...

PEDOMAN POKOK MENGENAI KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PEDOMAN POKOK MENGENAI KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG
PEDOMAN POKOK MENGENAI KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG
TELEKOMUNIKASI
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1965 Tanggal 20 Nopember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk menjamin pembangunan Telekomunikasi di Indonesia yang
diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan Revolusi, perlu memberikan
pedoman pokok mengenai kebijaksanaan dalam bidang telekomunikasi;
Mengingat:
1
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang No. 5 tahun 1964;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 209 tahun 1964;
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 210 tahun 1964;
Mendengar: Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora; Dewan Telekomunikasi.
Memutuskan:
Menetapkan:
Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pokok mengenai Kebijaksanaan dalam
Bidang Telekomunikasi.
BAB I
LANDASAN
Pasal 1
Telekomunikasi merupakan media komunikasi/hubungan yang dipandang vital
dalam pelbagai segi yang penting dari tata-kehidupan satu masyarakat yang modern.
Perkembangan yang baru dan kemajuan yang pesat dalam bidang elektronika serta
penggunaannya di bidang radio, telepon, telex, televisi dan lain sebagainya telah membuka
luas kemungkinan-kemungkinan baru untuk mempertinggi kesejahteraan umat manusia
dewasa ini.
Pasal 2
Telekomunikasi adalah suatu sumber yang membawa Bangsa Indonesia ke tujuan
Revolusi, oleh karena:
a.
merupakan media untuk mempercepat proses pembentukan Bangsa dan Kepribadian
Indonesia;
b.
memperlancar segala kegiatan di bidang perekonomian, sehingga mempertinggi
kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia;
c.
dapat mengumandangkan suara Revolusi dan Bangsa Indonesia ke seluruh dunia
untuk membangun Dunia Baru sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia di
muka Sidang Umum P.B.B. ke-XV pada tanggal 30 September 1960.
Pasal 3
Revolusi Indonesia bertujuan membentuk suatu masyarakat sosialis Indonesia yang
modem, sehingga penggunaan telekomunikasi dinikmati oleh setiap warga negara secara
merata. Oleh karenanya telekomunikasi harus dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh
Pemerintah.
BAB II
POKOK TUJUAN
Pasal 4
Jaringan telekomunikasi merupakan suatu sistim Telekomunikasi yang modern, yang
mencakup seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota sampai ke
desa-desa. Di samping itu, menghubungkan jaringan telekomunikasi Republik Indonesia
dengan jaringan telekomunikasi Internasional.
BAB III
DASAR PEMBINAAN
Pasal 5
Ditinjau dari penggunaannya, diadakan perbedaan antara telekomunikasi untuk
keperluan khusus, misalnya untuk Angkatan Bersenjata, perdagangan, pelajaran dan
telekomunikasi untuk keperluan umum misalnya semua fasilitas telekomunikasi yang dipergunakan oleh umum. Semua sistim-sistim telekomunikasi harus diintegrasikan sehingga
merupakan jaringan telekomunikasi yang saling melengkapi (integrated telecommunication
network).
Pasal 6
Pembangunan telekomunikasi umum dan khusus masuk kewajiban dan tanggung
jawab Pemerintah. Segala pembangunan telekomunikasi dilaksanakan secara seimbang dan
terkoordinasi, dengan peng-ambeg-parama-artaan sesuai dengan tahap Revolusi.
Pasal 7
Pemerintah mengkoordinasikan, mensinkhronisasikan dan mengawasi lembagalembaga pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan ahliahli telekomunikasi.
Pasal 8
Dalam bidang alat-peralatan telekomunikasi, diadakan penelitian untuk dalam waktu
singkat menentukan standarisasi alat telekomunikasi yang sesuai dengan kepribadian Bangsa
dan Negara Indonesia. Lain dari pada itu diletakkan dasar-dasar untuk perkembangan
industri telekomunikasi.
Pasal 9
Untuk dapat mengikuti setiap perkembangan dalam bidang elektronika dan alat-alat
telekomunikasi, diadakan koordinasi dalam segala kegiatan-kegiatan penelitian dan
pengembangan (research and development) yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga di
wilayah Republik Indonesia.
Pasal 10
Untuk menjunjung tinggi panji-panji Revolusi Indonesia, seluruh daya dan tenaga
perlu pula dikerahkan guna mengikuti sepagi mungkin kemajuan-kemajuan teknik dan ilmu
pengetahuan dalam bidang telekomunikasi seperti penggunaan satelit dan lain sebagainya.
Pasal 11
Kegiatan dalam perkembangan telekomunikasi diarahkan juga untuk mendukung
rencana-rencana Pemerintah dalam penyelidikan ruang-angkasa luar.
BAB IV
PENUTUP.
Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan ke dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1965.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 95
Fly UP