...

hasil rumusan komisi a bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

hasil rumusan komisi a bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
HASIL RUMUSAN KOMISI A
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1.
Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi
dan rekonstruksi dalam wilayahnya, yang meliputi pengalokasian dana,
pelaksanaan serta pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.
2.
Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
seoptimal mungkin melibatkan masyarakat korban (berbasis pemberdayaan
masyarakat), termasuk peran dunia usaha dan sektor swasta.
3.
Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah selama ini sebagian besar
digunakan untuk sektor infrastruktur, walaupun terdapat sektor lain yang
terdampak.
4.
Untuk mendapatkan hasil maksimal, diminta Pemerintah Daerah
meningkatkan peran serta dan keperduliannya dalam pengelolaan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara profesional dan
proposional termasuk untuk tidak melakukan pengantian personil pengelola
sampai akhir kegiatan.
5.
Penggunaaan dana bantuan sosial berpola hibah menjadi sorotan berbagai
pihak di daerah dengan banyaknya kasus dari pengaduan dari LSM,
ditindaklanjuti dengan pendekatan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
6.
Dalam rangka menuju Indonesia tangguh menghadapi bencana,
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tetap
berprinsip pada build back better, meningkatkan daya lenting masyarakat
dan pemulihan sedini mungkin serta pengurangan risiko bencana.
7.
Pemerintah Daerah penerima Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, wajib
secara tertib dan berjenjang menyampaikan laporan sesuai petunjuk teknis.
Kepatuhan terhadap Juknis merupakan salah satu indikator penilaian dalam
rangka pemberian dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
berikutnya (penerapan sanksi) kepada pemerintah daerah. Bagi penerima
penghargaan terbaik (1, 2,3) Bidang RR akan mendapat reward dengan
segera menyampaikan proposal pengajuan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi untuk dilakukan Veifikasi.
HASIL RUMUSAN KOMISI B
(BIDANG PENANGANAN DARURAT SERTA LOGISTIK
DAN PERALATAN)
1. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penanggulangan
bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan
melibatkan instansi terkait sesuai dengan amanat Perka.
2. Penggunaan Dana Siap Pakai diperuntukkan bagi operasional
penanganan darurat (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan
Transisi
Darurat
ke
Pemulihan)
serta
harus
dipertanggungjawabkan dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pengguna Dana Siap Pakai wajib membuat laporan
perkembangan penggunaan dana setiap bulannya kepada BNPB
cq.
Deputi
Bidang
Penanganan
Darurat
dan
pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Dana
Siap Pakai diterima.
4. Laporan kejadian bencana segera dilaporkan kepada BNPB
(Pusdalops PB) dan/atau bisa melalui pesan singkat (sms),
pesan BlackBerry (BBM), maupun Faximilie.
5. Dalam rangka memperkuat Logistik dan Peralatan dalam
Penanganan Darurat di kabupaten/kota yang terkena bencana
perlu optimalisasi pengerahan Logistik dan Peralatan dari
kabupaten/kota terdekat di dalam provinsi sesuai dengan skala
bencana.
6. Pembiayaan pengerahan Logistik dan Peralatan akan dibantu
dari pembiayaan BNPB.
7. Perlu pengadaan peralatan yang lebih spesifik sesuai dengan
jenis bencananya.
8. Perlu pengadaan peralatan SAR safety equipment, vertical
dan
rescue, kendaraan rescue jet sky, aluminium boat
polyetilen boat.
9. Alat transportasi ringan guna memperkuat distribusi logistik ke
lokasi bencana, seperti becak motor roda tiga, ultra light.
10. Kabupaten/Kota
wajib
mengerahkan
peralatan
ke
kabupaten/kota lain yang terkena bencana berdasarkan
kebutuhan.
11. Peralatan komunikasi darurat sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi terkini.
HASIL RUMUSAN KOMISI C
(BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN)
Untuk meningkatkan kinerja bidang pencegahan & kesiapsiagaan,
maka prov/kab/kota diharapkan melaksanakan:
1. Penyusunan RPB yg diawali dengan membuat Kajian Risiko
Bencana.
2. Pengembangan Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan
masyarakat & dunia usaha.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam PB termasuk
relawan, sarana & prasarana.
4. Permbuatan rencana kontijensi terhadap bencana-bencana yg
sering terjadi & berdampak besar serta menguji dengan geladi
posko & geladi lapang.
5. Partisipasi aktif dalam implementasi Deklarasi Yogyakarta.
6. Pelaksanaan fasilitasi sekolah/madrasah & RS aman bencana.
7. Diseminasi informasi PRB dalam bentuk media information &
media campaign.
8. Pendidikan & pelatihan PB yg sesuai standar nasional.
HASIL RUMUSAN KOMISI D
BIDANG SEKRETARIAT & PENGAWASAN
Diskusi dilaksanakan berdasarkan sharing pengalaman antar
daerah dan disimpulkan sebagai berikut:
A. BPBD
1.BPBD mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana tahun 2012, dan rencana kerja tahun 2013 yang
ditandatangani oleh Sekda selaku kepala BPBD ex-officio
atau Kepala Pelaksana BPBD;
2.BPBD menyampaikan laporan pengelolaan Barang Milik
Negara yang bersumber dari pembiayaan APBN kepada
BNPB;
3.BPBD melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dan anggaran secara cepat, transparan dan
akuntabel serta terus meningkatkan kapasitas SDM dalam
pengelolaan kegiatan dan anggaran;
4.BPBD untuk mendorong pengintegrasian PB dalam RPJMD
agar dapat dialokasikan anggaran PB yang bersumber dari
APBD;
5.BPBD
melaksanakan
penanggulangan
inventarisasi
bencana
menyampaikannya kepada BNPB;
di
sumber
daya
daerah,
dan
6.BPBD
berkoordinasi
dengan
Bappeda
untuk
segera
mengusulkan program dan kegiatan tahun 2014 melalui
mekanisme Musrenbangda dan Musrenbangnas;
7.BPBD dapat meminta dukungan pendampingan dan
fasilitasi
kepada
BNPB
sesuai
dengan
kebutuhan,
termasuk pendampingan oleh BPKP dan Inspektorat
Wilayah
dalam
pelaksanaan
anggaran
APBN
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
8.BPBD bersinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
PB dan BNPB tahun 2013
9.Menginventarisasi
dan
mensinergikan
peraturan
perundangan penanggulangan bencana dengan peraturan
Kementerian Dalam Negeri.
B. BNPB
1.BNPB terus berupaya meningkatkan dukungan kepada
BPBD melalui pendampingan, fasilitasi, dan dukungan
pendanaan bagi penyelenggaraan PB di daerah;
2.BNPB
mengupayakan
pemberian
bantuan
peralatan
berbasis kebutuhan dan kondisi geografis daerah;
3.BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
R.I untuk mengalokasikan dana transfer daerah bidang
penanggulangan bencana;
4.BNPB akan mengkomunikasikan dengan K/L terkait
dengan kedudukan dan eselonisasi Sekretaris BPBD;
5.BNPB akan berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam
Negeri tentang revisi peraturan pengelolaan keuangan
daerah agar penanggulangan bencana menjadi urusan
pemerintah daerah yang berdiri sendiri secara utuh;
6.BNPB akan berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam
Negeri tentang pelaksanaan fungsi pemadam kebakaran
pada BPBD;
7.BNPB akan meningkatkan sosialisasi peraturan terkait
mekanisme pelaksanaan anggaran DSP dan dana RR
kepada para penegak hukum untuk menghindari implikasi
hukum.
Fly UP