...

PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS (Terjemahan) 1

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS (Terjemahan) 1
KEPUTUSAN KASUS ENGEL DAN KAWAN-KAWAN v. PEMERINTAH BELANDA
PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS
PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS
(Terjemahan)
1. Dengan penuh penyesalan saya tidak dapat setuju dengan mayoritas
Mahkamah pada butir. 3, 14, 15 dan 16 ketentuan pelaksanaan dari
Keputusan. Hal-hal dibawah ini adalah yang menyebabkan
ketidaksepakatan saya:
(a) Mayoritas Mahkamah berpandangan bahwa pengiriman Tn. Dona
dan Tn. Schul ke unit disipliner, berdasar atas keputusan Pengadilan Militer
Utama Pemerintah Belanda, sesuai dengan persyaratanPasal 5 paragraf 1 (a)
(pas. 5-1-a) Konvensi. Hukuman mereka berupa pencabutan kebebasan
berasal, menurut mayoritas kolega saya, dari sebuah “pengadilan” yang
berasal dari Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a). Pengadilan Militer, dengan
menggunakan terminologi yang dipakai dalam hukum kasus Mahkamah,
adalah pengadilan dari sudut pandang organisatoris; namun tampaknya
disisi lain sulit untuk memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
dan fakta yang mengikuti sebelumnya dalam kasus ini disesuaikan dengan
kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh badan peradilan sesuai dengan
konsep sebuah pengadilan, dalam konteks Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1a).Dua aspek prosedur ini tampaknya bagi saya tidak untuk memenuhi
persyaratan ini, yaitu, kebebasan bertindak diperbolehkan kepada pengacara
tertuduh di satu sisi dan mengumpulkan bukti di sisi lain.
Pada aspek pertama, fakta-fakta yang telah dicatat oleh Mahkamah
(keputusan, paragraf 32, 48, 91) mengungkapkan pembatasan penting
terhadap kebebasan pengacara dihadapan Pengadilan Militer ketika
menyidangkan kasus disipliner seperti kasus dihadapan kita ini. Pengacara
tersebut mungkin tidak, pada faktanya, berperan dalam proses selain untuk
menangani masalah hukum dan, terlebih, hanya dengan persoalan-persoalan
hukum tertentu yang mungkin disajikan dalam banding kliennya, misalnya,
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan dengan digunakannya
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jauh, ada alasan bagus
untuk berpikir bahwa pengacara tidak diperbolehkan untuk mengajukan
pernyataan selama sidang berlangsung (lihatreferensi laporan tertanggal 23
Desember 1970 dari Panitera Pengadilan Militer Utama Belanda, laporan
Komisi, hal. 99) 1. Dengan memperhatikan pembatasan ini, tampaknya akan
sulit untuk menyesuaikan prosedur yang dimaksud dengan Pasal 5 paragraf
1 (a) (pas. 5-1-a); jangan dilupakan juga, pengadilanlah yang
memberlakukan sanksi terkait pencabutan kebebasan (lihatKeputusan De
Wilde, Ooms dan Versyp tertanggal 18 Juni 1971, SeriA no. 12, hal. 41-42,
par. 78-79, dan (b) dibawah).
1
Catatan oleh Register: Penomoran halaman versi stensil.
KEPUTUSAN KASUS ENGEL DAN KAWAN-KAWAN v. PEMERINTAH BELANDA
PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS
Hal yang sama juga berlaku untuk aspek prosedural kedua diatas, yaitu,
prosedur yang ditentukan oleh hukum dan diikuti dalam prakteknya untuk
mengumpulkan bukti dihadapan Pengadilan Militer ketika berperan sebagai
mahkamah disipliner. Menurut fakta-fakta yang dicatat oleh Mahkamah dan
mengingat ketentuan hukum Belanda yang berlaku di kasus ini
(lihatparagraf 31 dan 91 dalam Keputusan), kehadiran dan kesaksian saksi
yang meringankan tampaknya tidak dapat dilakukanuntuk memastikan
jaminan pembelaan yang menurut saya harus diberikan oleh pengadilan jika
melibatkan pemberlakuan hukuman terkait pencabutan kebebasan, jikapun
hal tersebut bisa dilakukan dengan adil. Untuk alasan ini saya harus
menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 5 paragraf 1 (pas. 5-1)
dalam kasus Tn.Dona dan Tn. Schul.
Dengan demikian, saya berpikiran bahwa, begitu Mahkamah telah
mendakwa dua pemohon ini sebagai "terpidana" (Keputusan Pasal 6, par. 80
dst., khususnya paragraf 85 singkatnya) (pas. 6), makatidak perlu lagi
menguji apakah Pengadilan Militer sesuai dengan konsep sebuah pengadilan
dalam konteks Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a). Walaupun kata
"pengadilan" adalah, pada prinsipnya, suatu konsep “mandiri” dalam setiap
ketentuan yang telah disebut diatas, bukan berarti bahwa pengadilan yang
disebut dalam Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a) harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan Pasal 6 (pas. 6) ketika, seperti dalam kasus ini,
hukuman terkait pencabutan kebebasan yang diberikan oleh pengadilan
tersebut pada akhirnya dianggap sebagai akibat sebuah tuntutan pidana dan
oleh karenanya termasuk dalamPasal 6 (pas. 6). Hal ini diperbolehkan,
dalam kasus yang sesuai, bagi pengadilan, yang disebutkan dalam Pasal 5
paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a),untuk tidak memenuhi semua persyaratan yang
disebutkan dalam Pasal 6 (pas. 6) bagi sebuah pengadilan pidana.Tapi jika
sebaliknya,akan sulit dilakukan baik secara logis dan hukum. Jika sebuah
hukuman terkait pencabutan kebebasan dijatuhkan oleh sebuah pengadilan
yang harus memenuhi persyaratan Pasal 6 (pas. 6), tidak ada gunanya
menanyakan lebih jauh apakah pengadilan tersebut memenuhi persyaratan
pengadilan dalam konteks Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a).
(b) Alasan yang sama juga membuat saya yakin bahwa saya harus
menentang pendapat mayoritas Mahkamah untuk butir 14, 15 dan 16 dalam
ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini. Oleh karena itu saya kemudian
mengacu pada pernyataan yang disebutkan pada 1 (a) diatas.
Saya tetap pada pikiran bahwa pemeriksaan kasus pengiriman ke unit
disiplin dengan mengingat persyaratan “tuntutan" dalamPasal 6 (pas. 6)
membutuhkan beberapa pengamatan yang lebih bersifat umum.Saya
mengemukakannya karena saya ingin menunjukkan bahwa pada titik ini
ketidaksepakatan saya dengan mayoritas menjadi lebih jelas.
Ketika menjatuhkan hukuman pengiriman ke unit disipliner (kasus Tn.
Dona danTn. Schul) atau ketika mengkaji hukuman semacam itu yang
dijatuhkan oleh otoritas non-yudisial (kasus Tn. de Wit), Pengadilan Militer
KEPUTUSAN KASUS ENGEL DAN KAWAN-KAWAN v. PEMERINTAH BELANDA
PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS
bertindak dibawah hukum Belanda sebagai Mahkamah Militer.Jika dan
sejauh Pengadilan Militer tidak berurusan dengan perilaku yang diperkuat
dengan hukuman pencabutan kebebasan, maka prosedur pengadilan tersebut
tidak dapat dianggap bertentangan dengan Konvensi.Namun, Mahkamah
kita berpikiran, bahwa kasus yang disebutkan diatas tidak hanya melibatkan
hukuman pencabutan kebebasan, tapi juga mencakup persyaratan sebagai
"tuduhan pidana” dalam Pasal 6 (pas. 6) Konvensi.Oleh karenanya harus
diteliti apakah Pengadilan Militer diberikan jaminan bahwa ketentuan ini
membutuhkan pengadilan pidana. Mayoritas dalam Mahkamah berpikiran
bahwa dalam kasus ini jaminan itu ada, kecuali persyaratan Pasal 6 paragraf
1 (pas. 6-1) yaitu bahwa pengadilan dilakukan secara terbuka.Sekarang
gambaran bahwa pengadilan pidana yang diberikan oleh pendapat mayoritas
hakim dalam Mahkamah ini menurut saya sulit untuk disesuaikan dengan
persyaratan minimal Pasal 6 (pas. 6) bagi sebuah pengadilan pidana yang
ideal.Saya juga sangat sulit untuk mengakui bahwa sebuah pengadilan
pidana, terlepas dari tingkat dan yurisdiksinya, dapat, tanpa bertentangan
dengan Pasal 6 (pas. 6), berjalan dengan pengacara pembela yang harus
tunduk pada pembatasan kebebasan bertindak yang menurut
kebiasaandiperbolehkan dalam prosedur pidana pada negara-negara
demokratis di Eropa dan dengan aturan pengumpulan bukti yang kurang
menguntungkan bagi tertuduh. Tentu saja kekurangan ini tidak dapat
dikaitkan dengan Pengadilan Militer yang, harus diingat, bertindak dibawah
hukum Belanda dalam kasus ini sebagai mahkamah disipliner dan oleh
karena itu tidak harus ditanyakan apakah hal ini sesuai dengan Pasal 6 (pas.
6) Konvensi atau tidak. Adalah keputusan kita yang, dengan menarik garis
batas antara disipliner dan pidana, membutuhkan secara retrospektif,
berdasarkan Konvensi, bahwa mahkamah disipliner harus diberikan jaminan
dari pengadilan pidana.Saya khawatir pendapat mayoritas dari Mahkamah
ini, yang sejauh ini membatasi jaminan itu, dapat melakukan interpretasi
Pasal 6 (pas. 6), terutama dalam persyaratan pengadilan pidana, tanpa
terbebas dari resiko.Saya juga ingin menunjukkan dalam konteks yang sama
bahwa klasifikasi pidana dalam Konvensi, apakah sesuai atau tidak dengan
konsep hukum nasional yang relevan, harus menyertakan jaminan dalam
Pasal 7 (pas. 7) Konvensi juga.
(c) Dalam menemukan pelanggaran Pasal 5 paragraf 1 (pas. 5-1) untuk
alasan yang diberikan dalam 1 (a) diatas, saya harus menyimpulkan secara
logis bahwa ada pelanggaran terhadap Pasal 5 paragraf 4 (pas. 5-4) dalam
kasus Tn. Dona danTn. Schul (butir no. 7 ketentuan pelaksanaan
Keputusan). Jika Pengadilan Militer Utama, yang, menurut Keputusan,
secara kumulatif melaksanakan fungsi–fungsi pengadilan yang disebutkan
dalam Pasal 5 paragraf 1 (a) (pas. 5-1-a) dan fungsi pengadilan yang
disebutkan dalam Pasal 5 paragraf 4 (pas. 5-4), tidak sesuai dengan
persyaratan sebuah pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5
paragraf 1, sama halnya juga akan melanggar prinsip yang disebutkan dalam
KEPUTUSAN KASUS ENGEL DAN KAWAN-KAWAN v. PEMERINTAH BELANDA
PENDAPAT TERPISAH HAKIM EVRIGENIS
Pasal 5 paragraf 4 mengenai persyaratan pengadilan. Pada titik ini saya
sepakat dengan mayoritas kolega saya, dengan mempertimbangkan bahwa
dibawah hukum Belanda terdapat pengadilan sipil dengan yurisdiksi umum
dimana disitu legalitas pencabutan kebebasan dapat dipertanyakan oleh
ikhtisar permohonan (Pasal 289 Hukum Prosedur SipildanBagian 2 dan 53
dari UU Kehakiman).
2. Suara saya untuk butir 6 ketentuan pelaksanaan Keputusanadalah
bahwa tidak ada pelanggaran, dalam kasus yang disebutkan disitu, terhadap
Pasal 5 paragraf 1 dan 14 (par. 14+5-1 diambil bersama-sama). Jika
pertanyaan diberikan, saya akan memberikan suara yang sama dengan
alasan yang sama (keputusan, par. 72 dst.) dalam hal pengaduan dihadapan
Mahkamah yang tidak berkaitan dengan pencabutan kebebasan. Namun
Mahkamah berpikiran tidak mampu menahan kasus-kasus semacam ini
untuk alasan yang disebutkan dalam paragraf 71 pada Keputusan. Saya tidak
sependapat. Menurut hukum-kasus Mahkamah (kasus berhubungan dengan
aspek tertentu pada hukum mengenai penggunaan bahasa dalam pendidikan
di Belgia, Keputusan tertanggal 23 Juli 1968, Seri A no. 6, hal. 33-34, par.9;
Kasus Serikat Nasional Polisi Belgia, Keputusan tertanggal 27 Oktober
1975, Seri A no. 19, hal. 19, par.44), suatu "tindakan yang sesuai dengan
persyaratan dari pasal tersebut dalam menjaga hak atau kebebasan mungkin
melanggar Pasal 14 (pas. 14) dengan alasan hal tersebut bersifat
diskriminatif". Pasal 14 (pas. 14) mengharuskan Negara-negara untuk
melindungi "tanpa diskriminasi" penikmatan hak-hak dan kebebasankebebasan yang tercantum dalam Konvensi. Konvensi dengan demikian
melarang diskriminasi apapun yang muncul dalam konteks penikmatan
suatu hak yang dijaminnya, terlepas diskriminasi tersebut terlepas
diskriminasi tersebut berbentuk positif berupa langkah-langkah yang
meningkatkan penikmatan hak tersebut, atau dalam bentuk negatif suatu
pembatasan, baik sah atau sebaliknya, pada hak tersebut. Saya tidak bisa
membayangkan bagaimana sesorang dapat, membuat sebuah pembedaan
dibawah Pasal 14 (pas. 14), seperti yang interpretasikan Mahkamah, antara
langkah-langkah pembatasan yang tidak sesuai hukum pada hak yang
dimaksud dan langkah-langkah yang ditoleransi oleh Konvensi. Perlakuan
diskriminatif oleh langkah-langkah dari kedua kategori diatas dapat
mengarah pada suatu diskriminasi dalam penikmatan hak-hak yang
seharusnya dijaga menurut Pasal 14 (pas. 14) dari Konvensi. Mahkamah
oleh karenanya seharusnya memeriksa dan menguji dari sudut pandang
kesesuaian mereka dengan Pasal 14 (pas. 14) juga, sanksi yang pada
akhirnya tidak melibatkan pencabutan kebebasan.
Fly UP