...

BERPERKARA DI PA GRATIS KECUALI YANG MAMPU SEBAGAI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

BERPERKARA DI PA GRATIS KECUALI YANG MAMPU SEBAGAI
BERPERKARA DI PA GRATIS KECUALI YANG MAMPU
SEBAGAI IMPLEMENTASI JUSTICE FOR ALL
Oleh: DRS. H. SUHADAK, SH., MH.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram)
PENDAHULUAN
Selayang pandang tentang prodeo
Salah satu prinsip utama keadilan adalah bahwa keadilan harus dapat diakses
secara universal.
Azas tidak ada biaya tidak ada perkara sudah saatnya di tinggalkan, karena
bertentangan dengan azas keadilan dan kesempatan memperoleh akses keadilan untuk
semua (Justice for all), dan istilah itu perlu diganti dengan berperkara digratiskan kecuali
bagi yang mampu.
Menyimak perkembangan peradilan melalui situs Badilag.net dan situs Mahkamah
Agung, dimana penulis sebagai salah satu pemerhati yang terus mengikuti Langkah Dirjen
Badilag serta peran serta empat Pilar pejuang Umat, untuk terus mengembangkan dan
memberikan pembaruan bagi peradilan agama terutama dalam akses Peningkatan
Pelayanan Publik, maka dari hasil survey LDF dan PPIM UIN Jakarta tahun 2007, Pengguna
Pengadilan Agama, memiliki rata-rata pendapatan perbulan sebesar Rp 956.500,- perkapita.
Pendapatan ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan pendapatan perkapita perbulan
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang di pedesaan yang memperoleh Rp
146.837,- dan 187.942,- yang tinggal di daerah perkotaan.
Suatu kebijakan yang cerdas, Mahkamah Agung segera merespon kondisi obyektif
pengguna jasa Pengadilan dengan merumuskan tiga langkah yang dituangkan dalam
program kerja Pengadilan Agama dan didukung oleh anggaran DIPA masing-masing satker.
Kebijakan Mahkamah agung tersebut sejalan dengan hasil Rekomendasi penelitian
LDF tersebut antara lain:
1
-
Memberikan informasi yang lebih jelas bagi para Hakim dan Pengguna
Pengadilan tentang proses perkara prodeo.
-
Memastikan tingkat keseragaman yang lebih tinggi
permohonan prodeo di seluruh Indonesia.
-
Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa prosedur prodeo dan
tahap yang berlaku saat ini tidak menimbulkan beban tambahan bagi penduduk
miskin yang perlu membuktikan kemiskinan mereka sebelum persidangan.
dalam prosedur
Beracara secara prodeo menurut pengertian HIR/RBG dan UU no.20/1947,
pemohon prodeo baik dari pihak penggugat atau pihak tergugat di bebaskan dari semua
biaya perkara.
Pengertian diatas berbeda dengan keadaan saat ini, orang yang tidak mampu yang
ingin beracara di Pengadilan Agama dengan jalan Prodeo menurut DIPA Pengadilan Agama,
Pemohon bukannya tidak membayar ongkos perkara akan tetapi semua biaya perkara yang
diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang diajukan di ambil alih oleh Negara dan di
bayarkan melalui DIPA di setiap satker.
Untuk tertib Administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 238 HIR, Pemohon prodeo
saat mengajukan gugatan baik secara Lisan maupun tertulis mengajukan juga permohonan
untuk berperkara secara prodeo atau gratis. Dan untuk lebih jelasnya tentu dalam juklak
Pedoman berperkara secara prodeo akan dijelaskan secara rinci nantinya, dan kita tunggu
saja.
Diperlukan strategi nasional untuk melaksanakannya
Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin bagi Mahkamah Agung RI,
bukanlah slogan belaka, selain diamanatkan oleh konstisusi, UU No.48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga mengharuskan Lembaga Peradilan membantu
masyarakat miskin agar dapat mengakses keadilan. “ Karena itu sangat diperlukan strategi
nasional untuk melaksanakannya,” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa dalam acara Peluncuran
Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan, di Jakarta, Senin 19 Juli 2010.1
Harifin mengatakan, untuk membantu masyarakat Miskin di bidang hukum, MA
telah menetapkan empat strategi yaitu:
1. Perlunya transparansi biaya perkara. “ Alangkah idealnya sesaat setelah putusan
dibacakan, pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dikembalikan”.
2. Pelayanan yang cepat. Harifin mencontohkan, Salinan Putusan diberikan pada hari
yang sama dengan pembacaan Putusan dapat menghemat waktu pencari keadilan.
1
Badilag.net tanggal 20 Juli 2010.
2
3. Perlu ada sosialisasi, bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara tanpa
dipungut biaya.
4. Perlu ada dana bantuan hukum di luar dana untuk biaya perkara. Misalnya untuk
memanggil saksi-saksi dan pelaksanaan eksekusi. “ Karena prakteknya, untuk
eksekusi, pihak yang menang perlu membayar dulu supaya eksekusi bisa
dilaksanakan,” tandasnya.
Harifin mengatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa mayoritas pihak berperkara
di Pengadilan adalah masyarakat miskin. Mengutip hasil penelitian PEKKA, Masyarakat yang
berperkara di PA berpenghasilan rata-rata Rp 200 ribu perbulan. Padahal secara Nasional,
rata-rata biaya berperkara di PA adalah Rp 789.260,- atau empat kali lipat dari pendapatan
rata-rata,” bebernya.
Oleh karena itu, MA menyediakan anggaran cukup besar untuk memberi bantuan
hukum kepada masyarakat tidak mampu. Untuk Peradilan Agama, pada tahun 2011, MA
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliyar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk
menggelar minimal 11550 perkara prodeo dan 170 sidang keliling.
Pertanyaannya, mampukah para pelaksana PA melksanakan amanah untuk
menggalr minimal 11550 perkara Prodeo dan 170 Sidang keliling?
Berdasarkan pengamatan laporan dari seluruh PA se Indonesia yang telah di
instruksikan oleh Dirjen Badilag sebagaimana yang dpat diakses melalui Badilag.net,
menurut penulis target tersebut masih jauh dari harapan.
Pelaksanaan sidang prodeo dan sidang keliling 2010 masih jauh dari harapan
Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiana dalam Diskusi pada selasa 6 Juli 2010 di Family
Court of Australia, Melbourne, menyatakan kekecewaannya karena selama ini pelaksanaan
Bantuan Hukum yang berupa pemanfaatan perkara Prodeo dan pelaksanaan Sidang Keliling
di PA belum sesuai dengan yang diharapkan.2
Oleh karena itu Wahyu Widiana mengharapkan agar seluruh pimpinan PA dan PTA
memahami betul Latar Belakang dan tujuan program bantuan hukum ini. Dengan demikian,
seluruh jajaran di Lingkungan Peradilan Agama untuk mendukung program ini, baik
perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.
“ Keinginan kita bersama adalah untuk membantu para pihak yang harus
berperkara ke PA sementara mereka ditakdirkan tidak mampu secara ekonomis”, jelas
wahyu Widiana.
Jika di bandinkan dengan Negara Australia maka di setiap Pengadilan ada Pos
Bantuan Hukum Cuma-Cuma, ada ‘duty lawyers’ yang bisa dimanfaatkan semaksimal
mungkin oleh orang yang kurang mampu secara gratis, ada pelayanan Telpon gratis untuk
2
Badilag.net 8 Juli 2010
3
menangani masalah hukum bagi masyarakat yang memerlukan. Di banyak tempat ada
pelayanan hukum secara gratis yang buka siang dan malam, bagi orang yang memerlukan,
dan banyak-banyak lagi”. Ujar Wahyu Widiana merinci apa yang telah dikunjungi di
Melbourne.
Menyikapi berbagai pengalaman ketika study banding, setelah melihat, mendengar
dan mendiskusikan apa yang yang terjadi di Australia, di hubungkan dengan keadaan
anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Wahyu Widiana
yakin pemanfaatan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang Keliling dan Pelaksanaan Pos
Bantuan Hukum di PA-PA sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang nomor 50
tahun 2009, akan terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya.
Segala persyaratan untuk terlaksananya berperkara gratis harus tersedia anggaran
yang mencukupi, juklak Pos bankum jelas dan tentunya yang terpenting Kemauan dari
KPA,WKPA dan Pansek serta jajaran di PA harus serempak dan dukungan dari semua pihak,
termasuk Kepala Desa, Modin, Camat bahkan dari LSM setempat. “ Insyaallloh tujuan mulya
dalam membantu sesame, terutama saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam
ekonomi dan social, akan terlaksana. Ini menjadi dambaan penulis yang tentunya menjadi
dambaan warga PA, yang telah didukung oleh Dirjen Badilag.
Belum lama ini,Dirjen Badilag Wahyu Widiana diwawancarai wartawan
hukumonline. Wawancara ini difokuskan pada program justice for all yang sedang
digalakkan peradilan Agama. Konsep yang sedang digadang-gadang oleh Dirjen Badilag,
memang bukan untuk dimasukkan ke dalam RUU Bantuan Hukum, melainkan hanya akan
dituangkan dalam peraturan MA (Perma).3
Memantapkan pedoman perkara prodeo, sidang keliling dan pos bakum
Dari wawancara Hukumonline yang sempat menggali pandangan Dirjen Badilag
Wahyu Widiana tentang konsep bantuan Hukum yang akan diterapkan di PA. Bagaimana
konsepnya? Apa pentingnya bantuan Hukum di PA? Dalam perbincangan Selasa tanggal 20
Juli 2010 beliau memamparkan sebagai berikut:
Bagaimana konsep pedoman bantuan hukum di Pengadilan Agama?
Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ada tiga klasifikasi, yaitu Sidang Prodeo, Sidang
keliling dan Penyelanggaraan Posbakum di Pengadilan Agama. Bagi masyarakat pencari
keadilan yang tak mampu membayar pengacara, berhak untuk mendapat bantuan hukum
advokad/paralegal yang dibayar oleh Negara.
3
Badilag.net tanggal 6 Agustus 2010
4
Pedoman ini akan dituangkan dalam bentuk apa?
Pedoman posbakum itu akan dituangkan dalam bentuk Perma. Sebab MA sangat concern
terhadap keadilan bagi orang miskin dengan menyiapkan dana berikut perangkatnya, agar
orang miskin yang punya masalah hukum dapat terlayani dengan baik.
Apa tujuan dibentuknya bantuan hukum di Pengadilan Agama?
Poinnya berangkat dari banyaknya masyarakat yang buta hukum dan tak mampu membayar
pengacara untuk berperkara di Pengadilan Agama. Tetapi jika mampu tak boleh
mendapatkan bantuan hukum, misalnya dibuktikan dengan penghasilannya. Nanti di Perma
ditentukan syarat maksimal penghasilan yang berhak memperoleh bantuan hukum dengan
membuat surat pernyataan. Tidak harus dengan surat RT/RW setempat. Syarat ini hanya
diperuntukkan untuk membebaskan biaya perkara jika masyarakat benar-benar tak mampu
atau prodeo.
Penyususnan draft pedoman Bantuan hukum ini memang tidak bisa dibilang main-main.
Searngkaian pertemuan digelar secara marathon baik sebelum maupun sesudah kunjungan
kerja delegasi Mahkamah Agung ke Australia.4
Peran Waka MA Bidang Yudisial dan Dirjen Badilag dalam mewujudkan Pos
Bakum
Perhatian WAKA MA Bid.Yudisial yang egitu tinggi tak pelak memberikan stimulus
luar biasa bagi tim penyusun untuk segera merampungkan dan menyempurnakan Draft.
Selanjutnya Abdul Kadir Mappong, ketika memimpin rapat lanjutan pedoman bantuan
hukum di Gedung MA pada Senini 9 Agustus 2010, berpesan bahwa “Sebelum diterbitkan
SEMA-nya, Draft ini harus sudah betul-betul matang sebelum di serahkan kepada Ketua
MA”.
Terlebih bagi Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, yang begitu menggebu untuk segera
terwujudnya pedoman bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama. “ Kita harus betulbetul bekerja keras menyempurnakan draft ini. Masalah Managemen dan Administrasi dari
draft ini menjadi tanggung jawa Ditjen Badilag, sementara untuk Tehnis yudisial termasuk
kesesuaiannya dengan hukum acara itu menjadi tanggung jawab Tuada Uldilag.”kata Dirjen.
Dirjen Badilag selalu mewanti-wanti agar seluruh perkembangan draft ini sebisa
mungkin di sharing ke daerah.” Perubahan draft ini harus diinfokan ke kawan-kawan di
daerah supaya mereka bisa mengkritisi dan mengikuti perkembangan. Kata Dirjen Badeilag
selasa pagi tanggal 10 Agustus 2010.
4
Badilag.net tanggal 11 juli 2010.
5
Dari pertemuan terakhir ‘tim besar’ di MA maupun ‘tim kecil’ internal Ditjen
Badilag, terdapat beberapa perubahan terkini draft pedoman Bantuan hukum sebagai
berikut:
1. Keuangan perkara prodeo harus masuk pencatatan dalam buku Jurnal,
2. Biaya Pemanggilan pertama untuk perkara prodeo tidak di bebankan kepada DIPA,
akan tetapi dilakukan tanpa biaya oleh Juru Sita (Prodeo murni)
3. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/mahkamah Syari’ah sesuai
anggaran yang tersedia pada DIPA,
4. Besarnya anggaran untuk satu perkara prodeo pada DIPA adalah sebesar Rp 350.000;
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)’
5. Pemberi jasa di Pos bantuan hukum di tunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah syar’iah melalui kerjasama kelembagaan.
6. Bukti ketidak mampuan penerima bantuan hukum tidak harus SKTM (Surat
Keterangan tidak mampu) tapi juga bisa dengan Surat Keterangan Tunjangan Sosial
lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman, akan diatur kemudian oleh Tuada Uldilag
dalam hal yang berkaiatan dengan tehnis yudisial dan oleh sekretaris MA dalam hal
non tehnis yudisial.
Pendapat penulis tentang perubahan draft terkini
Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran, berkenaan
dengan perubahan draft terkini bantuan hukum, barang kali agak sedikit berbeda namun
tujuannya sama yakni agar pos bantuan hukum Jelas peruntukannya, sebagai berikut:
1. Untuk penambahan dan perubahan draft point 1 penulis sependapat, bahwa
pencatatan perkara prodeo harus masuk pencatatan buku jurnal perkara.
2. Untuk penambahan dan perubahan draft point 2, penulis punya pendapat yang
sedikit berbeda yakni untuk Pemanggilan pertama dalam perkara prodeo oleh juru
Sita tidak di berikan Biaya ketika memanggil, selanjutnya biaya pemanggilan akan di
gantikan dengan biaya DIPA setelah di cairkan biaya perkara tersebut.
3. Penulis sependapat besarnya anggaran untuk satu perkara Prodeo pada DIPA
sebesar Rp 350.000; , Namun peruntukannya harus jelas untuk apa? Penulis
berpendapat biaya tersebut untuk keperluan Biaya Pemanggilan oleh Juru Sita baik
kepada Penggugat, Tergugat maupun saksi-saksi jika diperlukan dan biaya matrei Rp
6000;. Jika biaya prodeo tidak untuk juru Sita lantas untuk siapa? Tidak jelas
peruntukannya, kecuali untuk jasa pembuatan gugatan oleh Kuasa Hukum dalam
perkara Prodeo.
4. Penulis mengusulkan dalam perkara prodeo ditiadakan biaya pendaftaran yang
setiap perkara sebesar Rp 30.000, (tiga puluh ribu), karena biaya dari Negara untuk
bantuan hukum, maka tak perlu kembali ke Negara.
6
5. Pada draft perubahan angka 5 dan 6 penulis sangat setuju, karena hal itu sangat
membantu memudahkan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu,
tidak ruwet praktis dan tidak bertele-tele.
Kiranya program Justice for All akan mudah tercapai apabila ada kometmen dan
kemauan dari PA untuk membuat semua perkara di PA pada dasarnya Gratis kecuali bagi
orang-orang yang mampu, sebab telah tersedia Anggaran Pos bakum yang cukup.
Memang wacana ini kiranya agak asing ditelinga para pakar hukum, karena belum
terbiasa, karena yang umum di telinga pada dasarnya setiap perkara harus berbiaya kecuali
yang miskin.
Ada beberapa azas dalam beracara secara prodeo, antara lain:
- Keputusan beracara secara prodeo dilakukan dengan tidak beracara/secara
singkat. (pasal 245).
- Putusan di jatuhkan pada hari pertama menghadap Pengadilan saat pemohon
prodeo diajukan (pasal 239 HIR)
- Putusan tentang izin prodeo bersifat final (pasal 241 HIR)
Dalam praktek, di banyak Pengadilan Agama perkara yang di ajukan dengan
permohonan prodeo di periksa dan diputus permohonan prodeo tersebut, dalam
persidangan majlis pada kesempatan pertama sebelum memeriksa pokok perkara, apabila
permohonan di tolak, kepada pemohon di perintahkan untuk membayar ongkos perkara,
dan apabila dikabulkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
Seiring dengan perjalanan waktu dan bergulirnya adanya pos bakum, bahkan
sebelum itu para KPTA se Indonesia telah bersepakat di Bandung tanggal 13-15 Mei 2008
yang lalu. Dan pemeriksaan perkara dengan prodeo ini menjadi permasalahan serius yang
perlu dikaji ulang, sebagaimana rekomendasi hasil penelitian LDF 2007 yang lalu. Apakah
prosedur beracara bagi orang miskin yang dua tahap sebagaimana praktek Peradilan selama
ini tidak lebih memberatkan bagi orang miskin.
Interpretasi pasal-pasal dalam perkara prodeo
Penulis berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum adalah Keadilan dan
ketertiban umum atau dalam bahasa islamnya untuk mencapai
kemaslahatan,
memudahkan dan meringankan serta mensejahterakan para pencari keadilan, jika tujuan
hukum tersebut tidak terpenuhi, maka jika masih kaku menerapkan hukum tanpa melihat
situasi dan kondisi serta perkembangan zaman, maka tujuan hukum tidak tercapai. Kalau
masih bisa dipermudah mengapa harus dipersulit.
Interpretasi lain bahwa tafsir dan terapan atas pasal-pasal beracara secara prodeo
dengan pendekatan empiris telah melahirkan banyak kesulitan, baik bagi hakim, pemohon,
dan timbulnya peradilan yang bertahap. Sehingga timbul putusan Sela, perintah membayar
apabila permohonan ditolak dan berkembang lagi perintah mencoret perkara dari register
apabila Penggugat yang di tolak permohonan prodeonya tidak membayar biaya perkara,
7
karena di anggap tidak bersungguh-sun gguh. Padahal ada kemungkinan memang betulbetul tidak mampu.
Perhatian MA bagi orang yang tidak mampu dengan mengalokasikan dana melalui
DIPA Pengadilan lebih memperunyam tafsir empiris atas pasal-pasal beracara secara prodeo
ini.
Keadaan ini perlu diakhiri, dengan kajian ulang atas Pasal-pasal prodeo dengan
praktek pengadilan yang berjalan selama ini dengan semangat keadilan untuk semua dan
tidak memarjinalkan orang-orang miskin mengakses Pengadilan.
Peradilan sederhana dan murah bahkan gratis target hari ini, Peradilan bebas biaya
bukanlah mimpi jika ada kemauan dari perangkat peradilan itu sendiri terutama KPA.
Prioritas perkara yang di gratiskan
Walaupun menjadi cita-cita berperkara di Pengadilan Agama Gratis, namun perlu
tahapan-tahapan preoritas dan tidak dapat sekaligus, sebab untuk perkara-perkara yang
Subyeknya banyak obyeknya banyak, seperti perkara, Warisan, Hibah, wasiat, pembagian
harta bersama dan Ekonomi Syari’ah masih memerlukan pembahasan yang lebih dalam
lagi, karena dibutuhkan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit.
Penulis benpendapat ada beberapa perkara yang sekiranya dapat di gartiskan bagi
masyarakat pencari keadilan, kecuali bagi yang mampu adalah dalam perkara.
1. Perkara Cerai gugat, perlu di gratiskan karena mayoritas perempuan tidak
mempunyai pengahasilan sendiri.
2. Perkara Istbat Nikah (kecuali istbat untuk istri kedua,ketiga atau keempat), perlu di
gratiskan karena alasan tidak dicatatkan suatu perkawinannya di PPN karena
disinyalir karena factor biaya.
3. Perkara Cerai talak , perlu di gratiskan bagi orang-orang miskin yang terpinggirkan
serta lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Agama, kecuali yang mampu.
KESIMPULAN
1. Berperkara di Pengadilan Agama di gratiskan kecuali bagi yang mampu.
2. Bukti ketidak mampuan tidak harus SKTM, tetapi juga surat Taskin atau Surat yang
menunjukkan miskin yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
3. Perlu langkah KPA dan Pansek agar lebih antusias untuk menyukseskan program
Perkara Prodeo, sidang Keliling dan Posbakum.
Berikut ini penulis tuangkan isi hati untuk empat pejuang PA yang tergambar dalam
sebuah judul Puisi.
====================
8
“EMPAT PILAR PEJUANG UMAT”
A nugerah ilahi di berikan kepada hamba Pilihan
H ati yang suci untuk berjuang melawan kezaliman
M asihkah Engkau mempersiapkan generasi-generasi pilihan
A pakah para generasi itu mempunyai jiwa untuk berjuang
D ari masa ke masa nasehatmu selalu menjadi perhatian
K esempurnaan sikap dan sifatmu telah sesuai nama yang jadi panutan
A ndai kita terlena sungguh umat kita akan di hempaskan
M akanya perlu kita waspada dan jangan terlena oleh rayuan
I ngat ! tinggal empat pejuang yang berada di garis depan
L angkah generasi harus benar-benar dipersiapkan
A pakah sudah siap melawan badai yang menerjang ?
N aungan agung di jadikan sarang
D alam menggapai generasi tersayang
I lmu Agama menjadi bahan tumpuhan untuk berjuang
S ayang aduhai sayang….!
Y ang menangis selalu terngiang
A langkah Indah jika tercapai terobosan
M anusia hanya berusaha tapi Tuhan yang menentukan
S ikapmu yang ramah dan berwibawa harus tetap dipertahankan
U sahamu untuk selalu merapatkan barisan
A marah tak pernah engkau perlihatkan
L impahan anugerah selalu engkau dapatkan
A papun yang terjadi empat pilar harus tetap berjuang
M eraih mimpi demi Peradilan Agama tersayang
M aha suci Engkau Ya Alloh yang menguatkan empat pilar Pejuang
R untuhlah para anteknya Snouck Hurgronye dalam menyerang
U ntuk menjatuhkan perjuangan nama empat pilar yang terpandang
M ereka hanya gigit jari dan menyesali
N amun Remunerasi Prestasimu yang telah teruji
E ngkau tidak lelah memperjuangkan Pembaruan
S ilih berganti ingin menjatuhkan dirimu melalui kesehatan
S iang malam tanpa lelalh kami do’akan
A lhasil Yang Maha Kuasa selalu mengabulkan
9
W aktu demi waktu usahamu untuk membuka cakrawala
A langkah indah informasi mudah di cerna
H anya tekat ingin tahu yang memnbuat Tahu
Y aitu dengan Web site sebagai saranamu
U ntuk apa takut ketinggalan Zaman
W aktu terus bergulir selalu membuktikan
I ngat tahun 1937 yang lalu
D isaat itu empat pilar belum menyatu
I katan batin menjadi roh pilar pejuang umat
A kan selamat dunia akhirat
N amamu menjadi catatan yang memikat
A lhamdulilah jalinan empat Pilar selalu meningkat.
================
10
Fly UP