...

Terbentuk Komite Bensin Bertimbel (KPBB)

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

Terbentuk Komite Bensin Bertimbel (KPBB)
TERBENTUK KOMITE PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL (KPBB)
Setelah melakukan evalusi terhadap penghapusan bensin bertimbel pada tahun 1999 LSMLSM Indonesia melakukan koalisi untuk mengavokasi terhadap penghapusan bensin bertimbel
dengan membentuk komite penghapusan bensin bertimbel. Komite Penghapusan Bensin
Bertimbal atau Joint Committee for Leaded Gasoline Phase-out (KPBB) adalah sebuah
jaringan kerja advokasi nirlaba yang berupaya menghapuskan bensin bertimbal di Indonesia.
Jaringan kerja ini diprakarsai oleh tiga LSM yaitu Walhi Jakarta, Lembaga Konsumen Hijau
Indonesia (Lemkohi), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL),. KPBB
dideklarasikan di Jakarta pada tangga l 7 Oktober 1999.
Tujuan utama dari KPBB ini adalah: pertama, membentuk wadah bagi partisipasi masyarakat
dalam upaya penghapusan bensin bertimbal; kedua, memfasilitasi interaksi stakeholder dalam
upaya mereformulasikan rencana penghapusan bensin bertimbal; ketiga, mengusulkan
kepada pemerintah target waktu yang realistis dan terstruktur dalam rencana penghapusan
bensin bertimbal tersebut.
Untuk mencapai tujuan di atas, KPBB akan melakukan serangkaian kegiatan advokasi yang
terpadu melalui kegiatan diskusi, lokakarya, seminar, publikasi, public hearing, lobby,
penelitian, survei, dan kampanye. Dalam menjalankan aktivitasnya KPBB akan memegang
prinsip-prinsip tanpa kekerasan, kesetaraan, keterbukaan, bekerja sama, saling belajar, efektif,
partisipatif, dan independen.
Usaha ini dilakukan untuk kembali mengingatkan pada masyarakat akan bahaya yang di
timbulkan oleh bensin bertimbel tersebut dengan melakukan serangkai program yang
melibatkan stakeholder yang lebih luas untuk membahas bersama-sama permasalahan
penghapusan timbel di Indonesia. Jadwal yang dibuat stakeholder ini dapat diterjemahkan oleh
Pemerintah menjadi program setiap departemen terkait sehingga penghapusan timbel dapat
dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan program, KPBB melakukan program yang terencana yaitu :
1. Melakukan desk study
2. Pertemuan LSM (NGO forum)
3. Pertemuan Stakeholder
4. Diskusi dan Public Hearing
5. Membuka Web Site on line
6. Diseminasi informasi dan kampanye
1. Desk study
Data yang terkumpul dari analisis KPBB terhadap penghilangan timbel ada beberapa hal yang
dapat menjadi bahan diskusi:
a.
b.
c.
d.
Koodinasi antar intensi belum ada kesepakatan dalam jadwal penghilangan timbel
Biaya memodifikasi kilang (refinery) tidak tersedia
Bensin tanpa timah hitam mahal harganya dan akan membebani konsumen.
Sebagian besar mobil tidak dapat digunakan lagi bila bensin bertimah hitam tidak lagi
beredar
a. Koodinasi antar Intansi belum ada kesepakatan dalam jadwal penghilangan timbel
Perhatian dan pemusatan yang terlampau ekstrim pada pertumbuhan ekonomi, telah
mengakibatkan diabaikannya kepentingan lingkungan dan sosial. Pemerintah pada masa lalu
selalu berdalih bahwa tidak digunakannya timbel sebagai bahan untuk meningkatkan kadar
oktan akan menimbulkan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena kalkulasi biaya yang dilakukan
hanya dilihat dari satu sisi yaitu produsen (dalam hal ini Petamina) dengan mengabaikan
kepentingan lingkungan dan masyarakat. Kenyataan ini menjadikan persoalan tersendiri dari
pemerintah orde baru dan Kabinet Persatuan Nasional. Ketidak-kompakan antar menteri
terhadap lingkungan sering secara terbuka diungkapkan seperti kasus penutupan PT Indo
Rayon di Sumatera Utara yang mencemari lingkungan oleh Menteri Lingkungan ditentang oleh
menteri Deperindag dan menteri PM dan PBMN. Dalam kasus penghilangan timbel dengan
jelas Menteri Lingkungan sepakat dengan jadwal yang diinstruksikan Presiden tetapi Menteri
Pertambangan dan Energi, dan Pertamina tetap dengan jadwal penghilangan timbel pada
tahun 2003. Di pihak Kepolisian sampai saat ini tidak bisa melaksanakan uu no 14 tahun 1992
karena aturan pelaksana tentang pemeriksaan emisi gas buang kendaraan dijalan sampai saat
ini (sudah 8 tahun) belum ada. Koordinasi antara Departemen Perhubungan, Kejaksaan dan
Pihak kepolisian belum ada perkembangan sampai sekarang.
b. Biaya modifikasi refinery tidak tersedia
Berbagai penyakit diderita masyarakat akibat kandungan timbel di udara yang jauh diambang
batas, termasuk menurunnya tingkat kecerdasan anak-anak diakibatkan oleh ketidakmampuan
pemerintah untuk menginternalisasi faktor lingkungan dan sosial kedalam kebijaksanaan
minyak dan gas. Study yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tahun 1991
mengestimasikan dampak dari adanya timbel pada bensin di Jakarta sebanyak 62.000 kasus
penyakit tekanan darah tinggi, 350 kasus penyakit jantung, 340 kematian dan 300 ribu points
penurunan IQ pada anak-anak. Dampak dari menurunnya kesehatan masyarakat oleh bensin
mengandung timah hitam ialah biaya kesehatan yang sangat besar yang harus ditanggung
oleh masyarakat. Menurut studi Bank Dunia, pada tahun 1990 saja, biaya itu mencapai US$
62.400.000 (lihat tabel 5). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan bila bensin
masih tetap menggunakan timah hitam, maka dalam waktu 5 tahun biaya kerusakan akan
meningkat dengan cepat.
Tabel 5. Biaya Kesehatan
No
Jenis Dampak Kesehatan
1
Peningkatan jumlah kematian orang
dewasa oleh penyakit Cardiovasculer
karena tingginya konsentrasi timah hitam
di udara
2
Kasus-kasus hipertensi (tekanan
diastolic > 90 mmHg
3
Kasus-kasus penyakit jantung koroner
pada orang dewasa
4
Kehilangan IQ pada anak-anak
Jumlah
Tabel 6. Nilai Kesehatan Tahun 1995 – 2000
No Keterangan
1995
1
Nilai kerusakan kesehatan karena 138
penggunaan bensin dengan timah
hitam dalam juta US$
Besarnya Dampak
340 orang / tahun
Nilai Kerusakan US$ /Tahun
25,5 juta
84.000 orang / tahun
0.5 juta
350 orang / tahun
0.4 juta
300.000 point / tahun
1996
162
1997
190
36.1 juta
62.45 juta
1998
222
1999
261
2000
306
350
300
250
200
150
100
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
(Sumber: Dari World Bank, dimodifikasi Bappedal)
Dari angka nilai kesehatan yang disebabkan oleh timbel pada tahun 2000 di perkirakan US$
306 juta. Padahal untuk membangun catalityc reformer untuk sebuah kilang di Cilacap hanya
US$ 30 juta.
Data Pertamina direktorat Pengolahan dalam rencana proyek pengembangan kilang untuk
penghapusan timbel akan membangun unit catalytic reformer yang akan menghasilkan high
octane mogas component (HOMC) Sebagai berikut :
- Musi dengan kapasitas 13,5 ribu barel/hari, investasi sebesar US$ 91,5 juta
- Balikpapan dengan kapasitas 18 ribu barel/hari, investasi sebesar US$ 103,7 juta
- Cilacap (revamping) dengan kapasitas 5 ribu barel/hari, investasi sebesar US$ 30,0 juta
Usaha ini telah disampaikan sejak bulan September tahun 1995 dan diperkirakan dapat
selesai selama 30 bulan. Proses ini tidak terjadi karena ada KKN di Pertamina terlihat jelas
dari adanya surat Menteri Lingkungan yang ditolak oleh Direktur Pertamina dalam hal usulan
pembangunan kilang dengan pinjaman dari negara Jerman dengan bunga 3-4% pertahun
(lihat surat dibawah ini).
Disisi lain, salah satu point dalam perjanjian yang harus dikembangkan sebagai upaya
menerapkan Paket IMF adalah konversi energi bersih termasuk bensin tanpa timbal, meskipun
IMF dalam hal ini telah memberikan ultimatum hingga batas waktu Desember 1999 ,hal ini
tidak terpenuhi. Dalam LoI Indonesia dengan IMF yang direvisi dalam poin 93 terdapat juga
penghilangan timbel. Hal ini jelas ada tanggung jawab dan konsekuensi dari IMF untuk
mengeluarkan paker pinjaman dalam penghapusan bensin bertimbel.
Semua persolaan investasi untuk pembangunan unit reformer catalitic sudah terjawab tidak
ada masalah. kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan timbal yang
belum ada.
c. Bensin tanpa timah hitam mahal harganya dan akan memberatkani konsumen.
Kebijaksanaan bahan bakar (pricing policy) yang diterapkan khususnya bahan bakar tanpa
timbel sama sekali tidak menarik konsumen. Pemerintah dengan dengan sengaja menganaktirikan diversivikasi energi sehingga perkembangan alternatif selain BBM menjadi sangat
lamban. Pola subsidi yang diterapkan selama ini sangat tidak berpihak pada masyarakat.
Bahwa dengan disubsidinya harga BBM dimana orang asing dan orang kaya yang mempunyai
mobil menikmati subsidi yang diberikan oleh masyarakat yang membayar pajak. Sedangkan
bensin tanpa timbel (Super TT) dengan sengaja dinaikan oktannya dibandingkan premium
sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar tanpa timbel. Tidak
diikutsertakannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta tidak transparannya
keputusan ditetapkan menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi. Posisi mutlak yang
diberikan kepada Pertamina ternyata tidak hanya menimbulkan berbagai penyimpangan
internal (KKN) tetapi juga telah menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi.
d. Sebagian besar mobil tidak dapat digunakan lagi bila bensin bertimah hitam tidak
lagi beredar
Pengaruh bensin bertimbel bagi kendaraan yang selama ini dianggap dapat merusak
mesin kendaraan sudah merupakan cerita yang tidak masuk akal terutama bagi
kendaraan-kendaraan keluaran tahun 1985 keatas. Kendaraan yang dirancang pada
tahun 80-an sudah menggunakan dudukan katup yang keras sehingga tidak
berpengaruh terhadap mesin saat pembakaran, sebagai pelumas dapat diganti dengan
yang lain selain timbel yang nyata-nyata merusak kesehatan lingkungan lebih-lebih
terhadap anak-anak, bahkan penggunaan bensin tanpa timbel dapat mengurangi
korosi.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat
dan Perusahaan Pos Amerika, juga Pemerintah Jerman tidak bisa membuktikan bensin
tanpa timbel dapat merusak mesin mobil, kecuali pada mesin yang mempunyai
dudukan katup yang tidak keras.
Berdasarkan penelitian bensin tanpa timbel memang mempunyai pengaruh pada
mesin-mesin kendaraan tua yang tahun produksinya dibawa tahun 80-an dapat
merusak dudukan katup, itupun kalau mobil dipacu pada kecepatan 100 km/jam
selama satu jam. Kalau kendaraan dijalankan dalam keadaan normal apalagi di Jakarta
sulit kecepatan 100 km/jam selama satu jam penuh, jadi tidak ada persoalan
menggunakan bensin tanpa timbel. Menurut data dar Gaikindo kendaraan jenis yang
berpengaruh resiko rusak tersebut tingga 3 % jumlahnya. Bagi kendaraan tua untuk
menanggulangi akibat rusaknya katup pada mesin dapat diatasi dengan zat adatif
khusus untuk bensin (MTBE ; methyl-tertiary-butyl-ether)
Berdasarkan merk dan tahun, kendaraan-kendaraan yang tidak memerlukan timah
hitam atau timbel
- Sejak tahun 1978 ; Mitsubishi, Nissan, Suzuki
- Sejak tahun 1979 ; Subaru, Daihatsu (kecuali Taft 4x4 1983)
- Sejak tahun 1981 ; Honda dan Toyota
- Sejak tahun 1982 ; Isuzu dan Mazda.
Anggapan kedua yang sering membuat pemilik kendaraan memilih bensin bertimbel
karena mesin menjadi lemah kinerjanya, padahal yang menyebabkan tarikan mesin
lemah atau tidak itu disebabkan pengaruh oktan dari bahan bakar, dimana semakin
tinggi nilai oktannya semakin baik untuk tarikan daya mesin. Untuk Indonesia saat ini
super TT mempunyai nilai oktan (98) yang lebih baik dari premix (95) ataupun premium
(88) sedangkan bensin biru nilai oktan (80).
Secara teknis bensin bertimbel juga dapat merusak catalytic conventer pada mobil-mobil baru.
Timbel yang ada pada bensin itu keluar dalam bentuk debu akan menyumbat saringan udara
yang ada pada catalytic conventer. Catalytic conventer pada mobil-mobil baru sangat berperan
mengurangi emisi sampai lebih dari 80 % (Edy Purwanto, BAPEDAL)
2. Rekomendasi Lokakarya Stakeholder
Penyelenggaraan lokakarya ini dilatarbelakangi karena penghapusan bensin bensin bertimbel
memerlukan langkah-langkah dan kesiapan dari semua stakeholder terkait serta perlunya
penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang harus diambil, juga didasarkan pula
pada hasil rekomendasi NGO Forum “Bensin Bertimbel Harus Segera Dihapuskan, Untuk
Generasi Nanti”.
Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) melaksanakan kegiatan lokakarya selama dua
hari pada tanggal 28-29 Februari 2000.
Tema yang diambil pada lokakarya ini “
PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBEL SEBAGAI KEBIJAKAN ENERGI BERSIH DI
INDONESIA”. Hari pertama membahas tentang strategi penghapusan bensin bertimbel,
sedangkan hari kedua membuat action plan dari penghapusana bensin bertimbel. Maksud dan
tujuan dilaksanakan lokakarya adalah dihasilkannya suatu rencana aksi penghapusan bensin
bertimbel yang mengakomodasikan kepentingan stakeholder dan dicapainya kesepakatan
bahwa Jakarta dan sekitarnya sebagai pilot project menuju bebas timbel tahun 2003.
Kesimpulan dan rekomendasi dari lokakarya yang dihadiri dan diwakili para stakeholder
menghasilkan keputusan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1585 K/32/MPE/1999 yang
menyebutkan bahwa mulai 1Januari 2003 bensin di Indonesia tidak lagi mengandung
timbal merupakan suatu komitmen pemerintah yang mengikat
2. Untuk menuju Indoensia bebas timbal mulai tahun 2003, strategi penghapusan bensin
bertimbel perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan efektifitas biaya.
3. Deregulasi di sektor hilir migas , dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme pasar
penjualan bahan bakar domestik merupakan pilihan strategis jangka menengah dan jangka
panjang yang paling efektif. Untuk itu perlu segera mengajukan kembali RUU Migas
kepada DPR dan DPR perlu mendesak Pemerintah agar mengajukan kembali RUU migas
tersebut.
4. Untuk mencapai target waktu penghapusan bensin bertimbel, pengadaan bensin tanpa
timbal akn dilakukan oleh Pemerintah dengan cara realisasi pembangunan unit catalytic
reformer dan isomerisasi yang akan dimulai pad awal tahun 2001 dan akan selesai pad
akhir tahun 2001.
5. Sebagai target antara, mulai tahun 2001 bensin bertimbel akan dihapus di wilayah
Jakotabek dengan cara penambahan impor HOMC. Pemerintah melalui Departemen
Keuangan perlu menganggarkan dana untuk penambahan impor tersebut dalam RAPBN
tahun 2001.
6. Sosialisasi mengeai dampak negatif bensin bertimbel dan keuntungan bensin tanpa timbal
kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong penghapusan bensin bertimbel
secara cepat.
7. Perlu dikaji kebijakan subsidi dan harga bahan bakar agar tepat sasaran dan terarah, baik
yang menyangkut subsidi untuk meringankan beban rakyat ekonomi lemah mapun
disinsentif/insentif harga bahan bakar untuk mendukung konservasi energi dan
pengendalian pencemaran lingkungan.
8. Spesifikasi dan standar mutu bahan bakar nasional perlu ditetapkan oleh pemerintah
dengan mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan konservasi energi serta
mengacu pada standar internasional yang berlaku.
9. Masyarakat terus menerus perlu memantau pelaksanaan rencana penghapusan bensin
bertimbel.
10. Jika pada tanggal yang ditetapkan yaitu 1 Januari 2003 tidak dapat dicapai penghapusan
bensin bertimbel , masyarakat dapat melakukan upaya hukum atas kelalaian pemerintah
untuk melindungi rakyat dari ancaman kesehatan.
Strategi Dilakukan oleh KPBB
Rekomendasi stekhorder adalah hasil awal yang dicapai oleh KPBB. Persoalan timbel tidak
hanya sampai adanya atau tersusunnya jadwal yang pasti dari Pemerintah, tetapi perlunya
langka-langka yang lebih kongkret oleh Pemerintah berupa program yang dapat dipantau oleh
masyarakat luas dan dikomunikasikan dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. KPBB
akan terus berupaya mengempayekan pada masyarakat dan mengajak semua stakeholder
untuk membicarakan persoalan ini sampai adanya Kepres yang mengatur penghapusan
timbel dalam BBM. Sementara Pemerintah merumuskan langka-langka yang akan dilakukan,
KPBB bersama LSM-LSM akan membuat dan menyusun gugatan “class action” yang akan
di ajukan pada Pemerintah apabila Pemerintah menunda lagi penghapusan timbel. Walaupun
demikian, para pengelola bahan bakar bensin telah gagal merealisasikan intruksi
penghapusan timbal tahun 1999 tanpa harus memikul tanggung jawab apapun.
Penundaan bukan saja berarti makin tingginya dan banyaknya jumlah korban. Penundaan juga
dapat berarti tersedianya kesempatan penundaan lagi di kemudian hari. Oleh karena itu,
strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :
•
Pemasyarakat secara luas tentang bahaya bensin bertimah hitam agar masyarakat luas
memahami resiko yang dihadapi dan terus mendesak pemerintah agar mempunyai
program kampaye penyadaran pada masyarakat, mengapa segera mungkin
menghilangkan timah hitam dari bahan bakar bensin ?. Di samping itu, langkah-langkah
yang dilakukan oleh Pemerintah, KPBB melakukan menjaring korban dan keluhan
masyarakat dengan cara membuka pengaduan on-line tentang korban kesehatan yang
diakibatkan oleh pengaruh timbel dan kemudian melakukan kampaye publik penyadaran
masyarakat dan melakukan penekanan pada Pemerintah agar kebijaksanaan ini tidak perlu
ditunda lagi.
•
Memberikan tekanan kepada Pemerintah agar memenuhi komitmen secara penuh pada
waktu yang telah ditetapkan melalui :
1. Minta kepada Pemerintah untuk menjelaskan tentang pengunduran selama tiga
tahun ini (1999-2003) dengan melalui keputusan Presiden untuk menetapkan
jadwal pengunduran tersebut.
2. Menuntut kepada Pemerintah agar segera menjelaskan kepada masyarakat tentang
rencana kerja pemenuhan komitmen ini secara detail beserta jadwal waktu masingmasing langkah agar dapat di monitor setiap waktu.
3. Pemerintah perlu mengumumkan setiap langkah serta hasilnya dalam program
penghapusan timah hitam dari bahan bakar bensin. KPBB bersama masyarakat
memantau langkah-langkah tersebut.
•
Pemerintah perlu segera memberikan komitmen pengadaan bahan bakar bensin tanpa
tmbel awal tahun 2001 dengan additive yang untuk sementara waktu perlu diimpor,karena
bila bensin premium naik 12%, biaya impor sudah dapat tercover sebab harga pokok
premium menurut data Pertamina Rp.1030. Apabila pemerintah tidak mampu, maka
pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk melaku
SKENARIO KPBB UNTUK MENUJU BENSIN TANPA TIMBAL 2003
Kilang
2000
BALONGAN
2001
Mogas
unleadded
2002
2003
ON 98
——> Proses pembangunan Catalytic Reformer
—>
Kilang lain
Produksi
Mogas
ON 88
BALONGAN
Investasi
CATALYTIC REFORMER
1.CILACAP 5 ribu barel/hari
US$ 30 Juta
2. MUSI 13,5 ribu barel/hari
US$ 91,5 juta
3. BALIKPAPAN 18 ribu barel/hari
US$ 103,7Juta
Impor HOMC
Blend
……..
Mogas Unleaded
ON 91
Mogas unleadded ON 91
Jabotabek
Mogas
Unleaded
ON, 91
DAFTAR PUSTAKA
Reksosoekarto S, Pengembangan Bensin Tanpa Timbal untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Otomotif di
Era Pasar Bebas, Nov 1998, Pertamina. (makalah)
____, Existing Conditin & Future Planning for Fuel Quality Policy in Indonesia,Febuari 1999 Pertamina,
(dalam bentuk makalah)
____,Rencana Penyediaan Mogas on 88 Unleaded di Indonesia,2000 (makalah)
Thomas Walton, World-Wide Experience with Conversion to Unleaded Gasoline, November 1998, The
World Bank, (Makalah)
Brodjopangarso S, Produksi Bensin Tanpa Timbal di Kilang-Kilang Minyak Pertamina, 1998, Pertamina.
Purwanto E, Pencemaran udara Yang Diakibatkan oleh Timah Hitam Dari Kendaraan Bermotor, 1998,
BAPEDAL. Makalah.
U.S.EPA 1998 . Implementer’s Guide To Phasing out lead In Gasoline
Swisscontact 1999,final report dokumment,part 1,program SEGAR Jakartaku,
Fly UP