...

POJK Investasi Surat Berharga Negara

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

POJK Investasi Surat Berharga Negara
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.05/20162015
TENTANG
INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka mendorong penempatan investasi
yang aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas
lembaga jasa keuangan non-bank yang bersifat jangka
panjang serta mendorong peranan investor domestik agar
berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992
Nomor
37,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3477);
2.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
111,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
-2-
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara
Republik
Tambahan
Jaminan
Indonesia
Sosial
Tahun
Lembaran
(Lembaran
2011
Negara
Negara
Nomor
Republik
116,
Indonesia
Nomor 5256);
4.
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2014
tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA
JASA KEUANGAN NON-BANK.
Pasal 1
Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan:
1.
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
a.
perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi
umum, dan perusahaan reasuransi, termasuk
yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian
usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di bidang perasuransian;
b.
lembaga
penjaminan,
menyelenggarakan
termasuk
seluruh
atau
yang
sebagian
usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di bidang lembaga penjaminan;
c.
dana
pensiun
pemberi
kerja
sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di bidang dana pensiun;
d.
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
-3-
e.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang
selanjutnya
sebagaimana
disebut
dimaksud
perundang-undangan
BPJS
Kesehatan
dalam
peraturan
di
bidang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
2.
Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat
SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
dan surat berharga syariah negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
3.
Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik
seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran
beserta
hasil
pengembangannya
yang
dikelola
oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan
pembiayaan
operasional
penyelenggaraan
program
jaminan sosial.
4.
Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana
Jaminan Sosial kecelakaan kerja, Dana Jaminan
Sosial kematian, Dana Jaminan Sosial hari tua, dan
Dana Jaminan Sosial pensiun.
5.
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2
(1)
Lembaga
Jasa
Keuangan
Non-Bank
wajib
menempatkan investasi pada SBN:
a.
bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang
menyelenggarakan
seluruh
atau
sebagian
usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah
30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah
investasi perusahaan;
-4-
b.
bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan
reasuransi
termasuk
yang
menyelenggarakan
seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip
syariah,
paling
persen)
dari
rendah
20%
seluruh
(dua
jumlah
puluh
investasi
perusahaan;
c.
bagi
lembaga
penjaminan
menyelenggarakan
termasuk
seluruh
atau
yang
sebagian
usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah
20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah
investasi lembaga penjaminan;
d.
bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah
30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah
investasi dana pensiun pemberi kerja;
e.
bagi BPJS Ketenagakerjaan:
1.
paling rendah 50% (lima puluh persen) dari
seluruh jumlah investasi Dana Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan; dan
2.
paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari
seluruh
jumlah
investasi
BPJS
Ketenagakerjaan;
f.
bagi BPJS Kesehatan paling rendah 30% (tiga
puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS
Kesehatan.
(2)
Penempatan investasi pada SBN bagi perusahaan
asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
a
bersumber
dengan
tidak
dari
memperhitungkan
investasi
produk
yang
investasi
asuransi
yang
pilihan
yang
dikaitkan
komposisi
investasinya ditentukan oleh pemegang polis atau
peserta.
Pasal 3
Penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
-5-
yang
telah
beroperasi
sebelum
Peraturan
OJK
ini
diundangkan, wajib memenuhi tahapan:
a.
bagi
perusahaan
asuransi
jiwa
termasuk
yang
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
dengan prinsip syariah dan dana pensiun pemberi
kerja adalah:
1.
paling rendah 20% (dua puluh persen) dari
seluruh
jumlah
investasi
paling
lambat
31
Desember 2016; dan
2.
paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari
seluruh
jumlah
investasi
paling
lambat
31
Desember 2017;
b.
bagi
perusahaan
asuransi
umum,
perusahaan
reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
dengan prinsip syariah, adalah:
1.
paling rendah 10% (sepuluh persen) dari seluruh
jumlah investasi paling lambat 31 Desember
2016; dan
2.
paling rendah 20% (dua puluh persen) dari
seluruh
jumlah
investasi
paling
lambat
31
Desember 2017;
c.
bagi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
paling lambat 31 Desember 2016.
Pasal 4
Perhitungan penempatan investasi pada SBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk kepemilikan
SBN oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui
reksadana.
Pasal 5
(1)
Lembaga
Jasa
Keuangan
Non-Bank
yang
tidak
memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam
Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif
berupa:
a.
peringatan tertulis;
-6-
b.
penilaian kembali kemampuan dan kepatutan
bagi pengendali, direksi, dewan komisaris, atau
yang setara dengan direksi dan dewan komisaris
pada
Lembaga
Jasa
Keuangan
Non-Bank;
dan/atau
c.
larangan menjadi pemegang saham, pengendali,
direksi,
dewan
komisaris,
dewan
pengawas
syariah, dan/atau jabatan eksekutif di bawah
direksi,
atau yang setara
saham,
direksi,
dan/atau
dengan
pemegang
dewan
komisaris
pada
Lembaga
Jasa
Keuangan
Non-Bank,
bagi
Lembaga
Jasa
Keuangan
Non-Bank,
pemegang
saham,
pengendali,
direksi,
dan/atau dewan komisaris, atau yang setara
dengan
pemegang
saham,
direksi,
dan/atau
dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank.
(2)
Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3
(tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling
lama masing-masing 60 (enam puluh) hari sejak surat
peringatan tertulis ditetapkan.
Pasal 6
Pada
saat
ketentuan
Peraturan
mengenai
OJK
batas
ini
minimum
mulai
berlaku,
investasi
SBN
bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tunduk pada
Peraturan OJK ini.
Pasal 7
Peraturan
OJK
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
-7-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana
Fly UP