...

Unduh file PDF ini - Jurnal Online Unipdu

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Unduh file PDF ini - Jurnal Online Unipdu
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN
ENTREPRENEURSHIP UNTUK MENGEMBANGKAN
WIRAUSAHAWAN KECIL MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL
WIWIK MARYATI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIPDU JOMBANG
Email: [email protected]
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual yang dialami oleh wirausahawan kecil saat ini
dan berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pengembangan entrepreneurship.
Jika melihat kondisi saat ini, masih banyak wirausahawan kecil yang bertahan dengan usaha yang
mereka kelola secara konvensional dan belum nampak ada pengembangan usaha. Hal ini menjadikan
wirausahawan kecil tersebut sulit beradaptasi dengan lingkungan global yang penuh persaingan.
Rendahnya motivasi untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulitnya faktor permodalan yang bisa
diatasi dengan program pemberdayaan entrepreneurship. Program pemberdayaan entrepreneurship
dilakukan dengan memberikan fasilitas tidak hanya berupa pinjaman permodalan namun juga
kemudahan akses mendapatkan permodalan. Kemudahan akses inilah yang menjadikan permasalahan
besar bagi wirausahawan kecil. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, perguruan tinggi berperan
sebagai lembaga pendukung non-finansial yang menjamin kemudahan akses permodalan. Melalui
jalinan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perbankan sebagai sumber permodalan akan
memudahkan peran perguruan tinggi dalam memediasi akses permodalan tersebut.
Kata kunci: peran perguruan tinggi, pemberdayaan entrepreneurship, persaingan global
ABSTRACT
This article aims to describe the actual conditions faced by small entrepreneurs today and seeks to
contribute ideas towards entrepreneurship development efforts. If look at current conditions, many
small entrepreneurs who survive with businesses that they manage in conventional and yet there
appears to enterprise development. It makes small entrepreneurs difficult to adapt in a competitive
global environment. Low motivation to develop the business due to the difficulty factor of capital that
can be overcome with entrepreneurship empowerment program. Entrepreneurship empowerment
program carried out by providing facility is not only capital loan but also the ease of getting access to
capital. Ease of access is what makes the big problem for small entrepreneurs. Solution to overcome
these problem, the universities acts as a non-financial support institutions that ensure ease of access
to capital. Through the fabric of cooperation between university and banks as sources of capital will
facilitate the role of universities in mediating the access to capital.
Key words: the role of universities, entrepreneurship empowerment, global competition
PENDAHULUAN
Dampak yang bisa dirasakan dari pesatnya laju perkembangan triple T (technology,
trade dan transportation) adalah fenomena globalisasi yang semakin hari semakin intens tak
dapat dihindari. Hal itu tentu saja membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan
baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Pengaruh perubahan tersebut membuat
pergeseran persaingan dunia menjadi semakin ketat. Negara-negara akan terlibat dalam
sebuah persaingan dan berusaha menempatkan diri pada posisi yang terbaik dalam stuktur
persaingan yang sangat ketat itu. Dengan kata lain berusaha pada posisi “papan atas” dalam
berkompetisi. Namun yang perlu kita sadari betapapun kuatnya keinginan untuk
menempatkan diri pada “papan atas”, yang perlu diperhatikan untuk negara kita ini adalah
adanya kesenjangan dalam pengembangan. Misalnya, pengembangan antara daerah maju
dengan daerah tertinggal maupun pengembangan antara kelompok masyarakat yang termasuk
dalam kategori ekonomi tertinggal dengan kelompok masyarakat ekonomi menengah dan
ekonomi atas. Artinya kita akan mampu bersaing dalam lingkungan global ini apabila kondisi
perekonomian negara kita juga mendukung. Ini diperlukan karena globalisasi disatu sisi tidak
hanya menciptakan banyak kesempatan, tetapi juga menciptakan banyak tantangan yang
apabila tidak dihadapi akan menjadi ancaman (Tambunan, 2003:328).
Sejauh ini entrepreneurship (kewirausahaan) dipandang sebagai solusi yang dapat
membantu perekonomian negara dimana indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah
satunya adalah bebasnya negara dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan
ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan kerja yang
luas. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan kewirausahaan
semakin hari gaungnya semakin kencang.
Namun sayangnya dalam kenyataannya minat masyarakat terhadap kewirausahaan
ternyata masih rendah. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha ini muncul dari
paradigma yang salah dalam pemahaman masyarakat, dimana berwirausaha diperlukan modal
besar dan harus dilakukan dalam skala yang besar pula (Aadesanjaya, 2011). Kalaupun
kewirausahaan sudah dilakukan, ada keengganan dari para wirausahawan tersebut khususnya
wirausahawan skala kecil untuk mengembangkan usahanya. Mereka cenderung bertahan
dengan model usaha konvensional yang mereka kelola selama ini (Tambunan, 2003:329).
Mengapa para wirausahawan tersebut cenderung bertahan dengan usaha kecilnya? Faktor
utama yang menyebabkan kurang termotivasinya mereka untuk mengembangkan usaha
adalah faktor permodalan.
Melihat kenyataan di atas, persoalan tersebut harus disikapi dan direspon oleh
berbagai pihak, baik pihak perbankan selaku sumber permodalan maupun pihak institusi nonfinansial sebagai pendukung sumber permodalan yang berfungsi untuk memperkuat posisi
wirausahawan. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi non-finansial yang bukan
hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan menghasilkan orang-orang
yang berilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat
untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk penggiatan ekonomi kerakyatan ataupun
pemberdayaan entrepreneurship (kewirausahaan) khususnya pengembangan Usaha Kecil
Mikro (UKM). Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan entrepreneurship para
wirausahawan khususnya yang mempunyai usaha skala kecil diharapkan bisa bersaing dalam
kompetisi global.
Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa
perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan
entrepreneurship merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat yang harus diemban
oleh perguruan tinggi.
Tulisan ini berupaya menguraikan permasalahan aktual yang dialami wirausahawan
kecil saat ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam upaya
mengembangkan wirausahawan kecil menghadapi persaingan global.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskripsi, dimana kami
mencoba melakukan telaah atau analisis dari fenomena aktual yang sedang terjadi dengan
mendasarkannya pada pengkajian literatur.
PEMBAHASAN
1. Permasalahan Wirausahawan Kecil
Saat ini kewirausahaan kian marak dilakukan karena orientasinya pada bisnis dan
profit yang akan didapat. Seorang entrepreneur (wirausahawan) adalah orang yang merubah
nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar
daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru.
Oleh karena itu wirausahawan dituntut berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka dan
mengembangkan usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya
bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun
dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007:18).
Wirausahawan yang berhasil menurut Wiratmo, M. (2004) dan Winardi (2003)
mempunyai standart potensi kewirausahaan yang dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut:
a. Kemampuan inovatif
b. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity)
c. Keinginan untuk berprestasi
d. Kemampuan perencanaan realistis
e. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan
f. Obyektivitas
g. Tanggung jawab pribadi
h. Kemampuan beradaptasi (Flexibility)
i. Kemampuan sebagai organisator dan administrator
j. Tingkat komitmen tinggi (survival)
Apabila diperhatikan ciri-ciri wirausahawan yang berhasil sebagaimana disebutkan di
atas, sebenarnya kembali pada pribadi individu seorang wirausahawan sendiri apakah dia
mempunyai minat dan motivasi atau tidak untuk mengembangkan usahanya. Faktor lainnya
selain pribadi wirausahawan adalah faktor yang berfungsi sebagai pendukung yang dapat
berupa faktor lingkungan maupun faktor regulasi dari pemangku kebijakan. Faktor
lingkungan merujuk pada potensi yang ada pada lingkungan di sekitar usaha, misalnya
lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan oleh para
wirausahawan. Sedangkan faktor regulasi dari pemangku kebijakan merujuk pada dukungan
finansiil maupun non-finansiil dari pemerintah setempat.
Dari beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas, yang menyebabkan para
wirausahawan kurang termotivasi untuk mengembangkan usaha khususnya wirausahawan
kecil adalah karena kurang efektifnya faktor pendukung berupa regulasi dukungan finansiil
dari pemerintah. Selama ini pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi pada tahun 2002
sudah membuka akses pelayanan perbankan untuk UKM (Usaha Kecil Mikro). Melalui paket
tersebut para wirausahawan kecil mendapatkan fasilitas pinjaman modal dari perbankan,
namun kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kurang efektifnya akses pelayanan perbankan
ini disebabkan adanya persyaratan berupa jaminan (borg) yang tidak mudah dipenuhi oleh
para wirausahawan kecil tersebut. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Juwono
(2011) dalam artikelnya bahwa model pengembangan kewirausahaan yang sesuai untuk
kondisi masyarakat Indonesia adalah dengan mendorong peningkatan kegairahan
berwirausaha di antara para calon wirausahawan dan fasilitatornya yang dilakukan bersamaan
dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan calon wirausahawan dalam
memulai, menjalankan dan membesarkan bisnisnya.
Penyediaan sarana dan prasarana inilah yang kemudian memunculkan apa yang
dinamakan dengan program fasilitasi entrepreneurship atau dinamakan dengan pemberdayaan
entrepreneurship. Pemberdayaan entrepreneurship ini diarahkan tidak hanya pada penyediaan
modal usaha saja yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan, akan tetapi juga
pada kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha tanpa adanya persyaratan rumit yang
harus disediakan oleh wirausahawan kecil tersebut.
2. Pemberdayaan Entrepreneurship
Pemberdayaan entrepreneurship menjadi sangat strategis karena potensinya yang
besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan
sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Sebagaimana dikatakan oleh Sijabat (2011) dalam artikelnya tentang UMKM menyatakan
bahwa pemberdayaan entrepreneurship terutama yang terlihat pada Unit Usaha Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya
nasional, sesuai amanat pasal (4) dan pasal (5) UU Nomor 20 Tahun 2008. Namun demikian
menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung
keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada banyak masalah antara lain: 1)
rendahnya produktifitas UMKM yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM
dengan usaha besar; 2) terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti
permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 3) tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi
oleh UMKM, sehingga terjadi marjinalisasi dari kelompok ini.
Untuk itu menurut Kumoro, W. (2008) perlu upaya menggiatkan kewirausahaan
berupa penguatan kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Upaya itu
dapat dilaksanakan dengan strategi 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama
perbankan, 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan 3) memperluas dan
meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial. Apa yang disampaikan oleh
Kumoro tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya lembaga keuangan dan perbankan saja
yang harus terlibat dalam pemberdayaan sebagai sumber permodalan, tetapi lembaga-lembaga
atau institusi lain sebagai pendukung non-finansial juga harus terlibat dalam penguatan
kelembagaan UMKM.
Alasan lainnya mengapa kelembagaan UMKM perlu diperkuat melalui penggiatan
kewirausahaan, tidak lain karena sektor UMKM telah terbukti tangguh terhadap krisis
ekonomi. Selama tahun 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari
keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestic bruto
mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%.
Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang
perantara, dan hanya 88% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri
(Afiah, 2009).
3. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Entrepreneurship
Perguruan tinggi adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan perubahan global
karena bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha, pemerintah
dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi serta ilmuilmu multidisiplin lainnya akan menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan
mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Effendi (2003) menyatakan
bahwa masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat
dalam transformasi menuju masyarakat global.
Berkaitan dengan pernyataan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa peran perguruan
tinggi sangat strategis diperlukan juga dalam pemberdayaan entrepreneurship. Sebagaimana
dinyatakan oleh Rasyid (2007) dalam penelitiannya yang merekomendasikan perlunya
dilakukan kegiatan pemberdayaan UKM oleh perguruan tinggi yang dibantu oleh pemerintah
dan pihak lain yang terkait agar dapat mewujudkan UKM sebagai motor penggerak ekonomi
kerakyatan. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mediator UKM pada pemerintah dan
lembaga keuangan dalam rangka peningkatan produktivitas UKM melalui upaya
pembentukan keterkaitan (inter firm linkage). Melalui model keterkaitan ini diharapkan
terjadi kolaborasi antara UKM dengan lembaga terkait yang bisa pemerintah, lembaga
keuangan dan perbankan maupun lembaga non finansial lainnya termasuk perguruan tinggi.
Model ini membantu memberikan solusi pada permasalahan UKM baik masalah keuangan,
pemasaran, pengembangan manajemen maupun pengembangan produk dan teknologi.
Kita semua tahu bahwa saat ini banyak perguruan tinggi yang sudah menjalin
kemitraan dengan pihak perbankan sebagai salah satu sarana yang memudahkan aktivitas
pendidikan di perguruan tinggi, terutama untuk kelancaran proses administrasi keuangan.
Kemitraan yang dijalin antara perguruan tinggi dengan perbankan menjadikan timbulnya
kepercayaan antar mitra, sehingga kepercayaan tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar
untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan entrepreneurship. Dalam hal ini para wirausahawan
kecil yang mempunyai masalah dengan akses permodalan dapat menggunakan jasa perguruan
tinggi sebagai pihak penjamin kemudahan akses tersebut. Tentunya perguruan tinggilah yang
nantinya akan menetapkan kriteria maupun persyaratan-persyaratan untuk kelayakan dari
wirausahawan tersebut mendapatkan permodalan.
Berdasarkan kondisi yang demikian maka sudah sepatutnya perguruan tinggi ikut
berperan dalam pemberdayaan entrepreneurship, karena peran perguruan tinggi sebagai
mediator akses permodalan akan memberikan dampak efektif bagi wirausahawan kecil. Hal
ini sekaligus menepis anggapan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa perguruan
tinggi hanya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari perguruan
tinggi ternyata juga mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan para entrepreneur.
KESIMPULAN
Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sudah semestinya perguruan
tinggi ikut berperan aktif dalam pemberdayaan entrepreneurship. Ini sejalan dengan tugas Tri
Dharma yang harus diemban oleh perguruan tinggi, terutama tugas pengabdian kepada
masyarakat agar dapat menjadikan masyarakat (dalam hal ini adalah para wirausahawan kecil)
yang mampu berdaya saing di era global ini. Melalui peran perguruan tinggi yang bertindak
sebagai mediator akses permodalan pada lembaga keuangan dan perbankan, para
wirausahawan kecil dapat mengatasi permasalahannya sehingga mereka akan termotivasi
untuk mengembangkan usahanya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada:
1. Bapak Rektor Unipdu yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam Seminar Nasional Competitive Advantage II ini.
2. Ibu Dr. Siti Komariyah, M.Si yang telah membimbing dan mengapresiasi artikel ini.
DAFTAR PUSTAKA
Aadesanjaya. 2011. Manajemen Kewirausahaan. www.aadesanjaya.blogspot.com. Diakses
tanggal 24 Mei 2012
Afiah, N.N. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi
Krisis Finansial Global. Working Paper in Accounting and Finance. (Oktober): 1-8.
Effendi, S. 2003. Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global. 1-12.
www.sofian.staff.ugm.ac.id diakses tanggal 13 Juli 2010.
Joewono.H. 2011. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Nasional: Sebuah Rekomendasi
Operasional. Jurnal Infokop. (Vol. 19): 1-23.
Kasmir. 2007. Kewirausahaan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Perkasa.
Kumorotomo, W. 2008. Perubahan Paradigma Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM. www.kumoro.staff.ugm.ac.id Diakses tanggal 19 Maret 2012.
Rasyid, R. 2007. Keterkaitan Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro
(UKM) di Sumatra Barat. Jurnal Eksekutif. (Vol. 4 No. 3): 217-230
Sijabat, S. 2011. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Bagi UMKM. Jurnal Infokop. (Vol. 19): 86103.
Tambunan, T T.H. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta:
Ghalia Indonesia
Winardi. 2003. Entrepreneur & Entrepreneurship. Jakarta: Kencana.
Wiratmo, M. 2004. Kewirausahaan: Seri diktat kuliah Gunadarma. Jakarta.
Fly UP