...

Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih
Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih Fokus dan
Berorientasi Ke Timur Indonesia Merupakan Solusi Atasi Kesenjangan dan
Percepat Pencapaian Target Nasional
Abstrak
Kesenjangan input pendidikan mulai dari rasio luas wilayah/sekolah, rasio guru/kelas, jumlah
guru berijasah S1 hingga kondisi kelas yang rusak serta ketimpangan pembangunan ekonomi
merupakan alasan yang kuat dibutuhkannya perencanaan dan implementasi pembangunan
pendidikan yang lebih fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.
Pembangunan
sebuah negara tidak bisa
dilepas dari pembangunan sumber daya
manusianya. Hubungan keterkaitan ini akan
begitu terlihat pada hubungan pembangunan
ekonomi dengan pembangunan sumber daya
manusia (SDM). Dalam teori ekonomi
disebutkan bahwa human capital merupakan
salah satu faktor penting dalam proses
pertumbuhan ekonomi. Dengan human
capital yang berkualitas, maka akan
mendorong kreatifitas dan produktifitas
masyarakat yang pada akhirnya akan
mempengaruhi kinerja ekonomi. Kinerja
ekonomi yang semakin membaik akan
memberikan imbal balik kepada masyarakat
atas kreatifitas dan produktifitasnya melalui
peningkatan pendapatan rumah tangganya.
Hubungan timbal balik ini juga dijelaskan
oleh Ramirez dkk (1998) dalam working
papernya yang berjudul “Economic Growth
and Human Development”. Peningkatan
pendapatan tersebut juga pada akhirnya
akan
mempengaruhi
pola
konsumsi
masyarakat, termasuk pengeluaran untuk
pendidikan, yang akhirnya mendorong
peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM.
Keseluruhan runtutan perubahan tersebut
pada akhirnya akan menghela kesejahteraan
masyarakat ke tingkatan yang jauh lebih
baik.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
tersebut merupakan salah satu dari tujuan
pembangunan
sebuah
negara.
Dari
hubungan
kausalitas
pada
alinea
sebelumnya,
dapat
ditarik
sebuah
kesimpulan bahwa SDM dan pembangunan
SDM
adalah
modal
utama
dalam
pembangunan nasional. Oleh karena itu
kualitas sumber daya manusia Indonesia
perlu terus ditingkatkan sehingga mampu
memberikan daya saing yang tinggi. Kualitas
ini salah satunya dapat ditingkatkan melalui
pembangungan di bidang pendidikan.
Beberapa Permasalahan dan Isu Strategis
Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembangunan bidang pendidikan dasar dan
menengah di Indonesia terus mengalami
perbaikan dari tahun ke tahun. Salah satu
perbaikan tersebut dapat terlihat dari
peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)
dan Angka Pertisipasi Murni (APM).
Tabel 1
APK dan APM dalam kurun tahun ajar 2010/11 sampai
dengan 2012/13, terus mengalami peningkatan
APK DAN APM
APK SD dan Sederajat
APM SD dan Sederajat
APK SMP dan Sederajat
APM SMP dan Sederajat
APK SM dan Sederajat
APM SM dan Sederajat
2010/11
115.33
95.41
98.2
75.64
70.53
56.52
2011/12
115.43
95.55
99.47
77.71
76.4
57.74
2012/13
115.88
95.71
100.16
78.43
78.19
58.25
Sumber : Kemendikbud
Meskipun ada peningkatan APK dan APM,
masih ada beberapa permasalahan yang
perlu perhatian besar di bidang pendidikan
antara lain:
Pertama, Ketimpangan akses pendidikan.
Meskipun mengalami perbaikan, 4.29 persen
anak usia 7-12 tahun, 21,57 persen anak usia
13-15 tahun dan 41,75 persen anak usia 1618 tahun tidak bersekolah atau belum
mengenyam pendidikan menurut jenjang
pendidikan yang sesuai dengan umurnya.
Angka yang relatif besar ini harus menjadi
perhatian pemerintah dalam konteks
pembangunan nasional dan peningkatan
daya saing SDM Indonesia ke depan.
Kesenjangan akses terhadap pendidikan
semakin nyata bila dilihat dari kelompok
penduduk berdasarkan status sosial. Di
tahun 2012, Angka Partisipasi Sekolah (APS)
penduduk usia 13-15 tahun pada kelompok
20 persen termiskin sebesar 81 persen dan
kelompok 20 persen terkaya sebesar 94,9
persen.
Kedua, kesenjangan hasil pembangunan
pendidikan antar wilayah. Permasalahan
penting lainnya adalah kesenjangan hasil
pembangunan pendidikan antar wilayah
maupun antar propinsi belum terselesaikan,
yang terlihat dari perbandingan capaian
APM tahun 2004 dengan 2013. Pada tahun
2004, APM Sekolah Dasar (SD) wilayah Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua jauh tertinggal
dari capaian wilayah Sumatera, Jawa dan Bali
yang terlihat dari nilai APMnya dan tidak ada
satu propinsipun di wilayah Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua yang berada diatas nilai
APM nasional. Kondisi ini berbanding
terbalik dengan kondisi di Jawa dan
Sumatera dimana di pulau Jawa sebanyak 6
propinsi (85%) dan Sumatera sebanyak 4
(40%) propinsi nilai APM SDnya sudah
diatas nilai APM nasional.
Kondisi yang sama juga terlihat dari nilai
APM menurut wilayah, dimana nilai APM SD
tahun 2013 untuk wilayah Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua masih relatif jauh
dibandingkan dengan nilai APM nasional dan
APM wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.
Tabel 2
Ketimpangangan hasil pembangunan pendidikan antar
wilayah masih belum terselesaikan
WILAYAH
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Tahun 2004 & 2013
SD 2004
Sumatera
93.94
Jawa + Bali
95.12
Kalimantan - Sulawesi
92.75
Nusa Tenggara - Maluku - Papua 89.98
Nasional
94.12
SD 2013 SMP 2004 SMP 2013 SM 2004
94.75
61.27
80.29
41.74
96.73
59.44
79.69
39.77
95.44
50.15
74.10
35.00
92.89
51.79
71.41
34.63
95.71
58.06
78.43
39.24
SM
60.73
57.56
58.75
54.95
58.25
Sumber : Kemendikbud, diolah
Kesenjangan tersebut belum terselesaikan
juga terlihat dari delta atau selisih capaian
APM (SD, SMP & SM) wilayah Nusa tenggara,
Maluku dan Papua dengan APM wilayah
Sumatera atau Jawa yang masih relatif
sangat besar.
Ketiga, kondisi infrastruktur pendidikan.
Permasalahan dan isu strategis lainnya
adalah ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana pendididikan yang masih rendah
dan tidak merata, jarak tempuh atau daya
jangkau penduduk ke fasilitas pendidikan
yang masih jauh serta mahalnya biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
masyarakat. Pada tahun 2013, ruang kelas
yang masih dalam kondisi rusak (baik rusak
ringan maupun berat) untuk jenjang SD
sebanyak 24 persen dari total kelas 901.457,
SMP sebanyak 26 persen dari total kelas
253.998 dan SMA/K sebanyak 12 persen dari
total kelas 216.140.
Daya jangkau ke fasilitas pendidikan yang
diukur dengan rasio luas wilayah propinsi
dengan jumlah sekolah, baik SD, SMP dan
SMA/K masih relatif jauh dan butuh
perhatian khusus dari pemerintah. Untuk
wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,
seorang siswa SD harus menempuh rata-rata
32,16 km untuk dapat mengenyam
pendidikan. Siswa SMP dengan jarak tempuh
126,81 km dan siswa SMA/K dengan jarak
tempuh 105,69 km. Kondisi ini berbeda
drastis dengan siswa SD, SMP dan SMA/K di
wilayah Jawa Bali. Siswa SD di Jawa Bali
hanya menempuh 13,66 km, SMP 60,31 km
dan SMA/K menempuh 72,86 km.
Terakhir, mutu pendidikan yang masih
rendah. Permasalahan dan isu stertegis yang
terungkap pada alinea-alinea sebelumnya
masih hanya terkait pada akses pendidikan,
belum menyentuh mutu pendidikan itu
sendiri. Berkaitan dengan mutu pendidikan,
masih banyak pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan.
Mulai dari 74% aktifitas
pembelajaran sifatnya masih satu arah,
akreditasi lembaga pendidikan yang masih
rendah,
masih kurangnya ketersediaan
perpustaakan dan laboratorium di lembaga
pendidikan, kualifikasi guru yang masih
rendah, kesenjangan mutu pendidikan di
wilayah Indonesia Timur dan Indonesia
Barat, sertifikasi guru yang belum linear
dengan peningkatan kualitas guru dan
rendahnya relevansi pendidikan dengan
dunia kerja. Kesenjangan ketersediaan guru
di kota dan desa, di daerah terpencil hingga
di Indonesia Timur dan barat merupakan
salah satu permasalahan yang menyebabkan
ketimpangan mutu pendidikan antar daerah
atau wilayah. Hal ini merupakan pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan.
Boks 1.
Sasaran, Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sasaran pokok
pembangunan nasional sub bidang pendidikan dasar dan menengah difokuskan pada beberapa target
kenaikan indikator pendidikan antara lain adalah kenaikan APM dan APK SD/SDLB/Paket A, APM dan APK
SMP/SMPLB/Paket B, APK SMA/SMK/SMLB/Paket C, kenaikan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi serta penurunan angka putus sekolah disetiap jenjang pendidikan.
Tabel 3
Beberapa Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam RPJMN 2015-2019
SASARAN
APM SD/SDLB/PAKET A (%)
APK SD/SDLB/PAKET A (%)
Angka Putus Sekolah SD (%)
APM SMP/SMPLB/PAKET B (%)
APK SMP/SMPLB/PAKET B (%)
Angka Putus Sekolah SMP (%)
Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%)
Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK (%)
Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah
Angka siswa putus sekolah SMA/SMK (%)
2015
82.00
97.65
1.07
71.88
80.73
1.14
83.40
73.82
80.00
76.60
1.20
2016
82.51
97.85
1.04
72.69
81.89
1.11
83.64
76.68
82.00
82.50
1.10
2017
82.88
98.02
1.00
73.07
82.40
1.08
84.95
79.08
84.00
88.30
1.00
2018
84.52
99.92
0.98
73.70
83.61
1.03
86.89
80.51
86.00
94.20
0.90
2019
85.20
100.55
0.97
73.72
83.77
1.01
87.67
82.18
88.00
100.00
0.80
Sumber : Dokumen RPJMN 2015-2019, Bappenas
Dari tabel 3 diatas, untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan adanya kenaikan APM SD/SDLB/Paket C
sebesar 0,51 persen, APK sebesar 0,2 persen serta penurunan angka putus sekolah SD sebesar 0,03 persen.
Untuk SMP, pemerintah menargetkan peningkatan APM SMP/SMPLB/Paket C sebesar 0,81 persen, APK
sebesar 1,16 persen dan penurunan angka putus sekolah sebesar 0,03 persen. Sedangkan untuk SMA/SMK,
pemerintah menargetkan APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 2,856 persen dan penurunan angka putus
sekolah sebesar 0,1 persen. Target-target tersebutkan merupakan target yang difokuskan untuk
meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk mengeyam pendidikan.
Target-target tersebut akan dicapai melalui arah dan strategi kebijakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan
prioritas nasional. Di dalam RPJMN 2015-2019, kegiatan proritas dalam kerangka meningkatkan angka
partisipasi bersekolah antara lain melalui pemberian peluang bagi kelompok penduduk miskin untuk
bersekolah melalui pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), pembangunan sekolah dan kelas baru untuk SD, SMP dan sekolah menengah, rehabilitasi ruang kelas,
pembangunan sekolah SD-SMP satu atap, meningkatkan jumlah SMK yang memberikan pendidikan
kewirausahaan dan teaching factory, peningkatan relevansi SMK terhadap industri atau dunia kerja, serta
pembangunan SMK kelautan dan pertanian..
Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerintah menargetkan peningkatan
jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi B, jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki sarana
dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM), SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) sesuai NSP, persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah
rujukan/model serta peningkatan persentase PTK sekolah menengah yang meningkat karirnya. Untuk
mencapai target-target tesebut, kegiatan prioritas diarahkan antara lain melalui peningkatan jumlah sekolah
yang mendapat pembinaan akreditasi dan bantuan peralatan pendidikan, peningkatan perpustakaan/pusat
sumber belajar SD/SMP/SM dan laboraturium SMP/SM yang dibangun maupun direhabilitasi, mendorong
peningkatan siswa yang mengikuti lomba/kompetisi/olimpiade/debat dan unjuk prestasi tingkat nasional
dan internasional serta mendorong siswa untuk memperoleh beasiswa bakat dan prestasi. Sedangkan untuk
PTK, dicapai melalui peningkatan jumlah PTK yang menerima tunjangan fungsional, profesi dan khusus,
peningkatan jumlah PTK berkualifikasi akademik S1/D4 serta tersedianya jenis penghargaan dan
perlindungan bagi PTK.
Pembangunan Berorientasi Ke Timur
Indonesia : Solusi Atasi Kesenjangan
dan Percepatan Pencapaian Target
Dari berbagai kegiatan prioritas dalam
dokumen RPJMN 2015-2019 yang
tergambar dalam boks 1 diatas, dapat
dikatakan bahwa dimensi rencana
kegiatan/pembangunan pendidikan yang
berdimensi kewilayahan (menfokuskan
kepada wilayah Timur Indonesia) tidak
terpapar
dengan
jelas.
Padahal
permasalahan yang paling serius, salah
satunya adalah kesenjangan antar
daerah/wilayah di Indonesia.
Salain itu, dimensi kewilayahan dalam
konteks peningkatan mutu pendidikan
dalam RPJMN 2015-2019 juga tidak
terpapar dengan jelas
Pada alinea-alinea awal sudah terpapar
dengan
jelas
bahwa
kesenjangan
pembangunan pendidikan antara wilayah
timur dengan wilayah barat. Kesenjangan
tersebut
tidak
hanya
saja
pada
kesenjangan akses dan partisipasi
pendidikan, akan tetapi juga terhadap
mutu pendidikan. Kesenjangan tersebut
tidak terlepas dari kesenjangan input
pendidikan di kedua wilayah, mulai dari
ketersedian
sekolah
dan
sarana
prasarananya hingga kepada kuantitas
dan kualitas tenaga pendidiknya.
Tabel 4
Jarak SD ke SD lain di papua mencapai 131,14 km dan
SMP 698,11 km, berbeda jauh dengan di wilayah
Sumatera, Jawa dan Bali
RASIO LUAS WILAYAH/SEKOLAH
WILAYAH/PROPINSI
SD
SMP
SM
Sumatera
15.34
58.82
95.99
Jawa-Bali
1.75
8.40
11.43
Nusa Tenggara Barat
5.96
22.51
37.75
Nusa Tenggara Timur
10.11
35.61
83.28
Maluku
26.98
85.14
142.60
Maluku Utara
25.22
79.56
127.42
Papua
131.24
698.11
1096.34
Papua Barat
99.51
455.51
688.12
Sumber : Kemendikbud & BPS, diolah
Dari table 4 dapat terlihat berapa jauh
jarak tempuh yang harus dijalani oleh
seorang siswa di Nusatenggara, Maluku
dan Papua. Kesenjangan rasio antara luas
wilayah dan jumlah sekolah inilah yang
menjadi penyebab terjadinya kesenjangan
hasil pembangunan pendidikan di wilayah
Timur dan Barat Indonesia.
Kesenjangan input pendidikan lainnya
adalah rasio jumlah guru di setiap sekolah.
Tabel 5
Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di Papua dan
Maluku hanya 5-10 orang sedangkan di
Jawa/Sumatera sudah 12 orang. Kondisi
kesenjangan di jenjang SMP dan SM tidak jauh
berbeda
RASIO GURU/SEKOLAH
SD
SMP
SM
Sumatera
12.21
17.22
21.69
Jawa-Bali
12.48
20.19
22.43
Kalimantan
11.47
10.78
17.74
Sulawesi
10.01
13.30
18.30
Nusa Tenggara Barat
12.18
13.95
16.54
Nusa Tenggara Timur
9.90
11.40
17.53
Maluku
10.64
13.41
18.50
Maluku Utara
7.39
9.17
11.15
Papua
5.75
12.13
15.96
Papua Barat
5.25
11.19
11.89
Sumber : Kemendikbud, diolah
WILAYAH/PROPINSI
Tabel 5 memberikan gambaran yang jelas
tentang kesenjangan rasio guru terhadap
jumlah sekolah di di wilayah Sumatera,
Jawa dan Bali dengan wilayah timur
Indonesia. Ketersedian guru per setiap
sekolah, baik SD, SMP maupun SM, di
propinsi-propinsi bagian timur Indonesia
masih jauh dibawah rata-rata propinsipropinsi Pulau Jawa dan Bali.
Jumlah guru baik SD, SMP maupun SM
yang tingkat pendidikan tertingginya
minimal strata 1 di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua juga jauh
tertinggal dengan propinsi-propinsi di
wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.
Jumlah guru SD yang memiliki ijasah
minimal S1 di wilayah Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua hanya mencapai 38
persen, sedangkan diwilayah lain sudah
melebihi 50 persen. Sedangkan untuk SMP
dan SM, jumlah guru di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua masih jauh
tertinggal dibandingkan wilayah lain.
Kesenjangan kualitas guru yang diukur
dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan
inilah yang menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan
kesenjangan
pendidikan antar wilayah.
mutu
Gambar 1
Guru SD dengan Ijasah Minimal S1 di Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua hanya 38 persen,
sedangkan di Jawa sudah 76 persen
Sumber : Kemendikbud, diolah
Kesenjangan lainnya juga terlihat dari
persentase ruang kelas dengan kondisi
baik.
Tabel 6
Ketersedian ruang kelas dengan kondisi baik di
wilayah timur Indonesia masih tertinggal
dibandingkan bagian barat
WILAYAH
Sumatera, Jawa & Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara, Maluku & Papua
PERSENTASE RUANG KELAS KONDISI BAIK
SD
SMP
SM
79.25
76.24
88.14
77.24
74.52
85.41
76.24
71.84
86.52
77.51
67.52
81.96
Sumber : Kemendikbud, diolah
Untuk SD, kondisi kelas baik hanya
sebesar rata-rata 77,51 persen di Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua, sedangkan
di wilayah Sumatera, Jawad an Bali sudah
mencapai 79,25. Untuk SMP, wilayah Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua hanya
sebesar
67,52
persen
sedangkan
Sumatera, Jawa dan Bali sudah mencapai
76,24 persen. Dan untuk Sekolah
Menengah (SM), 81,96 persen berbanding
88,14 persen. Bagaimana mungkin
mengharapkan mutu pendidikan yang
jauh lebih baik, jika ketersediaan ruang
kelas dalam kondisi baik juga masih cukup
rendah.
Dengan menyandingkan kesenjangan
capaian hasil pembangunan pendidikan
antara bagian timur dengan barat
Indonesia, dengan kesenjangan
rasio
wilayah–jumlah sekolah, rasio gurujumlah sekolah, persentase guru berijasah
minimal S1 dan persentase kelas dengan
kondisi baik, dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa kesenjangan hasil
pembangunan pendidikan tersebut tidak
terlapas dari kesenjangan faktor inputnya.
Dengan memperhatikan kesenjangan
input tersebut, harusnya perencanaan
pembangunan
pendidikan
lebih
berorientasi ke timur Indonesia.
Tapi jika memperhatikan perencanaan
pendidikan dalam dokumen RPJMN 2015 2019,perencanaan yang lebih berorientasi
ke
timur
Indonesia
serta
lebih
mengedepankan pendekatan wilayah
belum terlihat dan terpapar dengan jelas
dan tegas. Padahal, pembangunan
pendidikan yang lebih fokus dan lebih
berorientasi
ke
timur
Indonesia
merupakan salah satu jawaban dalam
menyelesaikan kesenjangan serta dapat
menjadi tools untuk mempercepat
perbaikan hasil pembangunan pendidikan
secara nasional. Pembangunan pendidikan
yang berdimensi ke timur dalam konteks
menyelesaikan disparitas harus berpijak
pada perencanaan dan penganggaran yang
tepat jumlah, fungsi dan tepat guna
dengan tetap memperhatikan karakter
wilayah, karakter sosial yang multi etnik
serta tuntutan/kebutuhan setiap daerah.
Kesenjangan Ekonomi Memperkuat
(dibutuhkan) Pentingnya Perencanaan
Pembangunan Pendidikan Berorientasi
Ke Timur Indonesia
Kemampuan keuangan keluarga atau
masyarakat memiliki peran yang cukup
besar terhadap angka parisipasi sekolah di
suatu daerah. Kemampuan keuangan
keluarga tersebut tidak terlepas dari
perkembangan
perekonomian
suatu
daerah atau seberapa besar share
perekonomian daerah yang dapat
dinikmati oleh kelompok masyarakat. Jika
melihat kesenjangan perekonomian antar
daerah/wilayah yang masih belum
terselesaikan hingga saat ini, menjadi
sebuah kewajaran kesenjangan tersebut
linear
dengan
kesenjangan
hasil
pembangunan pendidikan.
Data kontribusi wilayah terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005
dan tahun 2013 pada table 7
menunjukkan bahwa kontribusi propinsipropinsi di wilayah timur Indonesia hanya
sekitar 15 persen. Dalam kurun waktu
tersebut tidak ada perubahan yang
signifikan, bahkan kontribusi Nusa
Tenggara, Maluku & Papua menurun dari
3,66 persen menjadi 3,01 persen.
Tabel 7
Kontribusi wilayah timur Indonesia hanya 15
persen dan kontribusi Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua mengalami penurunan di tahun 2013
dibandingkan tahun 2005
Kontribusi PDB Tanpa Migas
WILAYAH
2005
2013
Sumatera
18.83
19.08
Jawa-Bali
66.10
65.35
Kalimantan
6.63
7.24
Sulawesi
4.79
5.33
Nusa Tenggara, Maluku & Papua
3.66
3.01
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Kesenjangan kontribusi tersebut, sudah
pasti akan linear dengan kesenjangan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dan pengeluaran per kapita sebagai proksi
tingkat pendapatan keluarga/masyarakat.
Tabel 8
Kesenjangan PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per
Kapita sebagai akibat kesenjangan ekonomi antar
wilayah
WILAYAH
Sumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara, Maluku & Papua
PDRB Per Kapita Pengeluaran
Tanpa Migas
Perkapita
(Ribu Rupiah)
(Rupiah)
9,743
751,494
14,007
853,272
12,349
834,230
7,375
604,498
5,157
620,011
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
PDRB per kapita dan pengeluaran per
kapita propinsi yang berada di wilayah
timur Indonesia khususnya di wilayah
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua masih jauh tertinggal dibandingkan
dengan wilayah lain. Ketertinggalan
tersebut bermakna bahwa ada perbedaan
kemampuan keuangan keluarga yang
cukup signifikan di antar wilayah tersebut.
Kemampuan keuangan keluarga di
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua jauh lebih rendah dibandingkan
wilayah lain. Menjadi wajar hasil
pembangunan pendidikan di wilayah
tersebut juga jauh lebih rendah
dibandingkan wilayah lain, sebagai akibat
dari ketidakmampuan keuangan keluarga
untuk memberikan peluang sekolah yang
lebih besar bagi anak usia sekolah.
Kesenjangan peluang bersekolah bisa saja
diselesaikan oleh pemerintah daerah,
mengingat pelayanan bidang pendidikan
merupakan salah satu urusan yang sudah
didaerahkan ketika sistem pemerintahan
Indonesia mulai menganut sistem
desentralisasi. Akan tetapi, peran tersebut
belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh
pemerintah daerah. Hal ini disebabkan
oleh politik anggaran pemerintah daerah
yang
masih
belum
menjadikan
pembangunan layanan dasar (termasuk
pendidikan) sebagai anggaran prioritas
dalam APBD, keterbatasan keuangan
daerah, ketergantungan keuangan daerah
terhadap dana perimbangan serta alokasi
belanja pegawai yang masih relatif besar
dan membebani APBD.
Kondisi
kesenjangan
pembangunan
ekonomi dan belum optimalnya peran
pemerintah daerah dalam menjalankan
urusan bidang pendidikan, dapat menjadi
alasan yang memperkuat dibutuhkanya
perencanaan
dan
implementasi
pembangunan pendidikan yang lebih
fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.
(RAS)
Fly UP