...

keputusan menteri koordinator bidang perekonomian

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

keputusan menteri koordinator bidang perekonomian
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH,
Menimbang
: a.
bahwa
dalam
pelaksanaan
rangka
Kredit
peningkatan
Usaha
Rakyat
dan
perluasan
dengan
tetap
meningkatkan tata kelola yang baik (good governance)
perlu
dilakukan
perubahan
Pedoman
Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan
Menengah
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,
-2dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
Mengingat
: 1.
Peraturan
Presiden
Organisasi
Nomor
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2.
Peraturan
Presiden
Kementerian
(Lembaran
Nomor
Koordinator
Negara
Republik
8
Tahun
2015
tentang
Bidang
Perekonomian
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 9);
3.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan
Presiden
Nomor
19
Tahun
2015
tentang
Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
4.
Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1604);
-3MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
PEREKONOMIAN
KOORDINATOR
SELAKU
KETUA
KOMITE
BIDANG
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang
Perekonomian
Selaku
Ketua
Komite
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1604) diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
(1)
Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha yang produktif,
yaitu:
a.
usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.
calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja
di luar negeri;
c.
calon pekerja magang di luar negeri;
d.
anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan
tetap
atau
bekerja
sebagai
Tenaga Kerja Indonesia;
e.
Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di
luar negeri; dan
f.
Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja.
-4(2)
Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
2.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4
(1)
Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan
bukan bank yang telah memenuhi persyaratan
sebagai Penyalur KUR.
(2)
Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank
yang sehat dan berkinerja baik;
b.
melakukan kerja sama dengan Perusahaan
Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
c.
memiliki online system data KUR dengan Sistem
Informasi Kredit Program.
(3)
Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
berminat sebagai Penyalur KUR:
a.
mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan
untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
dan
b.
mengajukan
kepada
Kementerian
Keuangan
untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c.
(4)
Pengajuan
pemenuhan
persyaratan
kepada
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan apabila bank
atau
lembaga
ditetapkan
keuangan
memenuhi
bukan
persyaratan
bank
telah
sebagaimana
-5dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
(5)
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari
bank
atau
lembaga
keuangan
bukan
bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan
bank
telah
memenuhi
atau
tidak
memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.
(6)
Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank
atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan
dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.
(7)
Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari
bank
atau
lembaga
keuangan
bukan
bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan
bank
telah
memenuhi
atau
tidak
memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c.
(8)
Penetapan
Kementerian
Keuangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bank
atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan
dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.
(9)
Otoritas
Jasa
Keuangan
melakukan
penilaian
berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan
bank yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR
atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga
keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a.
-6(10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan
bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut
disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan
bukan bank bersangkutan dan kepada Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah,
Kementerian
Kementerian
Koperasi
dan
Keuangan,
Usaha
Kecil
dan
dan
Menengah.
(11) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
dinyatakan
tidak
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat
dan berhenti sebagai Penyalur KUR.
(12) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali
sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
3.
Lampiran II pada ayat (2) Pasal 5 diubah.
4.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu)
ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada
basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit
Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(1a) Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
disusun
secara
bertahap,
yang
penahapannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(2) Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi
Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan dukungan basis data antara lain dari
-7kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur
KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.
5.
Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1)
KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan
jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua
puluh lima juta rupiah).
(2)
Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% (sembilan
perseratus)
efektif
pertahun
atau
disesuaikan
dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
(3)
Jangka waktu KUR Mikro:
a. paling
lama
3
(tiga)
tahun
untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; atau
b. paling
lama
5
(lima)
tahun
untuk
kredit/pembiayaan investasi.
(4)
Ketentuan
tambahan
jangka
waktu
terkait
kredit/pembiayaan
perpanjangan,
(suplesi),
dan
restrukturisasi KUR Mikro sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator
Bidang
Perekonomian
selaku
Ketua
Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah ini.
6.
Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 14
(1)
Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, e, dan f.
(2)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e harus
-8mempunyai usaha produktif dan layak yang telah
berjalan minimum 6 (enam) bulan.
(3)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti
pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha
selama minimum 3 (tiga) bulan.
(4)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dapat
sedang
menerima
kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit
kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan
kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
(5)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha
Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah
setempat dan/atau surat izin lainnya.
7.
Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1)
KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan
jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000
(lima ratus juta rupiah).
(2)
Suku
bunga
perseratus)
KUR
efektif
Ritel
sebesar
pertahun
9%
atau
(sembilan
disesuaikan
dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
(3)
Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut:
a.
paling
lama
4
(empat)
Tahun
untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; atau
b.
paling
lama
5
(lima)
Tahun
untuk
kredit/pembiayaan investasi.
(4)
Ketentuan
tambahan
jangka
waktu
terkait
kredit/pembiayaan
perpanjangan,
(suplesi),
dan
restrukturisasi KUR Ritel diatur dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
-9Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
8.
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1)
Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e.
(2)
Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha
produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6
(enam) bulan.
(3)
Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima
kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit
kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan
kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
(4)
Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha
Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah
setempat dan/atau surat izin lainnya.
9.
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1)
KUR
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah
paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh
lima juta rupiah).
(2)
Suku
bunga
KUR
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif
pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku
bunga flat/anuitas yang setara.
(3)
Jangka
waktu
KUR
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak
- 10 kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 23
(1)
Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (2) huruf b dan c.
(2)
Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
a.
memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang
ditempatkan
oleh
Pelaksana
Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
b.
memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi
TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
(PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja
secara perseorangan.
(3)
Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi
persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka
penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja
Magang
sesuai
ketentuan
peraturan
Kementerian/Lembaga yang membina tenaga kerja.
11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1)
Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan
KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR
yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan
(koordinator),
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian
- 11 Koperasi
dan
Kementerian
Usaha
Keuangan,
Kecil
dan
Menengah,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Rapat
Forum
Koordinasi
Pengawasan
KUR
dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR
pada bulan Juni dan Desember.
(3)
Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi
Pengawasan
KUR
disampaikan
secara
tertulis
kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
(4)
Forum
Koordinasi
Pengawasan
KUR
menyusun
ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib
penyelenggaraan
Forum
Koordinasi
Pengawasan
KUR.
12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 33
(1)
Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan
kementerian/lembaga teknis menyusun Petunjuk
Teknis Penyaluran dan Pengawasan KUR.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyangkut capaian plafon sektoral maupun bank
atau lembaga keuangan non bank, serta, dan
kepatuhan
terhadap
Pelaksanaan KUR.
ketentuan
Pedoman
- 12 Pasal II
1.
Pada
saat
Peraturan
Perekonomian
Menteri
Selaku
Ketua
Koordinator
Komite
Bidang
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini
mulai berlaku:
a.
Keputusan
Menteri
Perekonomian
selaku
Koordinator
Ketua
Komite
Bidang
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penyalur Kredit
Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit
Usaha Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang
belum ada perubahan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.
segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh
Penyalur KUR dan Penjamin KUR berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1604) tetap berlaku dan mengikat para
pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama
berakhir; dan
c.
perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR
yang
telah
disalurkan
berdasarkan
Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1604) tetap mengikat para pihak sampai
masa berlakunya perjanjian kredit berakhir.
2.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2016.
- 13 -
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan
Koordinator
Bidang
Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan
Bagi
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 48
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA
KOMITE
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
USAHA RAKYAT
KREDIT
RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI
Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor
ekonomi)
1. Sektor Pertanian:
Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan,
tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
2. Perikanan:
Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan
pembudidayaan ikan).
3. Industri Pengolahan:
Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri
kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin
pendukung kegiatan ketahanan pangan.
4. Perdagangan:
Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan
pedagang eceran.
-25. Jasa-jasa:
Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan
(sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9),
sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor
jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya –
hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.
DARMIN NASUTION
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA
KOMITE
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
USAHA RAKYAT
KREDIT
POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE
1. Ketentuan Umum KUR melalui lembaga Linkage
a. Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat
menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR
berdasarkan
perjanjian
kerja
sama.
Lembaga
linkage
meliputi
Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank
Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan
modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau
syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok
usaha.
b. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan
oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
c. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama
UMKM
Penerima
KUR
yang
telah
diberikan
penyaluran
kredit/pembiayaan.
d. Suku bunga dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah ditetapkan maksimum sebesar 9% (sembilan perseratus)
efektif pertahun untuk KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan
TKI.
-2e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat
melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau
wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload
oleh
Penyalur
KUR
dan
penjamin
KUR
namun
tidak
mempengaruhi proses penyaluran KUR.
f. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari
perbankan tetap diperbolehkan.
g. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai
dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga
linkage.
h. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage
kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
i. Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga
Linkage
dengan
Pola
Channelling
dan
Pola
Executing
sesuai
kesepakatan Penyalur KUR atau Lembaga Linkage.
2. KUR melalui lembaga Linkage pola Channeling:
SIKP
c
d
e
Penyalur
KUR
g
Perusahaan
Penjamin
Kementerian Teknis /
Pemerintah Daerah
b
f
,
Lembaga Linkage
a
Calon Debitur
a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage
untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur
KUR;
b. Lembaga Linkage mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan
kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
c. Penyalur KUR mengupload data Calon Debitur KUR yang diberikan
oleh Lembaga Linkage ke SIKP.
d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan
identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masingmasing melalui SIKP namun tidak mempengaruhi proses penyaluran
KUR.
-3e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
f.
Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur
yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit melalui Lembaga
Linkage.
g. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada
Perusahaan Penjamin.
3. KUR melalui Lembaga Linkage pola Executing:
SIKP
c
d
e
Penyalur KUR
h
f
Perusahaan
Penjamin
Kementerian Teknis /
Pemerintah Daerah
b
Lembaga Linkage
g
a
Calon Debitur
a. Calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan
kepada Lembaga Linkage;
b. Lembaga
Linkage
menyampaikan
data
Calon
Debitur
kepada
Penyalur KUR.
c. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan
oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan
identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masingmasing melalui Sistem Informasi Kredit Program namun tidak
mempengaruhi proses penyaluran KUR.
e. Penyalur KUR mendapat konfirmasi data Calon Debitur KUR tercatat
dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
f. Setelah mendapat konfirmasi SIKP, Penyalur KUR menyalurkan
kredit dan menginformasikan kepada Lembaga Linkage untuk
memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
g. Lembaga Linkage menyalurkan KUR kepada Calon Debitur.
-4h. Penyalur
KUR
mengajukan
Penjaminan
kepada
Perusahaan
Penjamin.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.
DARMIN NASUTION
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA
KOMITE
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
USAHA RAKYAT
KREDIT
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI
1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan
Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka
jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk
kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4
(empat)
tahun
dan
untuk
kredit/pembiayaan
investasi
dapat
diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal
perjanjian kredit/pembiayaan awal.
b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal
Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
c. Penerima
KUR
Mikro
yang
bermasalah
dimungkinkan
untuk
direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR,
dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR
Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan
Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :
-2a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka
jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk
kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum
5
(tahun)
tahun
dan
untuk
kredit/pembiayaan
investasi
dapat
diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal
perjanjian kredit/pembiayaan awal.
b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
c. Penerima
KUR
Ritel
yang
bermasalah
dimungkinkan
untuk
direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR,
dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR
Ritel sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.
DARMIN NASUTION
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001
Fly UP