. Juga ada
kebutuhan
untuk
mendidik
pemodal
usaha agar
memahami
perbedaan
antara dana
modal usaha
dan pinjaman
bank, dan
mulai lebih
mengandalk
an penilaian
arus kas
daripada
penilaian
agunan
Fly UP