...

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik
Sampai dengan pertengahan tahun 2003 diperkirakan
bahwa di Indonesia telah terdapat 80.000 120.000
pengidap HIV, sekitar 4.000 orang diantaranya telah
meninggal karena AIDS, sebuah angka yang cukup
mencengangkan sejak HIV/AIDS dilaporkan pertama
kali, tahun 1987. Seiring perubahan cara penularan virus
HIV, di Indonesia terjadi perkembangan sistem politik
yang berpengaruh pada perubahan sistem
pemerintahan. Maka dipandang perlu untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian terhadap program nasional
penanggulangan HIV/AIDS. Selama ini, masih sering
terjadi dalam mengaplikasi b erbegai area prioritas dan
program yang ada dalam strategi nasional, dirasakan
masih ada kendala, khususnya dalam hal belum
sinkronnya kebijakan nasional dan kebijakan daerah,
baik dalam bidang legalitas maupun legitimasi yang
diberikan, juga belum terpadunya program
penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai sektor
terkait. Bila tidak ada perluasa upaya pencegahan yang
intensif dan mampu menjangkau kelompok-kelompok
yang rawan tertular HIV/AIDS, maka penularan baru sulit
dihindari. Penularan akan terus terjadi, tidak hanya dari
penjaja seks ke pelanggan atau sebaliknya, tetapi juga
meluas ke pasangan tetap (istri) dari suami yang
merupakan pelanggan penjaja seks. Tidak ada alternatif
lain, penanggulangan HIV/AIDS harus diutamakan pada
setiap kegitan seks berisiko.
.....Merupakan kewajiban negara untuk selalu
melindungi masyarakat, masyarakat
melindungi individu, dan individu melindungi
diri sendiri dari HIV/AIDS.......
ISBN 979972336-1
Institute for social transformation
9 7 9 9 79 9 7 2 33 6 8
01
10
Langkah
Mengembangkan
Mengembangkan
Kebijakan
Kebijakan Publik
Publik
Mencegah Penularan
HIV/AIDS
Di Lingkungan
Seks Komersial
10 Langkah
Mengembangkan Kebijakan Publik
I
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
II
10 Langkah
Mengembangkan Kebijakan Publik
Mencegah Penularan HIV/AIDS
di Lingkungan Seks Komersial
ASA – INSIST
2003
III
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tim Penulis INSIST
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik:
Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial,
Yogyakarta: ReaD Book, November 2003
83 + xxvii halaman 14.5 x 21 cm, ilustrasi, bibliografi
1. Panduan Advokasi
2. Manual
I Judul
ISBN: 979-97233-6-1
Cetakan pertama, November 2003
Rancang Sampul: Martopo
Ilustrasi: nTok
Cetakan kedua, Maret 2007
Redisain: Arifin Fitrianto
Editor: Mansour Fakih dan Toto Rahardjo
Penyelaras Akhir: Nanang Ananto
Diterbitkan atas kerja sama Aksi Stop AIDS (ASA) dan INSIST
ASA
Kompleks P2M & PL Depkes RI
Jl. Percetakan Negara No. 29
Jakarta 10560
Telp : (021) 4223463
Fax : (021) 4223455
Email: [email protected]
INSIST
Blimbingsari CT IV/38
Yogyakarta 55281
Telp/Fax: (0274) 446340
Email: [email protected]
Dicetak oleh
INSIST Press Printing
IV
Buku ini dipersembahkan
dan didedikasikan bagi mereka yang tanpa lelah bekerja untuk
manusia yang ditindas, didiskriminasi dan mengalami
ketidakadilan
V
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
VI
Kata Salam
Pasal Pertama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka, memiliki
martabat dan hak-hak yang sama. Pasal pembuka tersebut sekaligus
menjadi inti dari Hak Asasi Manusia yakni tidak boleh ada
pembedaan perlakuan pada siapapun, tidak boleh ada diskriminasi
pada segenap manusia, siapapun dia.
Namun kenyataanya semangat anti diskriminasi tidak sekuat
semangat kebalikannya. Kepentingan ekonomi dan kepentingan
politik seringkali telah mengaburkan kepentingan kemanusiaan,
bahkan dimana-mana dengan mengatasnamakan “moral” dipakai
untuk meruntuhkan moral kemanusiaan itu sendiri.
Diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS
merupakan contoh yang dapat dengan mudah kita saksikan.
Permasalahan moralitas menjadi alasan utama mengapa mereka
didiskriminasi.
Sifat virus ini memang menular, namun cara pandang terhadap
penyakit tersebut sungguh-sungguh merontokkan semangat anti
diskriminasi. AIDS dilabeli sebagai sebuah penyakit yang terjadi
vii
VII
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Menangkal Ancaman Bencana Nasional AIDS
Melalui Gerakan Nasional Penanggulangan HIV/
AIDS
Menyetujui hasil sidang khusus Majelis Umum PBB tentang HIV/
AIDS dan 7th ASEAN Summit on HIV/AIDS dengan memberi fokus
prioritas pada :
a.
Menciptakan kepemimpinan yang kuat di semua tingkat
pemerintah, non pemerintah, masyarakat.
b.
Pencegahan HIV/AIDS harus menjadi prioritas utama dan
dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, terutama pendekatan
agama.
c.
Perawatan, dukungan dan pengobatan yang terintegrasi dengan
upaya pencegahan.
d.
Pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kerentanan
penularan HIV/AIDS termasuk hak-hak reproduksi sehat.
e.
Merealisasikan pendidikan/penyuluhan kesehatan reproduksi
pada remaja/ generasi muda dan memberikan keterampilan hidup
sehat (life skill education)
f.
Merealisasikan hak asasi manusia untuk semua orang untuk
mengurangi kerentanan, penghormatan atas hak-hak asasi
penderita HIV/AIDS.
g.
Mengurangi dampak sosial melalui evaluasi dampak, memberi
perlindungan hak dan martabat orang dengan HIV/AIDS di
lingkungan tempat kerja.
h.
Melakukan, mengembangkan berbagai penelitian dan upaya
selanjutnya untuk mengembangkan penggunaan obat terutama
Anti-Retroviral (ARV) dan obat infeksi oportunistik yang dijamin
kesediannya, murah dan terjangkau.
i.
Melakukan aksi untuk pencegahan HIV/AIDS pada penduduk di
tempat berisiko tinggi penularan HIV/AIDS, wilayah konflik,
bencana alam, termasuk pengungsian.
viii
VIII
Kata Salam
karena rendahnya moralitas seseorang. AIDS dianggap semata-mata
disebabkan karena seseorang yang tak bermoral, karena seks bebas,
orientasi seksual yang berbeda dan adanya para penjaja seksual.
Dinafikan bahwa tenyata penularannya juga bisa melalui jarum suntik,
dari transfusi darah, bahkan bisa melalui ibu yang menyusui.
Diskriminasi berjalan terus, sehingga diam-diam menutup akses
bagi mereka yang terkena untuk menikmati berbagai haknya seperti
halnya manusia yang lain. Hak untuk mengembangkan diri, hak untuk
bekerja, hak kesehatan dll.
Mengapa buku ini diterbitkan, yakni terutama dalam rangka
mendorong para penentu kebijakan agar sensitive sekaligus
mengambil langkah agar ada kebijakan yang memihak pada para
penderita terutama juga bagi perlindungan hak masyarakat pada
umumnya. Karena kalau para pelaksana negara membiarkan
diskriminasi dan tidak menganggap penting pada persoalan ini,
sesungguhnya sama saja dengan membiarkan pelanggaran HAM
itu beranak pinak.
Dari berbagai pengalaman penanganan HIV/AIDS dan secara
khusus tentang sosialisasi berbagai produk alat kontrasepsi dalam
rangka perlindungan terhadap perempuan, selalu mengalami
pertikaian-paling tidak pada cara pandang. Ada pandangan yang
sama sekali menolak karena didasari oleh nilai-nilai tertentu yang
dianut, ada pihak yang sangat gencar menawarkan alat-alat
kontrasepsi, bahkan terkesan menjadi “sales”nya industri alat
kontrasepsi, dan ada pihak yang menggunakan isu alat kontrasepsi
dalam rangka mengejar target untuk menekan angka kelahiran (ini
terjadi pada masa penggalakan program KB yang sebenarnya
bentuk dominasi negara sampai ke tempat tidur rakyatnya). Di sisi
lain ada juga pihak yang didasari oleh kepentingan terhadap
perlindungan terhadap perempuan terutama menyangkut alat
ix
IX
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
reproduksinya. Jadi kewajiban penggunaan kondom diterapkan pada
orang yang sudah beresiko, dan bukannya menggoda orang untuk
masuk.
Buku ini didasari oleh cara pandang dimana secara teknis tiada
pilihan lain terhadap upaya melindungi masyarakat dari bahaya HIV/
AIDS yang sampai sekarang belum ada pemecahan dan kalaupun
ada, tak terjangkau oleh semua pihak.
Buku ini didesain bukan untuk kepentingan training, namun lebih
merupakan sebuah panduan bagi siapapun yang akan bertindak
memprakarsai perubahan melalui kebijakan. Semoga melaui buku
ini dapat mendorong semua pihak (bahkan masyarakat luas) untuk
mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil.
Editor
Mansour Fakih dan Toto Rahardjo
x
i ivxXiv
ARGUMENTASI
Mengapa Memilih Isu Penggunaan Kondom?
Sampai saat ini industri seks terus menyebar di seluruh wilayah
Indonesia, dengan perkiraan ada 190-270 ribu penjaja seks, dan
ada 7-10 juta lelaki yang menjadi pelanggannya. Lebih dari 50%
lelaki pelanggan tersebut ternyata mempunyai pasangan tetap atau
berstatus kawin. Ironisnya penggunaan kondom secara tetap oleh
pelanggan para penjaja seks tidak mencapai 10%. Angka
penggunaan kondom yang rendah ini tidak berhubungan dengan
tingkat pengetahuan seseorang menganai HIV/AIDS, bagaimana
virus ini ditularkan dan bagaimana pencegahannya. (Sumber: Estimasi
Nasional Depkes 2002; Survei Surveilans Perilaku, Depkes, P2M,
BPS, ASA, IHPCP 2003).
Upaya-upaya pencegahan diharapkan dapat mengurangi
terjadinya penularan baru. Bila tidak ada upaya perluasan
pencegahan yang intensif dan mampu menjangkau kelompokkelompok yang rawan tertular HIV/AIDS, maka penularan baru
sulit dihindari. Berdasar hitungan matematis, dengan menggunakan
informasi hasil perkiraan jumlah orang yang rawan tertular HIV/AIDS,
diperkirakan ada 90 ribu orang yang akan tertular HIV/AIDS di
tahun 2003 saja. Bila kita tidak bisa meningkatkan penggunaan
kondom pada kegiatan seks komersial, maka penularan akan terus
terjadi, tidak hanya dari penjaja seks ke pelanggan atau sebaliknya,
tetapi juda meluas ke pasangan tetap (istri) dari suami yang
merupakan pelanggan penjaja seks.
xiXI
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tidak ada alternatif lain, penanggulangan HIV/AIDS harus
dengan upaya peningkatan penggunaan kondom pada setiap
kegiatan seks berisiko. Pengalaman di banyak negara menunjukkan,
dengan semakin tinggi penggunaan kondom pada kegiatan seks
beresiko mampu mencegah penularan HIV/AIDS. Penggunaan
kondom tidak hanya mencegah penularan antar kelompok beresiko
tinggi, tetapi juga mencegah penularan selanjutnya pada kelompok
beresiko rendah, yaitu pasangan atau istri serta anak-anak yang akan
dilahirkan.
Untuk mengurangi lajunya penularan HIV/AIDS, dengan
mengupayakan penggunaan kondom di lingkungan seks komersial,
yang diperlukan tidak hanya kampanye penyadaran kepada
masyarakat luas, tetapi juga dibutuhkan perangkat peraturan untuk
mendukung usaha-usaha pencegahan. Di era desentralisasi saat ini,
kebijakan di daerah tidak lagi tergantung dari pemerintah pusat.
Diharapkan desentralisasi ini akn memberikan peluang bagi
pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau dan mengelola
kebijakan pembangunan di daerahnya dengan lebih demokratis,
termasuk didalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Perubahan
situasi politik saat ini nampaknya memungkinkan masyarakat turut
mendesakkan berbagai perubahan kebijakan demi kepentingan
masyarakat luas.
Di lain pihak, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lain
yang telah lama bergerak di bidang kesehatan pada umumnya dan
pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS pada khususnya,
seringkali tidak siap dan tidak cepat menanggapi perubahanperubahan politik dari tingkat lokal, nasional dan global. Dalam
mengadvokasi sebuah kebijakan, seringkali mereka bertindak tidak
strategis, tidak menguasai lapangan dan tidak tajam menganalisa
siapa yang menjadi target advokasi mereka. Selain itu, terdapat
indikasi lahirnya kebijakan-kebijakan baik di tingkat lokal maupun
nasional yang justru menghalangi kerja-kerja pencegahan HIV/AIDS.
xii
i ivxXII
iv
Argumentasi
Data Tahun 2002
˜ Jumlah orang rawan tertular HIV/AIDS di Indonesia
diperkirakan antara 13 juta-20 juta orang.
˜ Jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia sampai 2002
antara 90.000-130.000 orang.
˜ Hasil survei surveilans perilaku di beberapa kota di Indonesia
menunjukkan bahwa lebih dari separuh kelompok lelaki dengan
mobilitas tinggi membeli jasa seks setahun terakhir ini. Sebagian
lelaki itu memiliki pasangan tetap yaitu istrinya.
˜ Diperkirakan ada 7-10 juta lelaki pelanggan jasa seks di Indone
sia. Yang memprihatinkan, ternyata tidak sampai 10% yang mau
melindungi diri dari resiko penularan, dengan menggunakan
kondom secara teratur pada setiap kegiatan seks komersial
tersebut.
˜ Tingkat prevalensi HIV pada kelompok waria penjaja seks telah
mencapai sekitar 22%, meningkat tajam hampir 4 kali lipat
dibandingkan tahun 1997.
˜ Penularan HIV/AIDS telah meluas ke istri. Telah dilaporkan
pada beberapa wilayah Jakarta, ada sekitar 3% dari 500 ibu
hamil yang dites secara sukarela telah terkena HIV/AIDS.
Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 2002, Laporan Eksekutif
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Ancaman HIV/AIDS di
Indonesia 2002.
xiii
XIII
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pengalaman-pengalaman dari Thailand
Faktor penting yang mendukung kesuksesan Thailand adalah
˜ Komitmen Politik yang tinggi dari Perdana Menteri, Menteri
Kesehatan, Kepolisian dan tokoh tokoh kampanye.
˜ Keterbukaan tentang keberadaan prostitusi, meskipun tetap
ilegal, dan programnya ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat,
yaitu memotong rantai penularan HIV, bukan legalitas prostitusi.
˜ Kerjasama antara Gubernur, Dinas Kesehatan, Polisi, para
pemilik dan manajemen tempat hiburan, dan LSM.
˜ Program Pemerintah di tingkat nasional maupun propinsi yang
didukung oleh kebijakan, strategi terpadu, petunjuk teknis,
anggaran dan sumber daya lain yang memadai.
Komponen program Thailand adalah:
˜ Kerja sama antara Dinas kesehatan, Kepolisian dan manajemen
tempat hiburan sesuai dengan peran dan tanggung jawab
masing-masing yang jelas.
˜ Strategi, termasuk anggaran dan manajemen dari Dinas
Kesehatan untuk pelaksanaan dan evaluasi program.
˜ Kondom yang bermutu yang disediakan, disimpan dan
didistribusikan secara gratis oleh Dinas Kesehatan untuk
pelaksanaan dan evaluasi program.
˜ Pemeriksaan IMS dengan tujuan pengobatan, pencegahan
monitoring dan evaluasi.
xiv
i XIV
ivxiv
Argumentasi
-
Untuk penjaja seks, wajuib diperiksa setiap 2-4 bulan
-
Untuk pelanggan, dapat memeriksa diri ke klinik IMS yang
memadai.
˜ Kampanye besar dengan sasaran laki-laki. Upaya ini berupa
kampanye melalui media massa, program-program di
tempatkerja, dan kegiatan LSM dengan tujuan meningkatkan
permintaan akan kondom dari laki-laki pembeli jasa seks
Manfaat Program
Program tersebut menguntungkan semua pihak, lagipula tidak ada
strategi alternatif lain yang efektif. Keuntungan tersebut yaitu;
Bagi pemerintah: mengurangi beban dari HIV; pemimpin
dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat.
Bagi PS: bisa “memaksa” penggunaan kondom dengan dukungan
penuh dari pemilik dan manajemen tempat kerja.
Bagi Pelanggan: program melindungi mereka dan pasangannya
dan mengubah norma sosial sehingga penggunaan kondom adalah
lazim pada transaksi seks komersial
Bagi Industri Seks: mengurangi pendekatan “membumi
hanguskan mereka; sehingga mereka tidak kehilangan penghasilan
karena semua tempat mendukung dan diikutsertakan dalam
program; PS akan lebih sehat sehingga “kinerja” mereka lebih baik;
kerja sama kepolisian dan dinkes mengubah posisinya dari “akar
masalah” ke “solusinya”
xiv
XV
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Misalnya saja dengan menutup atau membungihanguskan komplekskompleks pelacuran, kebijakan yang melahirkan stigmatisasi dan
diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA),
pelanggaran menyediakan kondom bagi mereka yang beresiko tinggi,
penangkapan terhadap pengguna narkotika yang bukan pedagang
obat bius, dan lainnya.
Karena itulah kami merasa penting untuk menerbitkan sebuah
buku panduan dalam melakukan advokasi untuk mengembangkan
kebijakan Program Penggunaan Kondom 100% (PPK 100 %) di
lingkungan seks komersial sehingga ada penggunaan kondom 100%
pada 100% transaksi seks di 100% tempat transaksi seks di suatu
daerah. Buku pegangan ini bukanlah buku teoritis mengenai apa itu
advokasi tetapi lebih kepada langkah-langkah praktis melakukan
advokasi mengembangkan kebijakan publik, khususnya penggunaan
kondom 100% di lingkungan seks komersial.
Bagaimana Menggunakan Buku Panduan
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik:
Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks
Komersial
Buku ini adalah buku panduan dalam rangka melakukan kerjakerja mengembangkan kebijakan publik khususnya untuk
memperjuangkan penggunaan kondom 100%. Maka buku ini sengaja
diterbitkan bagi mereka yang mempunyai perhatian dan peduli
terhadap HIV/AIDS.
Membaca buku ini sebaiknya disejajarkan seperti halnya
seorang aktor yang tengah mempelajari skenario yang akan dimainkan
serupa dengan membaca suatu naskah drama. Bagi seorang
advokator, bagaimana memperlakukan buku panduan ini diharapakan
dapat membimbingnya pada suatu imajinasi tentang advokasi beserta
seluruh aktivitasnya. Tanpa suatu imajinasi yang kuat, sulit untuk
XVI
xvi
Argumentasi
memahami bagaimana tiap kegiatan dirancang untuk mencapai tujuan
yang mengandung dimensi perubahan.
Tentu tidak mudah utnuk mengembangkan kebijakan
pencegahan HIV/AIDS di lingkungan seks komersial dengan
menekankan penggunaan kodom 100%, maka diperlukan suatu
kelompok pendukung yang bergerak layaknya suatu pertunjukan
opera, dimana para pelaku utama dan pendukung bahu membahu
mempengaruhi untuk kemudian membentuk kebijakan. Singkat kata
diperlukan kerja advokasi yang sungguh-sungguh. Buku ini adalh
salah satu upaya untuk ikut memberi andil bagi terwujudnya advokasi
termaksud. Para pengguna buku ini diharapkan tidak menelan
mentah-mentah dan menerapkan begitu saja semuanya. Bisa jadi,
ada sejumlah hal yang lebih baik diubah dan disesuaikan dengan
keadaan, kecakapan maupun ketersediaan sumber daya.
Jika kegiatan mengubah kebijakan publik dipelajari dengan
cermat, maka akan tampak satu hal yang sama, yakni pada dasarnya
ditujukan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang
menyangkut kepentingan umum. Mungkin saja hasil yang hendak
dicapai atau diinginkan dari kegiatan itu memang berbeda; ada yang
hanya sekedar agar peraturan tertentu dicabut atau dihentikan, ada
juga yang menuntut peraturan tersebut diubah atau diganti sama
sekali, bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan mengajukan
usul-usul perubahan yang mereka inginkan, malah sampai
mengajukan konsep-konsep tandingan terhadap seluruh peraturan
atau inti kebijakan yang mendasari satu atau beberapa peraturan
tertentu. Namun tujuan atau sasaran akhir sebenarnya sama saja:
terjadi perubahan peraturan atau kebijakan.
Dengan kata lain, advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk
memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan
kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya
perbaikan atau perubahan tersebut.
XVII
xvii
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Maka menjadi penting untuk memahami apa sebenarnya
kebijakan publik itu sendiri? Salah satu kerangka analisis yang
berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan
melihat kebijakan tersebut sebagai suatu “Sistem Hukum” (System
of Law) yang terdiri dari :
˜ Isi Hukum (Content of Law); yakni uraian atau penjabaran
tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk
perundang undangan, peraturan-peraturan dan keputusankeputusan pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih
merupakan “kesepakatan umum” (konvensi) tidak tertulis, tetapi
dalam hal ini kita lebih menitik beratkan perhatian pada naskah
(text) hukum tertulis, atau “aspek tekstual” dari sistem hukum
yang berlaku.
˜ Tatanan Hukum (Structure of law); yakni semua perangkat
kelembagaan dan pelaksana dari isi hokum yang berlaku. Dalam
pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan,
penjara, birokrasi, pemerintahan, partai politik dll) dan para
pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara pejabat
pemerintah, anggota parlemen dll)
˜ Budaya Hukum (Culture of Law); yakni persepsi,
pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan
penafsiran terhadap dua aspek system hukum diatas: sisi dan
tatanan hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentukbentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan
tatanan hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan “aspek
kontekstual” dari sistem hukum yang berlaku.
Sebagai suatu kesatuan sistem tiga aspek hukum tersebut saling
terkait satu sama lain. Karena itu idealnya, suatu kegiatan atau program advokasi, harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya.
Karena dalam kenyataanya, perubahan yang terjadi pada salah satu
XVIII
xviii
Argumentasi
aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada
aspek lainnya. Perubahan suatu naskah perundang-undangan atau
peraturan pemerintah, tidak dengan sendirinya mengubah mekanisme
kerja lembaga atau aparat pelaksananya. Banyak contoh selama ini
jelas-jelas memperlihatkan bahwa naskah undang-undang atau
peraturan pemerintah yang, betapapun baiknya secara normatif, tidak
didukung oleh kesiapan perangkat kelembagaan atau aparat
pelaksana yang memadai dan akhirnya tersisa sebagai retorika murni
belaka.
Demikian juga dengan budaya hukum. Naskah hukum mungkin
sudah ada dan memenuhi semua tuntutan normatif yang diperlukan,
juga tersedia perangkat kelembagaan dan aparat pelaksana yang
cukup handal dan terpercaya, tetapi sikap dan perilaku masyarakat
umumnya justru tidak mendukung isi maupun tatanan hukum tersebut.
Sebaliknya juga demikian, tatanan hukum yang berubah tidak
serta merta mengubah isi hukum yang berlaku. Budaya hukum yang
juga berubah, tidak dengan sendiriya mengubah tatanan maupun isi
hukum yang sudah ada.
Semua uraian tersebut memperlihatkan bahwa sasaran
perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestulah mencakup
ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus. Dengan kata
lain, suatu kegiatan atau advokasi yang baik adalah yang secara
sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesak
akan terjadinya perubahan baik dalam isi, tatanan maupun
budaya hukum yang berlaku. Kaidah ini tidak menafikan
kenyataan bahwa perubahan bisa saja terjadi secara bertahap atau
berjenjang, mulai dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang
dianggap se3bagai titik tolak menentukan kemudian berlanjut (atau
diharapkan membawa pengaruh atau dampak perubahan) ke aspekaspek lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan
XIX
xix
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus mengorbankan prinsip
dasarnya sebagai suatu upaya ke arah perubahan kebijakan
secara menyeluruh.
Kerangka Kerja Dasar
Walaupun merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkait,
namun tiga aspek hukum (kebijakan publik) yang menjadi sasaran
advokasi tersebut harus didekati secara berbeda, terutama karena
memang ketiganya terbentuk melalui proses proses legalisasi dan
litigasi, sementara tatanan hukum dibentuk melalui proses-proses
sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tatacaranya sendiri. Karenan itu kegiatan advokasi juga harus
mempertimbangkan dan memnempuh proses-proses yang sesuai.
Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
˜ Proses-proses legalisasi dan litigasi; proses ini meliputi
seluruh proses penyusunan rancangan undang undang atau
peraturan sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan
yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan atau usul dan
tuntunan perlunya penyusunan undang-undang atau, peraturan
baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau
tuntunan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet
dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah
awal, penyajian naskah awal kepada pemerintah , pengajuan
kembali ke parlemen, sampai akhirnya disepakati atau disetujui
dalam pemungutan suara dalam parlemen. Tetapi pengertian
proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan
tandingan atau bahkan peninjauan ulang undang-undang.
xx
XX
Argumentasi
˜ Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua
tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai
perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian
terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini
adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksana
pada semua tingkatan birokresasi yang terbentuk. Karena itu,
seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses
politik dan manajemen hubungan (relasi-relasi) kepentingan
kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di
dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, tawar menawar dan
kolaborasi.
˜ Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi ; proses ini meliputi
semua bentuk pembentukan kesadaran dan pendapat umum
serta tekanan massa terorganiser yang akan membentuk suatu
pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama.
Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbgai bentuk
tekanan politik mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan
(kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar,
pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa
dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai ke tingkat
pengerahan kekuatan.
Secara skematis, proses-proses pembentukan kebijakan publik
dan advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
xx
XXI
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES-PROSES
LEGISLASI & LITIGASI
ISI/NASKAH HUKUM
(pengajuan usul, konsep tanding &
pembelaan)
PROSES-PROSES
PEMBENTUKAN/
POLITIK & BIROKRASI
KEBIJAKAN PUBLIK
(mempengaruhi pembuat
pelaksana peraturan)
PROSES-PROSES
SOSIALISASI & MOBILISASI
(membentuk pendapat umum
pengorganisasian basis
Dan tekanan politik)
ISI
HUKUM
TATA
LAKSANA
HUKUM
P
E
R
U
B
A
H
A
N
K
E
B
I
J
A
K
A
N
BUDAYA
HUKUM
Kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan
kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namum tidak
berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur “legal” (proses
legislasi dan litigasi) saja, tetapi juga melalui jalur-jalur “para legal”
(proses-proses politik dan birokrasi serta proses-proses sosialisasi
dan mobilisasi)
Barangkali memang perlu diperingatkan kembali disini bahwa
salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka
pembentukan kegiatan umum dan penggalangan dukungan massa,
bukanlah semata mata membuat orang “sekedar tahu”, tapi juga
“mau terlibat dan bertindak”.
XXII
xvii
Argumentasi
Maka, menjadi jelas pula, bahwa kegiatan advokasi memerlukan
keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda
dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Selain alasan
kapasitas teknis, juga ada pertimbangan strategis lainnya untuk
melibatkan semakin banyak pihak dalam suatu kegiatan advokasi,
yakni besaran masalah dan dampak pengaruhnya yang diharapkan
semakin membesar pula dengan semakin banyaknya pihak yang
terlibat menyuarakan hal yang sama. Keterlibatan berbagai pihak
atau organisasi yang saling berbeda tersebut dapat digambarkan
dalam suatu segitiga koordinatif seperti tampak dibawah ini.
KERJA PENDUKUNG
Menyediakan dukungan dana, logistik,
informasi, data dan akses
KERJA BASIS
”Dapur” gerakan advokasi:
Membangun basis massa,
Pendidikan Politik kader,
membentuk lingkar inti,
Mobilisasi aksi
KERJA GARIS DEPAN
Melaksanakan fungsi
juru bicara, perunding,
pelobbi, terlibat dalam
proses legislasi dan
litigasi, menggalang
sekutu
XXIII
xxiii
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Meskipun dalam kenyataanya pembagian kerja antar ketiga
unsur ini seringkali terkait satu sama lain, tetapi pemisahan fungsi
utamanya masing-masing secara tegas harus disepakati antara semua
pihak atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Ini
penting untuk menegaskan terjadinya kinerja optimum dari setiap
fungsi yang berbeda. Karena sifatnya satu sama lain adalah saling
mendukung dan saling melengkapi, maka mekanisme kinerja terbaik
antara ketiganya adalah rangkaian pertemuan koordinasi berkala
untuk menyepakati bersama pembagian tugas, alokasi sumber daya,
penjadwalan kegiatan, penentuan langkah-langkah dalam proses
pelaksanaan, tata cara pelaporan dan dokumentasi, dan sebagainya.
Semua ini mengandaikan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam
suatu jaringan kerja advokasi, dimana tidak ada satu pihakpun yang
merasa dirinya “pemimpin tertinggi”, tetapi lebih sebagai mitra kerja
yang setara dan sinergik
XXIV
Argumentasi
XXV
xxv
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Galang pendukung
Kerja Media
Adakan seminar
Pengaruhi
pembuat kebijakan
Sosialisasi & Mobilisasi
Bagan 10 Langkah Advokasi Penggunaan Kondom
Riset & Olah Data
Tentukan isu strategis
Bentuk Pokja Inti
Rancang sasaran
& strategi
keb
XXVI
xxvi
Daftar Isi
Kata Salam dari Editor ⎯ vii
Argumentasi ⎯ xi
Daftar Isi ⎯ xxv
Langkah Pertama: Membentuk Kelompoki Kerja
(POKJA) Inti
1. Bentuk Kelompok Kerja (POKJA)
Inti Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom
Syarat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Inti
Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom
Proses Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Inti
Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom
Contoh Lembar Daftar Anggota POKJA
4
5
Langkah Dua: Kajian dan Olah Data
2. Kajian, Olah Data dan Kemas Isu
Kaidah dan Ciri Pokok Kajian Advokasi
Langkah-langkah Kajian Advokasi
Apa yang Perlu Diperhatikan Ketika Mendesain Pesan
Tunjuk Juru Bicara
Ikhtisar Pengemasan Informasi Untuk Advokasi
8
9
9
10
11
12
2
3
XXVII
xxvii
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Langkah Tiga: Menentukan Isu Strategis
3. Tentukan Isu Strategis
Tiga Ciri Pokok Isu Strategis
Tolok Ukur Isu Strategis Advokasi Penggunaan Kondom
Langkah-langkah Menentukan Isu Strategis
Langkah Empat: Menggalang Dukungan
4. Galang Sebanyak Mungkin Pendukung Untuk
Memperjuangkan Kebijakan Penggunaan
Kondom 100% di Lingkungan Seks Komersial
Langkah-langkah Menggalang Dukungan
Kelompok Pendukung yang Efektif
Individu atau Organisasi yang Dapat Mendukung
Advokasi
Cara Lain untuk Memperluas Dukungan
Bangun Jaringan Pendukung
Apa yang Dilakukan Kalau Menghadapi Perbedaanperbedaan
14
15
16
18
22
23
25
26
27
28
28
Langkah Lima: Merancang Sasaran dan Strategi
5. Tentukan Sasaran dan Strategi Advokasi kebijakan
Penggunaan Kondom 100%
32
Langkah-langkah
32
Susunlah Kerangka Dasar Strategi Advokasi
34
Langkah Enam: Sosialisasi dan Mobilisasi
6. Lakukan Sosialisasi dan Mobilisasi
Langkah-langkah
xxvii
XXVIII
38
38
Daftar Isi
Media Sosialisasi
39
Langkah Tujuh: Kerja Media
7. Lakukan Sosialisasi dan Publikasi Melalui Media Massa
Beberapa Kaidah
Mengemas Pesan Pada Media
Menyelenggarakan Talkshow
Menyelenggarakan Konferensi Pers
Feature
Surat Pembaca
Radio dan Televisi
44
45
46
46
47
48
48
48
Langkah Delapan: Seminar
8. Adakan Seminar
Langkah-langkah
Persiapan Pelaksanaan
Pelaksanaan
Yang Perlu Diperhatikan
Evaluasi
52
53
54
55
56
56
Langkah Sembilan: Mempengaruhi Pembuat
Kebijakan
9. Pengaruhi Pembuat Kebijakan
Dasar Pelaksanaan Lobbi
Siapa yang Akan Dilobbi?
Cara-cara Melakukan Lobbi
Kapan Melobbi?
Beberapa Kiat Lobbi
58
58
59
60
63
64
xxix
XXIX
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Langkah Sepuluh: Mendesakkan Perubahan
Kebijakan
10. Lakukan Desan untuk Perubahan Kebijakan
Langkah-langkah Perumusan Legal Drafting
Proses Konsultasi dan Pembentukan Opini Publik
Pertemuan Evaluasi dan Sharing Proses di Tingkat
Kabupaten, Propinsi dan Nasional
73
Pustaka
Appendix
75
77
XXX
xxx
70
70
72
Langkah Pertama
Langkah Pertama
Membentuk Kelompok Kerja
(POKJA) Inti
1
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
1
Bentuk Kelompok Kerja (POKJA)
Advokasi Kebijakan Penggunaan
Kondom di Lingkungan Seks Komersial
Untuk mengurangi lajunya penyebaran HIV/AIDS, Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA), LSM, akademisi, media massa dan
organisasi sosial serta orang-orang yang peduli AIDS perlu untuk
mengadvokasi kebijakan penggunaan kondom 100% dalam seks
komersial dengan cara mempengaruhi pemerintah dan parlemen agar
mengembangkan, mengesahkan dan mengeluarkan kebijakan dan
peraturan mendukung usaha-usaha pencegahan penularan HIV/
AIDS.
Langkah pertama dari proses advokasi adalah membentuk
Kelompok Kerja Inti (POKJA). Dalam istilah advokasi sering disebut
Tim Inti, yakni kumpulan orang-orang yang menjadi penggagas,
pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan
advokasi. Sebagai upaya sistematik dan terorganisir untuk
mengembangkan kebijakan publik dalam rangka penggunaan
kondom 100%, POKJA inilah yang akan melakukan terwujudnya
segala persyaratan advokasi. Mulai melakukan riset, menentukan
isu strategis, merumuskan sasaran yang akan dicapai, merancang
strategi dan taktik yang akan digunakan, menyiapkan penggalangan
dukungan sumber daya yang dibutuhkan, sampai pada pemantauan
seluruh proses, hasil dan termasuk apa dampaknya. POKJA inti
gerakan advokasi merupakan ’tim kerja’ yang siap bekerja purnawaktu, saling mendukung dan kompak, ibarat menghadapi suatu
pertarungan antara ’menang’-’kalah’, POKJA berperan memegang
2
Langkah Pertama
kendali utama dalam menjalankan strategi yang selalu siap setiap
saat selama proses advokasi berlangsung.
Karena itu, pembentukan POJA inti dalam suatu gerakan
advokasi memrlikan beberapa prasyarat tertentu yang cukup ketat,
terutama dalam hal kesatuan atau kesamaan visi dan analisis (bahkan
juga ideologis), dan kepentingan yang jelas terhadap persoalan yang
diadvokasikan.
Syarat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)
Inti Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom
Jumlah anggota POKJA sebaiknya tidak terlalu banyak untuk
memudahkan koordinasi.
POKJA terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan menjadi
penggagas dan penggerak kegiatan advokasi.
Anggota POKJA sebaiknya juga terdiri dari berbagai unsur seperti
KPA, LSM yang berpengalaman di bidang HIV/AIDS, pengacara,
akademisi serta mempunyai akses yang luas terutama kepada
tokoh agama, pemerintah, legislatif dan tokoh masyarakat lain.
Anggota POKJA harus memiliki visi,cara pandang dan
kepentingan yang sama.
Bersedia memberi waktu yang cukup sehingga dapat
mencurahkan segala tenaga dan pikirannya.
Rendah hati untuk bekerja dan menerima pembagian peran secara
proporsional. Sebaliknya anggota POKJA tidak boleh merasa
menjadi bintang apabila berada di garis depan.
Mampu membedakan secara tegas kapan saatnya harus bersikap
apa dan dengan cara bagaimana terhadap siapa.
3
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Proses Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Advokasi
Kebijakan Penggunaan Kondom
Pembentukan POKJA dapat dimulai dengan memilih orang orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penggagas dan
penggerak kegiatan advokasi.
Selanjutnya dilakukan pembagian peran dengan melihat rencana
advokasi secara keseluruhan, sehingga dapat menentukan posisi
dan peran masing-masing berdasar kemampuan yang dimiliki.
Penentuan peran sampai perincian siapa yang akan menjalani
fungsi kerja basis dan siapa yang bekerja di garis depan.
Untuk menyatukan visi, cara pandang terhadap persoalan dan
isu penggunaan kondom 100% yang akan diadvokasi perlu
diadakan diskusi intensif dalam POKJA.
Pertimbangkan, apakah jumlah orang dan kemampuan anggota
POKJA telah mencukupi atau masih perlu menambah lagi. Jika
masih dianggap perlu diskusikan bagian mana yang masih perlu
dukungan dan pilihlah orang yang tepat untuk melakukannya.
4
Langkah Pertama
Contoh Lembar Daftar Anggota POKJA (DAP)
Daftar Anggota POKJA
No Nama
Alamat
Kemampuan
Peran
Keterangan
5
6
Langkah Kedua
Kajian dan Olah Data
7
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
2
Kajian, Olah Data dan Kemas Isu
Berbeda dengan kajian akademis yang mementingkan formalitas
baku dalam proses dan hasilnya, kajian untuk advokasi kebijakan
lebih menitik beratkan pada manfaat praktis dari semua data, fakta
dan informasi yang dihasilkannya. Karena itu, kajian advokasi
sebenarnya lebih merupakan kajian praktis dan terapan terutama
dalam bentuk kajian kebijakan.
Tujuan utama kajian yakni untuk mengumpulkan sebanyak
mungkin data/fakta, kemudian diolah dan dikemas menjadi informasi
yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses
advokasi. Data/fakta sangat berguna untuk merumuskan isu strategis,
juga sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah advokasi
berikutnya, mosalnya dalam rangka untuk kebutuhan proses legislasi,
lobbi, kampanye dan lain sebagainya.
Dengan demikian, semua data dan informasi hasil riset itu pada
akhirnya perlu dikemas sedemikian rupa untuk berbagai keperluan
praktis. Data dan informasi yang sama, jika digunakan untuk
keperluan melobbi pejabat pemerintah, misalnya, tentu saja
memerlukan kemasan dan cara penyajian, dan sangat beda jika
digunakan untuk menggalang dukungan langsung dan aktif dari
berbagai pihak lain sebagai calon pendukung potensial atau jika
digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat
umum.
8
Langkah Kedua
Kaidah dan Ciri Pokok Kajian Advokasi
Tujuan kajian advokasi adalah pembuktian kasus dan berpegang
pada kebenaran isu yang diadvokasikan.
Manfaat kajian advokasi adalah adanya pengakuan hak atau
pelayanan publik yang lebih baik.
Kajian advokasi harus memihak dan dapat meyakinkan.
Hindari kaidah-kaidah baku yang cenderung bersifat akademis.
Penyajian hasil singkat, padat, jelas dan tegas.
Langkah-langkah Kajian Advokasi
POKJA Inti terlebih dahulu perlu memilih kebijakan publik apa
yang menjadi obyek kajian.
Selanjutnya adalah menentukan tujuan melakukan kajian
advokasi, dengan memperhatikan data dan informasi akan
disampaikan kepada siapa atau digunakan untuk apa.
Di samping orang yang berpengalaman melakukan kajian,
pelaksanaan kajian harus melibatkan aktivis dan rakyat (mereka
yang terkena dampak kebijakan).
Agar kegiatan kajian dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya
juga dipikirkan hal-hal teknis, seperti pembuatan jadwal
pelaksanaan kegiatan, pemilihan proses dan metoda
pelaksanaannya.
9
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Apa yang perlu diperhatikan ketika mendesain
informasi
Informasi hasil kajian kebijakan untuk keperluan kegiatan
advokasi harus disajikan agar menarik dan mudah dipahami.
Pikirkan mengenai siapa yang akan dijangkau, kemudian
kemaslah pesan dan sesuaikan dengan bahasa kelompok sasaran.
Jika kita ingin menjangkau remaja, gunakanlah bahasa mereka.
Jika ingin menjangkau orang tua, gunakan pesan untuk
menyampaikan bahaya AIDS terhadap anak-anak mereka.
Sedangkan jika akan menjangkau pejabat, pilihlah pesan yang
tepat bagi mereka.
Kumpulkan fakta dan informasi pendukung untuk memperkuat
pesan.
Gunakan cerita pribadi jika memungkinkan. Orang akan lebih
mengenali cerita dibanding fakta kering. Gunakan cerita tersebut
untuk menggambarkan mengapa isu itu penting. Gunakan contoh
atau cerita pribadi yang berhubungan dengan pesan atau isu yang
disampaikan. Lebih bagus lagi kalau ada orang saksi, misalnya
ODHA, orang tua ODHA, dsb.
Kumpulkan kutipan dan pernyataan dari orang terkenal dan
minta ijin untuk menggunakannya. Itu akan memberikan
kredibilitas pada upaya yang dilakukan dan membuat orang lain
memberi perhatian.
Maksimalkan nilai positif dan minimalkan nilai negatif. Beberapa
nilai positif dari pemakaian kondom adalah pilihan, kesehatan
dan merupakan tanggung jawab. Sedangkan nilai negatif yang
harus dihindari adalah pernikahan dini, melegalkan zina/seks
10
Langkah Kedua
bebas, tidak natural. Ingat bahwa penggunaan kata/ kalimat yang
berbeda dapat menimbulkan arti berbeda pula, dan akan
mempengaruhi pemahaman serta penerimaan seseorang.
Gunakan nilai-nilai yang dapat diterima kelompok sasaran serta
diterima juga oleh masyarakat luas. Perhatikan bahwa tiap daerah
mempunyai budaya yang berbeda pula.
Untuk setiap hal yang akan disampaikan, pastikan mengingatkan
orang adanya lawan yang menentang. Sebagai contoh jika kita
menekankan penggunaan kondom dalam mencegah AIDS, pasti
akan berhadapan dengan orang yang menentang penggunaan
kondom.
Buat jelas dan singkat pesan yang akan disampaikan.
Gunakan setiap kata terfokus pada isu yang akan dibicarakan.
Ulangi pesan dalam setiap media yang digunakan. Dengan lebih
banyak diulang, akan lebih , memungkinkan didengar atau dibaca.
Buat poin yang lebih penting duluan. Latar belakang informasi
seperti jumlah penduduk dapat disampaikan kemudian.
Tunjuk Juru Bicara
Setelah kita menentukan isu dan pesan yang akan disampaikan,
langkah berikunya adalah menunjuk juru bicara. Tidak setiap orang
yang terlibat dalam kegiatan advokasi dapat menyampaikan pesan
secara baik. Maka pilihlah orang yang :
Fasih berbicara di depan umum.
Mengetahui (memahami) isu sepenuhnya.
Dapat mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan ringkas.
11
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Orang yang dikenal, orang dengan kredibilitas (seperti dokter,
DPR dan public figure lain) atau orang yang energik dan antusias
terhadap persoalan HIV/AIDS biasanya adalah juru bicara yang
baik.
Ikhtisar Pengemasan Informasi Untuk Advokasi
12
Langkah Ketiga
Menentukan isu Strategis
13
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
3
Tentukan Apa Isu Strategis POKJA
Advokasi Kebijakan Penggunaan
Kondom 100% di Lingkungan Seks
Komersial
Setelah POKJA terbentuk dan melakukan kajian, tugas mereka
berikutnya adalah memilih dan menetapkan isu yang akan
diadvokasikan. Bagaimana dapat menetukan Isu Strategis tentang
kebijakan penggunaan kondom 100%?. Pertama yang harus
dilakukan POKJA adalah melakukan riset, mengumpulkan data dan
informasi sebanyak mungkin-termasuk mengumpulkan berbagai
kebijakan yang menyangkut prostitusi dan Infeksi Menular Seksual
(IMS). Data tersebut lalu diolah dan dipelajari yakni dengan
menganalasis mana diantara sekian banyak isu aktual dalam
masyarakat yang benar benar strategis untuk diadvokasikan. Isu
strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah
pertanyaan atau msalah kebijakan paling mendasar yang akan
mempengaruhi kerja-kerja advokasi selanjutnya.
Kebijakan yang berlaku di masyarakat ada yang tertulis dan ada
yang tidak tertulis. Pada beberapa tempat prostitusi telah memberikan
sumbangan yang besar bagi pendapatan daerah, tetapi banyak
kebijakan yang kontra produktif dengan melarang prostitusi. Adanya
pelarangan itu tetap menempatkan istri pada posisi yang rentan
tertular HIV. Pada sisi lain, PPK 100% bisa saja dilakukan tanpa
‘melegalkan’ prostitusi.
14
Langkah Ketiga
Tiga Ciri Pokok Isu Strategis :
a. Terumuskan secara singkat-padat-jelas, jika perlu dalam satu
kalimat/ paragraf saja. Meskipun singkat rumusan ini harus
mampu menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan
POKJA terhadap isu tersebut. Kalau ternyata jawabannya
adalah bahwa POKJA tidak dapat berbuat sesuatu apa pun,
berarti isu tersebut bukanlah suatu isu yang strategis.
b. Meskipun rumusannya singkat, namun rumusan itu merupakan
hasil diskusi panjang dan mendalam tentang sejumlah faktor yang
menjadi alasan mengapa penggunaan kondom 100% dapat
dianggap sebagai suatu masalah kebijakan yang paling
mendasar. Inilah yang menjadi dasar bagi perumusan isu.
c. Meski ringkas, namun tersedia satu rumusan terpisah yang
cukup rinci tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami
POKJA jika nantinya gaagal menangani isu tersebut. Jika
ternyata tidak ada konsekuensi atas kegagalan tersebut, maka
isu tersebut tidak bisa dikatakan sebagai isu strategis. Sebaliknya
jika konsekuensinya cukup berat jika terjadi kegagalan, maka
berarti isu tersebut memeang sangat strategis dan harus ditangani.
15
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Isu Strategis Advokasi Kebijakan Penggunaan
Kondom 100%
1. Kewajiban negara melindungi masyarakat, masyarakat melindungi
individu, individu melindungi diri sendiri dari HIV/AIDS.
2. Selama ini istri tidak berdaya terhadap perilaku suami yang beresiko.
3. Laki-laki yang beresiko tingi diharuskan menggunakan kondom,
karena mereka yang menentukan kondom digunakan atau tidak
dalam transaksi seks komersial.
4.
Penjaja seks perlu dilindungi dari kekerasan, tekanan, ancaman,
pungutan dalam penerapan PPK 100%
Tolok Ukur Isu Strategis Advokasi Penggunaan
Kondom
Selain faktor aktualitas (sedang hangat atau sedang menjadi
perhatian masyarakat), pada dasarnya suatu isu dapat dikatakan
sebagai ’isu yang strategis’ jika:
a. Isu Strategis sangat penting dan mendesak, dalam artian tuntutan
tentang kepastian akan penggunaan kondom semakin meluas
di masyarakat, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih
besar pada kehidupan masyarakat umum yakni tersebarnya
HIV/AIDS dan penyakit lainnya.
b. Berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya
dalam rangka mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik
16
Langkah Ketiga
c. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar
seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh
POKJA Advokasi Penggunaan Kondom 100%
d. Harus sesuai, cocok dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian
besar anggota masyarakat, khususnya bagi lapisan masyarakat
bawah. Jika ada pendapat yang menentangnya, maka menjadi
kewajiban POKJA Inti untuk meyakinkan pada masyarakat.
PERHATIAN
Dalam proses perumusan isu strategis sering ditemukan perbedaanperbedaan atau bahkan bisa jadi mengarah ke pertentangan.
Perbedaan atau pertentangan itu biasa terjadi. Maka harus ditelusuri
apa, bagaimana, mengapa, termasuk soal pilihan tempat (dimana),
waktu (kapan) dan dengan siapa orang-orang atau kelompok yang
nantinya akan memperoleh manfaat atau sebaliknya dirugikan. Karena
itu POKJA dan semua pihak yang terlibat harus siap menghadapi
perbedaan dan pertentangan.
17
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Langkah-langkah Menentukan Isu Strategis
1. Lakukan tukar pendapat semua anggota POKJA yakni dengan
cara mendaftar sebanyak mungkin isu yang mereka anggap
penting.
2. Setelah daftar isu terkumpul, lakukan penilaian terhadap setiap
isu satu-persatu dengan menggunakan tolok ukur isu strategis
yang telah dirumuskan dan disepakati
3. Pilih salah satu isu, yakni yang paling memenuhi tolak ukur
yang ada (jika ada beberapa isu yang memenuhi semua tolak
ukur, POKJA harus tetap mendiskusikannya dan memilih salah
satu saja!)
4. Salah satu tulisan singkat (1-2 halaman saja) sebagai ’kertas
posisi’ POKJA yang menjelaskan latar belakang data/ informasi
dan alasan-alasan (argumentasi) mengapa isu tersebut dianggap
penting dan perlu diadvokasikan.
Dalam kenyataanya, ada kalanya isu strategis sudah dipilih dan
ditetapkan lebih dahulu, dan baru belakangan POKJA dibentuk.
Kalau terjadi praktek seperti itu maka POKJA yang telah terbentuk
sebaiknya duduk bersama dan membahas bersama kembali, yakni
dengan melakukan penilaian lagi apakah isu yang telah dipilih dan
ditetapkan itu memang benar-benar strategis atau tidak menurut
POKJA.
18
Langkah Ketiga
Dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007
disebutkan upaya pencegahan HIV/AIDS pada populasi beresiko
tinggi seperti penjaja seks dan pelanggannya, ODHA dan
pasangannya, penyalah guna napza suntik, dan petugas karena
pekerjaanya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS harus dilakukan
dengan efektif seperti penggunaan kondom penerapan pengurangan
dampak buruk dan penetapan kewaspadaan umum.
UNGASS 2001 telah mendeklarasikan bahwa tahun 2003
mengesahkan, mendukung atau menegakkan peraturan dan
ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk
menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan
hak-hak asasi dan kemerdekaan secara sepenuhnya oleh ODHA
dan kelompok rentan.
19
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
20
Langkah Keempat
Menggalang Pendukung
21
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
4
Galang Sebanyak Mungkin Pendukung
untuk Memperjuangkan Kebijakan
Penggunaan Kondom 100% di Linfkungan
Seks Komersial
Kerja-kerja mengembangkan kebijakan publik (advokasi)
penggunaan kondom 100% adalah serangkaian kegiatan yang sangat
rumit. Banyak jenis kegiatan yang harus dilakukan bahkan pada
saat bersamaan, mulai dari pengumpulan data dan informasi,
merumuskan isu, menggalang sekutu, beracara di peradilan, melobbi
pejabat pemerintah, menyelenggarakan kampanye, berurusan
dengan media, sampai membangun basis basis masyarakat
pendukung. Padahal, tiap jen is kegiatan itu saja sudah cukup menyita
banyak waktu , tenaga, pikiran dan dana. Sehingga tidak ada
seseorang atau suatu kelompok (seberapapun besar dan kuatnya)
yang akan mampu sendiri melakukan semua kegiatan advokasi
tersebut. Dalam hal inilah, penggalangan pendukung menjadi
sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi.
Kesuksesan membangun opini jarang dihasilkan oleh sedikit
orang. Kegiatan advokasi biasanya merupakan kerja sama dari
berbagai orang dan organisasi dengan masing-masing
menyumbangkan sumber daya, waktu dan tenaga. Orang dan
organisasi saling bekerja sama karena adanya persamaan dan tujuan.
Dengan menunjukkan kegiatan advokasi memiliki pendukung yang
luas, merupakan kesempatan bagi tumbuhnya basis konstituen
masyarakat dan semakin mengurangi bahkan menghilangkan pihakpihak yang menentang.
22
Langkah Keempat
Kelompok kerja (POKJA) dalam kegiatan mengembangkan
kebijakan publik bisa perorangan, atau berasal dari kelompok atau
organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh,
informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang bersedia dan
kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran
atau menjalankan suatu fungsi, tugas tertentu dalam seluruh rangkaian
kegiatan advokasi secara terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat
secara langsung, misalnya sekedar menyediakan sarana dan logistik
yang dibutuhkan, atau tenaga ahli yang menyumbangkan
pemikirannya, dapat kita katakan sebagai satuan pendukung. Terlibat
langsung atau tidak langsung, tetap dibutuhkan proses-proses
pendekatan kepada mereka agar bersedia terlibat. Jelas diperlukan
berbagai keterampilan teknis dan kiat khusus untuk itu.
Kejelasan pada tujuan yang dirumuskan akan menguatkan upaya
advokasi dan mendorong orang lain melihat kelompok advokasi ini
kompak, serius dan dapat dipercaya. Persepsi demikian akan
menarik dukungan masyarakat lebih luas.
Langkah Langkah Menggalang Dukungan
Dalam menggalang dukungan terhadap kegiatan advokasi,
telebih dahulu tentukan pihak-pihak yang akan diajak kerja sama
dan bagilah tugas atau peran yang harus mereka lakukan.
Tentukan tolak ukur utama untuk menilai seseorang atau suatu
organisasi dapat dijadikan pendukung kegiatan advokasi.
Untuk menjaga kelancaran kerja, rumuskan mekanisme
penugasan mereka keseluruh koordinasi/ jaringan advokasi
tersebut. Dengan demikian pendukung dapat dilibatkan dalam
setiap kegiatan advokasi.
Selanjutnya dapat dilakukan pengkajian apakah mereka
23
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
melakukan perannya dengan baik, membantu kelancaran
advokasi atau malah sebaliknya.
Bila mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses kerja
sama, segera atasi atau cari pemecahannya.
Susun rencana kerja bersama satuan pendukung dalam rangka
rencana strategi advokasi keseluruhan.
Tanda keberhasilan advokasi adalah kemampuan untuk
mengajak orang berfikir seperti apa yang kita fikirkan dan akhirnya
mendukung upaya advokasi.
Ketika telah mendapat dukungan, perhatikan hal-hal berikut:
Hindari membentuk suatu struktur organisasi formal kecuali
kalau memang sudah sangat dibutuhkan. Kalaupun terpaksa
harus ada struktur formal, tetap pelihara situasi informal.
Delegasikan tanggung jawab dan peran seluas mungkin kecuali
pada hal-hal yang memang sangat strategis dan hanya boleh
diketahui oleh POKJA inti.
Usahakan selalu membuat keputusan secara bersama sama.
Jadikan mekanisme keputusan bersama sebagai nilai penting.
Pahami berbagai kendala, kekurangan dan keterbatasan yang
dimiliki semua pihak yang terlibat. Beri peran dan fungsi yang
sesuai dengan kendala dan keterbatasan mereka jangan
membebani dengan hal-hal menyulitkan.
Mutlak jaga kelancaran saluran komunikasi dengan mereka,
POKJA harus mengambil prakarsa menghubungi mereka jika
tidak terjadi komunikasi cukup lama, jangan tunggu mereka yang
menghubungi. Jangan tunda menyampaikan informasi baru yang
kita peroleh.
24
Langkah Keempat
Kelompok Pendukung Yang Efektif
Kelompok pendukung dalam kegiatan advokasi akan bekerja cukup
baik dan efektif jika memenuhi beberapa hal berikut ini ;
Terfokus pada tujuan atau sasaran advokasi yang telah disepakati
bersama.
Tegas menetapkan dan menggarap suatu isu tertentu atau
menggarap beberapa isu sekaligus sepanjang disepakati bersama.
Ada pembagian peran dan tugas yang jelas diantara semua yang
terlibat.
Terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan
dalam masyarakat. Mereka yang bergabung adalah mereka yang
benar-benar meraskan perlunya bekerja sama.
Memanfaatkan berbagai ketegangan yang muncul dalam proses
bekerja sama untuk menjaga dinamika dan perimbangan. Karena
itu, kelenturan harus tetap dijaga tidak terlalu kaku dan serba
mengikat.
Memungkinkan lahirnya bentuk bentuk kerja sama yang baru
yang lebih berkembang di masa masa mendatang. Kerja sama itu
memungkinkan terjadinya proses saling membagi pengalaman,
harapan, keahlian, informasi dan keterampilan.
Ada mekanisme komunikasi yang lebih lancar, semua pihak
mengetahui harus menghubungi siapa, tentang apa, pada saat
kapan dan dimana.
Dibentuk untuk jangka waktu tertentu yang jelas: jangka pendek,
menengah atau panjang? Harus jelas ada batas waktu kapankerja
sama itu selesai dan (jika dibutuhkan) boleh dimulai lagi.
25
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
PERHATIAN
Dalam menentukan apakah POKJA Inti perlu merekrut pendukung
untuk mencapai tujuan, sebaiknya juga diperhatikan :
Siapa yang saat ini menjadi mitra POKJA, mantapkan kembali
hubungan POKJA dengan mereka sebelum mencari tanbahan
teman.
Apakah mencari partner yang tepat sesuai isu yang telah ditetapkan,
pastikan kelompok atau individu lain yang mendukung dengan
isu sejenis, sehingga tidak membawa isu lain.
Dapat pula kelompok itu bekerja dalam area yang berbeda tetapi
mempunyai isu yang sama.
Pikirkan bagaimana cara menjangkau tiap pendukung potensial.
Sebagai contoh kita perlu menggunakan pendekatan berbeda.
Untuk mendekati penentu kebijakan dibanding mendekati media.
Pendekatan pada individu yang telah terbiasa membicarakan
kondom akan berbeda dengan individu yang tahu sedikit
manfaatnya.
Individu atau organisasi yang dapat diajak untuk
mendukung advokasi
Sebaiknya lakukan identifikasi pada berbagai pihak apakah
ada kemungkinan sebagai pendukung, pikirkan orang yang akan
bekerja pada isu sama atau mempunyai komitmen pada
penanggulangan AIDS. Proses tersebut akan membantu kita untuk
mengidentifikasi kelompok atau individu yang mungkin menjadi
pendukung potensial. Kelompok atau individu yang dapat menjadi
pendukung potensial adalah :
26
Kelompok lokal/ nasional yang bekerja pada isu HIV/AIDS.
Organisasi yang bekerja pada isu berbeda, tetapi mempunyai
komitmen pada penanggulangan AIDS.
Penentu kebijakan dan legislatif.
Perawat, pekerja sosial dan pekerja kesehatan lain.
Artis atau public figure yang dapat menambah kredibilitas upaya
kita dan mempublikasikannya.
ODHA.
Tokoh masyarakat.
Individu kaya yang dapat menyumbang dana untuk mencegah
HIV/AIDS.
Pemimpin agama.
Petugas KB.
Wartawan yang menulis tentang isu AIDS.
Kelompok Perempuan.
Cara lain untuk memperluas dukungan
Setelah POKJA Inti memperolah dukungan dari pihak-pihak
diatas, usahakan untuk selalu memperluas dukungan dan jangkauan,
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
Ajak perwakilan kelompok lain untuk berbicara atau sebagai
peserta pada acara atau kegiatan yang kita lakukan.
Buat daftra terbaru apa yang kelompok lain kerjakan, dimana
kita dapat berpartisipasi, seperti dalam seminar, acara dan
kegiatan lainnya.
Beri perhatian pada kelompok atau individu yang bersimpati
pada kasus AIDS tetapi hanya terlibat secara tidak langsung.
27
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Ajak mereka pada acara seminar, atau bisa juga ajak mereka
menjadi anggota kehormatan.
Tidak kalah pentingnya untuk berbicara pada kelompok dan
organisasi local, maka distribusikan informasi pada acara –acara
local yang ada.
Pasang informasi pada tempat umum dan sampaikan pada orang-orang bagaimana cara mereka dapat membantu.
Putar film tentang kasus AIDS dan cara penanggulangannya
pada masyarakat.
Bangun Jaringan Pendukung
Salah satu cara yang efektif agar kita dapat menjalin kerja sama
adalah dengan berpartisipasi dalam sebuah jaringan. Jaringan adalah
sebuah kelompok dari beberapa organisasi yang sependirian/
sependapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan
tersebut dapat bersifat tetap atau sementara, dengan isu tunggal
penggunaan kondom 100%.
Jaringan dapat berperan untuk :
Membangun kelangsungan basis dukungan
Meningkatkan pengaruh dan upaya advokasi
Memperluas jaringan advokasi
Meningkatkan keuangan dan sumber daya
Apa yang dilakukan kalau menghadapi perbedaan
pendapat
Kalau dua atau lebih kelompok bergabung, senantiasa akan
terdapat perbedaan pendapat. Sebelum menjadi anggota jaringan,
28
Langkah Keempat
sebaiknya dipikirkan apakah kita cukup fleksibel dan dapat
melakukan kompromi, misalnya :
Berapa banyak yang siap dikorbankan untuk mencapai tujuan
bersama
Apakah kita mau berbagi akses dengan organisasi lain
Bagaiman mengatasi konflik diantra anggota jika terjadi.
Pahami dan hargai kepentingan lembaga masing-masing. Cari
tahu lebih dalam semua organisasi atau individu yang ada dalam
jaringan itu; bagaimana sejarah, budaya nilai dan agenda mereka.
Adalah penting untuk setiap anggota memahami hal tersebut dan
menghargai perbedaan-perbedaan.
Ketika konflik terjadi, gunakan itu sebagai kesempatan untuk
menjaga dinamika dan menghargai perbedaan pandangan serta
sikap. Pelihara agar upaya-upaya yang dilakukan dalam jaringan
tetap terfokus pada tujuan bersama.
29
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
30
Langkah Kesepuluh
Langkah Kelima
Merancang Sasaran dan Strategi
31
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
5
Tentukan Sasaran dan Strategi Advokasi
Kebijakan Penggunaan Kondom 100%
Apakah yang harus diingat dalam proses perumusan sasaran
advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi itu sendiri
sebagai upaya untuk mengembangkan kebijakan publik penggunaan
kondom 100%, sehingga rumusan sasaran harus tetap mengacu pada
tujuan tersebut. Ini penting diingatkankembali terlebih dahulu untuk
mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang
berlebihan atau sudah diluar batas lingkup advokasi. Ingat bahwa
advokasi adalah gerakan yang menggunakan cara-cara bukan
kekerasan melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan
yang ada.
Karena itu sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah
pada kebijakan-kebijakan publik (atau bahkan hanya satu kebijakan
publik tertentu) saja, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi
pada satu kebijakan tersebut akan membawa dampak positif atau,
paling tidak merupakan titik awal dari perubahan-perubahan yang
lebih besar.
Langkah-langkah
Dalam merancang sasaran dan strategi hendaknya
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
Sebelum menentukan kebijakan sasaran advokasi, lihat kembali
hasil perumusan Isu Strategis yang telah dirumuskan olah
POKJA Inti.
32
Langkah Kesepuluh
Berdasar Isu Strategis tersebut kemudian kita dapat menentukan
kebijakan publik mana yang akan menjadai sasaran advokasi.
Jika berbentuk peratauran atau undang undang resmi, harus
disebutkan secara jelas: nomor berapa, tentang apa, dan pada
tingkatan apa (desa, daerah, nasional).
Selanjutnya pilihlah aspek apa dari kebijakan publik tersebut
yang akan difokuskan atau diprioritaskan sebagai sasaran
advokasi. Aspek tersebut meliputi isi naskah, tatalaksana,
budaya atau semuanya.
Ukurlah rancangan strategi dengan tolak ukur
‘SMART’
Specific-Apakah rumusan sasarannya itu memaeng spesifik, konkrit
dan jelas
Measurable-Apakah hasilnya nanti cukup terukur (ada indicator
yang jelas bisa dipantau dan diketahui)
Achievable-Apakah sasaran atau hasil itu memang sesuatau yang
mungkin dicapai atau diwujudkan (bukan mimpi dan angan-angan
yang mustahil)?
Realistic-Apakah team advokasi memang mungkin atau mampu
melaksanakan dan mencapainya (punya kemampuan, sumber daya
dan akses untuk itu)?
Time-bound-Apakah ada batas waktu yang jelas (kapan dan berapa
lama) tim advokasi mencanangkan pencapaian sasaran tersebut?
33
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Rumuskan pula bentuk perubahan apa yang diinginkan sebagai
hasil konkret dari rencana advokasi
Perkiraan waktu yang diperlukan untuk melakukan advokasi
dan mencapai sassaran tersebut
Susunlah kerangka dasar strategi advokasi sebagai
acuan kerja :
Pilihlah proses-proses pembentukan kebijakan publik dan
sasaran advokasi yang akan ditempuh dan diprioritaskan (proses
legislasi-yuridiksi, proses politik birokrasi, atau prosses
sosialisasi mobilisasi).
Atas dasar itu, tentukan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang
akan ditempuh.
Tentukan siapa atau pihak-pihak mana saja yang akan diajak
untuk bekerja sama mendukung advokasi tersebut. Mengapa
dan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing
pihak tersebut?
Rancanglah cara mengkoordinasikannya. (buatlah gambaran
umum struktur kelompok dan mekanisme kerja yang akan
diterapkan)
Lihatlah sumber daya yang dimiliki dan darimana saja akan
memperolehnya? Bagaimana cara mengatasi berbagai
kelemahan yang mungkin dimiliki atau kemungkinan hambatan/
ancaman yang dihadapi nanti.
34
Langkah Kesepuluh
Tabel kerangka dasar strategi advokasi
Tujuan
Proses yang
akan ditempuh
Bentuk
Kegiatan
Pihak yang
diajak kerja
sama
Peran yang
dilakukan
Cara
Koordinasi
Sumber
daya yang
dimiliki
35
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
36
Langkah Keenam
Sosialisasi dan Mobilisasi
37
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
6
Sosialisasi dan Mobilisasi
Proses sosialsisasi dan mobilisasi, bentuk-bentuk kegiatannya
lebih beragam dan majemuk, mulai dari kampanyepembentukan
kesadaran masyarakat dan pendapat umum, kampanye penggalangan
dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang suatu isu kepada
anggota dan waraga korban, pembentukan basis-basis organisasi
gerakan, samapai pengerahan kekeuatan massa melakukan berbagai
aksi-aksi kesetiakawanan, bahkan bilamana perlu lakukan aksi unjuk
rasa.
Kampanye pembentukan pandapat umum penting dalam
kegiatan advokasi, bahkan mungkin bentuk kegiatan yang paling
lazim dilakukan oleh banyak organisasi/ jaringan advokasi selama
ini. Tetapi tidak banyak, terutama dikalangan ORNOP di Indonesia
selama ini, yang pernah melakukannya secara cukup sistematis,
efektif, kreatif, inovatif dan menarik! (bahkan ada kesan sering dibuat
’asal-asalan’
Langkah-langkah
Tentukan apa sasaran yang ingin dicapai sebagai hasil kampanye
pembentukan pendapat umum dalam kerangka kerja advokasi
Kenali siapa saja yang akan menjadi sasaran utama kampanye.
Pilih tema (pesan-pesan) pokok yang akan dikampanyekan
dan siapkan bahan-bahan pendukungnya.
Rancanglah penyajian pesan-pesan yang akan disampaikan.
38
Langkah Keenam
Pilih bentuk media yang tepat untuk menyampaikannya dan
kemas pesan dengan efektif dan kreatif.
Buatlah jadwal pelaksanaan kampanye; berapa kali dan berapa
lama kampanye akan dilakukan? Kapan, pada saat apa dan
dimana saja?
Tentukan orang-orang yang akan melaksakan kampanye.
Pikirkan cara mangkoordinasikannya secara terpadu dengan
semua kegiatan advokasi lainnya.
Media Sosialisasi
Lembar Fakta
Lembar fakta memuat tentang fakta dari berita/ suatu topik
tertentu. Lembar fakta merupakan suatu cara yang sangat efektif
untuk memberikan informasi ke publik, media pembuat kebijakan,
karena lembar fakta menyimpulkan berita dengan ringkas. Lembar
fakta juga seringkali menggunakan data yang menarik publik.
Ketika menulis lembar fakta, yakinlah bahwa kita menggunakan
data terkini yang ditemukan, dengan catatan kaki/ petunjuk dimana
dan dari siapa data tesebut berasal. Hal ini akan sangat meningkatkan
kredibilitas kita diamta orang-otrang yang membaca lembar fakta
tersebut.
Pamflet
Pamflet merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan pesan
yang akan disampaikan ke publik. Biasanya pamflet berisi 1 halaman
dan memberikan informasi tentang siapa/ apa/ mengapa/ dimana/
kapan kegiatan dilakukan. Selain disebarkan, dapat pula dipasang
pada papan buletin perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat, toko,
universitas dan tempat-tempat umum lainnya. Pamflet sangat baik
39
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
digunakan apabila kita ingin memberitahukan kepada publik tentang
agenda aktifitas advokasi, misalnya; rencana pertemuan mendatang,
konferensi pers, atau kegiatan untuk membawa informasi dengan
cepat. Pamflet juga baik digunakan mengirimkan pesan-pesan untuk
orang dengan jumlah banyak. Tetapi kita perlu hati-hati
menggunakannya, terutama jika pesan yang disampaikan masih
menimbulkan kontroversi.
Brosur
Brosur merupakan salah satu dari kebanyakan publikasi dengan
biaya yang efisien yang bisa kita gunakan. Dalam beberapa hal brosur
juga bisa lebih efektif. Brosur harus mengandung unsur; menyolok/
menarik perhatian dan mudah dibaca.
Brosur harus meringkas inti utama dari misi dan kegiatan advokasi
sesingkat mungkin, dan brosur juga harus dapat dipahami semudah
mungkin. Brosur dengan kat yang banyak akan kurang menarik untuk
dibaca. Ukuran dari brosur dan desainnya tergantung pada banyaknya
informasi yang ingin dimasukkan.
Buku kecil/ Buku Saku
Buku kecil memberikan berita/ tempat yang lebih lengkap dan
membutuhkan perencanaan, penelitian dan penulidan yang seksama.
Buku kecil lebih mahal dalam pembuatannya, karena buku kecil
biasanya berisis lebih banyak dokumentasi dan penelitian yang
substansif. Buku kecil dapat digunakan untuk menumbuhkan
kredibilitas dan visibilitas pada media massa, pelajar, pendididk, dan
pendukung lainnnya. Untuk membuat buku kecil menarik minat baca,
berilah halaman ringkasan atau kata-kata penutup yang merupakan
ringkasan dari berita utama. Buku kecil juga dapat dijual kepada
publik, apabila informasi itu bagi mereka dinilai dirasa bernilai dan
dibutuhkan.
40
Langkah Keenam
Laporan Berkala
Laporan berkala berisi berita yang berkaitan dengan
perkembangan organisasi. Laporan berkala secara luas bisa
menimbulkan pendidikan publik dan berfungsi sebagai alat
membangun dukungan. Namum demikian Laporan Berkala harus
terbit dengan waktu yang teratur. Ini berarti kita harus menyediakan
waktu yang cukup untuk mengumpulkan bahan dan membuatnya
serta untuk memperbaharui daftar pengiriman dan penyebarannya.
Pamflet dapat dikerjakan dengan cepat dan brosur dikerjakan dengan
waktu yang sebentar, sedangkan laporan berkala memerlukan waktu
yang lama.
Laporan berkala dapat disajikan dalam bentuk yang panjang/
pendek sesuai dengan yang dibutuhkan, namun dalam kampanye
tertentu, laporan berkala yang berbentuk pendek biasanya lebih baik.
Suatu laporan berkala berisi suatu gambaran dari organisasi dalam
setiap laporan/ berita dan menjelaskan secara lengkap kemenangan/
kekalahan kelompok pada saat ini.
Laporan Tahunan
Laporan tahunan merupakan dokumen komprehensif yang bisa
dibuat oleh suatu organisasi. Laporan tahunan menjelaskan organisasi
dan kegiatan kita selama setahun dan memberikan laporan keuangan
yang lengkap, daftar karyawan, sumber-sember dana, dan preatasi
organisasi.
Naskah Posisi
Naskah posisi menyatakan posisi organisasi kita pada maslahmasalah tertentu. Meskipun naskah posisi mudah dalam
membuatnya, namun naskah posisi seringkali lebih sulit dalam
menulisnya. Perhatikan betul betul isi tulisannya, karena akan berisi
sikap organisasi kita.
41
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Ketika menulis pernyataan/ naskah posisi, perhatikan hal-hal
berikut:
Gunakan bahasa yang tidak membingungkan dan pernyataan
yang logis.
Nyatakan posisi kita dengan jelas dan ringkas. Beri kesempatan
pembaca unttk membenarkan suatu posisi secara perlahanlahan. Hindari penggunaan bahasa kelompok tertentu dan
bahasa yang berlebih lebihan.
Berilah kesempatan pembaca lainnya untuk menyatakannya dan
meyakinkan bahwa naskah tersebut sudah jelas. Mintalah pada
individu yang sama untuk mencermati sisi yang berlawanan dari
posisi kita dan perhatikanlah kesalahan/ ketidak konsistenan
dalam posisi kita sehingga perubahan dapat dibuat sebelum
dokumen disebar luaskan.
Petisi
Petisimerupakan pengumpulan nama dan alamat orang orang
yang mendukung suatu kampanye tertentu. Petisimerupakan cara
yang efektif dalam mengumpulkan nama dan alamat dari pendukung
dan sukarelawan baru yang potensial, dan untuk dokumentasi
kekuatan dari konstituen yang mendukung kita. Setiap orang yang
akan menandatangani petisi harus diminta untuk melakukan beberapa
kesaugntdkiam
elrmendukunugpayaupaydavok.asi
42
Langkah Keenam
Langkah Ketujuh
Kerja Media
43
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
7
Lakukan Sosialisasi dan Publikasi Melalui
Media Massa
Berbagai macam media massa dapat digunakan untuk
kepentingan advokasi, apakah dalam bentuk cetakan atau bentuk
siaran, seperti surat kabar, jurnal, majalah, radio dan televisi. Semua
bentuk media ini berguna untuk menyampaikan pesan atau informasi
kepada masyarakat.
Karakteristik masing-masing media tersebut sangat berbeda,
oleh karena itu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Media massa terutama media cetak dan elektronik memiliki dampak
yang luas dan kompleks terhadap pola kehidupan sosial di kota
maupun di desa. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada satu bidang
tertentu, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat,
termasuk aspek kesehatan.
Kerja media dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan
menggunakan atau bekerjasama dengan media massa yang ada, baik
itu elektronik, cetak maupun cyber media. Kegiatan mandiri yang
dapat dilakukan antara lain menerbitkan bulletin, newsletter atau
mebentuk radio komunitas. Sedangkan kegiatan kerja yang dilakukan
dengan menggunakan atau bekerjasama dengan media yang ada
antara lain, menerbitkan press release (siaran pers), mengundang
untuk liputan, talk show, spot iklan dan lain-lain.
44
Langkah Ketujuh
Garis besar tujuan dari kerja media ini adalah:
Memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat
mengenai isu yang sedang diadvokasi.
Mengajak masyarakat untuk mendukung isu yang diadvokasi
dalam bentuk perilaku.
Membentuk pendapat umum dalam rangka menciptakan tekanan
sosial-politik bagi terjadinya perubahan kebijakan publik.
Beberapa Kaidah Asas
Dalam melakukan kerja media perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
Kenali dengan baik siapa (posisi, fungsi dan jenis) media massa
tersebut.
Ketahui dengan jelas siapa khalayak sasaran (segmen pemirsa,
pembaca, pelanggan) utama mereka. Jangan memilih media yang
segmennya bukan sasaran atau tidak sesuai dengan pesan-pesan
yang akan disampaikan.
Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum berurusan dengan media
massa. Kita harus yakin dan tahu persis apa pesan yang akan
disampaikan, menguasai betul data dan fakta-fakta
pendukungnya, dapat memperkirakan pertanyaan-pertanyaan
apa saja yang mungkin akan diajukan dan mampu memutuskan
secara cepat dan tepat apakah kita akan menjawabnya dan pada
saat kapan.
45
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Siap untuk selalu menyampaikan dan menceritakan kebenaran.
Sekali berbohong, seumur hidup media tidak akan percaya lagi.
Mengemas Pesan Pada Media
Pesan (informasi fakta, pernyataan, dll) yang akan disampaikan lewat
media sebaiknya:
Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu yang
diadvokasikan.
Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang.
Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat (unsur
setempat).
Ada orang yang memang tepat, cakap dan terpercaya bertindak
sebagai ’juru bicara’ untuk menyampaikannya secara lancar dan
mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Lebih bagus lagi dan sangat disarankan melengkapinya dengan
bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis, dll) terutama jika
berhubungan dengan media elektronik (televisi).
Peran Media dalam kasus HIV/AIDS ibarat pisau bermata dua. Di
satu sisi bisa membantu dalam menyebarkan informasi yang benar,
namun di sisi lain dengan menampilkan berita atau artikel yang
penuh ‘bumbu’ atau bahkan yang tidak berdasarkan fakta, justru
akan mankut-nakuti masyarakat.
Menyelenggarakan Talk Show
Seleksi dulu media yang akan diajak kerja sama
menyelenggarakan talk show, siapa segmennya dan kapan akan
ditayangkan/disiarkan?
46
Langkah Ketujuh
Pilih moderator dan pembicara yang cakap.
Persiapkan Terms of Reference (ToR) kerangka acuan kegiatan
untuk diberikan pada moderator dan pembicara agar talk show
lebih terarah.
Menyelenggarakan Konferensi Pers
Seleksi dulu siapa saja wartawan dan dari media massa yang
mana yang akan diundang?
Pilih tempat yang mudah dijangkau oleh mereka.
Tentukan waktu yang tepat (jika perlu, sepakati dengan mereka)
agar tidak bentrok dengan kegiatan peliputan mereka di tempat
lain.
Kirimkan pemberitahuan awal tertulis (sehingga mereka tidak
akan menyalahkan kita dengan alasan mereka tidak tahu rencana
melakukan konferensi pers).
Siapkan kemasan informasi sepadat mungkin untuk dibagikan
kepada mereka yang hadir pada saat konferensi pers
berlangsung.
Pilih seorang moderator yang cakap dan faham apa yang
umumnya diminati dan terbiasa atau tahu bagaimana caranya
menghadapi wartawan yang suka suasana informal dan langsung
pada pokok persoalan.
Selama konferensi pers berlangsung, arahkan jawaban-jawaban
dan pernyataan-pernyataan kita tetap terfokus pada inti tema
atau pesan yang akan disampaikan, jangan terlalu longgar
47
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
membiarkan pembicaraan berkembang kesana-kemari, jangan
terpancing oleh ’keusilan’ wartawan yang suka mengaitkan
sesuatu dengan banyak hal lain di luar permasalahan.
Apabila ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, jawablah
dengan sesuatu yang kita ketahui. Contohnya, jika ditanya
berapa persentase pengidap HIV/AIDS secara nasional dan
kita tidak mengetahuinya, katakanlah, “Saya tidak mempunyai
jumlah yang pasti yang ada pada saya, tetapi saya benar-benar
mengetahui bahwa jumlah pengidap HIV/AIDS di klinik kami
meningkat 18 bulan yang lalu,” misalnya.
Feature
Kadang-kadang feature sering juga disebut “op-eds” yang
merupakan opini editorial atau tulisan yang agak panjang yang ditulis
dalam suatu berita tertentu yang muncul di halaman editorial surat
kabar. Ketika menulis suatu bentuk opini, isi pernyataannya
merupakan pemikiran kita tentang sesuatu dengan beberapa contoh
atau anekdot yang dapat kita berikan untuk memperkuat argumen.
Surat Pembaca
Surat pembaca dapat ditulis dalam menanggapi tulisan terkini
atau opini tokoh yang diterbitkan oleh surat kabar. Nyatakan
persetujuan atau ketidaksetujuan kita dalam sebuah tulisan, juga
berikan dukungan atau informasi tambahan. Surat pembaca
mempunyai kesempatan yang besar untuk diterbitkan apabila surat
tersebut ditulis dengan baik dan jelas serta disajikan dengan seringkas
mungkin. Beberapa surat kabar dan majalah ada yang membatasi
panjang maksimum yang akan mereka terbitkan, tetapi ada pula
yang memberi kebebasan. Selalu harus cantumkan nama dan posisi
kita dalam organisasi di samping nama sendiri.
48
Langkah Ketujuh
Radio dan Televisi
Radio dan televisi merupakan salah satu media paling efektif
untuk menyampaikan pesan yang kita berikan. Tetapi kita harus
menyeleksi sumber pembicara yang akan muncul di radio atau di
televisi. Berusahalan untuk menggunakan sumber pembicara yang
mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai berbicara, karena
biasanya acara yang ditampilkan adalah dalam bentuk wawancara.
Sebelum kita menyetujui melakukan wawancara, yakinkan bahwa
kita mengetahui:
Apakah programnya, apa sajakah informasi yang mereka punyai,
alasan mereka ingin wawancara, apakah mereka mempunyai
pengetahuan dan bahan-bahan pendukung yang sesuai.
Apakah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dan berapa
lama kita akan diberi kesempatan untuk berbicara?
Apakah wawancara itu secara langsung atau direkam, apabila
dalam bentuk wawancara langsung, maka menuntut kesiapan
yang lebih besar.
Hingga saat ini, pers masih banyak yang menuliskan berita (liputan)
HIV/AIDS pada sisi sensasional semata-mata seperti yang terjadi
pada kasus Surabaya November 1991. Pengambilan shot-shot di lokasi
Wanita Pekerja Seks (WPS) Dolly oleh sebuah TV swasta, mengejar
HIV/AIDS sampai ke kampung halaman, kendati berhasil mengangkat
ketakutan massal terhadap sindrom ini, ternyata tidak mampu
menimbulkan kesadaran yang justru amat dibutuhkan dan mitosmitos yang berkembang sama sekali tidak mampu diredam.
Siyaranamual 1994:2 sebagai dikutip oleh Ishadi Siregar.
49
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Bagaimana mengemas pesan agar media massa efektif
menyampaikan pesan AIDS? Pesan yang disampaikan harus benar,
karena pekerja media seringkali tidak memiliki pengetahuan yang
benar tentang AIDS. Ketidakjelasan atau bahkan kekeliruan suatu
informasi dapat berakibat luas, diantaranya menimbulkan kepanikan
dan menanamkan pengetahuan yang keliru pada masyarakat, yang
dapat menjadikan kepercayaan dan mitos yang tidak mudah untuk
dikoreksi kembali.
50
Langkah Kedelapan
Seminar
51
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
8
Adakan Seminar
Salah satu langkah penting lainnya untuk mempromosikan kasus
dan mendidik masyarakat adalah melalui penyelenggaraan seminar.
Seminar merupakan suatu kegiatan pertemuan atau persidangan
untuk membahas suatu masalah dengan melibatkan dukungan orang yang dianggap pakar, biasanya kalangan akademisi.
Dalam rangka advokasi mencegah penularan HIV/AIDS,
penyelenggaraan seminar dapat ditujukan untuk:
Menghadirkan orientasi, konsep, pandangan umum terhadap
suatu permasalahan, misalnya permasalahan penyebaran HIV/
AIDS dan cara pencegahannya.
Memandu orang-orang untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan
advokasi, seperti mendorong agar legislatif menganggap penting
terhadp isu yang sedang diperjuangkan. Seminar juga dapat
untuk mempererat hubungan dengan media.
Membentuk pendapat umum dalam rangka menciptakan tekanan
sosial politik bagi terbentuknya kebijakan dalam rangka
penanggulangan HIV/AIDS.
Menghasilkan pandangan akademik dan rekomendasi yang
akan dijadikan acuan pembuatan legal draft kebijakan
pencegahan HIV/AIDS.
52
Langkah Kedelapan
Langkah-langkah
Untuk menyelenggarakan seminar terdapat tiga langkah besar
yang sangat penting untuk dilakukan :
Perencanaan
Jauh sebelum seminar diselenggarakan perlu dilakukan hal-hal
berikut:
Tentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan
seminar. Desain dari seminar akan sangat memperngaruhi pada
hasil yang akan dicapai. Contohnya : suatu seminar yang memberi
informasi baru tentang HIV/AIDS kepada peserta akan berbeda
dengan seminar yang memberikan kesempatan kepada peserta
untuk berkomunikasi dan saling menukar strategi menanggulangi
HIV/AIDS.
Tentukan siapa yang akan menghadiri seminar tersebut.
Kebanyakan seminar yang sukses adalah melibatkan orangorang dengan kesamaan latar belakang, tingkat pengalaman,
atau orang-orang yang mempunyai kesamaan pandangan.
Tentukan biayanya bagi peserta, dengan mempertimbangkan
apakah dapat menutupi biaya seminar jika tidak ada sumbersember lain.
Siapkan dengan baik muatannya. Untuk menghemat waktu dan
energi, dan untuk mendisain suatu seminar yang bermanfaat,
sebelumnya kenali apa yang telah diketahui oleh peserta dan
apa yang ingin mereka ketahui tentang permasalahan yang akan
dibahas dalam seminar.
53
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kirimkan suatu daftar pertanyaan yang ditujukan pada peserta
yang potensial lebih dahulu, teleponlah dan tanyakan hal-hal
apakah yang justru akan sangat bermanfaat bagi mereka.
Tentukan tema, subtema dan nara sumber yang relevan serta
pemandu dan moderator yang cakap. Tema seminar, subtema
dan nara sumber dibuat berdasarkan isu yang akan diadvokasi
dan tujuan dari penyelenggaraan seminar.
Bentuklah kepanitiaan yang terdiri dari panitia pengarah dan
panitia pelaksana. Panitia pelaksana dapat dibagi lagi dalam
beberapa divisi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan
seperti sekretaris, bendahara, seksi perlengkapan, publikasi dan
dokumentasi, dan lain lain.
Tentukan waktu pelaksanaan seminar, jangan memakai hari libur
minggu atau hari libur nasional karena kemungkinan sebagian
peserta yang diundang dan diharapkan tanggapannya justru tidak
akan datang.
Persiapan Pelaksanaan
Sebelum hari H pelaksanaan seminar perlu dilakukan hal-hal
sebagai berikut ini :
Menyebar undangan; meskipun undangan diumumkan kepada
khalayak umum, akan lebih baik jika panitia menyiapkan beberpa
undangan khusus yang diperkirakan dapat memberikan
sumbangan pemikirannya dalam acara tersebut.
Berikan surat balasan dengan tenggang waktu pada peserta
sehingga mereka dapat mengirimkan kembali kepada panitia.
54
Langkah Kedelapan
Dengan cara ini panitia akan mengetahui siapakah yang akan
datang atau tidak datang.
Hubungi pembicara dan panelis dan undang mereka yang
direncanakan menjadi nara sumber.
Persiapkan tempat dan fasilitas lainnya: penentuan tempat dan
fasilitas juga memiliki kedudukan penting utuk dipertimbangkan
karena hal ini akan menunjang keberhasilan pencapaian tujuan.
Siapkan bahan-bahan pendukung: bahan pendukung yang
dimaksud adalah materi seminar. Meski pembicara atau nara
sumber sudah memaparkan pemikirannya, materi yang
dibicarakan lebih baik dicopy dan dibagikan kepada peserta agar
lebih memahami apa yang dipaparkan nara sumber.
Siapkan perekam proses: sebagai dokumen yang kemungkinan
diperlukan sekaligus memudahkan pembuatan legal draft.
Rekaman proses tidak hanya menulis kesimpulan hasil seminar
tetapi seluruh dialog yang terjadi selama acara berlangsung.
Dialog yang terjadi selama seminar merupakan bahan yang sangat
relevan untuk menjadi acuan pembuatan legal draft.
Siapkan perlengkapan pendukung, seperti komputer beserta
printernya, tape recorder, ATK, dan lain-lain.
Pelaksanaan :
Selama pelaksana kegiatan panitaia pengarah maupun panitia
pelaksana harus melakukan pengecekan ulang segala perlengkapan
acara.
Apakah pembicara sudah datang, siapa yang menjemput?
55
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Apakah makalah sudah dibagikan?
Apakah sound system dapat berfungsi dengan baik?
Bagaimana dengan makan dan minum peserta? Apakah sudah
disiapkan? Dan lain-lain.
Yang perlu diperhatikan!
Bekerjalah dengan deadline dalam setiap tahapan, seperti
ketersediaan undangan, memesan tempat, dan pastikan bahwa
semua sudah siap beberapa hari sebelum pelaksanaan. Sehingga
penyelenggara harus mempunyai cukup waktu dalam perencanaan,
pembuatan publikasi, dan penetapan pembicara.
Evaluasi
Pada akhir acara, sempatkan bertanya pada para peserta
untuk memberikan umpan balik, sebagai evaluasi penyelenggaraan
seminar. Bagikan formulir diakhir seminar untuk mengetahui pendapat
para peserta tentang penyajian makalah, jalannya diskusi, dan
makanan serta penginapan. Mintalah saran mereka dan gunakanlah
umpan balik ketika merencanakan kegiatan yang akan datang.
Evaluasi harus dalam bentuk spesifik dan hasilnya dapat terukur.
56
Langkah Kedelapan
Langkah Kesembilan
Mempengaruhi Pembuat
Kebijakan
57
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
9
Pengaruhi Pembuat Kebijakan
Cara mempengaruhi pembuat kebijakan dapat dilakukan melalui
proses lobbi. Istilah lobbi dalam kegiatan advokasi merupakan
proses dimana masyarakat, secara perorangan maupun mewakili
suatu kelompok, mencoba mempengaruhi wakil-wakil pilihan mereka
di parlemen maupun pejabat pemerintah untuk memperhatikan,
mendukung dan mengambil tindakan terhadap suatu isu tertentu yang
sedang dipermasalahkan oleh masyarakat.
Dalam hal ini seperti tujuan awal yang telah dikemukakan yaitu
supaya penguasa (pembuat kebijakan) harus mendukung dan
menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau
perangkat hukum lain tentang PPK 100% di lingkungan seks
komersial. Jadi panduan singkat ini tidak membahas secara rinci
proses-proses lobbi yang lebih rumit.
Dasar Pelaksanaan Lobbi
Alasan yang mendsari perlunya dilakukan lobbi adalah untuk
menjawab pertanyaan mau perubahan atau tidak. Dengan kata lain,
alasan utama mengapa harus mendekati para politisi dan pembuat
kebijakan memperhatikan keluhan dan persoalan yang terjadi di
masyarakat, mengerti perkembangan kasus AIDS dan akhirnya
mengeluarkan kebijakan untuk mencegahnya. Kegiatan ini bertujuan
untuk menuntut suatu hasil yang sangat rinci dan khas, yaitu
diterbitkannya peraturan daerah atau perangkat hukum lainnya
58
Langkah Kesembilan
tentang penggunaan kondom 100% sebagai upaya mencegah dan
menanggulangi HIV/AIDS di lingkungan seks komersial.
Kegiatan ini diharapkan dapat bekerja secara cepat dan efektif
dimana para pemimpin politik akan sensitif dan masyarakat akan
melihat hal ini sebagai suatu langkah maju, pemimpin yang
bertanggungjawab dan aktif mengambil tindakan yang efektif untuk
melindungi masyarakat dari HIV/AIDS. Tanpa dilakukan lobbi,
kadangkala bisa saja merupakan sesuatu yang nyaris mustahil dicapai
melalui tindakan-tindakan atau proses-proses politik resmi.
Siapa yang Akan Dilobbi?
Langkah pertama sekali adalah menemukan bidang atau
lembaga pemerintah mana yang terkait erat dengan isu pencegahan
HIV/AIDS. Barangkali lebih baik mulai mendekati pejabat
pemerintah yang berwenang pada departemen yang berkaitan, yaitu
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Jika kemudian
isunya banyak menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan undangundang dan peraturan, maka kalangan legislatif pun harus didekati.
Kalangan legislatif yang dapat didekati adalah Komisi E-DPRD yang
menengani masalah kesehatan.
Untuk mendesakkan dikeluarkannya peraturan daerah
penggunaan kondom 100%, DPRD adalah sasaran yang baik dan
tepat untuk memulai lobbi. Jadi usahakan memperoleh daftar namanama anggota DPRD yang bertugas pada Komisi E yang menangani
masalah kesehatan. Ushakan mendapat nama-nama mereka yang
terpilih atau mewakili daerah dimana kasus terjadi, kalau perlu dari
semua unsur partai atau fraksi. Temui pimpinan fraksinya, demikian
seterusnya, sampai ketingkat nasional (DPR-RI). Kita juga harus
tahu persis bagaimana cara terbaik, termudah dan tersingkat
menghubungi mereka.
59
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Cara-cara Melakukan Lobbi
Berikut ini adalah beberpa cara lobbi yang umum digunakan
dan disusun secara berurutan menurut tingkat keberhasilan atau
efektifitasnya selama ini.
Pertemuan Pribadi
Kontak langsung atau tatap muka biasanya merupakan cara
paling efektif untuk menyampaikan sikap, pandangan dan tuntutan
kita, tetapi juga biasanya merupakan cara yang paling rumit
diselenggarakan. Maka kita perlu mencari tahu anggota-anggota
DPRD yang bisa “dihitung” sebagai sekutu, kemudian mereka di
lobbi dulu sebagai langkah awal mengembangkan strategi.
Kalau ternyata kita berhasil membujuk mereka dan mau
bertemu, pastikan diri kita memang sangat menguasai
permasalahannya secara keseluruhan atau bahkan serinci mungkin
dan bersiaplah untuk menjawab semua kemungkinan pertanyaan
atau sanggahan dengan sikap dingin dan serasional mungkin. Untuk
itu sebaiknya kita menyiapkan ringkasan tertulis mengenai kasus atau
isu dan tutntutan yang disampaikan, sehingga mereka bisa
merujuknya kapan saja.
Percakapan Telepon
Percakapan lewat telepon sangat tepat untuk keperluan
mendadak, seraba cepat dan langsung menghubungi para politisi
yang akan dilobbi, juga tidak membutuhkan terlalu banyak waktu
dan kerja persiapan. Karena persiapan inilah banyak pelobbi lebih
suka memilih cara ini daripada pertemuan tatap muka langsung.
Maka, sikap berendah hati dan kemampuan memberi penjelasan
singkat, padat dan tidak bertele tele adalah penting sekali jika
menggunakan cara ini.
60
Langkah Kesembilan
Surat Pribadi
(termasuk melalui fax, email dsb.). Ini adalah cara yang umum
digunakan untuk menjelaskan lebih lengkap dan rinci tentang
pandangan, sikap dan tuntutan kepada para politisi. Umumnya cukup
efektif, meskipun tidak mampu menyampaikan pesan secara cepat
dan bersifat langsung. Keuntungan cara ini adalah adanya
kesempatan bagi para politisi untuk membacanaya kapan saja yang
tidak bisa dilakukannya melalui pertemuan langsung.
Surat Pribadi ke Beberapa Orang Secara Terpisah
Kalau kita memiliki kekurangan atau kelemahan menulis suatu
surat pribadi yang bagus dan menyentuh, maka kita bisa
memanfaatkan membuat surat pribadi ke beberapa orang politisi
sekaligus. Biasanya surat jenis ini lebih singkat, 1-2 halaman saja
dengan catatan tambahan tentang apa, dimana dan bagaimana
caranya mereka dapat memperoleh informasi lanjutan yang lebih
lengkap jelas dan rinci.
Surat Terbuka
Ini adalah cara yang biasanya digunakan oleh kelompok pelobbi
untuk program kampanye, yakni dalam bentuk meminta banyak
orang menulis surat dan menandatanganinya bersama-sama ditujukan
kepada satu atau beberapa orang politisi sekaligus tentang isu
tertentu. Surat bisa saja ditulis oleh seseorang yang memang pakar
lalu ditanda tangani beramai-ramai, tetapi bisa juag berbentuk satu
surat jadi yang sudah siap atau kartu pos yang tinggal ditanda tangani
saja.
61
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pernyataan (statement)
Ini adalah cara yang biasanya dilakukan oleh para pelobbi atau
jur kampanye pemula yang belum berpengalaman, karena memang
paling gampang dilakukan dan sudah banyak contohnya, termasuk
melalui email. Namun cara seperti ini sudah terlalu biasa bagi para
politisi, sehingga mereka umumnya malas jarang atau malas lagi
menanggapinya secara sungguh-sungguh, dan biasanya mereka pun
hanya membacanya sepintas lalu.
Minta Bantuan Profesional
Ada banyak pelobbi professional yang bekerja demi uang atau
demi kesenangan atau kepuasan pribadi mereka. Tapi biasanya
mereka juga pasang harga mahal sebanding dengan pengalaman dan
mutu pekerjaan mereka. Karena itu kalau kita ingin minta bantuan
mereka, harus mempertimbangkan sumber dan kemampuan dana,
selain itu harus juga memilih mereka yang benar-benar mampu dan
dapat dipercaya.
Melalui Organisasi Masyarakat
Kita mungkin bisa menemukan atau membentuk satu organisasi
khusus para relawan yang membantu. Carilah kelompok yang
memiliki minat dan kepentingan yang sma terhadap isu pencegahan
HIV/AIDS. Namun kelompok kelompok semacam ini biasanya
memiliki urutan prioritas mereka sendiri, juga umumnya terbats
sumber dayanaya, sehingga jangan terlalu berlebihan mengharapkan
mereka melakukan sesuatu habis habisan untuk mendukung. Tetapi
mereka tetap merupakan kelompok pendukung yang potensial dan
mungkin saja memiliki beberapa kemampuan lobbi atau akses
kepada para politisi.
62
Langkah Kesembilan
Unjuk-rasa Massa
Cara ini biasanya dilakukan oleh kelompok pelobbi yang
bekerja secara terselubung. Unjuk-rasa massa memang mampu
memancing perhatian media massa, akhirnya pemberitaan mereka
sama sekali tidak sebanding dengan besarnya peristiwa unjuk-rasa
itu sendiri. Juga sudah menjadi rahasia umum bahwa para politisi
lama kelamaan semakin terbiasa (imun) dengan berbagai unjuk rasa,
lalu merasa hal itu bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan.
Kalau tujuannya hanya untuk memancing perhatian, banyak teknik
lain yang diuraikan disini jauh lebih efisien dan efektif mencapai hasil
yang sama daripada melakukan pengerahan massa. Ibaratnya “jangan
pakai bazoka untuk membunuh seekor nyamuk”
Kapan Melobbi?
Keberhasilan suatu lobbi tergantung juga pada waktu yang tepat,
selain faktor-faktor lain.
Manfaatkan Momentum Sebelum Pemilihan Umum
Bulan-bulan menjelang pemilihan adalah waktu terbaik dan paling tepat untuk memulai mendekati para politisi yang mencalonkan
diri, karena inilah saat mereka harus mendengarkan tuntutan-tuntutan
rakyat jika ingin memperolah dukungan suara.
Sebelum Isu Dimasyarakatkan
Jika kita tahu bahwa isu penggunaan kondom akan segera mulai
muncul dalam sorotan masyarakat, maka itulah saat terbaik utnuk
juga segera mulai mendekati para politisi. Mereka umumnya sangat
suka omong tentang suatu isu mendahului yang lain dan tidak akan
terkejut lagi kalau isu itu akhirnya muncul dan meledak.
63
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pada Puncak Publisitas
Untuk isu-isu yang terus bertahan dan tetap menarik perhatian
masyarakat, ada saat-saat dimana isu tersebut mencapai puncaknya,
biasanaya ketika ada perkembangan baru yang berkaitan dengannya,
diberitakan lagi oleh media massa. Pada saat-saat puncak seperti
itulah minat dan perhatian para politisi terhadap isu tersebut juga
menjadi lebih besar.
Sebelum Perdebatan Parlemen
Jika isunya menyangkut perlunya perubahan undang-undang
atau peraturan, maka inilah saatnya untuk melobbi pejabat
pemerintah atau partai-partai politik dalam parlemen sebelum mereka
bersepakat membuiat suatu keputusan. Jelas, jauh lebih mudah
mempengaruhi suatu kebijakan yang masih dalam proses perumusan
daripada kalau sudah terlanjur menjadi undang-undang atau
peraturan yang sah.
Selama Pembahasan Parlemen
Kalau ternyata sudah terlambat untuk memmulai lobbi sebelum
perdebatan parlemen, maka masih tetap ada kesempatan untuk
melakukannya selama rancangan tesebut dibahas di parlemen.
Beberapa Kiat Lobbi
Sekali berhasil menggaet minat dan perhatian para politisi untuk
bersedia bertemu atau bicara dengan kita, maka kitapun harus siap
mengatakan sesuatu. Berikut ini adalah beberpa kiat penting yang
perlu kita perhatikan ketika sedang melakukan lobbi.
64
Langkah Kesembilan
Nalar yang Memikat
Dalam melakukan lobbi sebaiknya langsung menyampaikan
pandangan, sikap dan tuntutan kita dengan alasan yang memikat
dan masuk akal adalah kiat terbaik untuk memulai pembicaraan.
Banyak politisi percaya bahwa diri mereka sedang berusaha
membangun dunia yang lebih baik, dan tak ada ruginya bagi kita
jika memberi mereka kesempatan untuk melakukan dan
membuktikannya.
Ingatkan Ideologi Mereka
Akan sangat bermanfaat jika kita juga memiliki pengetahuan
cukup tentang ideologi politik seseorang dan menyampaikan isu
penggunaan kondom pada transaksi seks komersial dalam kerangka
ideologi tersebut. Misalnya kita boleh menyitir ayat-ayat atau ajaran
kitab suci untuk membingkai isu yang disampaikan kepada seorang
politisi dari partai politik berbasis agama. Atau membingkai isu dengan
mengutip kereangka dasar pemikiran kritis pada seorang politisi
yang kritis dan sebagainya.
Katakan yang Benar
Jangan pernah berbohong tentang isu yang kita sampaikan.
Kepercayaan terhadap kita adalah modal utama yang paling
berharga. Jika ingin mempengaruhi pendapat orang lain. Sekali kita
kemudian terbukti berbohong maka kita tak pernah atau sangat sulit
untuk mereka percayai lagi.
Kaitkan Dengan Minat Pribadi
Kita harus siap dengan data dan infromasi memadai tentang
pendapat masyarakat tersebut, kemudian coba kaitkan dengan
pandangan-pandangan pribadi para politisi tersebut,
65
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pada Mulanya Kita Semua Alergi Politik
Pada awalnya, penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia
dikembangkan berdasarkan paradigma kesehatan modern yang
berusaha bekerja profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Selain itu pendekatan yang dilakukan masih sektoral, medis ’oriented’ dan belum terpadu dengan mengandalkan kerja Lembaga
Swadaya Masyarakat di lapangan. Sebagai contoh: Departemen
Kesehatan memfokuskan diri pada surveilans di lingkungan
kelompok perilaku resiko tinggi sedangkan Lembaga Swadaya
Masyarakat diarahkan untuk melakukan pencegahan di lingkungan
kelompok perilaku resiko tinggi dengan terutama utnuk program
kampanye, pemasaran dan distribusi kondom. Anehnya kedua
institusi itu hampir tidak pernah bertemu untuk berkoordinasi.
Akibatnya yang terjadi bukan kerja sinergi tapi malah menempatkan
LSM sebagai lembaga pemonitoring dan pengkritik kerja pemerintah
yang tidak mengindahkan kerahasiaan dan informed consent ketika
melakukan survei. Lalu media massa terutama koran sibuk
melaporkan hasil temuan dari surveilans di lingkungan pelacuran
menimbulkan sentimen anti lokalisasi. Anti lokalisasi muncul di Jawa
Timur sejak 1993. Kemudian memuncak dengan demonstrasi
masyarakat menuntut penutupan lokalisasi pelacuran di Jawa Timur.
Sekarang lokalisasi di Jawa Timur banyak yang ditutup secara resmi
oleh pemerintah daerah setempat. Yang masih bertahan adalh
lokalisasi di Surabaya. (Lihat penelitian “Implementasi
Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia: Studi kasus di Surabaya”)
Kerja sektoral seperti itu sekarang kita rasakan akibatnya yakni
kerja surveilans di lingkungan pelacur dan kebijakan penggunaan
kondom 100% di lingkungan pelacur menjadi semakin sulit sekali
dilaksanakan. Para pelacur sekarang banyak yang menyebar di jalanjalan. Lalu bagaimana policy surveilans, KIE dan PPK 100% mau
diterapkan? Pemerintah daerah setempat menjadi lebih berhati-hati
ketika berhadapan dengan isu kondom dan lokalisasi pelacur. Mau
tidak mau isu itu menjadi isu politik yang sensitif dan sama sekali
tidak populer sekarang ini. Kelompok moderat di pemerintah
66
Langkah Kesembilan
sekarang inipun menjadi berhati hati ketika berhadapan dengan
kedua isu tersebut.
Memang pernah pemerintah pusat melalui Dirjen P2PL yakni
almarhum Dokter Abednego membuat surat keputusan tentang
Penggunaan kondom 100% di Lingkungan Pelacur. Surat keputusan
itu mengundang protes dari Gubernur Jawa Timur yang merasa
tidak terikat oleh surat keputusan itu kalau tidak ada persetujuan
atau perintah dari Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan itu
akhirnya hanya tinggal surat keputusan tanpa ada satupun daerah
lokalisasi di Indonesia yang melaksanakan surat keputusan
tersebut.
Apa yang bisa dipelajari dari Surat Keputusan Dirjen yang tidak
implementaitif itu? Pertama, kebijakan penggunaan kondom 100%
dari dirjen dibuat tergesa-gesa dengan tidak melibatkan orang-orang
dan aparat yang terlibat dalam masalah tersebut. Kedua, kebijakan
itu tidak dibuat melalui proses politik yakni proses legislasi yang
dibuat oleh eksekutif maupun legislative. Ketiga, karena itu isunya
kemudian hanya menjadi isu teknis medis semata. Orang-orang
diluar kesehatan merasa tidak berurusan dan terlibat masalah
tersebut. Padahal aparat setempat terutama Muspika di lingkungan
pelacuran menempati posisi strategis dalam pelaksanaan PPK 100%.
Pada merekalah kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan PPK 100%
dapat dijalankan.
Karena itu sekarang kita perlu berbesar hati untutk mau memulai
proses yang belum kita lalui bersama yakni proses politik untuk
kerja legislasi. Kelompok konsevatif sebaiknya tidak kita musuhi
tetapi kita ajak bersama sama untuk menanggulangi HIV/AIDS.
Untuk mengurangi sensitifitas para eksekutif dan legislatif maka
perlu ada gerkan masyarakat yang mendukung adanya legislasi
untuk melindungi warga negara yang sakit maupun yang sehat
termasuk didalamnya kebijakan tentan PPK 100%
-Ditulis oleh; Esti/ Hotline Surabaya
67
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
atau dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika
berhadapan dengan masyarakat mengenai isu tersebut. Kiat ini
terutama berhasil jika kita dapat meyakinkan mereka bahwa terdapat
dukungan luas masyarakat terhadap isu penggunaan kondom dan
pencegahan HIV/AIDS yang akan bermanfaat nanti dalam pemilihan
umum. Tetapi perlu diingat karena banyak politisi umumnya lebih
peduli pada berbagai kemungkinan akibatnya terhadap karir politik
mereka daripada peduli pada penegakan keadilan dan kebenaran
sesungguhnya.
Dukunglah Si Orang Baik
Kalau ternyata politisi yang kita lobbi memang sudah terbukti
sebagai politisi yang memiliki integritas pribadi dengan reputasi yang
terpuji selama ini, mungkin tak ada salahnya kita juga menawarkan
kemungkinan membantu mereka dalam kampanye politik pada
pemilihan mendatang.
68
Langkah Kesepuluh
Mendesakkan Perubahan
Kebijakan
69
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
10
Lakukan Desakan untuk Perubahan
Kebijakan
Upaya pendesakan perubahan kebijakan agar tiap daerah
memiliki Perda terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS atau
perangkat hukum lainnya, ditekankan pada proses-proses legislasi
terutama yang sekaligus melibatkan dan banyak berkaitan dengan
proses-proses politik dan proses-proses sosialisasi, yakni pengajuan
rancangan tanding yang memang memungkinkan kalangan
masyarakat awam sekalipun terlibat didalamnya , bukan hanya pakar
maupun praktisi hukum semata-mata. Proses ini sekaligus merupakan
inti semangat advokasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam
proses-proses pembentukan kebijakan publik yang bermanfaat bagi
kepentingan bersama.
Salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka
pembentukan pendapat umum dan penggalangan dukungan massa,
diharapkan tidak semata-mata membuat orang “sekedar tahu” tapi
juga “mau terlibat dan bertindak”. Hal terakhir ini jelas lebih
menyangkut soal afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku)
Langkah langkah Perumusan Legal Drafting
Perumusan legal drafting dapat dimulai dengan meneliti dan
menganalisa berbagai naskah kebijakan penanggulangan HIV/AIDS
sampai petunjuk pelaksanaannya di tingkat desa, kabupaten dan
propinsi. Apabila didaerah belum ada, dapat mengacu pada
peraturan bidang kesehatan secara umum. Selain itu juga perlu untuk
melakukan kajian terhadap persoalan ekonomi, sosial budaya,
maupun politik yang timbul berkaitan denan kebijakan yang ada.
70
Langkah Kesepuluh
Hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis
advokasi serta bahan masukan bagi draf kebijakan daerah.
Dalam menganalisa naskah kebijakan, periksalah pasal demi
pasal dari kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang ada dan
tentukan pasal-pasal mana saja yang kita setujui. Sebaliknya pasalpasal yang tidak kita setujui. Kemukakan alasan yang jelas mengapa
kita menyetujui atau menilik suatu pasal. Alasan tersebut harus kuat
sehingga dapat diterima pihak-pihak lain.
Terhadap pasal-pasal yang tidak kita setujui, kemukakan apa
saran untuk perbaikan atau perubahan tersebut secara lengkap.
Perbaikan yang kita lakukan baik secar substansi maupun kalimat
harus bisa diterima dan difahami pihak lain. Kita perlu mengajak
ahli hukum dalam POKJA untuk melakukan langkah-langkah
tersebut.
Lakukan Workshop Untuk Mendapat Masukan
Hasil riset penanggulangan HIV/AIDS dan persoalan yang
menyertainya yang telah dianalisis dan dirumuskan kemudian
disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen
masyarakat. Maksud dilakukannya workshop yang diselenggarakan
di tingkat kabupaten maupun propinsi ini adalah untuk mendapatkan
input maupun umpan balik dari berbagai elemen masyarakat demi
penyempurnaan pembuatan draf yang akan disusun.
Selenggarakan Seminar Perumusan Kertas Posisi
Rumusan hasil serial workshop kemudian diseminarkan bersama
dengan para individu atau organisasi peduli AIDS, dibantu oleh pihak
akademisi dan pakar hukum. Output dari seminar ini adalah sebuah
kertas posisi (position paper) yang menjabatrkan berbagai rumusan
71
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
penting sebagai bahan penyusunan draf kebijakan dan acuan
kampanye, lobby dan tahapan proses advokasi selanjutnya.
Proses Konsultasi Dan Pembentukan Opini Publik
Diseminasi Draft
Setelah draf tersusun perlu dicopy dan didistribusikan kepada
pihak-pihak yang berkompeten, terutama pada legislatif dan
eksekutif daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk mempromosikan,
membentuk wacana dan selanjutnya mampu menggalang dukungan
publik yang lebih luas.
Sosialisasi
Dalam rangka lebih memassifkan dan meningkatkan rasa
kepemilikan dan kepedulian terhadap draft yang telah tersusun, perlu
dilaksanakan beberapa diskusi intensif di tingkat kelompokkelompok.
Kampanye
Untuk mendukung pembentukan wacana dan opini publik
terhadap draft yang telah disebarluaskan, langkah selanjutnya adalah
melakukan kampanye melalui media (media cetak, audio visual, multi
media), juga melalui media massa.
Pembuatan Lobby Paper
Untuk mensistematisir proses dan materi lobby dilakukan melalui
pertemuan perumusan lobby paper yang akan dijadikan sebagai
panduan bagi tim lobby ke legislatif daerah.
72
Langkah Kesepuluh
Proses Lobbi
Tim lobbi yang telah terbentuk selanjutnya melakukan beberapa
kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan
daerah. Kegiatan ini dilakukan baik dengan cara mendatangi wakil
rakyat maupun mengundang mereka ke wilayah kasus. Pada saat
itulah, akan didesakkan draft Perda atau usulan pembaruan
kebijakan.
Sampaikan hasil perubahan yang telah kita susun pada para
legislator (DPRD) untuk segera ditindaklanjuti. Ajak pihak-pihak
lain atau yang dapat membantu agar rancangan tanding tersebut dapat
masuk ke dalam agenda pembahasan DPRD.
Pelajari proses-proses legislasi di DPR/DPRD yang selama ini
berlangsung, serta tata tertib dewan pada daerah masing-masing.
Kenali kemungkinan peluang atau hambatannya untuk rancangan
tanding yang kita usulkan.
Pertemuan Evaluasi dan Sharing Proses di tingkat
Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional
Di tengah dan akhir proses advokasi kebijakan, lakukan
pertemuan antar aktivis dan organisasi peduli AIDS di tingkat
kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Pertemuan ini dilakukan
dalam rangka sharing dan evaluasi proses serta hasil-hasil yang telah
dicapai. Hasil sharing dan evaluasi akan menjadi bagian penting bagi
perubahan serta perencanaan kerja-kerja selanjutnya.
73
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pemerintah
Daerah
Lembaga
Yudikatif
Pemerintah
& DPRD
Partai politik
Ormas
Media massa
Pakar
Kelompok kepentingan
Ornop
Bupati/
Walikota
Bagan umum proses Legislasi
DPRD
(Panja, pansus, Komisi)
74
PUSTAKA
Topatimasang, Roem, et.al., 2000, Mengubah Kebijakan Publik:
Panduan Pelatihan Advokasi, Yogkakarta: ReaD Book.
Wiwat, Bahan Presentasi.
_____ , 1995, Advocacy Guide, International Planned Parenthood
Federation.
_____ , 2002, Ancaman HIV/AIDS di Indonesia Semakin Nyata,
Perlu Penanggulangan Lebih Nyata, Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional.
_____ , 2000, Lembar Informasi Kondom Berseri, Jakarta: The
Futures Group International.
_____ , 2000, Program Penggunaan Kondom 100% di
Lingkungan Penjaja Seks, Bakti Husada, Indonesia Sehat
2010.
_____ , 1997, The UNAIDS Guide to the United Nations Human
Rights Machinery.
75
76
APENDIKS
Hasil Rapat di Kantor Menko Kesra – Juli 2003
Pengantar
Advokasi merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir
untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam
suatu kebijakan. Agar mempunyai arah yang jelas, bagi suatu
organisasi atau lembaga yang akan melakukan advokasi, perlu
mempunyai pegangan yang menjadi dasar kemana kebijakan tersebut
akan dikembangkan. Suatu tujuan dan harapan bersama yang
dirumuskan secara jelas akan memudahkan organisasi tersebut
menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kejelasan suatu
tujuan akhirnya akan dapat menjadi suatu gagasan yang dapat
diterima oleh semua pihak dan akan menjadi landasan melakukan
tindakan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu
untuk melampirkan hasil pertemuan pada tanggal 2 – 3 Juli 2003 di
Kantor Menko Kesra, karena dalam pertemuan itu telah disepakati
kerangka operasional kebijakan dan program penunjang Program
Penggunaan Kondom 100% di tempat transaksi seks komersial.
PENDAHULUAN
Dalam Konferensi AIDS Sedunia yang ke-14 yang
diselenggarakan pada bulan Juli 2001, dilaporkan lebih dari 40 juta
penduduk dunia hidup dengan HIV/AIDS. Tiga puluh juta
77
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
diantaranya berada di Afrika dan sisanya tersebar di belahan dunia
lain seperti Asia, Amerika Selatan, Australia dan Eropa.
Diperkirakan setiap 13 detik terjadi satu kasus meninggal karena
AIDS dan setiap 8 detik terjadi satu kasus infeksi baru. Meskipun
sampai sekarang 75% kasus AIDS di seluruh duania diperkirakan
berada di Afrika, namun Asia sekarang sedang menghadapi
peledakan kasus baru HIV/AIDS.
HIV/AIDS dilaporkan pertama kali di Indonesia pada tahun
1987. Sampai dengan pertengahan 2003 Departemen Kesehatan
memeprkirakan bahwa di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000
pengidap HIV, tapi hampir semua belum tahu bahwa dirinya telah
terinfeksi. Sekitar 4000 orang di Indonesia telah meninggal karena
AIDS, sebuah angka yang cukup memprihatinkan.
Sejak HIV/AIDS menjadi fenomena yang mendunia, Indonesia sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Akan
tetapi penanganan yang serius terpadu baru mulai dilaksanakan pada
tahun 1994, ditandai oleh pembentukan Komisi Penanggulangan
AIDS di pusat, disusul dengan pembentukan Komisi Penanggulangan
AIDS di propinsi dan kabupaten berdasarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Republik Indonesia No. 36 Tahun 1994.
Sebagai upaya tindak lanjut dan landasan operasional dari
Keppres tersebut, menteri Koordinator Bidang kesejahteraan
Rakyat yang secara ex officio menjadi Ketua komisi Penanggulangan
AIDS, mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/1995
tentang Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Pelita VI yang
kemudian dijadikan sebagai rujukan bagi propinsi dan kabupaten.
Pada awal tahun 2003 Komisi Penanggulangan AIDS
mengeluarkan Strattegi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun
78
Apendiks
2003-2007. Dokumen Strategi Penanggulangan HIV/AIDS yang
baru ini disusun tidak saja dimaksud untuk menyesuaikan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/
Menko/Kesra/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan
HIV/AIDS, tetapi juga untuk mengakomodir perkembangan
penanggulangan yang secara global dicanangkan dalam Dokumen
UNGASS (Juni 2001) dan Sidang Khusus Kabinet Sesi Khusus
tahun lalu (Maret 2002) Strategi Nasional 2003-2007 juga
memperhatikan kecenderungan epidemi HIV/AIDS, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengobatan, dan perubahan
sistem pemerintahan ke arah desentralisasi.
Secara umum StrategiNasional yang baru telah menggambarkan
secara komprehensif segala hal yang diperlukan demi suksesnya
upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
Hal ini terlihat jelas dalam penetapan area prioritas yang meliputi: 1)
Pencegahan HIV/AIDS, 2) Perawatan, Pengobatan dan Dukuinga
terhadap ODHA, 3) Surveilans HIV/AIDS dan IMS, 4) Penelitian,
5) Lingkungan Kondusif, 6) Koordiansi Multipihak dan, 7)
Kesinambungan Penanggulangan. (Strategi Nasional Penanggulangan
HIV/AIDS 2003-2007, Bab III No. 1)
Kendati demikian, dalam mengaplikasikan pelbagai area prioritas
dan program yang ada dalam Strategi Nasional dirasakan masih
ada kendala selain anggaran, khususnya dlam hal belum sinkronnya
kebijakan nasional dan kebijakan daerah (di tingkat propinsi maupun
kabupaten) baik dalam bidang legalitas maupun legitemasi yang
diberikan; juga belum terpadunya program penanggulangan yang
dilakukan oleh berbagai sektor terkait. Setiap propinsi dan kabupaten
disarankan untuk mengembangkan rencana strategis disesuaikan
dengan masalh HIV/AIDS di daerahnya.
79
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Progam Penggunaan Kondom 100%
Departemen Kesehatan RI memperkirakan ada 7-10 juta lakilaki di Indonesia yang membeli jasa seks dari penjaja seks setiap
tahun. Hasil dari Survei Surveilens Perilaku (SSP) 2003 yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kurang
dari 10% laki-laki tersebut tetap menggunakan kondom dalau
berhubungan dengan penjaja seks. Salah satu akibat perilaku ini,
selain penularan HIV dari laki-laki ke penjaja seks dan sebaliknya,
adalah penularan IMS dan HIV makin meningkat diantara para istri
dan bayi dari laki-laki yang berperilaku risiko tinggi tersebut.
Intervensi perubahan perilaku untuk penjaja seks supaya mereka
meminta para pelanggannya menggunakan kondom telah diterapkan
sejak sepuluh tahun yang lalu. Namun, pendekatan tersebut jelas
kurang memadai, terutama karena yang menentukan penggunaan
kondom dalam transaksi seks komersial adalah pelanggan. Yang
sangat dibutuhkan adalah program-program yang akan membawa
perubahan perilaku pelanggan tersebut.
Seperti yang ditulis dalam Strategi Nasional HIV/AIDS salah
satu pendekatan adalah program untuk mendukung penggunaan
kondom pada setiap transaksi seks komersial:
“Cara-cara penanggulangan HIV/AIDS yang terbukti efektif
perlu menjadi perhatian utama, seperti...penggunaan kondom
100%...” (Bab II No. 1.2.)
“Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaankondom
100% diantara penjaja seks dan pelanggannya, pasangan ODHA
serta pemanfaatan fungsi ganda (dual protection) kondom dalam
keluarga.” (Bab II No. 3.7)
80
Apendiks
Program penggunaan komdom 100% (PPK 100%) adalah
program terpadu dan kebijakan terkait yang mempromosikan
penggunaan kondom 100% pada 100% transaksi seks komersial
di 100% tempat transaksi seks di daerah tertentu. Program
Penggunaan Kondom 100% tersebut dipelopori oleh Thailand dan
Kampuchea dan dapat menurunkan angka prevalensi HIV secara
drastis dan bermakna di kedua negara tersebut. Program ini terbukti
berhasil bila memperoleh kesepakatan dari para pelaku, disertai
program penunjang yang memadai, dan didukung dengan perangkat
hukum dan kebijakan lain yang efektif.
Pertemuan di Kantor Menko Kesra
Sudah ada beberapa program perintis yang mendukung PPK
100% di Indonesia. Namun, semula ini telah berjalan tanpa
kesepakatan bersama atau persepsi yang sama tentang elemenelemen program dan kebijakan yang menunjang, baik dari pihak
pemerintah, maupun dari pihak pelaksana program tersebut atau
para donor yang memberikan dana atau bantuan teknis.
Oleh karena itu, pada tanggal 2-3 Juli 2003 diselenggarakan
suatu pertemuan di Kantor Menko Kesra yang dihadiri staf teknis
para lembaga donor, dan anggota KPAD dari beberpa propinsi
prioritas, untuk membicarakan dan menyepakati hal-hal penting
berkenaan dengan Kebijakan dan PPK 100%.
Dalam dua hari pertemuan itu, para pesert telah mendengarkan
presentasi tentang pelbagai hal penting yang berkenaan dengan PPK
100%, kemudian melakukan diskusi sampai tercapai suatu
kesepakatan bersama. Yang direkomendasikan dari diskusi dan
kesepakatan ini adalah dua hal penting, yakni kerangka dari
serangkaian Program Penunjang PPK 100% yang dibutuhkan, dan
prinsip-prinsip yang perlu dipakai sebagai dasar kebijakan terkait
81
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
yang dapat mensukseskan PPK 100%. Hasil diskusi, kesepakatan
dan rekomendasi tertera pada pembahasan berikut :
BAB II
PROGRAM PENUNJANG
KEBERHASILAN PROGRAM
PENGGUNAAN KONDOM 100%
Berdasarkan kajian dari program-program yang sudah
diterapkan di luar negeri, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang
terkait, maka ditetapkan komponen-komponen program yang perlu
ada untuk menunjang keberhasilan PPK 100%.
1. Advokasi kepada semua pihak untuk mendukung dan
melaksanakan PPK 100%
2. Komitmen pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,
organisasi kemasyarakatan, pengelola tempat hiburan dan
pekerja yang menyediakan jasa seks.
3. Keikutsertaan berbagai instansi dan lembaga dengan peran dan
tanggung jawab yang jelas
4. Peningkatan kemampuan (capacity building)
5. Akses terhadap kondom.
6. Pendanaan.
7. Monitoring dan evaluasi.
1.
ADVOKASI
Yang ingin dicapai dari advokasi adalah terciptanya lingkungan
yang mendukung (enabling environment) agar peningkatan
82
Apendiks
pemakaian kondom dapat dilihat sebagai suatu upaya penting dalam
menanggulangi penularan HIV/AIDS di daerah tersebut. Hal ini
sesuai dengan Strategi Nasional HIV/AIDS Bab III No. 1.2.3, yang
menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam rangka pencegahan
penularan HIV adalah:
“Meningkatkan penggunaan kondom sebagai alat pencegahan
infeksi HIV dan IMS pada setiap hubungan seks beresiko”
Yang paling utama perlu diadvokasikan agar program ini dapat
diterima dengan baik dan mendapatkan legitemasi adalah para
pejabat dan penentu kebijakan publik, baik eksekutif maupun
legislatis. Diperlukan kesepakatan baik di tingkat propinsi maupun
kecamatan atau kota agar merumuskan posisi terhadap PPK 100%
sampai diterbitkan Perda dan peraturan lain yang terkait.
Yang perlu diciptakan adalah iklim dimana para tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dll. Diharapkan dapat
mengkampanyekan perilaku seksual yang bertanggung jawab dan
tidak beresiko yang mengurangi penularan IMS dan HIV secara
seksual, yaitu dengan abstinensi, setia pada satu pasangan serta tidak
menghalangi pelaksanaan PPK 100% di tempat tertentu. Terutama
pada para remaja dan generasi muda perlu dibudayakan perilaku
seksual yang bertanggung jawab, dengan menunda hubungan seks,
mengurangi jmlah pasangan dan memakai kondom pada setiap
hubungan seks beresiko.
Dalam melakukan advokasi, sebaiknya dipaparkan data
penunjang, yang meliputi:
Data Survei Surveilens Perilaku (SSP, yaitu Behavioural Surveillance Survey; sumber data dari Badan Pusat Statitstik);
83
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Data estimasi populasi beresiko dan ODHA di wilayah tersebut
(sumber data dari Departemen Kesehatan)
Hasil dari penelitian perilaku seksual lainnya;
Data mengenai dampak HIV/AIDS terhadap ekonomi di
wilayah tersebut (misalnya tentang kemiskinan, pengangguran,
kesehatan dll. bila ada).
Advokasi merupakanproses yang penjang dan
berkesinambungan. Teknik advokasi akan berbeda-beda, tergantung
daerah masing-masing, dan juga tergantung kepada pihak mana
advokasi itu ditujukan. Pihak yang terkait disetiap daerah perlu
memilih sendiri advokatornya (advocate), target kegiatan dan
strategi advokasi itusendiri.
Indikator Keberhasilan Advokasi Adalah :
Adanya dukungan penuh dari semua puhak, terutama:
- Pimpinan daerah eksekutif dan legislatif;
- Pihak masyarakat, menurut daerahnya, yangmeliputi tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kaum
perempuan antara lain; dan
- Pengelola tempat hiburan dan penjaja seks.
Tidak ada halangan pelaksanaannya PPK 100% didaerah
tertentu dari pihak agama maupun masyarakat
Adanya anggaran yang memadai untuk menjalankan program
program HIV/AIDS.
84
Apendiks
2.
KOMITMEN
Kesuksesan PPK 100% dalam upaya pencegahan HIV/AIDS
tidak akan tercapai tanpa adanya komitmen mutlak pada semua
tingkat dan pihak, terutama pada para pimpinannya. Termasuk di
sini adalah:
Gubernur, Bupati, Walikota;
DPRD;
Sektor-sektor yang terkait;
Kepolisian;
Tokoh Masyarakat;
Tokoh Agama;
Pengelola Tempat Hiburan.
Indikator keberhasilan adalah:
Dari pihak Pemda, termasuk DPRD dan sektor terkait:
Adanya dana yang memadai;
- Adanya program multipihak yang memadai;
- Adanya perangkat hukum yang efektif.
Dari pihak pengelola tempat hiburan:
- Dapat menyediakan kondom dengan mekanisme yang sesuai
pada tempatnya;
- Dapat mewajibkan laki-laki yang membeli jasa seks untuk
memakai kondom;
- Adanya upaya pemberdayaan kepada para penjaja seks
agar mereka mampu menerapkan PPK 100%;
3.
KEIKUTSERTAAN INSTASI DAN LEMBAGA
Dalam hal mengareahkan dan mengkoordinasikan program dan
kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, termasuk PPK 100%, KPAD
hrus mapu mengambil peran utama. Untuk kepentingan ini,
85
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
kelembagaan KPAD perlu ditingkatkan Perlu ada Sekretariat KPAD
yang tetap beranggotakan orang-orang yang bekerja penuh waktu
(full-time) untuk menjalankan kegitan sehari-hari secara profesional.
Penanggung jawab KPAD tetap adalah pimpinan daerah.
Agar PPK 100% bisa berhasil, maka diperlukan kepemimpinan
yang kuat, serta hal-hal yang menunjang sebagai berikut:
Ada Rencana Strategis dan rencana kerja di daerah tersebut
yang melibatkan secara aktif dan jelas berbagai sektor dan pihak
yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan.
Ada pemberdayaan KPAD dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan kinerjanya.
Ada kerja sama multipihak yang berkesinambungan anatra
sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat atau LSM.
Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dlam Strategi Nasional
Bab III No.6:
“...masalah AIDS harus ditangani secara terkoordinasi oleh
sektor pemerintah, sektor swasta/ dunia usaha dan LSM. Koordinasi
mencakup aspek perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan
ecvaluasi.”
Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai:
Mekanisme kerja KPAD:
Uraian tugas (job description) masing-masing anggota
Pembagian tugas yang jelas dan memadai.
86
Apendiks
Indikator keberhasilan adalah:
Kinerja kelembagaan yang efektif. Dan merujuk pada Strategi
Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007 (Bab IV no.
8), maka keberhasilan akan tercapai jika KPAD mampu:
- Mengidentifikasi lokasi/ wilayah yang berpotensi untuk
penyebaran HIV/AIDS dan membuat upaya tindak lanjut
yang terkait dengan PPK 100%.
- Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya
yang berasal dari daerah masyarakat secara efektif dan
efisien untuk menjalankan PPK 100%;
- Melakuka bimbingan tentang penanggulangan HIV/AIDS
kepada instansi terkait dan LSM di wilayahnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK 100%
di daerahnya dan melakukan langkah tindak lanjut.
4.
PENINGKATAN KEMAMPUAN
Agar PPK 100% dapat direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara efektif dan efisien, kemampuan masing-masing
instansi dan pihak yang terkait perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan
kemampuan ini perlu ditujukan kepada:
1. KPAD, dalam hal-hal yang diuraikan dalam no.3 diatas,
peningkatan kemampuan ini dapat meliputi perencanaan,
manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di propinsi,
manajemen anggaran, dan momitoring dan evaluasi.
2. Dinas kesehatan, khusunya dalam hal penanggulangan IMS
yangmemadai sebagai dasar evaluasi program PPK 100% serta
memberikan pelayanan konseling dan testing sukarela yang
efektif.
3. Organisasi kemsyarakatan, organisasi keagamaan dan LSM,
untuk menggerakan dan menjadi juru bicara untuk masyarakat
masing-masing.
87
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
4. LSM , untuk menyelenggarakan program komunikasi perubahan
perilaku untuk laki-laki pembeli jasa seks dan penjaja seks.
5. DPRD, untuk merancang legislasi yang mendukung dan juga
untuk memantau perkembangan program.
6. Instansi terkait lainnya: Dinas Sosial, Kepolisian, TNI,
BKKBN, Dinas Pariwisata dan Depnaker, dalam hal menunjang
PPK 100% baik dari segi program maupun kebijakan, termsuk
penyelenggaraan program penanggulangan HIV/AIDS di tempat
kerja.
7. Sektor swasta, terutama yang memperkerjakan laki-laki yang
berpotensi untuk membeli jasa seks pada penjaja seks,
umpamanya laki-laki dengan mobilitas tinggi akibat sifat kerjanya
(misalnya sopir truk, pelaut dll.).
Indikator keberhasilan adalah:
Jumlah orang yang dilatih
Jumlah organisasi yang diikutsertakan
Jumlah program yang bermutu yang berjalan didaerah tersebut.
Keterpaduan dan keberlangsungan program
Hasil evaluasi program.
5.
AKSES TERHADAP KONDOM
Distribusi kondom perlu ditingkatkan dengan cara menjalin
jejaring dengan perusahaan-perusahaan kondom yang ada di Indonesia. Perlu dipikirkan serangkaian mekanisme penjualan kondom
yang memadai sesuai dengan situasi setempat, termasuk penjualan
88
Apendiks
kondom bergulir oleh LSM dan tempat hiburan, penyediaan yang
cukup dari sektor terkait, dan sebagainya. Perlu dipikirkan juga
mengenai harga kondom agar bisa terjangkau oleh semua orang
yang membutuhkannya.
Penerimaan msyarakat terhadap kondom perlu ditingkatan
dengan menghilangkan “stigma” terhadap kondom, sebaliknya harus
dipromosikan fungsi ganda kondom sebagai alat untuk mencegah
kehamilan yang tak diinginkan maupun untuk mencegah penularan
IMS dan HIV/AIDS di dalam maupun diluar pernikahan
Masalah kualitas kondom yang dijual di Indonesia sudah
dikontrol melalui standar internasional yang ditetapkan balai POM,
sehingga mutu kondom tidak perlu didebatkan lagi.
Penanggung jawab terhadap akses kondom adalah:
Pemda, terutama Dinas Kesehatan;
Pengelola tempat hiburan;
Pengelola tempat penjualan kondom
Indikator keberhasilan adalah:
Jumlah tempat penjualan kondom
Jumlah penjualan kondom di daerah tersebut
Jumlah pemakaian kondom, yang diukur melalui Survei
Surveilens Perilaku.
Cara-cara lain sebagai teobosan baru, tergantung kreativitas
masing-masing komunitas.
6.
PENDANAAN
Sumber dana utama untuk progam penanggulangan HIV/AIDS
termasuk PPK 100% di tingakt propinsi dan kabupaten adalah dari
89
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
APBD. Sumber ini seharusnya didukung oleh Dana Alokasi Khusus
untuk HIV/AIDS.
KPAD perlu memobilisasi sumber dana lain, seperti pihak
swasta, donor dan LSM internasional.
Perlu dipikirkan bahwa, bukan hanya jumlah dana yang penting,
tetapi pemakaiannya secara efektif, yaitu berdasarkan rencana
strategis. Pertanggung jawaban harus jelas dan terbuka.
Indikator keberhasilan adalah:
Jumlah dana
Jumlah sumber dana
Efektifitas dan efesiensi program
7.
MONITORING DAN EVALUASI
Agar PPK 100% berhasil, perlu adanya klinik IMS (baik yang
dikelola pemerintah, maupun yang tidak) yang beroperasi
berdasarkan standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan dan
WHO, dengan pelayanan yang memadai dan dapat diakses oleh
oran berperilaku beresiko tinggi yang membutuhkannya.
Standar internasional petunjuk operasional PPK 100%
termasuk Monitoring dan Evaluasi telah ditetapkan oleh WHO yang
menjadi mitra kerja Departemen Kesehatan. Monitoring dan Evaluasi
PPK 100% perlu dilakukan secara berkala dan mengikuti panduan
(guidelines) yang telah ditetapkan oleh WHO.
Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan bekerja
sama dengan KPAD.
90
Apendiks
Indikator keberhasilan adalah:
Jumlah infeksi baru IMS/HIV pada penjaja seks dan pasangan
seksualnya menurun
Penjualan kondom meningkat
Survei Surveilens Perilaku menunjukkan perubahan perilaku
seksual yang memadai, yaitu perilaku beresiko menurun secara
bermakna.
BAB III
KEBIJAKAN PROGAM PENGGUNAAN
KONDOM 100%
Menurut Strategi Nasional HIV/AIDS Bab II 3.7 upaya
pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100%
diantara penjaja seks dan pelanggannya, Menurut Bab II 3.11,
seharusnya diusahakan agar peraturan perundang undangan
mendukung dan selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan
HIV/AIDS di semua tingkat. Berdasarkan dua hal ini dan mengingat
program-program yang telah dilaksanakan dan berhasil di negara
lain, ada beberpa prindip operasional yang harus diikuti untuk
mengembangkan kebijakan yang efektif sebagai berikut:
Prinsip-prinsip operasional untuk pengembangan
kebijakan PPK 100%
Peraturan dan kebijakan tentang PPK 100% pada tempat
tertentu tidak terkait dengan legal tidaknya prostitusi, tetapi
semata-mata terkait dengan upaya perlindungan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat.
91
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
PPK 100% layak untuk diterapkan pada tempat-tempat yang
ada penjaja seks dengan adanya sistem pengelolaan, dan ada
perizinan sebagai tempat hiburan malam, atau sejenisnya dari
sektor pemerintah tertentu, sesuai denga situasi di daerah
masing-masing.
Upaya kesehatan masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka
memotong mata rantai penularan IMS/HIV sehingga menurunkan
angka prevalensi IMS/HIV
PPK 100% adalah intevensi struktural di tempat tertentu yang
dapat diatur pemerintah, dikendalikan dan diawasi dengan
evaluasi yang membuktikan keberhasilannya menurut panduan
standar (Depkes/WHO)
Kebijakan ditujukan pada pengelola tempat untuk
menerapkannya, bukan pada penjaja seks dan pelanggannya,
meskipun merekalah yang menerapkan “penggunaan” kondom
itu sendiri.
Sanksi terfokus pada ssanksi administratif, seperti proses denda
diikuti pencabutan izin.
Sanksi tidak dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.
KUHAP Pasal 281 tidak melarang orang membawa atau
menggunakan kondom, tetapi hanya melarang
mempertontonkan alat kontrasepsi kepada orang dibawah umur.
Produk hukum dari sektor lain serta pengertiannya, yang
bertentangan dan yang dapat mengurangi efektifitas program
kesehatan masyarakat ini agar ditinjau kembali dengan
koordinasi dan pengawasan dari KPAD (sesuai dengan Strategi
92
Apendiks
Nasional Bab III, 3.11). Sebagai contoh, Perda yang
mempermasalahkan adanya tempat hiburan atau orang yang
menyediakan kondom
Kebijakan perlu menghindari diskriminasi, stigmatisasi dan
kesempatan untuk kolusi atau korupsi.
Advokasi
Merujuk pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS
2003-2007, Bab III No. 5.2.2, maka salah satu kegiatan yang
diperlukan adalah:
“Advokasi kepada pemerintah dan DPRD untuk membuat
peraturan perundang undangan agar tercipta lingkungan yang
kondusif, serta peraturan perundangan yang mendukung
pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yang bersifat khusus,
seperti Program Penggunaan Kondom 100% dan pengurangan
dampak buruk akibat penyalahgunaan Napza suntik”
Proses advokasi ini menyangkut tiga bidang yaitu:
Substansi hukum, yang ditempuh dengan legislasi dan proses
pengadilan
Tatanan hukum, yang ditempuh dengan proses birokrasi dan
proses politik.
Budaya hukum, yang ditempuh dengan mendidik masyarakat
tentang perauran dan penerapannya.
93
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Agar menghasilkan produk hukum yang baik, efektif dan dapat
diterima, proses advokasi perlu dilakukan sepanjang proses
pembuatan perangkat hukum, baik sebelum, pada saat dan
setelahnya.
KPAD memfasilitasi proses pengembangan keputusan dan
kebijakan
Pada waktu yang sama, melakukan advokasi pada penentu
kebijakan di semua tingkat (Gubernur, Bupati, Walikota, ketua
DPRD, anggota KPAD, tokoh agama dll. Dalam rangka
penanggulangan HIV/AIDS).
Advokasi juaga ditujukan kepada pemilik atau pengelola tempat
hiburan, masyarakat dan pihak lain yang terkait.
Proses pembuatan Perda juga perlu koordinasi multipihak. Yang
harus dilibatkan adalah Biro Hukum dari Sekretariat Daerah semua
tingkat, yang perlu diberdayakan untuk menangani hal-hal yang terkait
dengan pengembangan dan penerapan kebijakan tersebut.
Program Legislasi Daerah di tingkat pusat dan Kanwil
Kehakiman dan HAM juga perlu dilibatkan.
Bentuk Perangkat Hukum
Ada berbagai macam perangkat hukum yang dapat
dikembangkan untuk mendukung PPK 100%. Masing-masing punya
keuntungan dan kerugian sendiri.
Surat Edaran:
Keuntungan: Mudah diproses; dapat dipakai sebagai “test
94
Apendiks
case” untuk mengukur reaksi masyarakat, karena tidak mengikat
secara yuridis.
Kerugian: Hanya berupa himbauan, sehingga tidak ada sanksi
Surat Keputusan Bersama/Memorandum of
Understanding:
Surat keputusan bersama antara Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi dengan pihak
pengelola atau yang lain.
Keuntungan: Cepat, praktis dan mengatur hal teknis
koordinatif; dalam prinsip saling menguntungkan. Wewenang penuh
ada pada kepala instansi
Kerugian: Hanya mengikat sektor-sektor terkait dengan garis
kerja yang ketat; tidak ada saksi
Surat Keputusan (SK)
Perangkat ini dipandang perlu untuk mengatasi hal-hal tertentu.
Surat Keputusan merupakan instrumen pelaksana dari peraturan
yang lebih tinggi (misalnya, Keputusan Gubernur atau Bupati). Dalam
SK ini dapat disebutkan hal-hal operasional yang tidak ada dalam
ketentuan yang lebih tinggi.
Keuntungan: SK merupakan “embrio” dari Perda. Mudah
dicabut, bila setelah evaluasi dibuktikan kurang efektif, atau isinya
sudah ditampung ke dalam Perda
Kerugian: Oleh karena SK hanya mengikat lingkungan
eksekutif, dan tidak mengikat masyarakat, maka sanksi hanya
terhadap lingkungan eksekutif
Instruksi
Perangkat hukum ini bersifat perintah untuk tindakan yang
95
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
insidentil dan segera, untuk jangka waktu yang terbatas dan tretentu.
Peraturan Daerah (Perda)
Keuntungan: Perda mengikat secara yuridis keluar dan
kedalam, maka masyarakat luas terikat. Perda dapat dijadikan upaya
hukum, karena telah ada sanksi dan mekanismenya.
96
97
Fly UP