...

Putusan PUU 143-2009 Surat Berharga

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Putusan PUU 143-2009 Surat Berharga
Ringkasan Putusan
Sehubungan
dengan
sidang
pembacaan
putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 tanggal 7 Mei 2010 atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,
dengan hormat dilaporkan sebagai berikut :
1. Pemohon :
Bastian Lubis, S.E., M.M
2. Materi pasal yang diuji:
Pasal 10 ayat (1):
Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan
SBSN, yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud
disebut sebagai Aset SBSN.
Pasal 10 ayat (2)
Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.
Pasal 11 ayat (1)
Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan Menteri dengan cara
menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas Barang Milik Negara
atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam
rangka penerbitan SBSN.
dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2)
UUD 1945;
Pasal 28H ayat (2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
3. Amar putusan :
Menyatakan
seluruhnya.
menolak
permohonan
Pemohon
untuk
4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain:
a. bahwa penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu
uji, menurut Mahkamah adalah tidak tepat menurut hukum
karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan
konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran,
ketertinggalan,
pengucilan,
pembatasan,
pembedaan,
kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang
bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial-kultural
masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal
www.djpp.depkumham.go.id
maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang
dikenal dengan affirmative action.
b. bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan
pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya
berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam
rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang
merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal
policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk
meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan
instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk
Undang-Undang dipandang memiliki peluang besar yang belum
dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan
nasional.
c. bahwa pada pokoknya SBSN tidak merugikan negara tetapi
justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai
APBN, dan barang milik negara yang dijadikan underlying asset
tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena
hanya hak atas manfaat yang dijadikan underlying asset, tidak
ada pemindahan hak milik (legal title) dan tidak dilakukan
pengalihan fisik barang, sehingga tidak mengganggu fungsi
penyelenggaraan tugas Pemerintah.
2
www.djpp.depkumham.go.id
Fly UP