...

3. Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban Standar

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

3. Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban Standar
- 69 3. Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban
Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban
STANDAR PELAYANAN
PENGAMATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG
PERTAHANAN NEGARA, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN
BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia
B. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pertahanan Negara,
Keamanan, dan Ketertiban untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas
Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan tugas kenegaraan
dan pemerintahan, perlu didukung oleh pengamatan perkembangan pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban.
Agar pelaksanaan pengamatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan
efisien, maka perlu disusun standar pelayanan.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas dan pasti mengenai
pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara,
keamanan, dan ketertiban.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Pertahanan Negara,
Keamanan, dan Ketertiban secara terencana dalam pemantauan, analisis, dan
pelaporan mengenai pengamatan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan
negara, keamanan, dan ketertiban.
D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban adalah
Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban.
2. Pelaksana …
- 70 2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Pertahanan
Negara, Keamanan, dan Ketertiban yang secara teknis/administrasi memiliki
tugas dan tanggung jawab langsung dalam pengamatan pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Pertahanan Negara,
Keamanan, dan Ketertiban.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam rangka
melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban secara efektif dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah Wakil Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, dan
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.
6. Keluaran (output) pelayanan adalah hasil kajian/laporan tentang pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban.
7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya hasil kajian/laporan
tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara,
keamanan, dan ketertiban yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
pengambilan keputusan/kebijakan oleh Wakil Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.
8. Definisi peristilahan
Pengamatan adalah kegiatan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang
pengendalian kebijakan pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban.
9. Standar kompetensi pelaksana:
a. Memiliki kemampuan melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap
masalah-masalah yang berkembang di bidang pertahanan negara, serta
keamanan, dan ketertiban
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer program Microsoft Office
(Ms Word, Ms Excel, dan Ms Power Point) dan internet
c. Memiliki kemampuan menyusun laporan dan berkomunikasi dengan baik
d. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugas
e. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan
pihak lain yang terkait dalam mendukung tugas sehari-hari
BAGIAN …
- 71 BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
A. Kerangka Prosedur
Penyusunan rencana pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di
bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban (3 hari)
Pengumpulan data, informasi, dan laporan masalah di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban (2 hari)
Telaahan staf (1 hari)
Penyiapan konsep surat Deputi Seswapres
Bidang Politik kepada instansi terkait (1 jam)
Pemeriksaan dan penandatanganan surat Deputi
Seswapres Bidang Politik kepada instansi terkait
(1 jam)
Penyampaian surat Deputi Seswapres Bidang
Politik kepada instansi terkait,
melalui Biro Tata Usaha
• Koordinasi dengan instansi terkait di pusat,
pemda, perguruan tinggi, dan pakar
• Penyiapan dan penyelesaian administrasi
keuangan dan perjalanan dinas (2 hari)
Pemantauan
pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang
pertahanan negara,
keamanan, dan
ketertiban di daerah
(3 hari)
Rapat
koordinasi/konsultasi/
diskusi terbatas
bidang pertahanan
negara, keamanan,
dan ketertiban di
pusat (3 jam)
Penyusunan laporan hasil pemantauan
pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban
(1 hari)
• Penyiapan konsep memorandum Deputi
Seswapres Bidang Politik kepada
Seswapres tentang permasalahan di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban.
• Penyusunan konsep surat Deputi
Seswapres Bidang Politik/Seswapres
kepada instansi terkait di pusat atau daerah
(1 jam).
Pemeriksaan dan penandatanganan
memorandum/surat Deputi Seswapres
Bidang Politik/surat Seswapres (30 menit)
Pengiriman surat Deputi Seswapres Bidang
Politik/surat Seswapres kepada instansi
terkait melalui Biro Tata Usaha
Pengawasan tindak lanjut hasil
pemantauan penanganan dari instansi
terkait (5 hari)
Penerimaan surat penjelasan tindak lanjut
dari instansi terkait
Tindak lanjut sesuai arahan Deputi
Seswapres Bidang Politik
Pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban dari Deputi Seswapres Bidang Politik kepada Seswapres (1 hari)
B. Prosedur …
- 72 B. Prosedur Pelayanan
1. Menyusun rencana pengamatan (3 hari):
a. Rencana kegiatan pengamatan disusun berdasarkan inisiatif Biro
Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban sesuai program kerja
tahunan, dan arahan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
b. Membuat tahapan kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan
c. Membuat prakiraan biaya kegiatan
d. Melakukan persiapan kunjungan kerja
2. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan materi/alternatif tema
pemantauan (1 hari):
a. Mencari data-data/dokumen yang berkaitan dengan bahan pemantauan
b. Mengkompilasi data-data untuk dijadikan bahan telaahan
3. Melaksanakan telaahan staf (1 hari):
Mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban baik dari
instansi pemerintah, LSM, maupun pandangan yang berkembang di
masyarakat
4. Melaksanakan telaahan staf (1 hari):
a. Melalui pemantauan/rapat koordinasi/konsultasi/rapat terbatas:
1) Menyiapkan surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
kepada instansi terkait (1 jam)
2) Pemeriksaan dan penandatanganan surat Deputi Sekretaris Wakil
Presiden Bidang Politik kepada instansi terkait (1 jam)
3) Menyampaikan surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
kepada instansi terkait, melalui Biro Tata Usaha
4) Koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah, perguruan
tinggi, pakar dan pengamat di bidang pertahanan negara, keamanan
dan ketertiban (1 hari):
a) Menghubungi Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Mabes POLRI
dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyiapan monitoring dan
evaluasi, rapat koordinasi, rapat konsultasi, diskusi terbatas, atau
diskusi sehari
b) Sinkronisasi jadwal acara monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi,
rapat konsultasi, diskusi terbatas, atau diskusi sehari
5) Menyiapkan administrasi keuangan untuk rapat-rapat dan administrasi
perjalanan dinas ke daerah (2 hari)
6) Melaksanakan pemantauan penanganan permasalahan di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban dengan cara
pemantauan di lapangan, diskusi, dan rapat-rapat dengan instansi
terkait di pusat atau di daerah:
a) Mengunjungi Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi/Bupati/Walikota/
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menyampaikan maksud
dan tujuan pemantauan
b) Melakukan pemantauan:
(1) Mengunjungi …
- 73 (1) Mengunjungi instansi terkait: pemerintah daerah, Kodam, Polda,
dan perguruan tinggi untuk mengetahui permasalahan terkait
dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara,
keamanan, dan ketertiban
(2) Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kodam,
Polda, perguruan tinggi, dan LSM
(3) Melaksanakan observasi lapangan
7) Menyusun laporan hasil pemantauan permasalahan pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban (1 hari)
8) Memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara, keamanan, dan
ketertiban dari Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik kepada
Sekretaris Wakil Presiden (1 hari)
b. Penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban melalui permintaan oleh
instansi terkait:
1) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Sekretaris Wakil Presiden
Bidang Politik kepada Sekretaris Wakil Presiden tentang permasalahan
di bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban, serta
penyusunan konsep surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang
Politik/Sekretaris Wakil Presiden kepada instansi terkait di pusat atau
daerah (1 jam)
2) Pemeriksaan dan penandatanganan memorandum/surat Deputi
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/surat Sekretaris Wakil
Presiden (30 menit)
3) Mengirimkan surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang
Politik/surat Sekretaris Wakil Presiden kepada instansi terkait melalui
Biro Tata Usaha
4) Mengawasi tindak lanjut hasil pemantauan penanganan dari instansi
terkait (5 hari)
5) Menerima surat penjelasan tindak lanjut dari instansi terkait
6) Melaksanakan penanganan tindak lanjut penjelasan instansi terkait
sesuai dengan arahan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik:
a) Monitoring proses penanganan khusus (lamanya tergantung
permasalahan)
b) File sebagai bahan monitoring (10 menit)
C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya usulan kegiatan baik yang merupakan inisiatif sendiri maupun
arahan dari pimpinan dalam bentuk disposisi/lisan untuk melaksanakan
tindak lanjut pemantauan penanganan mengenai permasalahan di bidang
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban
b. Adanya bahan/dokumen yang terkait dengan materi yang diperoleh dari
pemantauan penanganan mengenai permasalahan di bidang pertahanan
negara, keamanan, dan ketertiban
c. Memiliki …
- 74 c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik dan/atau Sekretaris Wakil
Presiden memberikan disposisi untuk melaksanakan pemantauan dan
penanganan terhadap permasalahan di bidang pertahanan negara,
keamanan, dan ketertiban.
D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, telepon, internet, faksimili, LCD
projector, dan kendaraan dinas
E. Biaya Pelayanan
Tidak ada
F. Tempat Pelayanan
Pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan
negara, keamanan, dan ketertiban dilaksanakan di Biro Pertahanan Negara,
Keamanan, dan Ketertiban Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.
G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan
negara, keamanan, dan ketertiban dilaksanakan selama jam kerja kedinasan, dan
apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.
H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait dengan pelayanan
pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara,
keamanan, dan ketertiban disampaikan kepada Kepala Biro Pertahanan
Negara, Keamanan, dan Ketertiban.
2. Penanggungjawab bertugas mengidentifikasi dan menganalisis masalah
pengaduan/masukan dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian
Pertahanan Negara dan Kepala Bagian Keamanan, dan Ketertiban
Masyarakat untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.
4. Biro …
Fly UP