...

Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dari

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dari
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
PENGELOLAAN ASET
Pensertipikatan Tanah Pemerintah Pusat/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan
yang Tidak Digunakan (BMN Idle)
Pengelolaan Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN)
PENGELOLAAN PENDAPATAN
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan dan Perdesaan
(PBB-P2)
PENGELOLAAN BELANJA
Pelaksanaan Anggaran Terhadap Pekerjaan yang Tidak
Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran
PELAYANAN MASYARAKAT
Penyediaan Air Bersih Melalui PDAM
i
ii
iii
1
13
21
27
33
42
53
Pendapat BPK
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Pendapat BPK kepada Pemerintah
bertepatan dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan pemeritah Pusat Tahun 2014.
Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dalam hasil
pemeriksaan BPK selama ini, BPK masih menjumpai adanya permasalahanpermasalahan yang berulang dan belum terselesaikan pada kementerian negara/
lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Pendapat BPK yang dimuat dalam buku
ini di antaranya terkait dengan pengelolaan aset, pendapatan, belanja, dan
kegiatan pelayanan masyarakat.
Akhir kata, Pendapat BPK ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah
untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan
secara berkesinambungan sekaligus untuk memperkuat upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Jakarta,
Juni 2015
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Pendapat BPK
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan
usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan
lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat
yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran,
pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah,
pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester dan
laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya serta
juga kepada pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut
hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan
keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang
dan belum terselesaikan.
Terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan
tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk
menyelesaikannya dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang
pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat yang
secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut.
Pengelolaan Aset
Permasalahan pengelolaan aset yang perlu mendapatkan perhatian
pemerintah meliputi (1) pensertipikatan tanah pemerintah; (2) pengelolaan
barang milik negara yang tidak digunakan (idle); dan (3) pengelolaan aset properti
eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Pensertipikatan Tanah Pemerintah Pusat/Daerah
BPK masih menemukan banyak tanah pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang belum bersertipikat. Permasalahan ini masih terjadi karena (1) tanah
yang dikuasai pemerintah tidak didukung dokumen kepemilikan; (2) implementasi
prosedur pensertipikatan tanah pemerintah pusat/daerah tidak efektif disebabkan
Pendapat BPK
iii
antara lain kementerian negara/ lembaga (K/L) belum melaksanakan juklak
pensertipikatan tanah dan masih ada perbedaan pemahaman implementasi juklak
tersebut; (3) inventarisasi tanah belum efektif disebabkan antara lain perbedaan
metode pencatatan dan ketidakakuratan data yang diinput dalam sistem informasi;
dan (4) pembiayaan pensertipikatan tanah tidak terintegrasi.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan (BMN Idle)
Pengelolaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang belum optimal
disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang mengatur kewajiban bagi pengguna
barang untuk menginventarisasi BMN tanah dan/atau bangunan yang terindikasi
BMN idle, sanksi terhadap pengguna barang yang tidak melaporkan BMN tanah
dan/atau bangunan yang terindikasi idle dan pengelola barang untuk lebih proaktif
dalam mengidentifikasi BMN tanah dan/atau bangunan idle.
Selain itu, dalam perencanaan kebutuhan tanah dan bangunan selama ini,
pemerintah belum mempertimbangkan keberadaan tanah dan/atau bangunan idle.
Salah satu sebab permasalahan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL) belum sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara, khususnya yang mengatur penggunaan BMN idle terlebih dahulu
sebelum merencanakan pengadaan BMN tanah dan bangunan.
Pengelolaan Aset Properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN)
Aset properti eks BPPN tidak dapat dijual atau belum dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan status 90 aset properti yang dokumen
kepemilikannya dikuasai Bank Indonesia belum jelas rencana penyelesaiannya.
Pengelolaan Pendapatan
Permasalahan pengelolaan pendapatan yang perlu mendapatkan perhatian
pemerintah meliputi (1) penerimaan cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN)
hasil tembakau; dan (2) pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan
Pedesaan (PBB-P2).
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Peraturan cukai dan PPN hasil tembakau yang membedakan waktu pembayaran
dan waktu pelunasan cukai dan PPN hasil tembakau mengakibatkan berkurangnya
penerimaan negara dari cukai dan PPN hasil tembakau ketika terjadi perubahan
tarif cukai dan/ atau harga jual eceran.
Pendapat BPK
iv
Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah
Pengalihan penerimaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
yang didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dilaksanakan sampai
dengan tahun 2013. Namun, sampai saat ini pengalihan penerimaan PBB-P2
ke pemerintah daerah mengalami kendala karena pengalihan data, sistem dan
kemampuan pengelolaan PBB-P2 yang tidak berjalan baik. Hal ini mengakibatkan
pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah daerah tidak optimal, data PBB-P2 tidak
akurat sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terkait PBB-P2
tidak memadai dan adanya potensi kehilangan penerimaan PBB-P2.
Pengelolaan Belanja
Pelaksanaan Anggaran Terhadap Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
pada Akhir Tahun Anggaran
Permasalahan pengelolaan belanja terjadi pada pelaksanaan anggaran belanja
yang belum selesai pada akhir tahun anggaran. Nilai belanja akhir tahun 2014
dapat dilihat dari nilai jaminan bank garansi yang dicairkan kas negara dan masih
dikuasai KPPN yaitu sebesar Rp10,92 triliun.
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait sisa
pekerjaan dari kontrak yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
Namun, peraturan dan kebijakan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan prinsip
periodisitas anggaran, dan kesepakatan pemerintah dan DPR terkait anggaran
tahunan, serta pertanggungjawaban dalam laporan realisasi anggaran (LRA) tidak
menggambarkan realisasi anggaran yang sebenarnya.
Pelayanan Masyarakat
Penyediaan Air Bersih Melalui PDAM
Penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas nasional yang
menargetkan akses terhadap air minum yang berkualitas sesuai dengan standar
kesehatan bagi 67% penduduk Indonesia. Namun, penyediaan air bersih melalui
perusahaan daerah air minum (PDAM) tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal
ini terkendala berbagai permasalahan yang meliputi: (a) kurangnya dukungan dan
komitmen pemerintah daerah terhadap PDAM terkait kejelasan target dan rencana
usaha (business plan), struktur permodalan, dan kapasitas kelembagaan; (b)
tidak optimalnya pengelolaan bisnis PDAM terkait ketidakakuratan pengelolaan
Pendapat BPK
v
data pelanggan; kelemahan pengendalian kualitas, kuantitas dan kontinuitas air
minum; serta kelemahan pengendalian kehilangan air.
Pendapat BPK
Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas, BPK berpendapat
bahwa:
1. Pensertipikatan tanah pemerintah pusat/ daerah perlu menjadi program
nasional yang disertai dengan langkah-langkah implementasi riil antara lain
meliputi penunjukan penanggung jawab program, penyelesaian tanah yang
bermasalah dan tidak didukung dokumen kepemilikan, serta penyamaan
metode pencatatan dan pembenahan database tanah disertai pembiayaan
program yang terpadu dengan target waktu yang jelas.
2. Ketentuan yang mengatur kewajiban untuk menginventarisasi tanah/
bangunan yang terindikasi idle, sanksi tidak melaporkan tanah/bangunan idle,
dan upaya proaktif mengidentifikasi tanah/ bangunan idle perlu ditetapkan.
Selain itu, kebijakan penyusunan RKA-KL dan kebijakan perencanaan
kebutuhan BMN K/L perlu diharmonisasi.
3. Kebijakan teknis penggunaan aset properti eks BPPN yang tidak lengkap
dokumen pengalihan/kepemilikan untuk penyelenggaraan pemerintahan
perlu ditetapkan dan aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI
perlu diminta pemerintah kepada BI sebagai pemulihan BLBI.
4. Penetapan kebijakan yang mengatur pembayaran cukai dan PPN hasil
tembakau yang dilakukan setelah Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau
selesai diproduksi untuk dipakai/dijual perlu segera dilakukan pemerintah,
sehingga nilai cukai dan PPN yang dibayarkan akan sesuai dengan tarif cukai
dan Harga Jual Eceran (HJE) yang berlaku saat BKC hasil tembakau selesai
diproduksi.
5. Pengalihan PBB-P2 ke pemerintah daerah perlu mendapatkan bantuan
teknis pemerintah pusat sampai dengan kesiapan pemerintah daerah
mengelola PBB-P2 terkait penggunaan sistem manajemen informasi objek
pajak (SISMIOP), kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan dokumen
pendukung data mutakhir PBB-P2.
6. Peraturan dan kebijakan pelaksanaan belanja akhir tahun perlu ditinjau
kembali agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta lebih
praktis, tanpa membebani anggaran tahun berikutnya, dan dapat menjamin
penyelesaian sisa pekerjaan.
Pendapat BPK
vi
7. Penyediaan air bersih melalui PDAM perlu menjadi program nasional dengan
keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelarasan
target, penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, dan perbaikan pengelolaan bisnis PDAM, sehingga PDAM mampu
menyediakan air bersih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Jakarta, Juni 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
Dr. Harry Azhar Azis, M.A.
Pendapat BPK
vii
PENGELOLAAN ASET
Pendapat BPK
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENSERTIPIKATAN TANAH PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
1. Latar Belakang
Tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Aset
tanah tersebut dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat/
daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 sebagaimana
diubah dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di
dalam melaporkan aset tanah tersebut, diperlukan bukti pendukung seperti bukti
hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertipikat tanah.
Aset tanah tersebut merupakan bagian dari barang milik negara/daerah
(BMN/D) yang harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
atau pemerintah daerah (pemda) terkait berdasarkan Pasal 43 ayat 1 PP No. 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
BPK telah menemukan banyak tanah pemerintah yang tidak bersertipikat
sejak pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2004. Namun demikian, permasalahan serupa masih ditemukan dalam hasil
pemeriksaan BPK atas LKPP pada empat tahun terakhir, yaitu TA 2011 s.d
2014. Selain itu, permasalahan pensertipikatan tanah pemda masih ditemukan
dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa
pensertipikatan tanah pemerintah sudah cukup lama menjadi permasalahan,
namun penyelesaiannya sampai saat ini belum tuntas.
Menurut LKPP tahun 2014, nilai aset tanah pemerintah pusat memiliki porsi
yang cukup siginifikan yaitu sebesar Rp945,67 triliun atau 55,15% dari total nilai
netto aset tetap sebesar Rp1.714,58 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh
pada sistem informasi manajemen pendataan tanah Pemerintah (SIMANTAP)
Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014, minimal sebanyak
28.947 (43,32%) dari 66.820 bidang tanah milik pemerintah pusat belum
bersertifikat. Sedangkan tanah milik pemda yang belum bersertifikat per 31
Desember 2013, sekurangnya sebanyak 107.635 bidang tanah.
Di samping itu, sebagian tanah pemerintah yang tidak bersertipikat tidak
didukung dengan dokumen kepemilikan tanah, sehingga tidak memiliki alas hak
yang kuat sebagai dasar pengurusan sertipikat tanah, seperti girik, letter c atau
surat bukti perolehan tanah lainnya. Hal ini sering ditemui pada tanah-tanah
Pendapat BPK
1
pemerintah yang merupakan hak lama (bukan dari pengadaan baru). Masalah
tersebut semakin berlarut-larut jika kementerian negara/lembaga (K/L) dan/atau
pemda sebagai pengguna/penguasa tanah tidak segera mensertipikatkan bidangbidang tanah yang dikuasainya.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk pengamanan BMN/D yang mencakup
tiga aspek yaitu pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Tanpa pengamanan
hukum yang memadai, tanah pemerintah rawan digunakan/dikuasai oleh pihak
lain, dan/atau disalahgunakan oleh aparat pemerintah, sehingga berpotensi
hilangnya aset pemerintah. Tanah pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat
juga dapat menimbulkan risiko biaya sosial untuk pembebasannya. Misalnya,
Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan biaya relokasi warga masyarakat untuk
pembebasan tanah Waduk Pluit dan Waduk Ria rio pada tahun 2013. Dalam
hasil pemeriksaannya, BPK juga masih menemukan adanya permasalahan tanah
pemerintah yang dikuasai oleh pihak lain.
2. Pokok Masalah
Permasalahan yang terjadi adalah pensertipikatan tanah pemerintah pusat/
daerah terhambat karena (1) tanah yang dikuasai pemerintah tidak didukung
dokumen kepemilikan; (2) implementasi prosedur pensertipikatan tanah
pemerintah pusat/daerah tidak efektif; (3) inventarisasi tanah belum efektif; dan
(4) pembiayaan pensertipikatan tanah tidak terintegrasi.
3. Analisis Masalah
3.1 Tanah yang Dikuasai Tidak Didukung Dokumen Kepemilikan
K/L dan/atau pemda merupakan pengguna barang yang bertanggung jawab
untuk melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum atas aset-aset yang
dikuasainya. Kelalaian dan kelemahan dalam melaksanakan tanggung jawab ini
akan berdampak negatif terhadap aset pemerintah. Banyaknya tanah yang belum
bersertipikat menunjukkan kelemahan pengamanan hukum atas aset tanah
pemerintah.
Pemerintah telah menerbitkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yang mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan
kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
dan untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak
atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tanah pemerintah
yang belum bersertipikat perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali,
Pendapat BPK
2
sementara untuk tanah yang telah terdaftar perlu dilakukan pemeliharaan data
pendaftaran tanah.
Meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan-aturan mengenai pendaftaran
tanah tetapi masih banyak tanah pemerintah yang belum terdaftar atau belum
bersertipikat. Ada beberapa permasalahan terkait tanah pemerintah yang menjadi
kendala untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali.
Banyak tanah yang dikuasai pemerintah tetapi tidak memiliki dokumen alas
hak untuk memenuhi syarat pendaftaran tanah. Hal ini tidak terlepas dengan
riwayat tanah atau cara perolehan bidang tanah tersebut oleh pemerintah. Tanah
pemerintah yang tidak memiliki dokumen alas hak, antara lain:
a. Tanah pemerintah yang berasal dari nasionalisasi tanah eks milik asing.
b. Tanah pemerintah yang diperoleh melalui hibah dari perorangan/perusahaan/
instansi pemerintah, tetapi tidak disertai dengan bukti pelepasan hak dan
berita acara hibah.
c. Tanah pemerintah yang diperoleh dari wakaf, tetapi tidak disertai dengan
akta/surat ikrar wakaf dan belum diperdatakan.
d. Tanah bekas milik desa yang berubah status menjadi kelurahan.
e. Tanah milik provinsi atau kabupaten/kota baru yang merupakan daerah
pemekaran.
Tanah pemerintah yang tidak memiliki dokumen alas hak seringkali mengalami
hambatan dalam proses pensertipikatannya. Kendala ini teratasi dengan terbitnya
Juklak Pensertipikatan BMN/D Berupa Tanah pada tahun 2013. Sesuai juklak
tersebut, ketiadaan dokumen alas hak dapat digantikan dengan surat pernyataan
dari kuasa pengguna barang/kepala satker. Untuk membuat surat pernyataan
itu, kuasa pengguna barang/kepala satker perlu meneliti dan meyakini riwayat
kepemilikan tanah terlebih dahulu. Surat pernyataan tersebut hanya dapat dibuat
jika tanah pemerintah dikuasai secara fisik, tercatat dalam daftar aset, dan tidak
bermasalah/sengketa. Banyaknya tanah pemerintah yang tidak dikuasai secara
fisik, dan/atau bersengketa menyebabkan kepala satker tidak dapat membuat
surat pernyataan, sehingga pada akhirnya tanah tidak dapat disertipikatkan.
Jika K/L dan/atau pemda tidak memiliki dokumen alas hak atas tanah, K/L
dan/atau pemda perlu tetap melakukan upaya pengamanan fisik dan administrasi
untuk mendukung penyelesaian pensertipikatan tanah yang dikuasainya serta
terus mencari upaya pengamanan secara hukum untuk mensertipikatkan tanah
tersebut.
Pendapat BPK
3
3.2 Implementasi Prosedur Pensertipikatan Tanah Tidak Efektif
Dasar pensertipikatan tanah pemerintah adalah UU No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur lebih lanjut dalam PP
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN No.3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Rangkaian
kegiatan pendaftaran pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data
fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian
data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Menurut peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan (SPPP) Tahun 2010, lamanya waktu yang diperlukan
untuk memproses pendaftaran adalah maksimal selama 98 hari.
Prosedur pensertipikatan tanah pemerintah selama ini diberlakukan sesuai
ketentuan di atas, yaitu sama dengan tanah milik masyarakat umum. Namun
demikian, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008, pemerintah
menerbitkan prosedur pensertipikatan tanah pemerintah dalam Peraturan
Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang
Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Peraturan Bersama tersebut dijabarkan lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pensertipikatan BMN/D Berupa Tanah
dengan surat Kepala BPN Nomor 785/15.3-300/III/2013 tanggal 1 Maret 2013
dan diperbaharui dengan Nomor 1437/15.3-300/IV/2014 tanggal 14 April 2014,
yang memuat target dan prosedur pensertipikatan tanah tersebut. Berdasarkan
juklak tersebut, prosedur pensertipikatan tanah pemerintah lebih sederhana
jika dibandingkan dengan prosedur yang diatur menurut PP No.24 Tahun 1997
dan aturan pelaksanaannya, meskipun lamanya waktu untuk proses pendaftaran
masih mengikuti SPPP BPN Tahun 2010.
Perbandingan prosedur pensertipikatan tanah pemerintah menurut PP No.24
Tahun 1997 dan Juklak Pensertipikatan BMN/D berupa tanah, dapat dilihat pada
Tabel 1.
Pendapat BPK
4
Tabel 1. Perbandingan Prosedur Pensertipikatan Tanah
PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
Penerbitan sertipikat didahului dengan
tahap pendaftaran hak melalui pembuktian
dan pembukuan
Juklak Pensertipikatan BMN/D berupa
Tanah
Pendaftaran hak untuk penerbitan
sertipikat dilakukan setelah mengajukan
permohonan hak pakai dan adanya
penerbitan surat keputusan pemberian hak
Pembuktian hak lama:
Syarat jika tidak ada alat bukti:
• Surat pernyataan dari kuasa pengguna
barang/ kepala satker bahwa:
Pembuktian hak baru:
Syarat permohonan hak pakai:
Penetapan pemberian hak oleh pejabat • Bukti perolehan tanah;
yang berwenang / akta PPAT / akta ikrar • Data fisik: surat ukur/ gambar;
wakaf / akta pemisahan (untuk rumah • Surat lain.
susun)/ akta pemberian hak tanggungan
•
•
•
•
•
Bukti tertulis;
Keterangan saksi;
Pernyataan yang bersangkutan;
Syarat jika tidak ada alat bukti:
- Bukti penguasaan fisik selama 20
tahun;
- Ada kesaksian (sekurangnya 2
saksi);
Pengumpulan dan penelitian data
yuridis;
• Diumumkan selama waktu 30 atau
60 hari dan tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan;
• Data fisik dan data yuridis disahkan
dengan suatu berita acara.
Berdasarkan alat bukti dan Berita Acara
Pengesahan dilakukan pembukuan hak
dalam buku tanah. Selanjutnya sertipikat
diterbitkan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah didaftar dalam buku
tanah tersebut.
o Tanah dikuasai secara fisik ;
o Tanah tercatat dalam daftar aset;
o Tanah tidak bermasalah/ sengketa.
Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala
Kantor Pertanahan menerbitkan Surat
Keputusan Pemberian Hak Pakai sebagai
dasar untuk melakukan pendaftaran
sehingga diperoleh sertipikat hak pakai.
Meskipun prosedur pensertipikatan tanah pemerintah yang diatur dalam
juklak tersebut lebih sederhana, namun hasil pensertipikatan tanah pemerintah
pusat yang dibiayai melalui DIPA BPN (rupiah murni), menunjukkan hasil yang
tidak signifikan. Pada tahun 2013, terealisasi sebesar 62%, yaitu 1.237 bidang
Pendapat BPK
5
tanah dari target sebanyak 2.000 bidang tanah. Sedangkan pada tahun 2014,
sampai dengan triwulan III baru terealisasi 1.273 bidang tanah (25%) dari target
sebanyak 5.000 bidang tanah. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan antara lain:
a. K/L belum melakukan seluruh tugas dan tanggung jawabnya seperti yang
tercantum dalam Peraturan Bersama. Banyak bidang tanah yang diajukan
pensertipikatannya oleh K/L kepada BPN tidak clean and clear, sehingga tidak
memenuhi syarat untuk diproses pensertipikatannya, antara lain:
• Tanah yang disertipikatkan tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya.
• Tanah merupakan aset pemda, namun bangunannya merupakan aset K/L,
atau sebaliknya.
• Tanah dalam proses sengketa atau dikuasai oleh masyarakat/pihak lain.
b. K/L tidak segera mengajukan dokumen pensertipikatan tanah, sehingga
proses pensertipikatannya tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama.
c. Pemerintah belum menunjuk K/L yang berperan sebagai koordinator
pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah. Hal ini mengakibatkan
pihak-pihak yang terlibat kurang bersinergi sehingga pensertipikatan tanah
pemerintah tidak berjalan efektif.
d. Setiap kantor pertanahan belum memiliki pemahaman yang sama dalam
mengimplementasikan juklak.
e. Target yang ditetapkan adalah target pensertipikatan tanah K/L, tidak
termasuk target pensertipikatan untuk tanah pemda.
Jika kondisi di atas terus berlangsung, penyelesaian pensertipikatan
tanah pemerintah akan memerlukan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan
percepatan pensertipikatan secara riil, antara lain dengan penyiapan dokumen
pensertipikatan tanah yang lebih baik, penunjukkan penanggungjawab program
untuk meningkatkan koordinasi di antara K/L dan pemda, serta pencarian secara
terus menerus upaya pengamanan hukum tanah pemerintah.
3.3 Inventarisasi Tanah Belum Efektif
Sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D, sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengelola barang
melakukan inventarisasi BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan yang berada
dalam penguasaannya paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Dalam peraturan ini, yang
dimaksud Pengelola BMN adalah Menteri Keuangan, sedangkan pengelola BMD
adalah pemerintah daerah. Pada tahun 2009, pemerintah pusat telah melakukan
inventarisasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/
Pendapat BPK
6
PMK.06/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi,
Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban BMN. Saat ini, sudah waktunya
pemerintah melakukan inventarisasi BMN kembali.
Dalam rangka pensertipikatan tanah, Menteri Keuangan dan Kepala BPN telah
menerbitkan Peraturan Bersama No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 Tahun 2009
tentang pensertipikatan BMN berupa tanah. Menurut peraturan ini, salah satu
tugas dan tanggung jawab K/L adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi
BMN berupa tanah. Namun peran tersebut belum dilakukan secara optimal. Terkait
pengelolaan BMD, Pasal 27 Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan BMD menyatakan antara lain bahwa inventarisasi atau sensus
BMD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dan dilaksanakan serentak
seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sebagian besar pemda
telah melakukan inventarisasi BMD, namun belum optimal.
Dengan inventarisasi atau pendataan tanah akan diperoleh data lokasi/letak
tanah, luas tanah, penggunaan tanah, bukti penguasaan tanah, dan keterangan
lain yang diperlukan, misalnya apakah terdapat sengketa tanah dengan pihak lain,
tanah dikuasai pihak lain, atau sedang dalam proses sertifikasi di BPN. Inventarisasi
yang belum optimal, sering mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang
pada akhirnya menghambat atau memperlambat pensertipikatan tanah. Misalnya
bidang tanah pemerintah yang tidak diketahui lokasi keberadaannya, perbedaan
luas tanah yang tercatat dengan luas tanah riil, atau tanah yang diakui sebagai
milik pemerintah tetapi tidak ada bukti fisik di atas bidang tanah tersebut.
Pada saat ini ada tiga pihak pengelola data aset BMN/D berupa tanah.
Perbedaan metode pencatatan yang digunakan oleh masing-masing pihak
mengakibatkan inkonsistensi data sehingga keakuratannya diragukan. Ketiga
pengelola data tersebut, yaitu:
a. K/L dan/atau Pemda
K/L dan/atau pemda menyimpan dan mengelola data tanah melalui sistem
aplikasi BMN/D, sebagai bagian dari aplikasi untuk penyusunan laporan
keuangan. Pada umumnya data yang dimuat dalam aplikasi adalah seluruh
tanah pemerintah, baik yang sudah bersertipikat, dalam proses, maupun
belum bersertipikat.
b. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dhi. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Pusdatin mengelola database pertanahan melalui aplikasi geokomputerisasi
kantor pertanahan (Geo-KKP), yang diterapkan mulai tahun 2010. Informasi
ini hanya memuat data tanah yang terdaftar di BPN atau tanah yang telah
bersertipikat, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pendapat BPK
7
Keterbatasan database ini tidak memuat data tanah yang terdaftar sebelum
adanya aplikasi Geo-KKP.
c. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
DJKN mengidentifikasi dan mendata BMN berupa tanah, baik yang telah
bersertipikat maupun belum, melalui aplikasi sistem informasi manajemen
pendataan tanah pemerintah (SIMANTAP). Pencatatan data pada aplikasi ini
mengikuti hukum pertanahan, atau sesuai dengan sertipikat tanah. Data ini
hanya mencakup tanah milik pemerintah pusat, dan tidak termasuk tanah
milik pemda.
Untuk mempercepat pensertipikatan tanah pemerintah, diperlukan
data tanah yang akurat. Data ini dapat tersedia jika masing-masing instansi
berkomitmen untuk melakukan inventarisasi secara optimal. Saat ini, penetapan
target pensertipikatan tanah pemerintah pusat dilakukan dengan mengacu pada
aplikasi SIMANTAP, karena SIMANTAP merupakan satu-satunya aplikasi yang
menghimpun seluruh data tanah pemerintah pusat, meskipun keakuratan datanya
masih diragukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan
yang muncul pada saat proses pensertipikatan, di mana banyak bidang tanah yang
masuk dalam target pensertipikatan namun tidak clean and clear.
Di sisi lain, sampai saat ini belum ada sistem informasi yang menghimpun
data tanah milik seluruh pemerintah daerah, baik yang telah/belum bersertipikat,
sebagaimana database SIMANTAP.
Jika database tanah pemerintah pusat/daerah ini tidak segera dibenahi,
maka pensertipikatan tanah pemerintah akan tidak efektif. Untuk itu diperlukan
database tanah pemerintah pusat/daerah yang lengkap dan akurat dalam rangka
mendukung penyelesaian pensertipikatan tanah pemerintah.
3.4 Pembiayaan Pensertipikatan Tanah Tidak Terintegrasi
Secara umum, pensertipikatan tanah menjadi tanggung jawab dan dibiayai
oleh pengguna barang. Namun, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan
Kepala BPN No. 186/PMK.06/2009 dan No. 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan
Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah, mengatur dua metode pembiayaan
pensertipikatan tanah pemerintah, yaitu:
a. Pensertipikatan tanah pemerintah dibiayai dari APBN yang dialokasikan pada
DIPA BPN (rupiah murni).
Mulai tahun 2013, target atau jumlah pensertipikatan bidang tanah telah
ditetapkan setiap tahun, yaitu tahun 2013 sebanyak 2.000 bidang dan tahun
Pendapat BPK
8
2014 sebanyak 5.000 bidang. Besarnya biaya pensertipikatan per bidang
tanah disetujui oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas,
dan dibedakan menurut zonasi wilayah. Satuan biaya sertipikasi ini sudah
mencakup pembiayaan untuk kegiatan koordinasi, pengumpulan data,
pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan surat keputusan
hak/pengesahan data fisik dan yuridis, penerbitan sertipikat serta supervisi
dan pelaporan. Selain itu, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi petugas
BPN sudah termasuk dalam satuan biaya sertipikasi ini. Objek sertipikasi yang
dibiayai DIPA BPN adalah BMN yang ada pada K/L, dan tidak mencakup BMD
berupa tanah yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
b. Pensertipikatan tanah pemerintah dibiayai dari APBN/APBD
Pensertipikatan atas bidang tanah yang tidak ditargetkan oleh BPN dilakukan
oleh K/L dan/atau pemda dengan pembiayaan dari APBN/APBD. Anggaran
biaya persertipikatan tanah meliputi biaya pensertipikatan yang mengacu
pada PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BPN. Komponen biaya pendaftaran tanah
pertama kali meliputi: 1) biaya pengukuran tanah, 2) biaya pemeriksaan tanah
oleh tim peneliti, dan 3) biaya pendaftaran hak. Besarnya biaya pengukuran dan
pemeriksaan tanah tergantung dari luas bidang tanah, sedangkan tarif biaya
pendaftaran tanah bersifat tetap, yaitu Rp100.000/bidang. Kenyataannya, di
samping biaya-biaya yang diakui sebagai PNBP tersebut terdapat komponen
biaya non-PNBP, yaitu biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk
petugas ukur dan anggota tim peneliti tanah, dari kantor pertanahan ke lokasi
tanah yang dimohon, di mana jumlah/ besarannya sepenuhnya diserahkan
kepada K/L dan/atau pemda selaku pemohon hak atas tanah. Kebijakan dan
pembiayaan pensertipikatan dengan cara ini sama seperti pensertipikatan
tanah milik masyarakat umum.
Ruang lingkup pensertipikatan BMN berupa tanah, juga meliputi perubahan
nama pada sertipikat tanah, sehingga menjadi atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q K/L atau atas nama pemda. Untuk biaya perubahan nama pada
sertipikat tanah, dibebankan juga kepada K/L atau pemda.
Biaya persertipikatan tanah dengan metode pertama diutamakan untuk tanahtanah pemerintah pusat yang menjadi target percepatan, dan penentuan
target tersebut telah direncanakan sebelumnya secara bersama-sama oleh
DJKN, BPN dan K/L terkait. Tanah yang tidak menjadi target percepatan,
pembiayaannya menggunakan metode kedua. Metode pembiayaan yang kedua
akan menimbulkan kesulitan perencanaan anggaran. Hal ini karena banyak K/L
yang belum memahami metode penghitungan biaya pensertipikatan tanah. Di
Pendapat BPK
9
sisi lain, pembiayaan pensertipikatan tanah pemerintah melalui PNBP akan
menambah rantai birokrasi dibandingkan jika biaya tersebut dianggarkan
terpusat dalam DIPA BPN. Namun demikian, untuk mengalokasikan anggaran
secara terpusat dalam DIPA BPN diperlukan proses perencanaan dan
penganggaran yang lebih baik dan terukur, dengan berdasarkan sumber data
yang akurat, sehingga pelaksanaan pensertipikatan menjadi lebih efektif dan
efisien.
Terkait tanah pemda, banyak pemda yang belum memprioritaskan
pensertipikatan tanah dalam penyusunan APBD. Selain itu, prosedur dan
pembiayaan pensertipikatan tanah belum dipahami. Dengan demikian
pembiayaan pensertipikatan tanah pemda dalam APBD belum jelas.
4. Simpulan
Persertipikatan tanah pemerintah pusat/daerah masih mengalami hambatan
karena:
a. Tanah yang dikuasai pemerintah tidak didukung dokumen kepemilikan.
b. Implementasi prosedur pensertipikatan tanah pemerintah pusat/daerah
tidak efektif karena (1) K/L belum melakukan seluruh tugas dan tanggung
jawabnya seperti yang tercantum dalam peraturan bersama; (2) K/L tidak
segera mengajukan dokumen pensertipikatan tanah, sehingga proses
pensertipikatannya tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama; (3)
Pemerintah belum menunjuk K/L yang berperan sebagai koordinator
pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah; (4) Setiap kantor pertanahan
belum memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan juklak;
dan (5) Target yang ditetapkan adalah target pensertipikatan tanah K/L, tidak
termasuk target pensertipikatan untuk tanah pemda.
c. Inventarisasi tanah belum efektif yang disebabkan oleh: (1) perbedaan
metode pencatatan yang digunakan oleh masing-masing pihak mengakibatkan
inkonsistensi data sehingga keakuratannya diragukan; (2) ketidakakuratan
data yang diinput dalam sistem informasi; dan (3) belum ada sistem informasi
yang menghimpun data tanah milik seluruh pemerintah daerah.
d. Pembiayaan pensertipikatan tanah tidak terintegrasi.
Pendapat BPK
10
5. Pendapat
Berdasarkan simpulan tersebut di atas, BPK berpendapat bahwa
pensertipikatan tanah pemerintah pusat/daerah perlu menjadi program nasional
yang disertai dengan langkah-langkah implementasi riil antara lain meliputi
penunjukan penanggung jawab program, penyelesaian tanah yang bermasalah dan
tidak didukung dokumen kepemilikan, serta penyamaan metode pencatatan dan
pembenahan database tanah disertai pembiayaan program yang terpadu dengan
target waktu yang jelas.
Pendapat BPK
11
DAFTAR PUSTAKA
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) No. 186/PMK.06/2009 dan No. 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan
Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah
Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24
Tahun 1997
Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan (SPPP) Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban
BMN
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPN
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (BMN/D)
Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan BMN/D Berupa Tanah pada tahun 2013
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pendapat BPK
12
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG TIDAK DIGUNAKAN (BMN IDLE)
1. Latar Belakang
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. BMN berupa tanah dan bangunan memiliki peran yang
strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk itu harus
dikelola secara tepat, efektif dan optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dapat berjalan efektif dan efisien.
Pengelolaan BMN didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Menurut ketentuan tersebut,
pengelolaan BMN dilakukan dengan mengadopsi siklus pengelolaan aset tetap, yakni
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pada dasarnya pengadaan BMN dimaksudkan untuk digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang
(kementerian negara/lembaga (K/L)). Dengan demikian, apabila terdapat
BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L, wajib
diserahkan kepada pengelola barang yaitu Kementerian Keuangan dhi. DJKN.1
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 s.d 2014 menyajikan
Belanja Modal Tanah sebesar Rp15,23 triliun. Belanja Modal Tanah tersebut
antara lain digunakan untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kantor
pemerintah maupun fasilitas umum.
Di sisi lain, terdapat aset pemerintah berupa tanah dan bangunan yang tidak
digunakan (idle). Menurut LKPP Tahun 2014, nilai BMN berupa tanah dan bangunan
idle (BMN idle) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp30,14 miliar. BMN idle
tersebut berupa 23 bidang tanah seluas 20.874 m2 dan 53 unit bangunan. Data BMN
idle tersebut didasarkan atas laporan atau penyerahan dari kementerian negara/
lembaga (K/L) sebagai pengguna barang dan telah ditetapkan statusnya sebagai
BMN idle oleh pengelola barang. Untuk K/L yang tidak melaporkan BMN idle belum
dapat diketahui apakah K/L tersebut memiliki atau tidak memiliki BMN idle.
1 Penjelasan bagian I angka 2 huruf b PP Nomor 27 Tahun 2014
Pendapat BPK
13
2. Pokok Permasalahan
Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan idle belum optimal dan perencanaan pengadaan BMN berupa tanah
dan/atau bangunan tidak mempertimbangkan adanya BMN idle.
3. Analisis Masalah
3.1 Pengelolaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle Belum Optimal
Pengelolaan BMN idle berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak
Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L. BMN idle adalah
BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L.2 Adapun kriteria BMN idle meliputi:
a. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga, atau
b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.
PMK Nomor 250/PMK.06/2011 mengatur bahwa pelaksana fungsional
atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola BMN
adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta pengguna barang yang
bertanggung jawab atas BMN pada K/L adalah menteri/pimpinan lembaga.
Terkait dengan BMN idle, pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung
jawab sebagai berikut:
a. meminta klarifikasi tertulis terhadap pengguna barang/kuasa pengguna
barang;
b. melakukan investigasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN yang
terindikasi sebagai BMN idle;
c. melakukan penelitian terhadap informasi dan klarifikasi tertulis pengguna
barang/kuasa pengguna barang;
d. menetapkan BMN sebagai BMN idle;
e. melakukan pengecekan administratif dan pengecekan fisik atas BMN idle yang
akan diserahkan oleh pengguna barang;
f.
mengenakan dan mencabut sanksi kepada pengguna barang;
g. melakukan penatausahaan BMN idle;
h. melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan
terhadap BMN idle yang telah diserahkan oleh pengguna barang;
2 Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 250/PMK.06/2011
Pendapat BPK
14
i.
j.
menyusun dan mengelola anggaran pengamanan dan pemeliharaan BMN idle;
melakukan
penetapan
status
penggunaan,
pemindahtanganan atas BMN idle; dan
k. melakukan penghapusan BMN idle.
pemanfaatan,
atau
Sumber informasi yang dapat digunakan oleh pengelola barang dalam
menginventarisasi dan mengidentifikasi BMN idle meliputi tetapi tidak terbatas
pada hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pengelola barang,
laporan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang, hasil penertiban BMN,
laporan barang pengguna/kuasa pengguna semesteran dan tahunan, laporan
rekapitulasi hasil inventarisasi dari K/L, laporan hasil audit aparat pengawas
fungsional pemerintah, informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik,
dan/atau laporan masyarakat.3
Namun demikian, sumber informasi tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal oleh pengelola barang untuk mengidentifikasi BMN idle. Selama ini DJKN
baru menggunakan laporan pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk
menetapkan status BMN idle, sehingga tidak mengetahui apakah semua pengguna
barang telah melaporkan BMN idle kepada pengelola barang. BMN idle menurut
LKPP Tahun 20144 sebanyak 23 bidang tanah dan 53 bangunan (Lampiran 1).
Sedangkan, BMN yang terindikasi BMN idle pada aplikasi SIMANTAP5 sebanyak
554 bidang tanah (Lampiran 2), dan yang tidak diinput statusnya (guna tanah
/blank) sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 5.263 bidang tanah seluas
298.444.199,00 m2 dari 67.050 bidang tanah seluas 264.060.099.759,00 m2.
Sampai saat ini tidak ada sanksi bagi pengguna barang apabila tidak
melaporkannya, serta tidak ada ketentuan yang mengatur pengelola barang untuk
lebih proaktif dalam mengidentifikasi BMN idle. Selain itu belum ada ketentuan
yang mengatur pengguna barang untuk melakukan inventarisasi BMN idle.
3.2 Perencanaan Pengadaan BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan
Tidak Mempertimbangkan Adanya BMN Idle
Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, perencanaan BMN/D merupakan kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang. Kegiatan perencanaan BMN meliputi
3 Pasal 6 PMK Nomor 250/PMK.06/2011
4 BMN idle dalam LKPP Tahun 2014 merupakan BMN idle yang telah diserahkan K/L dan ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang per 31 Desember 2014
5 Aplikasi dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan digunakan
untuk mengidentifikasi tanah pemerintah dalam rangka pensertipikatan BMN Tanah
Pendapat BPK
15
perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan
penghapusan BMN.
Perencanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan
kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun
dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian
(solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi nonaset) atau mekanisme
lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh sebab itu, data BMN idle sebagai hasil pengadaan yang
telah lalu seharusnya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemenuhan
kebutuhan BMN.
Penggunaan BMN idle oleh K/L yang membutuhkan tanah dan/atau bangunan
merupakan salah satu cara meringankan beban belanja negara. Untuk itu,
penyusunan anggaran terpadu harus dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran K/L. Penyusunan anggaran juga harus
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.
Pada saat ini, data BMN idle tanah dan/atau bangunan belum digunakan
untuk merencanakan pengelolaan BMN, karena pengelola barang dhi. DJKN belum
terlibat dalam proses perencanaan kebutuhan BMN meskipun hal tersebut telah
diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara.
Berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tersebut, tahap perencanaan
BMN pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penyusunan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) oleh satuan kerja K/L yang
selanjutnya diajukan kepada pengelola barang. Bagian kedua yaitu penelahaan
RKBMN oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN. Hasil penelaahan tersebut
selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dengan
tembusan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.6 Selanjutnya,
hasil penelaahan RKBMN dapat digunakan oleh:
a. Kementerian/Lembaga sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran angka
dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
b. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu bahan penilaian sesuai
prioritas dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengaturan sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014
tersebut tidak diikuti dengan penyempurnaan PMK Nomor 93/PMK.02/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
6 Pasal 19 ayat 1 PMK Nomor 150 Tahun 2014
Pendapat BPK
16
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). PMK Nomor 93/PMK.02/2011
tersebut tidak mengatur pemanfaatan hasil penelaahan RKBMN oleh DJKN dalam
penelaahan RKA-KL oleh DJA Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan PMK
Nomor 93/PMK.02/2011 belum berkesesuaian dengan PMK Nomor 150 Tahun
2014.
4. Simpulan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
a. Pengelolaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle belum optimal karena
belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban bagi pengguna barang untuk
menginventarisasi BMN tanah dan/atau bangunan yang terindikasi BMN idle,
sanksi terhadap pengguna barang yang tidak melaporkan BMN tanah dan/
atau bangunan yang terindikasi idle dan pengelola barang untuk lebih proaktif
dalam mengidentifikasi BMN tanah dan/atau bangunan idle.
b. Perencanaan kebutuhan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan belum
mempertimbangkan keberadaan BMN tanah dan/atau bangunan idle karena
PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
RKA-KL belum berkesesuaian dengan PMK Nomor 150 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
5. Pendapat
BPK berpendapat bahwa pemerintah perlu:
a. Menetapkan ketentuan yang mengatur kewajiban bagi pengguna barang untuk
menginventarisasi BMN tanah dan/atau bangunan yang terindikasi BMN idle,
sanksi terhadap pengguna barang yang tidak melaporkan BMN tanah dan/
atau bangunan yang terindikasi idle dan pengelola barang untuk lebih proaktif
dalam mengidentifikasi BMN tanah dan/atau bangunan idle.
b. Melakukan harmonisasi kebijakan penyusunan RKA-KL dengan kebijakan
perencanaan kebutuhan BMN K/L, sehingga keberadaan BMN tanah dan/atau
bangunan idle dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan tanah dan/
atau bangunan pada K/L.
Pendapat BPK
17
Lampiran 1
REKAPITULASI BMN IDLE BERUPA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2014
Penyerahan BMN Idle
No.
Tanah
K/L
Bidang
1
BATAN
4
BPS
2
3
5
6
7
-
BPK
1
BPKP
Kementerian Agama
Kementerian Keuangan
Mahkamah Agung
Total
Luas (m2)
-
1.678,00
Bangunan
Nilai (Rp)
Bidang
-
4.662.400.000,00
Nilai (Rp)
1
1
1.265.174.000,00
3
223.910.000,00
18
13.931,00
12.307.542.500,00
34
1
2.450,00
3.108.000.000,00
1
1
-
2
23
1.600,00
-
1.215,00
672.210.000,00
-
2.381.400.000,00
20.874,00 23.131.552.500,00
Jumlah Nilai Tanah dan Bangunan
245.752.528,00
8
5
2.487.734.692,00
1.912.455.100,00
39.931.000,00
841.153.285,00
53 7.016.110.605,00
30.147.663.105,00
Pendapat BPK
18
Lampiran 2
REKAPITULASI BMN TERINDIKASI IDLE BERDASARKAN DATA SIMANTAP
TAHUN 2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kanwil
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
Sumatera Selatan, Jambi dan Bengka Belitung
Lampung dan Bengkulu
Banten
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah dan DIY
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah dan Selatan
Kalimantan Timur
Bali dan Nusa Tenggara
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara
Maluku dan Papua
Total
Bidang (unit)
14
19
40
61
32
30
8
50
32
44
25
69
22
50
38
2
18
554
Pendapat BPK
19
DAFTAR PUSTAKA
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan
Fungsi Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (BMN/D)
Pendapat BPK
20
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENGELOLAAN ASET PROPERTI EKS BPPN
1. Latar Belakang
Krisis moneter yang diikuti memburuknya kondisi perbankan nasional
mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian kebijakan,
yaitu pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Program Penjaminan
Pemerintah, dan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
BPPN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998 dan kewenangannya
diperkuat melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Tugas pokok BPPN sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 1999
meliputi penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI, penyelesaian
aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset,
dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bankbank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran
Tugas dan Pembubaran BPPN, tugas BPPN berakhir terhitung mulai tanggal 27
Februari 2004 kecuali untuk penyelesaian likuidasi Bank Beku Operasi/ Bank Beku
Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), kewajiban pemegang saham, dan audit. Transaksi
harus dilakukan oleh BPPN paling lambat tanggal 30 April 2004, dan segala
kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
Aset yang diserahkan oleh BPPN kepada Menteri Keuangan berdasarkan Surat
Tim Pemberesan BPPN Nomor 012/KORLAK/TP-BPPN/0504 tanggal 13 Mei 2004
dan Nomor 028/KORLAK/TP-BPPN/0604 tanggal 21 Juni 2004 sebanyak 80.464
aset, dengan nilai buku sebesar Rp264,22 triliun atau nilai pengalihan sebesar
Rp14,06 triliun. Aset tersebut berupa kredit, properti, saham, surat berharga,
nostro, dan inventaris.
Selanjutnya, Menteri Keuangan menyerahkan pengelolaan aset yang berstatus
tidak berperkara (free and clear) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan
untuk aset yang bermasalah diserahkan kepada Tim Pemberesan BPPN (TP BPPN)
dibawah Kementerian Keuangan.
Pendapat BPK
21
Dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan aset eks BPPN yang diterimanya,
Kementerian Keuangan telah melakukan inventarisasi dan perhitungan aset yang
didasarkan atas ketersediaan fisik dokumen yang ditemukan di gudang kustodi
eks BPPN. Hasil inventarisasi dan perhitungan tersebut kemudian dilaporkan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009.
Menurut LKPP Tahun 2014, jumlah aset eks BPPN per 31 Desember 2014 baik
yang dikelola Kementerian Keuangan maupun PT PPA adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Aset eks BPPN per 31 Desember 2014
No
Jenis Aset
1
2
3
4
5
Aset Kredit
Properti
Inventaris
Penempatan antar Bank & Nostro
Saham,Surat Berharga
Jumlah
Unit
-2.947
36.811
2
57
Neraca
Nilai (Rp)
75.683.278.187.947,00
6.718.437.742.187,00
11.903.097.376,00
9.056.771.355,00
857.478.211.427,00
83.280.154.010.292,00
Pengelolaan atas seluruh aset properti senilai Rp6,71 triliun dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Aset
properti tersebut antara lain terdiri dari 323 aset senilai Rp865,91 miliar yang
tidak dilengkapi dokumen peralihan yang lengkap, dan 37 aset senilai Rp123,95
miliar dengan bukti kepemilikan berupa covernote.
Selain aset properti yang disajikan di neraca, terdapat aset properti eks BPPN
yang hanya dilaporkan pada Catatan atas LKPP Tahun 2014 yaitu:
a. 2.022 unit aset properti yang tidak didukung bukti kepemilikan yang lengkap,
atau berupa Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) dengan dokumen pendukung
antara lain berupa akta jual beli, akta pembebanan hak tanggungan (APHT),
copy dokumen kepemilikan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), risalah
lelang, ijin mendirikan bangunan, girik, dan letter C.
b. 90 unit aset properti yang dokumen kepemilikannya disimpan oleh Bank
Indonesia karena terikat Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).
c. 358 unit aset properti yang masih perlu ditelusuri baik dokumen kepemilikan
maupun fisiknya.
Sesuai hasil pemeriksaan BPK, bahwa selama ini pemulihan hutang BLBI oleh
Kementerian Keuangan baru terfokus pada kegiatan penjualan aset properti eks
BPPN melalui lelang. Di samping itu, bahwa sampai dengan Tahun 2014 tingkat
pengembalian aset eks BPPN sebesar 4,25% atau Rp6,46 triliun dari nilai total
aset yang diserahkan BPPN senilai Rp151,93 triliun. Hal ini menunjukkan masih
Pendapat BPK
22
ada permasalahan pengelolaan aset eks BPPN terutama aset properti dalam upaya
mengoptimalkan pemulihan utang BLBI.
2. Pokok Masalah
Permasalahan yang terjadi adalah aset properti eks BPPN tidak dapat dijual
atau belum dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan status 90
aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI belum jelas rencana
penyelesaiannya.
3. Analisis Masalah
3.1 Aset Properti eks BPPN Tidak Dapat Dijual Atau Belum Dimanfaatkan
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
Kementerian Keuangan mengelola aset properti eks BPPN yang diterima dari
TP BPPN dan aset eks BPPN yang diterima dari PT PPA. Pengelolaan aset properti
eks BPPN yang diterima dari TP BPPN dilaksanakan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 280 Tahun 20091, yang mengatur pola pengelolaan
aset properti tersebut melalui pemanfaatan dan lelang serta penebusan. Dalam
pelaksanaannya, aset properti eks BPPN yang lengkap dokumen pengalihannya
dikelola melalui proses lelang. Sementara untuk pemanfaatan dan penebusan,
belum pernah dilakukan.
Dalam mengelola aset properti eks kelolaan PT PPA, Menteri Keuangan telah
menerbitkan Peraturan No. 93/PMK.06/2009 jo. No. 190/PMK.06/2009 tentang
Pengelolaan Kekayaan Negara eks Kelolaan PT PPA. Berdasarkan ketentuan
tersebut, pengelolaan dapat dilakukan dengan cara penjualan secara lelang,
pemanfaatan atau penggunaan untuk keperluan pemerintah melalui penetapan
status penggunaan.
Dalam pelaksanaannya, aset properti eks kelolaan PT PPA yang dokumen
kepemilikannya lengkap dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk dijual melalui
lelang, sedangkan untuk pemanfaatan dan penebusan, belum pernah dilakukan.
Berdasarkan LKPP tahun 2014, terdapat aset properti eks PT PPA sebanyak
360 unit senilai Rp989,86 miliar dengan dokumen peralihan yang tidak lengkap
dan aset properti eks TP BPPN sebanyak 2.022 unit yang tidak didukung dokumen
kepemilikan atau dokumen kepemilikan tidak asli (fotokopi). Dengan kondisi
tersebut, maka aset properti eks BPPN tidak dapat dijual melalui lelang karena tidak
1 Petunjuk Pelaksanaan Tugas/ Prosedur Operasi Standar DJKN dalam Penanganan Sisa Tugas Tim
Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan
Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
Pendapat BPK
23
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Lelang.
Meskipun mengalami kesulitan pelaksanaan lelang, Kementerian Keuangan
belum memanfaatkan aset properti eks BPPN untuk penyelenggaraan pemerintahan,
karena belum ada kebijakan teknis mengenai penggunaan aset tersebut. Di sisi
lain, pemerintah masih membutuhkan tanah/bangunan untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang terlihat dari masih tingginya belanja pengadaan tanah yang
mencapai Rp15,23 triliun selama tahun 2011 s.d. 2014.
3.2 Status 90 Aset Properti yang Dokumen Kepemilikanya Dikuasai BI
Belum Jelas Rencana Penyelesaiannya
Berdasarkan data aset properti eks kelolaan PT PPA dan eks TP BPPN diketahui
terdapat 90 dokumen kepemilikan aset properti jaminan BBO/BBKU yang masih
dalam penguasaan BI. Menurut BI, aset-aset tersebut merupakan jaminan atas
fasilitas yang diberikan BI diluar BLBI (KLBI, Pinjaman Sub Ordinasi dan BLBI
Non Cessie). Dari 90 aset tersebut, BI menyatakan 58 dokumen diikat dengan HTBI
dan 32 dokumen tidak diikat dengan HTBI. Sementara itu, Kementerian Keuangan
mengungkapkan bahwa terkait 90 aset properti eks BPPN senilai Rp114,56 miliar
yang dikuasai BI tersebut perlu untuk diteliti status aset tersebut terkait dengan
settlement surat utang Rp144,00 triliun dan sudah termasuk HTBI yang di-cessiekan.
Hingga saat ini pemerintah menguasai secara fisik 90 aset properti eks BPPN
namun tidak memiliki dokumen kepemilikan atas aset dimaksud, sehingga aset
tersebut tidak dapat dimanfaatkan/dijual baik oleh BI maupun Kementerian
Keuangan.
4. Simpulan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
a. Aset properti eks BPPN tidak dapat dijual atau belum dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan pemerintahan karena dokumen pengalihan/kepemilikan
tidak lengkap dan belum ada kebijakan teknis mengenai penggunaan aset
tersebut.
b. Status 90 aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI belum jelas
rencana penyelesaiannya, karena belum ada kesepakatan antara Kementerian
Keuangan dan BI mengenai penyelesaian aset tersebut.
Pendapat BPK
24
5. Pendapat
BPK berpendapat bahwa:
a. Kebijakan teknis penggunaan aset properti eks BPPN yang tidak lengkap
dokumen pengalihan/kepemilikan untuk penyelenggaraan pemerintahan
perlu ditetapkan.
b. Aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI perlu diminta
pemerintah kepada BI sebagai pemulihan BLBI.
Pendapat BPK
25
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar DJKN dalam Penanganan Sisa
Tugas Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan
BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerinyah
terhadap Kewajiban Pembangunan Bank Perkreditan Rakyat
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan
Pembubaran BPPN
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014
Peraturan Direktorat Jenderal Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Pebruari 1999 tentang
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pendapat BPK
26
PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pendapat BPK
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
1. Latar Belakang
Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang
konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya
dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan
keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu
sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan
sebagai sumber penerimaan negara.
Pengelolaan cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi
sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran.
Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai
salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan
pajak lainnya. Penerimaan cukai untuk 2011-2014 meningkat dan realisasinya
sebesar 9%-10% dari total penerimaan pajak setiap tahunnya (Tabel 1). Oleh karena
itu, pengelolaan cukai penting agar fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian
dan penerimaan negara berjalan dengan baik.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak
Uraian
2014
PPh
547.315.207.636.245,00
PPN dan
409.189.902.259.719,00
PPnBM
PBB
23.473.698.541.948,00
Cukai
118.085.933.022.883,00
Pajak Lainnya
5.325.547.156.888,00
Bea Masuk
32.318.876.799.890,00
Bea Keluar
11.328.950.227.058,00
Jumlah
1.147.038.115.644.630,00
2013
2012
506.438.040.026.934,00 465.065.833.240.598,00
(Dalam Rupiah)
2011
443.889.249.274.293,00
384.718.044.026.934,00 337.582.762.221.018,00
310.055.796.794.287,00
25.304.946.252.673,00 28.968.455.648.804,00
108.452.161.927.559,00 95.027.302.447.414,00
4.937.080.322.825,00
4.210.876.548.355,00
31.620.916.444.853,00 28.380.036.226.656,00
15.838.031.479.057,00 21.235.555.765.042,00
1.077.309.220.480.830,00 980.470.822.097.887,00
29.900.911.038.417,00
77.010.348.958.180,00
3.996.007.358.500,00
25.729.831.343.200,00
28.953.189.624.084,00
919.535.334.390.961,00
Sumber: LK Kemenkeu Audited Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011.
Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:
1. Etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan
proses pembuatannya.
Pendapat BPK
27
2. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak
mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk
konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil Tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan
tembakau lainnya.
Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan
berasal dari hasil tembakau yaitu sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai
(Tabel 2).
Tabel 2. Penerimaan Cukai Berdasarkan Jenis Tahun 2011 – 2014
Jenis Cukai
2014
2013
2012
Penerimaan Cukai Hasil
112.544.214.093.328,00 103.569.643.557.523,00 90.556.643.955.488,00
Tembakau
Penerimaan Cukai Atil
157.051.706.365,00
155.302.972.000,00
Alkohol
Penerimaan Cukai
Minuman Mengandung
165.694.749.536,00
157.051.706.365,00
155.302.972.000,00
Atil Alkohol
Penerimaan Lain-lain
34.805.291.201,00
22.669.536.914,00
Total Penerimaan Cukai 5.342.822.311.720,00
4.690.661.372.470,00 4.292.685.983.012,00
(Dalam Rupiah)
2011
73.218.539.061.608,00
150.538.504.114,00
150.538.504.114,00
3.641.271.392.458,00
3.583.124.563.870,00
Sumber: LK Kemenkeu Audited Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011.
Dalam pengelolaan cukai hasil tembakau, DJBC memberikan pelayanan dan
pengawasan cukai yang meliputi antara lain:
1. Pengajuan perizinan di bidang cukai;
2. Penetapan tarif dan harga jual eceran (HJE);
3. Penyediaan pita cukai dan pembayaran cukai dan PPN atas hasil tembakau;
dan
4. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan hasil tembakau sebelum dikeluarkan dari pabrik atau gudang.
DJBC membedakan antara waktu pembayaran dengan waktu pelunasan cukai
dan PPN yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.
Sesuai hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Keuangan atas kegiatan
pencetakan, pelayanan, dan pengawasan pita cukai tahun anggaran 2013 dan
2014 ditemukan cukai yang dianggap tidak dilunasi sebesar Rp2,67 triliun
dan kekurangan penerimaan cukai dan PPN hasil tembakau masing-masing
sebesar Rp2,90 miliar dan Rp20,55 miliar, akibat kenaikan tarif cukai dan/atau
HJE. Permasalahan serupa masih dijumpai pada hasil pemeriksaan Laporan
Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2014 yaitu cukai yang dianggap tidak
Pendapat BPK
28
dilunasi sebesar Rp1,56 triliun dan kekurangan penerimaan PPN hasil tembakau
sebesar Rp6,08 miliar. Hal ini menunjukkan permasalahan yang berulang dalam
optimalisasi penerimaan cukai dan PPN hasil tembakau.
2. Pokok Masalah
Penerimaan cukai dan PPN hasil tembakau belum dapat dioptimalkan karena
kebijakan cukai dan PPN hasil tembakau memperkenankan perbedaan waktu
antara pembayaran dan pelunasan cukai. Perbedaan waktu tersebut mengakibatkan
berkurangnya penerimaan negara berupa cukai dan PPN ketika terjadi perubahan
tarif cukai dan/atau harga jual eceran.
3. Analisis Masalah
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai) mengatur
bahwa cukai dikenakan pada saat hasil tembakau selesai diproduksi (untuk hasil
tembakau produksi dalam negari) atau pada saat hasil tembakau masuk ke daerah
pabean (untuk tembakau dari kegiatan impor). Untuk mengimplementasikan UU
Cukai, Kementerian Keuangan dan DJBC menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 108/PMK.04/2008 j.o. PMK Nomor 15/PMK.04/2015 tentang
Pelunasan Cukai dan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-49/BC/2011 j.o. Perdirjen
BC Nomor P-08/BC/2014 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai. PMK
dan Perdirjen tersebut menyatakan bahwa pembayaran cukai dilakukan saat
pengambilan pita cukai, yaitu berdasarkan tarif cukai yang berlaku.
Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(UU PPN dan PPnBM) dan mengatur bahwa PPN terutang pada saat penyerahan
barang kena pajak (BKP) atau impor BKP. Dalam hal saat terutangnya pajak
sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan
ketidakadilan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai
saat terutangnya pajak.
Untuk menindaklanjuti Pasal 11 UU PPN dan PPnBM tersebut, maka
dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang
Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
atas Penyerahan Hasil Tembakau, yang antara lain menyatakan pembayaran
PPN atas hasil tembakau produksi dalam negeri dilakukan bersamaan dengan
pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai. Dengan demikian, mekanisme
Pendapat BPK
29
penetapan, pemungutan, dan penyetoran PPN terutang untuk hasil tembakau
tidak menggunakan mekanisme umum untuk BKP lainnya.
Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha terlebih dahulu mengajukan
permohonan penyediaan pita cukai kepada DJBC sesuai jenis produk, tarif cukai,
dan harga jual eceran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh KPPBC
tempat pengusaha terdaftar. DJBC kemudian meminta PT Peruri (Persero) untuk
mencetak pita cukai. Setelah proses pencetakan selesai dan pita cukai dikirimkan
oleh PT Peruri ke DJBC, pengusaha dapat mengambil pita cukai dengan terlebih
dahulu membayar cukai dan PPN dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran
Pajak Cukai dan Pabean) yang dihitung berdasarkan dengan tarif cukai dan HJE
dikalikan jumlah pita cukai yang diambil.
Pada saat pengambilan pita cukai, hasil tembakau biasanya belum selesai
diproduksi sehingga pita cukai yang telah diambil belum dapat dilekatkan pada
hasil tembakau. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Cukai dan PMK No. 15 tahun
2015 tentang Pelunasan Cukai, mengatur ketentuan mengenai saat pelunasan
cukai. Peraturan tersebut menyatakan bahwa hasil tembakau merupakan salah
satu jenis barang kena cukai yang dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai.
Pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai ke kemasan
produk hasil tembakau pada saat BKC hasil tembakau telah selesai diproduksi dan
akan dikeluarkan dari tempat produksi. Dengan demikian terdapat rentang waktu
antara pembayaran cukai dengan pelekatan pita cukai. Dalam rentang waktu antara
saat pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau dengan saat pelunasan (pelekatan
pita cukai), dapat terjadi adanya perubahan (kenaikan) tarif cukai dan/ atau HJE.
Apabila terjadi kenaikan tarif cukai dan/ atau HJE pada rentang waktu
tersebut, pengusaha tidak dapat menggunakan sisa pita cukai dengan tarif cukai
dan/ atau HJE lama. Untuk kasus tersebut, pengusaha harus memesan pita cukai
dengan tarif cukai dan/ atau HJE terbaru. Dengan demikian pelekatan pita cukai
yang mencantumkan tarif cukai dan/ atau HJE lama pada kemasan produk hasil
tembakau yang telah mengalami kenaikan tarif cukai dan/ atau HJE, mengakibatkan
kekurangan penerimaan negara dari cukai dan PPN.
UU tentang Cukai dan PMK tentang Pelunasan Cukai menegaskan bahwa
dalam hal pelekatan pita cukai tidak sesuai tarif dan/atau HJE pada produk hasil
tembakau, maka cukai dianggap tidak dilunasi.
Alur permintaan pita cukai oleh pengusaha sampai dengan pelekatannya pada
kemasan produk hasil tembakau dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Pendapat BPK
30
Tabel 3. Ilustrasi Tahapan Pelunasan Cukai dan PPN Hasil Tembakau
URAIAN
Kegiatan
Dokumen
yang
digunakan
Pita Cukai
(PC)
TAHAP
III
I
II
Pengusaha
mengajukan
permohonan
penyediaan pita
cukai (PC), sesuai
dengan jenis seri,
tarif dan HJE yang
telah ditetapkan
oleh DJBC/ KPPBC
DJBC/KPPBC
mengirimkan
order untuk
pencetakan pita
cukai kepada PT
Peruri (Persero).
P3C (permohonan
penyediaan pita
cukai)
Yang dimohonkan:
- seri: III
- tarif: Rp350/ btg
- HJE: Rp14.000
Surat Setoran
Pajak Cukai dan
Pabean (SSPCP)
Yang diorder dan Cukai & PPN didicetak:
bayar berdasarkan
- seri: III
PC:
- tarif: Rp350/btg - seri: III
- HJE:
- tarif: Rp350/ btg
Rp14.000
- HJE: Rp14.000
PT Peruri
(Persero)
melakukan
pencetakan pita
cukai, kemudian
mengirimkan ke
DJBC/ KPPBC
OBC (order bea
dan cukai)
Pengusaha
melakukan
pembayaran
cukai dan PPN
dengan tarif
yang dihitung
berdasarkan tarif
cukai dan HJE pada
saat permohonan
penyediaan
dikalikan jumlah
pita cukai yang
diambil (tahap I)
IV
V
Pengusaha
mengambil
pita cukai dari
DJBC/ KPPBC.
Pengusaha
melekatkan
pita cukai
pada kemasan
produksi hasil
tembakau (HT);
dan selanjutnya
melaporkan
jumlah hasil
produksi HT ke
DJBC/ KPPBC
CK-1 dilampiri
SSPCP
CK-4
Sesuai dengan
tarif cukai dan
HJE yang telah
dibayar.
Yang diambil:
- seri: III
- tarif: Rp350/
btg
- HJE: Rp14.000
Yang dilekatkan:
- seri: III
- tarif: Rp350/ btg
- HJE: Rp14.000
4. Simpulan
Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yaitu PMK Nomor
108/PMK.04/2008 jo. PMK Nomor 15/PMK.04/2015 dan Perdirjen BC Nomor
P-49/BC/2011 jo. P-08/BC/2014, serta KMK Nomor 62/KMK.03/2002 belum
mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari cukai dan
PPN hasil tembakau. Hal ini disebabkan karena peraturan dan kebijakan tersebut
membedakan antara waktu pembayaran dengan waktu pelunasan cukai dan PPN.
Perbedaan waktu tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara
ketika terjadi perubahan tarif cukai dan/atau HJE.
5. Pendapat
BPK berpendapat bahwa kebijakan yang mengatur pembayaran cukai dan
PPN hasil tembakau dilakukan setelah BKC hasil tembakau selesai diproduksi
untuk dipakai/dijual perlu ditetapkan. Dengan demikian, nilai cukai dan PPN yang
dibayarkan akan sesuai dengan tarif cukai dan HJE yang berlaku saat BKC hasil
tembakau selesai diproduksi.
Pendapat BPK
31
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar
Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Hasil Tembakau
LK Kementerian Keuangan Audited Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 jo. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-49/BC/2011 jo. Peraturan Dirjen Bea dan
Cukai Nomor P-08/BC/2014 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pendapat BPK
32
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENGALIHAN PBB-P2 MENJADI PAJAK DAERAH
1. Latar Belakang
Pengesahan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD) memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola
pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelumnya, pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)1 dilakukan pemerintah pusat dan
seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. UU No. 28
Tahun 2009 berlaku efektif pada 1 Januari 2010 dan seluruh proses pengelolaan
PBB-P2 dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) paling lambat 1 Januari 2014.
Proses pengalihan PBB-P2 melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta pemda yang memiliki
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengalihan PBB-P2 kepada pemda
dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota meliputi kegiatan pendataan, penilaian,
penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2.
Objek pengalihan tersebut tidak hanya berlaku untuk PBB-P2 yang mulai terutang
sejak tahun pengalihan, namun juga untuk piutang PBB-P2 yang sampai dengan
tahun pengalihan belum dibayar oleh wajib pajak (WP).
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU PDRD
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
memperluas kewenangan pemda dalam mengelola pajak dan retribusi daerah
dengan memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan kewenangan dalam
penetapan tarif, meningkatkan intensifikasi pengelolaan PBB-P2 serta menambah
kemampuan fiskal pemda.
UU PDRD menyatakan bahwa seluruh proses pengalihan PBB-P2 kepada
pemerintah kabupaten/kota paling lambat 1 Januari 2014. Berdasarkan data
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) per 18 November 2014 masih
terdapat 8 kabupaten yang belum melakukan pengalihan PBB-P2. Pengalihan
PBB-P2 ke kabupaten/kota mengalami berbagai permasalahan baik di daerah yang
telah melakukan pengalihan maupun di daerah yang belum melakukan pengalihan
PBB-P2. Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah validitas dan akurasi
data PBB-P2. Selain itu, permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten/
1 Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pendapat BPK
33
kota antara lain keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya kesiapan
organisasi, serta sarana dan prasarana termasuk sistem aplikasi. Oleh karena itu,
untuk mendorong perbaikan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota,
berdasarkan UU No.15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a2, BPK memberikan pendapat
mengenai Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.
2. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama proses pengalihan
PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota adalah validitas
dan akurasi data PBB-P2. Permasalahan tersebut antara lain database PBB-P2
yang belum mutakhir dan data piutang PBB-P2 yang tidak valid dan akurat.
Pengalihan PBB-P2 yang tidak disertai data yang valid dan akurat hanya akan
memindahkan masalah ke daerah. Data PBB-P2 yang tidak valid dan akurat tersebut
akan memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan dan mengakibatkan
potensi kehilangan penerimaan PBB-P2.
3. Analisis Masalah
3.1 Dasar Hukum Pengalihan PBB-P2 ke Pemda
Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan
ruang bagi pemda berpartisipasi lebih aktif mendorong pembangunan di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung pemenuhan sumber-sumber
pendapatan daerah, pemda diberi kewenangan menggali potensi pungutan pajak
dan retribusi (local taxing power). Untuk mengatur penerimaan daerah, saat ini
telah berlaku UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Berdasarkan UU tersebut,
salah satu jenis penerimaan yang telah diserahkan ke pemda adalah PBB-P2.
Penerimaan dari PBB-P2 secara keseluruhan (100%) menjadi penerimaan
pemerintah kabupaten/kota. Sebelum UU tersebut berlaku, pengelolaan PBB-P2
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah kabupaten/kota
mendapatkan bagian 64,8%. Untuk mendukung pelaksanaan UU No. 28 Tahun
2009 khususnya terkait pengalihan PBB-P2, pemerintah telah menerbitkan
sejumlah peraturan pendukung sebagai berikut.
2 BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah,
lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik
daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
Pendapat BPK
34
Tabel 1. Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 terkait PBB-P2
No.
Produk Hukum
Tentang
1
PP No. 91 Tahun 2010
Sistem Pemungutan Pajak Daerah
4
PMK No. 11/PMK.07/2010
Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran
Ketentuan PDRD
2
3
5
6
7
PP No. 69 Tahun 2010
Peraturan Bersama Menkeu dan
Mendagri No.213/PMK.07/2010 dan No.
58 Tahun 2010
PMK No. 148/PMK.07/2010
Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan PDRD
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan
dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Badan atau Perwakilan Internasional yang
dikecualikan sebagai Subjek PBB-P2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Tata
Cara
Persiapan
Pengalihan
PBB
PER-61/PJ/2010 Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi
No. 15/PMK.07/2014 dan No. 10 Tahun Pajak Daerah.
2014
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi
pajak daerah adalah sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2013. Selama masa
transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera memungut PBB-P2 dengan
terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (perda) tentang PBB-P2 sebagai
dasar hukum pemungutan. Namun, apabila s.d. 31 Desember 2013 daerah belum
menetapkan perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan
memungut PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan
tidak dibebani kewajiban membayar PBB-P2.
Adapun, terkait proses pengalihan PBB-P2, pada 30 November 2010 telah
ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Peraturan bersama tersebut antara lain
telah mengatur tugas dan tanggung jawab (Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, dan pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu
penyelesaian persiapan pengalihan PBB-P2 oleh pemda, serta pemantauan
dan pembinaan. Mengacu pada aturan tersebut, DJP masih bertanggung jawab
melaksanakan pengelolaan PBB-P2 s.d. 31 Desember 2013 sepanjang tidak
dilaksanakan oleh kabupaten/kota berdasarkan perda.
Proses pengalihan PBB-P2 ke daerah dalam praktiknya mengalami berbagai
kendala. Guna mengatasinya, pemerintah pusat telah mencabut Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010
Pendapat BPK
35
dan Nomor 58 Tahun 2010 dan mengganti dengan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10
Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.
3.2 Permasalahan Pengalihan PBB-P2 ke Pemda
Permasalahan utama dan mendasar dalam proses pengalihan PBB-P2 tersebut
adalah validitas dan akurasi data PBB-P2. Permasalahan validitas dan akurasi data
tersebut adalah sebagai berikut.
a.
Database PBB-P2 yang diserahkan belum mutakhir
Dalam database PBB-P2 terdapat perubahan data objek dan subjek pajak
sampai dengan tahun pengalihan, namun belum dilakukan pemutakhiran.
Permasalahan database PBB tersebut adalah masih ada inkonsistensi antara
basis data dengan dokumen hardcopy (data pada database tidak dilengkapi
oleh data pendukung berupa hardcopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP), peta digital tidak mutakhir sesuai data yang ada pada seksi pelayanan,
lembar peta blok tidak lengkap, dan nilai absolut pada sistem tidak didukung
oleh laporan penilaian individu). Permasalahan lain terkait database yang
belum mutakhir adalah perubahan Nomor Objek Pajak (NOP) karena
pemekaran, perubahan peruntukan objek pajak, pemecahan objek pajak, dan
juga perubahan pemilik objek pajak. Database PBB-P2 yang belum mutakhir
akan menyulitkan dalam penagihan piutang PBB baik sebelum pengalihan
maupun setelah pengalihan ke kabupaten/kota.
Pemerintah kabupaten/kota belum efektif melakukan pemutakhiran database
PBB-P2, selain karena kendala anggaran dan sumber daya manusia, juga karena
belum adanya pedoman teknis untuk melakukan pemutakhiran database
tersebut. Dalam melakukan pemutakhiran data piutang PBB-P2, pemda
dapat meminta pendampingan/asistensi sampai dengan dua tahun setelah
tahun pengalihan kepada Kanwil DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama. Namun sampai saat ini Kementerian Keuangan belum menerbitkan
pedoman teknis atas pendampingan/asistensi dalam pemutakhiran basis data
PBB-P2 tersebut. Hal tersebut berdampak pada belum efektifnya pemutakhiran
data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
b. Data piutang PBB-P2 yang tidak valid dan akurat
Permasalahan validitas dan akurasi data piutang PBB-P2 antara lain sebagai
berikut.
• Nilai piutang pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
dan nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima kepada
Pendapat BPK
36
pemda berbeda. Beberapa pemda kurang cermat melakukan pengecekan
ulang atas kelengkapan data-data tersebut, sehingga jumlah data piutang
PBB-P2 yang terdata di dalam sistem aplikasi SISMIOP berbeda dengan nilai
piutang PBB-P2 yang diserahterimakan secara resmi oleh KPP Pratama.
Ketidaksesuaian data-data piutang PBB-P2 pada SISMIOP antara lain total
piutang PBB-P2 yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, rincian basis data
yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan PBB-P2 yang dilimpahkan
oleh pemerintah pusat, dan kondisi piutang PBB-P2 yang sebenarnya di
lapangan.
• Data piutang yang tidak terinci berdasarkan NOP, nama, dan alamat WP
serta periode tunggakan pajak.
• Data piutang yang diserahkan tidak akurat dan mutakhir, misalnya
perubahan database karena adanya perubahan sistem, Surat Pemberitahuan
Pajak Tahunan (SPPT) ganda untuk satu NOP, SPPT dan Surat Keputusan
Hukum belum diinput dalam SISMIOP, serta tanah fasilitas umum negara
masih menjadi objek pajak.
3.3 Dampak Potensial
Pengalihan PBB-P2 yang tidak disertai kualitas data yang valid dan akurat
hanya akan memindahkan masalah pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/
kota. Data PBB-P2 yang tidak valid dan akurat tersebut berpotensi memengaruhi
kualitas penyajian laporan keuangan dan mengakibatkan potensi kehilangan
penerimaan seperti penjelasan berikut.
a. Kualitas penyajian laporan keuangan
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan kepada pembaca dan kelompok pengguna laporan keuangan.
Sehubungan laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang
disajikan harus memenuhi karakteristik informasi yang disyaratkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa
karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki, maka harus memenuhi unsur-unsur prasyarat normatif berupa
Pendapat BPK
37
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan terpenuhi
unsur-unsur tersebut diharapkan laporan keuangan yang disajikan akan
memberikan pemahaman kepada pengguna laporan keuangan dan dapat
dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam lingkup kegiatan
pemerintahan.
Dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten/kota
berupaya menyajikan laporan keuangan yang didukung oleh informasi yang
relevan dan andal. Salah satu hal yang dapat menjadi kendala dalam penyajian
informasi di laporan keuangan pemerintah adalah aspek materialitas. Menurut
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi
dipandang material apabila kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi
dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.
Berkaitan dengan aspek materialitas, pemerintah kabupaten/kota selaku
entitas pelaporan tentunya menginginkan agar informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material dan kualitas
penyajian laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggunggjawabkan.
Berkaitan dengan pengalihan PBB-P2, penyajian laporan keuangan diharapkan
mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para pembayar pajak
sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara. Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah
kabupaten/kota yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 umumnya memiliki
permasalahan-permasalahan terkait validitas dan akurasi data PBB-P2.
Permasalahan validitas dan akurasi data PBB-P2 akan memengaruhi proses
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama pada
penyajian saldo awal piutang PBB-P2 yang diserahterimakan pemerintah
pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Nilai piutang pajak yang disajikan
dalam neraca pemerintah kabupaten/kota per 31 Desember 2013 belum
dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya (overstated/understated).
Permasalahan penyajian saldo piutang PBB-P2 yang diserahterimakan oleh
pemerintah pusat/Kementerian Keuangan menjadi permasalahan yang telah
diungkap BPK dalam 106 laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013
terutama mengenai kesiapan pemerintah kabupaten/kota, proses pengalihan
kewenangan PBB-P2, dan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di pemerintah
kabupaten/kota.
Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan wali kota dan
bupati agar berkoordinasi dengan masing-masing KPP setempat untuk segera
melakukan pemuktahiran, verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi terhadap
database piutang PBB-P2. Selain itu, BPK juga merekomendasikan walikota dan
Pendapat BPK
38
bupati untuk mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan
PBB-P2 yang meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem
informasi, dan aplikasi pengelolaan PBB-P2, serta pedoman dan prosedur
pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di kota/kabupaten. Rekomendasi tersebut
saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh pemerintah kota/kabupaten.
b. Potensi kehilangan penerimaan PBB-P2
Adanya permasalahan data PBB-P2 berpotensi menimbulkan ketidakakuratan
informasi seperti jumlah wajib pajak, objek pajak, dan penyajian nilai piutang
PPB-P2. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakakuratan database guna
kepentingan tertentu atau dengan kata lain berpotensi memicu munculnya
fraud dalam pengelolaan PBB-P2. Potensi fraud tersebut antara lain berupa
penerimaan PBB-P2 yang tidak dilaporkan, penerimaan PBB-P2 terlambat
disetorkan, pemberian keringanan pajak kepada wajib pajak tertentu, dan
memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghindari menyelesaikan
kewajiban pembayaran PBB-P2. Potensi fraud tersebut pada akhirnya dapat
mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan PBB-P2 yang seharusnya
dapat diterima pemerintah kabupaten/kota.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemda tahun 2013
diketahui bahwa dari 524 laporan keuangan pemda, terdapat 104 pemda yang
telah menyajikan penerimaan dari PBB-P2 dengan nilai total Rp6,32 triliun.
Dengan demikian, potensi penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 cukup
besar yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengurangi penerimaan
daerah secara signifikan.
4. Simpulan
Pengalihan PBB-P2 ke kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan daerah. Namun, dalam proses pengalihan PBB-P2 tersebut, terdapat
permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Permasalahan utama yang dapat
diidentifikasi adalah validitas dan akurasi data PBB-P2 yakni database objek pajak
yang belum mutakhir dan data piutang PBB-P2 yang tidak valid dan akurat. Data
PBB-P2 yang tidak valid dan akurat tersebut akan memengaruhi kualitas penyajian
laporan keuangan dan mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan PBB-P2
yang cukup signifikan.
Pendapat BPK
39
5. Pendapat
Berdasarkan simpulan di atas, BPK berpendapat bahwa pengalihan PBB-P2 ke
pemerintah daerah perlu mendapatkan bantuan teknis pemerintah pusat sampai
dengan kesiapan pemerintah daerah mengelola PBB-P2 terkait penggunaan sistem
manajemen informasi objek pajak (SISMIOP), kapasitas sumber daya manusia dan
ketersediaan dokumen pendukung data mutakhir PBB-P2.
Pendapat BPK
40
DAFTAR PUSTAKA
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2013
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 213/
PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 15/
PMK.07/2014 dan No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
PBB-P2 menjadi Pajak Daerah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara
Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sanksi Pelanggaran Ketentuan PDRD
Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau
Perwakilan Internasional yang dikecualikan sebagai Subjek PBB-P2
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan PDRD
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Sistem Pemungutan Pajak
Daerah
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)
Pendapat BPK
41
PENGELOLAAN BELANJA
Pendapat BPK
PENDAPAT BPK
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
1. Latar Belakang
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan pendanaan dari berbagai
sumber antara lain APBN, Pinjaman dan Hutang Luar Negeri (PHLN), atau
Pinjaman dan Hutang Dalam Negeri (PHDN). Pemerolehan barang dan jasa
tersebut dapat dilakukan dengan pembelian langsung atau melalui kontrak. Dalam
hal pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan kontrak, maka kontrak yang
dibuat umumnya mempunyai jangka waktu di bawah satu tahun, meskipun tidak
menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk membuat kontrak tahun jamak
untuk pengadaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.
Seluruh pekerjaan dari proses pengadaan dengan kontrak tahun tunggal
wajib untuk diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang berkenaan. Namun pada
praktiknya, banyak proses pengadaan dengan kontrak tahun tunggal diselesaikan
melebihi tanggal 31 Desember.
Kementerian keuangan mengeluarkan tiga kebijakan terkait penyelesaian
pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Pertama, Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 163 yang mengatur mengenai sisa
pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran, yang menyatakan bahwa:
a. Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni
tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya; dan
b. Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahun jamak yang dibiayai dari rupiah murni
dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, tetapi tidak menambah pagu
anggaran tahun berikutnya;
c. Sisa pekerjaan dari kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak yang dbiayai
dari PHLN dan/atau PHDN dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya
sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.
Kedua, Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut masalah tersebut dalam
PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun
Pendapat BPK
42
Anggaran. PMK tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam
hal penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun
anggaran dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan anggarannya.
Terakhir, ketiga, untuk tahun anggaran 2014, Dirjen Perbendaharaan
menerbitkan kebijakan Nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014. Perdirjen tersebut
menyatakan bahwa seluruh pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun akan
dihentikan. Untuk itu, pemerintah dan pihak ketiga menandatangani Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) yang dapat dilakukan mulai tanggal 23 s.d. 31
Desember 2014. Pemerintah mengembalikan jaminan/garansi bank pihak ketiga
sebesar pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2014 dan
menyetorkan sisa jaminan/bank garansi yang menjadi hak pemerintah sebesar
nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan ke kas negara.
Sesuai dengan PMK dan Perdirjen di atas, sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan
ke tahun anggaran berikutnya adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam
jangka waktu 50 hari kalender sesuai dengan penilai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK). Sisa pekerjaan dibayarkan dengan anggaran tahun berikutnya.
Berdasarkan data penatausahaan bank garansi pada 179 KPPN, data
penyelesaian bank garansi atas penyelesaian pekerjaan akhir tahun 2014 terdapat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai Bank Garansi pada Tahun 2014
No.
1
2
3
Uraian
Bank garansi dicairkan
Bank garansi masih dikuasai KPPN Bank garansi dikembalikan ke satker
Jumlah Bank Garansi
(Dalam Rupiah)
Nilai Bank Garansi
1.964.974.755.255,00
8.958.687.286.940,00
3.529.062.147.550,00
14.452.724.189.745,00
Nilai bank garansi yang diserahkan kepada KPPN selama tahun 2014 adalah
sebesar Rp14,45 triliun. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat pekerjaan
yang belum selesai sebesar Rp10,92 triliun (bank garansi dicairkan dan bank
garansi masih dikuasai oleh KPPN).
Pekerjaan yang bank garansinya dicairkan/dikuasai KPPN tersebut dapat
berupa pekerjaan yang diputus kontrak karena penyedia barang/jasa tidak
sanggup melanjutkan pekerjaan atau pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan
Pendapat BPK
43
yang sisanya dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Pekerjaan yang belum
selesai sampai dengan akhir tahun anggaran tersebut terjadi pada 44 kementerian/
lembaga (rincian terlampir).
Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
namun sebenarnya penyedia barang/jasa tersebut diperkirakan sanggup
melanjutkan pekerjaan dalam 50 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir,
dapat mengakibatkan realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah berpotensi
untuk tidak dapat dimanfaatkan. Permasalahan ini telah terjadi di setiap akhir
tahun anggaran dan akan berulang di tahun berikutnya. Oleh karena itu BPK perlu
memberikan pendapat terkait dengan pekerjaan yang belum terselesaikan pada
akhir tahun anggaran agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan mengenai
perbendaharaan negara secara tepat sesuai dengan koridor pengelolaan keuangan
negara.
2. Pokok Masalah
Pengelolaan anggaran atas pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir
tahun terkendala kebijakan yang menyalahi prinsip tertib anggaran serta sulitnya
kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.
3. Analisis Masalah
3.1 Kebijakan Terkait Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir
Tahun
Untuk mengatasi adanya permasalahan pekerjaan yang tidak terselesaikan
pada tahun anggaran bersangkutan, selama ini terdapat dua kebijakan pokok yang
diambil pemerintah sebagai berikut:
a. Kebijakan kontrak tahun tunggal
Pembayaran dapat diberikan 100% atas pekerjaan yang belum selesai dengan
memberikan jaminan pembayaran berupa bank garansi yang berlaku sampai
dengan akhir masa kontrak. Sisa anggaran dari pekerjaan tersebut tidak dapat
diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, tetapi sisa nilai pekerjaan dapat
dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan revisi anggaran tahun
berikutnya.
b. Kebijakan kontrak tahun jamak
Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran bersangkutan
dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, tetapi tidak menambah
pagu anggaran tahun berikutnya.
Pendapat BPK
44
Sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya jika PPK menilai
bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu 50 hari
kalender. Melalui persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pembayaran
atas sisa pekerjaan tersebut dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya
melalui revisi anggaran. Selain itu, sisa pekerjaan dapat dilanjutkan dengan
catatan bahwa penyedia barang/jasa bersedia memperpanjang kontrak
dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya
tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan. Sementara penyelesaian
sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun
anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan
sebagai berikut.
1. Kontrak mencantumkan sumber dana berasal dari anggaran tahun
berikutnya untuk membiayai sisa pekerjaan tersebut.
2. Penyedia barang/jasa tidak dapat menambah jangka waktu/masa
pelaksanaan pekerjaan.
KPA menginformasikan KPPN mengenai pekerjaan yang akan dilanjutkan
pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan informasi dari KPA, KPPN
melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk kas negara. Apabila
sampai dengan berakhirnya kontrak, pekerjaan belum dapat diselesaikan,
KPA menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun
anggaran berikutnya dilaksanakan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
3.2 Kelemahan Kebijakan Terkait Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
pada Akhir Tahun
Apabila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan negara sesuai UU Keuangan
Negara dan UU Perbendaharaan Negara, kebijakan pemerintah yang dinyatakan
dalam PMK dan Perdirjen terhadap pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun
mengandung beberapa kelemahan yaitu:
Pendapat BPK
45
a. Melanggar prinsip periodisitas APBN
APBN mencerminkan rencana tahunan negara yang disetujui DPR termasuk
untuk membiayai aktivitas dalam 1 tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari
sampai dengan 31 Desember. Kebijakan revisi DIPA tahun berikutnya untuk
membiayai sisa pekerjaan tahun bersangkutan menunjukkan bahwa kontrak
tahunan tersebut dibiayai melalui 2 tahun anggaran, yaitu tahun anggaran
berkenaan dan tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, kebijakan
tersebut tidak sesuai dengan prinsip periodisitas APBN.
b. Melanggar kesepakatan anggaran dengan DPR
APBN merupakan dokumen kesepakatan antara pemerintah dan DPR, yang
pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Presiden. Kebijakan pemerintah
menggeser alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya untuk
penyelesaian sisa pekerjaan kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun
jamak tahun sebelumnya berarti mengubah kesepakatan anggaran antara
pemerintah dan DPR. Kegiatan yang disepakati dengan DPR pada tahun
anggaran berkenaan dibiayai dari anggaran tahun berikutnya sehingga terjadi
pergeseran anggaran. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kegiatan
yang telah disepakati dengan DPR pada tahun anggaran berikutnya tidak
dilaksanakan dan di sisi lain, anggaran tahun berikutnya digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak disepakati dengan DPR.
c. Melanggar asas umum perbendaharaan negara bahwa setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.
PMK No.194/PMK.05/2014 menyatakan bahwa PPK melakukan perubahan
kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun
anggaran berikutnya sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Dengan
demikian, perubahan kontrak ditandatangani sebelum adanya kepastian
ketersediaan dana pada tahun anggaran berikutnya.
d. Laporan Realisasi Anggaran tahun bersangkutan, sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN, tidak menunjukkan pelaksanaan anggaran yang
sebenarnya karena terdapat kegiatan tahun bersangkutan yang telah disetujui
dalam APBN namun dipertanggungjawabkan dalam LRA tahun berikutnya.
Selain kelemahan di atas, terdapat juga kelemahan praktis dalam implementasi
kebijakan tersebut, yaitu:
Pendapat BPK
46
a. Kebijakan tersebut akan memberatkan KPA karena harus melakukan perkiraan
pergeseran anggaran setelah akhir tahun anggaran bersangkutan untuk
membiayai penyelesaian sisa pekerjaan. Praktik seperti ini dapat menimbulkan
pertanyaan publik bahwa terdapat mark-up dalam praktik penganggaran
karena anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk menyelesaikan sisa
anggaran tahun sebelumnya, tanpa mengganggu output tahun berikutnya.
b. Kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan apabila satker tidak memiliki alokasi
anggaran belanja yang sama pada tahun anggaran berikutnya karena tidak
memungkinkan bagi KPA untuk melakukan pergeseran anggaran pada tahun
anggaran berikutnya.
c. Adanya jaminan bank garansi yang berlaku sampai dengan masa kontrak
berakhir hanya untuk melindungi negara dari timbulnya kerugian negara yang
disebabkan oleh wanprestasi rekanan. Namun, belum memberikan jaminan
keberlanjutan sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan pertimbangan beberapa kelemahan yang melekat pada kebijakan
pemerintah saat ini, BPK memandang perlu adanya perbaikan kebijakan dalam
pelaksanaan anggaran.
3.3 Perbaikan Kebijakan
Ada dua alternatif mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah untuk
rekanan yang sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang melewati batas akhir,
yaitu:
a. Mekanisme Rekening Penampungan
Nilai sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran
bersangkutan dapat dicairkan 100% dan ditampung dalam rekening
penampungan (escrow account) yang dikuasai BUN. KPA dapat mengajukan
pencairan kepada KPPN sesuai prestasi pekerjaan melalui rekening
penampungan tersebut. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan pekerjaan tetap
mengacu pada APBN tahun bersangkutan dan tidak diperlukan perubahan
kontrak. Dengan kata lain, mekanisme ini tidak bertentangan dengan prinsip
periodisitas.
Dari sisi pertanggungjawaban anggaran, anggaran yang dicairkan melalui
rekening penampungan merupakan penyesuaian atas nilai belanja pada
LRA tahun berkenaan sehingga pertanggungjawaban APBN benar-benar
menunjukkan realisasi pelaksanaan APBN tahun bersangkutan.
Pendapat BPK
47
Dari sisi akuntansi, rekening penampungan dicatat sebagai Dana yang
Dibatasi Penggunaannya (Restricted Funds) pada neraca. Aset yang diperoleh
dari belanja dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada neraca,
dan biaya diakui pada Laporan Operasional (LO) sebesar prestasi pada tahun
anggaran bersangkutan.
b. Mekanisme Penggunaan Jaminan/Bank Garansi yang berlaku sampai dengan
batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan
Nilai sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran
bersangkutan dapat dicairkan 100% dan dibayarkan kepada rekanan dengan
jaminan bank garansi dari rekanan sebesar nilai sisa pekerjaan tersebut.
Jaminan bank garansi tersebut harus berlaku sampai dengan batas akhir
penyelesaian sisa pekerjaan (memperhitungkan adanya kemungkinan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan) sehingga dapat memberikan jaminan
penyelesaian pekerjaan. Mekanisme ini dapat memperbaiki kebijakan saat ini
yang hanya memberlakukan bank garansi sampai dengan akhir masa kontrak.
Dengan mekanisme ini, KPPN dapat mencairkan bank garansi apabila rekanan
tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan pada akhir masa penyelesaian
pekerjaan yang disepakati.
Dari sisi pertanggungjawaban anggaran, seluruh pelaksanaan pekerjaan tetap
dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN tahun bersangkutan. Pencairan bank garansi digunakan
sebagai penyesuaian nilai belanja pada LRA tahun anggaran bersangkutan
sehingga pertanggungjawaban APBN benar-benar menunjukkan realisasi
pelaksanaan APBN tahun bersangkutan.
Dari sisi akuntansi, jaminan bank garansi sebagai jaminan pembayaran sisa
pekerjaan harus dicatat sebagai setara kas pada neraca, aset yang diperoleh
dari belanja dicatat sebagai KDP dalam neraca, dan biaya diakui pada LO
sebesar prestasi pada tahun anggaran bersangkutan.
Dengan
dua
opsi
kebijakan
tersebut,
pemerintah
dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tahun
anggaran bersangkutan, dengan kegiatan yang sebenarnya, dan dapat menyusun
laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, standar
akuntansi yang mengatur Laporan Realisasi Anggaran perlu disesuaikan dengan
mempertimbangkan perubahan proses bisnis dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk menyesuaikan perubahan proses bisnis pelaksanaan anggaran tersebut,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) perlu menyempurnakan standar
Pendapat BPK
48
akuntansi yang mengatur Laporan Realisasi Anggaran sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN (budgetary report).
Dengan kebijakan ini, rekanan memiliki kepastian pembayaran atas
penyelesaian sisa pekerjaan, pemerintah memiliki kendali yang memadai atas
pembayaran sisa pekerjaan, dan LRA sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dapat melaporkan seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam APBN tahun
bersangkutan secara komprehensif.
4. Simpulan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan belanja dan pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun
terdapat:
a. Kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak sesuai dengan peraturan, yaitu
pelanggaran prinsip periodisitas, pelanggaran kesepakatan antara pemerintah
dengan DPR atas pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, dan pelanggaran
asas umum perbendaharaan negara.
b. Realisasi belanja tahun berjalan tidak mencerminkan pelaksanaan anggaran
yang ditetapkan.
c. Adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan belanja akhir tahun, yaitu
waktu yang terbatas menyulitkan KPA untuk melakukan pergeseran anggaran
tahun berikutnya, tidak tersedianya anggaran belanja pada tahun berikutnya,
dan kebijakan yang ada belum menjamin keberlanjutan penyelesaian
pekerjaan.
5. Pendapat
BPK berpendapat bahwa dalam rangka menjamin penyelesaian sisa pekerjaan
di akhir tahun, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang bersifat lebih praktis,
tanpa membebani anggaran tahun berikutnya, dan tidak melanggar peraturan
perundangan baik dengan alternatif mekanisme rekening penampungan, atau,
memperpanjang jangka waktu bank garansi dengan mempertimbangkan batas
akhir penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Pendapat BPK
49
Lampiran 1
RINCIAN K/L DENGAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
No
Kode
BA
1
4
Badan Pemeriksa Keuangan
6
Kejaksaan Republik
Indonesia
Nama K/L
Nilai Bank Garansi
yang Dicairkan
Nilai Bank Garansi yang Dikuasai
IDR
2
3
5
4
10
6
15
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13
18
19
20
22
23
24
25
26
29
32
33
40
41
42
21
44
23
50
22
24
25
26
27
28
29
48
51
54
56
60
63
75
Mahkamah Agung
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Ri
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
IDR
1.382.472.345,00
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan Dan
Perikanan
Kementerian Pekerjaan
Umum
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Kementerian Badan Usaha
Milik Negara
Kementerian Riset dan
Teknologi
Kementerian Koperasi
Dan Pengusaha Kecil Dan
Menengah
Kementerian PAN & RB
Badan Intelijen Negara
Lembaga Sandi Negara
Badan Pusat Statistik
Badan Pertanahan Nasional
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Badan Pengawas Obat Dan
Makanan
Badan Meteorologi,
Klimatologi Dan Geofisika
-
-
-
125.432.400,00
15.824.710.017,00
-
4.689.154.456,00
171.036.108.776,00
Kementerian Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi
-
84.846.049.507,00
Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kementerian Agama
5.787.432,00
-
311.725.412.039,00
Kementerian Kesehatan
-
134.381.488.286,00
16.406.274.910,00
EUR
-
164.715.000,00
-
JPY
-
6.080.727.910,00
Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
USD
-
-
-
-
486.149.400,00
-
-
154.912.900,00
-
1.922.571.055,00
18.762.248.836,00
280.533.900,00
4,238,429.00
-
-
307.373.200.196,00
1.833.799.000,00
-
6.803.055.900,00
1.649.873.000,00
87.572.840,00
697.456.200,00
33.649.000.000,00
2.461.300.000,00
689.944.100,00
6.725.214.750,00
253.487.714,00
26.376.383.583,00
-
36.849.400,00
303.812.466.213,00
502.433.400,00
-
-
1,366,243.00
-
-
-
83.524.820.557,00
-
-
713,983,245.00
58.517.045.440,00
-
-
49,007,143.00
68.968.020.162,00
-
-
457.678.733.671,00
-
-
-
374.483.124.982,00
-
-
-
-
-
-
757,154.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pendapat BPK
-
-
50
Nilai Bank Garansi
yang Dicairkan
Nilai Bank Garansi yang Dikuasai
No
Kode
BA
30
76
Komisi Pemilihan Umum
1.038.555.180,00
-
-
-
-
32
79
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
1.647.846.232,00
-
-
-
-
Badan Informasi Geospasial
369.600.000,00
Nama K/L
IDR
31
33
34
35
36
37
38
39
78
82
83
87
89
90
91
92
40
100
42
109
41
43
44
105
111
118
Pusat Pelaporan Dan Analisis
Transaksi Keuangan
Lembaga Penerbangan Dan
Antariksa Nasional
Arsip Nasional Republik
Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perumahan
Rakyat
Kementerian Pemuda Dan
Olah Raga
Komisi Yudisial RI
Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS)
Badan Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan Nasional Pengelola
Perbatasan
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas &
Pelabuhan Bebas Sabang
Jumlah
588.298.425 ,00
1.181.310.240,00
89.826.242,00
435.903.717,00
2.803.824.328,00
244.594.617.800,00
7.979.684.397,00
492.944.087,00
1.104.785.000,00
2.044.321.207,00
742.950.000,00
20.130.204.962,00
1.964.974.755.255,00
IDR
USD
-
-
824.668.446.839,00
JPY
-
-
EUR
-
-
-
-
54,611,815.00 713,983,245.00 757,154.00
Pendapat BPK
51
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014.
Pendapat BPK
52
PELAYANAN MASYARAKAT
Pendapat BPK
PENDAPAT BPK
TENTANG
PENYEDIAAN AIR BERSIH MELALUI PDAM
1. Latar Belakang
Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh besar terhadap
pencapaian kualitas kehidupan warga. Pertambahan penduduk telah meningkatkan
kebutuhan air bersih hingga memicu kelangkaannya. Konstitusi mengamanatkan
negara menjamin hak setiap warga mendapat air bagi kebutuhan minimalnya.
Untuk itu, pemerintah merancang dan menerapkan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM1) yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM)
Arah kebijakan SPAM dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). RPJMN 2010-2014 menetapkan penyediaan air minum sebagai prioritas
dan menargetkan 67% penduduk mempunyai akses air minum berkualitas. Target
ini selaras dengan target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), yaitu 68,87%
pada 2015, di mana 41,03% di antaranya memperoleh akses pelayanan air minum
perpipaan.
Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, PDAM haruslah berada dalam
kondisi ‘sehat’, baik dalam hal manajerial, keuangan, maupun operasional. Namun,
penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap 350 PDAM menunjukkan bahwa pada
Tahun 2013, separuh dari PDAM yang dinilai berada dalam kondisi kurang sehat
atau sakit.
BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terkait penyediaan air bersih oleh
PDAM sejak 2013. Hasil pemeriksaan BPK pada 2014 menunjukkan penyediaan
air bersih perpipaan melalui PDAM tidak mencapai target. Dari 103 pemda yang
diperiksa, 84 di antaranya tidak mencapai target (Lampiran 1). Kendalanya adalah
kurangnya dukungan pemda terhadap PDAM dan tidak optimalnya pengelolaan
PDAM. Oleh sebab itu, BPK memandang perlu menyampaikan pendapat kepada
pemerintah untuk segera menyusun langkah strategis guna mendorong
penyelesaiannya secara komprehensif.
1 Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM), SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik
dari prasarana dan sarana air minum.
Pendapat BPK
53
2. Pokok Masalah
MDGs dan RPJMN 2010-2014 telah menetapkan target penyediaan air bersih
bagi penduduk Indonesia. Namun, target-target tersebut tidak dapat tercapai
karena kurangnya dukungan dan komitmen pemda terhadap PDAM dan tidak
optimalnya pengelolaan bisnis PDAM.
3. Analisis Masalah
3.1 Dukungan dan Komitmen Pemda Terhadap PDAM Kurang
3.1.1 Target dan Business Plan PDAM Tidak Jelas
Target RPJMN seharusnya dijabarkan di daerah dan perusahaan, sehingga
sasaran dan pencapaiannya terukur. Namun, masih ada pemda yang tidak
menetapkan rencana penyediaan air bersih dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) atau menetapkan target di bawah target nasional.
Untuk merumuskan target itu, pemda perlu menyusun kebijakan dan strategi
daerah (Jakstrada) dan Rencana Induk SPAM2. Dari 103 pemda yang diperiksa BPK
pada 2014, sebanyak 95 pemda belum menetapkan Jakstrada dan 90 pemda belum
memiliki Rencana Induk SPAM.
Selain itu, BPK juga menemukan PDAM yang tidak memiliki business plan atau
target kinerjanya tidak selaras dengan target kinerja pemda. Ketidakselarasan
rencana daerah dengan rencana PDAM antara lain terjadi karena PDAM tidak
diikutsertakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
penyusunan RPJMD.
3.1.2 Struktur Permodalan PDAM Tidak Didukung Pemda
Dukungan pemda sangat penting terutama bagi peningkatan kemampuan
keuangan PDAM. Namun, menurut BPK, terdapat kebijakan pemda yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memperlemah
struktur permodalan PDAM. Kondisi ini terjadi cukup signifikan di wilayah-wilayah
yang diperiksa BPK.
Kebijakan itu antara lain, Pertama, menetapkan tarif air minum yang tidak
sesuai prinsip full cost recovery, namun pemda tidak mengupayakan subsidi
kepada PDAM melalui APBD, seperti yang dimaksudkan dalam Permendagri
Nomor 23 Tahun 2006. Dari 103 PDAM yang diperiksa, 42 PDAM tidak memenuhi
full cost recovery, sementara hanya 3 yang memperoleh subsidi dari pemda. Kedua,
2 Rencana Induk SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian
atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan.
Pendapat BPK
54
penyertaan modal ke PDAM tidak memadai karena pemda menilai bahwa dukungan
terhadap PDAM belum menjadi prioritas. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 dan
Permendagri Nomor 27 Tahun 20133 menyatakan bahwa pemda dapat melakukan
penambahan penyertaan modal untuk peningkatan sarana dan prasarana SPAM.
Menurut BPK, 65 pemda belum memberikan tambahan penyertaan modal yang
memadai. Ketiga, dengan kondisi modal yang lemah, 32 pemda tetap meminta
dividen meski cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% dan 7 di antaranya
masih merugi.
3.1.3 Kelembagaan dan Kompetensi PDAM Bermasalah
Sebagai organisasi yang berperan menyediakan kebutuhan dasar, PDAM
dituntut mempunyai struktur kelembagaan yang kuat. Peran direksi diperlukan
sebagai figur pemegang peran kunci dalam keberhasilan PDAM. BPK menemukan
pemda yang tidak melakukan fit and proper test calon direksi PDAM. Di sisi lain,
pada kabupaten/ kota yang melakukan fit and proper test calon, mekanisme dan
susunan tim ahlinya berbeda-beda. Terkait dengan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia, sebagian besar PDAM tidak melaksanakan pendidikan dan
pelatihan pegawai secara memadai.
Permasalahan kelembagaan yang cukup mengganggu kinerja PDAM adalah
dampak dari pemekaran wilayah. Beberapa pemda yang mengalami pemekaran
wilayah telah melahirkan PDAM-PDAM baru dan menyisakan masalah dalam hal
pembagian aset antara PDAM lama dan yang baru serta makin memperkecil skala
cakupan kerja PDAM.
3.2 Pengelolaan Bisnis PDAM Tidak Optimal
3.2.1 Data Pelanggan Tidak Mutakhir dan Akurat
Pelanggan merupakan sumber pendapatan PDAM dan harus didata melalui
pengelolaan database yang akurat karena data tersebut ikut menentukan besar
kecilnya pendapatan PDAM. Namun, mayoritas PDAM belum memiliki database
pelanggan yang mutakhir dan akurat, yang berfungsi sebagai dasar penagihan
pemakaian air minum dan pengendalian biaya usaha. Masih ada PDAM yang belum
memiliki sistem billing yang memadai. Ada juga PDAM yang mengenakan tarif yang
tidak sesuai klasifikasi/ golongan pelanggan.
3 Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas,
kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak
60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.
Pendapat BPK
55
3.2.2 Pengendalian Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air Minum
Tidak Optimal
PDAM wajib memberikan kepastian kualitas dan kuantitas air, serta
kontinuitas pengaliran. Pemeriksaan BPK menunjukkan sejumlah PDAM tidak
melakukan pengujian atas kualitas air bersih atau air minum sesuai persyaratan;
tidak melakukan pengolahan air baku yang sesuai standar; dan tidak memenuhi
standar kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum.
3.2.3 Pengendalian Kehilangan Air Minum Lemah
Kehilangan air4 adalah permasalahan penting yang harus ditangani PDAM
guna memenuhi kebutuhan air minum yang kian meningkat. Sebagian besar PDAM
mencatat kehilangan air di atas batas maksimal yang ditetapkan Kementerian
Pekerjaan Umum, yaitu 20%. Kendala utama pengendalian kehilangan air adalah:
(1) pengukuran kehilangan air belum andal; (2) penurunan kehilangan air belum
dilaksanakan dengan baik; (3) lemahnya kemampuan keuangan PDAM dan
kurangnya dukungan pemda untuk penggantian meteran air dan pipa.
4. Simpulan
Pemerintah bertanggung jawab menjamin hak setiap warga dalam
mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Untuk itu,
pemerintah menetapkan penyediaan air minum sebagai salah satu program
prioritas nasional dengan menargetkan akses terhadap air minum yang berkualitas
sesuai dengan standar kesehatan bagi 67% penduduk.
Namun, penyediaan air bersih melalui PDAM tidak mencapai target RPJMN
atau target pemda. Hal ini terkendala berbagai permasalahan yang meliputi: (a)
kurangnya dukungan atau komitmen pemda terhadap PDAM terkait penyelarasan
target nasional, daerah, business plan, struktur permodalan, dan penguatan
kelembagaan; (b) tidak optimalnya pengelolaan bisnis PDAM terkait pengelolaan
pelanggan, pengendalian kualitas, kuantitas, kontinuitas air minum, dan
pengendalian kehilangan air. 4 Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, kehilangan
air adalah selisih antara air yang masuk unit distribusi dengan air yang berekening dalam jangka
waktu satu tahun
Pendapat BPK
56
5. Pendapat
BPK berpendapat pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu
segera menyusun program nasional untuk pembenahan PDAM yang meliputi
penyelarasan target, penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, dan perbaikan pengelolaan bisnis PDAM, sehingga PDAM
mampu menyediakan air bersih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pendapat BPK
57
Lampiran 1
DAFTAR PDAM TIDAK MENCAPAI TARGET
No
1
2
3
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
4
Riau
5
Kepulauan Riau
6
Jambi
7
8
9
Sumatera Selatan
Kep. Bangka Belitung
Bengkulu
10 Lampung
kab/Kota
1
Kab. Aceh Besar
3
Kab. Aceh Utara
2
4
5
6
7
8
9
Kab. Aceh Timur
Kab. Bireuen
Kab. Asahan
Kab. Deli Serdang
Kab. Agam
Kab. Padang Pariaman
Kab. Tanah Datar
10 Kota Bukittinggi
11 Kab. Bengkalis
12 Kab. Indragiri Hilir
13 Kota Pekanbaru
14 Provinsi Kepulauan Riau
15 Kab. Lingga
16 Kab. Natuna
17 Kab. Merangin
18 Kab. Bungo
19 Kab. Lahat
20 Kab. Muara Enim
21 Kab. Musi Banyuasin
22 Kota Lubuk Linggau
23 Kota Prabumulih
24 Kab. Bangka
25 Kota Pangkalpinang
26 Kab. Bengkulu Utara
27 Kab. Rejang Lebong
28 Kota Bengkulu
29 Kab. Lampung Selatan
Pendapat BPK
58
No
Provinsi
11 Banten
13 Jawa Barat
kab/Kota
30 Kab. Pesawaran
31 Kota Bandar Lampung
32 Kab. Tangerang
33 Kota Cilegon
34 Kota Tangerang
35 Kab. Bandung
36 Kab. Bogor
37 Kab. Cirebon
38 Kab. Karawang
39 Kab. Kuningan
40 Kab. Sukabumi
41 Kab. Tasikmalaya
14 Jawa Tengah
42 Kota Bandung
43 Kota Sukabumi
44 Kab. Banyumas
45 Kab. Grobogan
46 Kab. Jepara
47 Kab. Magelang
48 Kab. Pemalang
49 Kab. Rembang
50 Kab. Temanggung
15 DI Yogyakarta
16 Jawa Timur
51 Kab. Wonosobo
52 Kab. Brebes
53 Kab. Kulon Progo
54 Kab. Sleman
55 Kota Yogyakarta
56 Kab. Kediri
57 Kab. Lumajang
58 Kab. Magetan
59 Kab. Ngawi
60 Kab. Pamekasan
Pendapat BPK
59
No
Provinsi
kab/Kota
61 Kab. Pasuruan
62 Kab. Probolinggo
63 Kab. Sidoarjo
64 Kab. Tulung Agung
18 NTB
21 Kalimantan Selatan
22 Kalimantan Barat
23 Kalimantan Tengah
24 Sulawesi Selatan
25 Sulawesi Barat
26 Sulawesi Tengah
27 Gorontalo
28 Sulawesi Tenggara
29 Sulawesi Utara
30 Maluku
31 Maluku Utara
32 Papua
33 Papua Barat
65 Kota Blitar
66 Kota Mojokerto
67 Kab. Lombok Tengah
68 Kab. Hulu Sungai Tengah
69 Kab. Tanah Laut
70 Kota Singkawang
71 Kab. Barito Selatan
72 Kota Palangkaraya
73 Kab. Maros
74 Kab. Polewali Mandar
75 Kab. Donggala
76 Kab. Bone Bolango
77 Kota Kendari
78 Kab. Bolaang Mongondow
79 Kab. Minahasa
80 Kab. Maluku Tenggara Barat
81 Kab. Halmahera Selatan
82 Kab. Nabire
83 Kab Yapen
84 Kab. Manokwari
Pendapat BPK
60
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014
Pendapat BPK
61
Fly UP