...

pedoman administrasi penerapan pengelolaan keuangan blud

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

pedoman administrasi penerapan pengelolaan keuangan blud
PEDOMAN ADMINISTRASI
PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Daftar Isi
iii
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
BAB l PENGANTAR
1.1 Landasan Hukum
Petunjuk Pembentukan dan Pengelolaan UPTD-BLUD dibuat dengan menggunakan
PP dan PerMen sebagai berikut:
1. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota
3. PP no 50 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4. InPres no 7 tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah
5. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri
No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
8. PerMendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah
9. PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1.2 Latar Belakang UPTD-BLUD
Pembentukan UPTD-BLUD dilatar belakangi adanya :
a. Otonomi daerah dan pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/
Kota, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang urusan wajib yang harus
diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota
meliputi :
1
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan umum
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudan dan olahraga
9. Penanaman modal
10. Koprasi dan usaha kecil menengah
11. Kependudukan dan catatatan sipil
12. Ketenaga kerjaan
13. Ketahanan pangan
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15. Keluarga berencana da keluarga sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan bangsa
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
21. Pemberdayaan masyarakat desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan
b. Sejak terbitnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka
seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan penataan
kembali kelembagaan di bawahnya melalui penerbitan Peraturan Daerah ybs
untuk mengatur susunan Perangkat Daerah dengan mengacu pada PP no 41
tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya pasal 7 yang
mengatur tentang organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pada dinas
2
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
c. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri No
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 324
- Kepala Daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas
pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan
umum, yang diprioritaskan antara lain pelayanan kebersihan dan
pengelolaan limbah
d. PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD pasal 1 ayat 2 dan 3 penerapan PPK-BLUD akan memberikan :
1. Fleksibilitas pada satuan kerja untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
2. Fleksibilitas dimaksud adalah dalam pengelolaan keuangan dan barang/jasa
Sedangkan menurut PerMen yang sama pasal 3, tujuan pembentukan BLUD
adalah:
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pemerintah daerah dalam
memajukan kesejahteraan umum
1.3 Tujuan (buku pedoman)
Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum
Daerah disusun sebagai bahan Bimbingan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD
pada sub bidang persampahan dan sub bidang air limbah, guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
3
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
BAB ll PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBENTUKAN UPTD
YANG AKAN MENERAPKAN POLA BLUD
2.1 Mekanisme Pembentukan UPTD berpola BLUD
Pada dasarnya SKPD yang secara operasional memberikan layanan publik, dapat
mengajukan permohonan pada kepala daerah untuk dikukuhkan sebagai BLUD.
Dalam hal sampah dan limbah maka SKPD nya adalah perangkat Dinas PU yang
berfungsi sebagai regulator sehingga tidak diperbolehkan menjadi BLUD. Dalam
hal semacam ini maka SKPD diharuskan membentuk terlebih dahulu UPTD
persampahan/limbah yang kelak akan dijadikan UPTD berpola BLUD, dengan
mengajukan permohonan pembentukan UPTD pada bupati/walikota (PerMendagri
no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
C.1.d) untuk selanjutnya diarahkan pada pengelolaan berpola BLUD dengan
memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan BLUD.
Berdasarkan PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD pasal 1 ayat 4, dan pasal 23,24,25 maka Satuan Kerja Perangkat
Dinas (SKPD)/UPTD yang telah memenuhi semua persyaratan secara memuaskan
dapat diberikan status BLUD secara penuh. Sedangkan status BLUD secara
bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi
namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status
BLUD bertahap berlaku paling lama 3(tiga) tahun.
Gambar 2.1 : Mekanisme Pembentukan UPTD-BLUD
5
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.2 Persyaratan
Pembentukan UPTD berpola PPK-BLUD harus memenuhi 3 syarat yaitu:
1. Syarat Substantif
2. Syarat Teknis
3. Syarat Administratif (PerMendagri no: 61 tahun 2007 pasal 4)
2.3 Persyaratan Substantif
Persyaratan Substantif sebuah UPTD yang mengajukan pola BLU adalah bahwa
UPTD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan
dengan:
1. Penyediaan barang/jasa atau layanan umum
2. Pengelolaan
wilayah/kawasan
tertentu
untuk
tujuan
meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan
pada masyarakat (diatur oleh PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum kususnya pasal 4 ayat 2)
2.4 Persyaratan Teknis
a. Persyaratan teknis mencukupi apabila UPTD yang bersangkutan
kinerja
pelayanannya dan Kinerja Keuangannya menunjukkan suatu tingkat
kelayakan untuk dikembangkan, yang pengertiannya adalah sebagai berikut:
1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan
pencapaiannya
melalui
pola
BLU
sebagaimana
direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai
dengan kewenangannya
2. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU
(PP no 23 tahun 2005 pasal 4 ayat 3 PP)
6
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
b. Kriteria layak dikelola sebagaimana disebutkan dalam ad a.1 antara lain:
1. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
secara efektif efisien dan produktif
2. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum
kepada masyarakat. (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, pasal 10 ayat 1)
c. Yang dimaksud dengan kinerja keuangan sehat sebagaimana disebutkan
dalam ad.a.2 ditunjukkan dengan dua hal :
1. bahwa pendapatan yang berasal dari pelayanan dari waktu ke waktu
cenderung meningkat
2. Bahwa kegiatan pelayanan tersebut semakin efisien dari waktu ke
waktu misalnya biaya operasional/kg sampah yang dikelola semakin
turun (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007 pasal 10 ayat 2)
2.5 Persyaratan Administratif
Persyaratan Administratif
Persyaratan administratip yang harus dipenuhi UPTD yang akan mengajukan pola
pengelolaan keuangan BLUD adalah sbb:
1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
2. Pola tata kelola
3. Rencana Strategis Bisnis
4. Standar layanan minimum
5. Laporan Keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan kesediaan untuk diaudit secara
independen
7
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.6 Surat Pernyataan Kesanggupan
Pembuatan surat pernyataan tersebut diatur sebagai berikut:
1. Surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja untuk BLUD-SKPD
dibuat oleh kepala SKPD diketahui oleh Sekretaris Daerah
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala
unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD
3. Format surat pernyataan kesanggupan Gambar 2.2 (mengikuti lampiran I
PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD)
2.7 Pola Tata Kelola
Yang dimaksud dengan pola tata kelola adalah peraturan internal yang memuat
antara lain:
1. Struktur organisasi
2. Prosedur kerja
3. Pengelompokan fungsi yang logis
4. Pengelolaan SDM
Dengan memperhatikan prinsip:
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi (PerMendari no 61 tahun 2007 pasal 31, 32 dan pasal 33)
8
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Gambar 2.2 : Pernyataan Kesediaan Meningkatkan Kinerja
9
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.7.1 Struktur organisasi
Struktur organisasi disusun meliputi jabatan,wewenang,pembagian tugas dan
tanggung jawab, terdiri atas:
• Pemimpin
• Pejabat Keuangan
• Pejabat Teknis
Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan
PPK-BLUD
Struktur dasar organisasi UPTD-BLUD sesuai Permendagri No 61/2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelola Keuangan BLUD dapat di lihat pada gambar 2.3.
PEMIMPIN
(Kepala BLUD)
PEJABAT
TEKNIS
PEJABAT
KEUANGAN
Gambar 2.3 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD
Secara operasional, struktur organisasi UPTD-BLUD dapat saja berbentuk seperti
yang disajikan dalam gambar 2.4.
10
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Gambar 2.4 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD
2.7.2 Prosedur Kerja
Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi
2.7.3 Pengelompokan Fungsi yang Logis
Pengelompokan Fungsi yang Logis menggambarkan pembagian yang jelas dan
rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip
pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi
2.7.4 Pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai
SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif & kualitatif/kompeten
untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif & produktif.
11
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.8 Rencana Strategis Bisnis
Perencanaan Strategis Bisnis merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program
yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai
Rencana Strategis dipergunakan untuk:
1. Memberikan gambaran mengenai kondisi institusi pengelola saat ini dan masa
mendatang
2. Sarana yang paling efektif untuk mengkaji dan menghadapi tantangan/keadaan
dan permasalahan,aik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor
eksternal
3. Panduan atau acuan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
4. Konsep pengelolaan institusi terpadu dan menyeluruh untuk mengantisipasi
perubahan kebijakan di masa mendatang
5. Batasan formal terhadap tindakan manajemen untuk menghindari terjadinya
pengelolaan institusi yang tidak tepat
6. Dasar bagi penyusunan RBA
2.8.1 Cakupan Rencana Strategis Bisnis
a. Rencana Strategis Bisnis disusun mengacu pada Inpres No 7 tahun 1999
b. Renana Strategis disusun dengan kurun waktu 5 tahun
c. Rencana strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada
d. Rencana strategis memuat paling tidak pernyataan Visi/Misi dan Program
Strategis
2.8.2 Isi Rencana Strategis Bisnis
a. Visi/Misi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus
12
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi
pemerintah.
Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi
tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya
serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.
b. Analisis SWOT
Adalah daftar dari berbagai point Kekuatan,Kelemahan, Kesempatan dan
Hambatan dari UPTD-BLUD yang dilengkapi dengan bobot antar point dan nilai
masing-masing point. Nilai masing-masing point merupakan representasi dari
magnitude point tersebut. Sebagai contoh,UPTD-BLUD X memiliki point kekuatan
Asset yang dimiliki dengan nilai sebesar 8 maka point tersebut sebagai sebuah
Kekuatan dapat dianggap besar. Analisis SWOT paling tidak mengandung pointpoint berikut:
ANALISIS INTERNAL
1. Aspek Teknis
- Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
- Sistem Pembuangan dan Pengolahan Sampah
- Standar Pelayanan Minimal
2. Aspek Organisasi dan SDM
- Struktur Organisasi
- Komposisi Karyawan
- Tupoksi
3. Aspek Keuangan
- Tarif
- Pembiayaan
- Sistem Akuntansi
4. Aspek Hubungan Masyarakat dan Pelanggan
- Humas dan Pers
- Hubungan Pelanggan
13
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
ANALISIS EKSTERNAL
1. Aspek Sosial, ekonomi dan Budaya Masyarakat
- Kondisi Sosial ekonomi masyarakat
- Pesaing
- Budaya kebersihan masyarakat
2. Aspek Ekonomi
- Inflasi, tingkat bunga, Pendapatan Nasional (GDP)
- APBD
3. Aspek Politis dan Dukungan Pemerintah
- Dukungan infrastruktur
- Dukungan pembiayaan
4. Aspek Hukum
- Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah
- UU lingkungan hidup
5. Aspek Lingkungan Hidup
- Tingkat pencemaran darat
- Tingkat pencemaran air
c. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai
5 (lima) tahunan.
d. Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan
oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur
e. Program Strategis
Program Strategis adalah daftar dari langkah-langkah yang mungkin dilakukan
oleh UPTD-BLUD dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan
f. Kegiatan
Kegiatan merupakan penjabaran dari program strategis yang merupakan daftar
aktifitas yang menggambarkan urutan pencapaian langkah srategis.
14
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
g. Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis
Matriks ini berisi keterkaitan antara Visi/Misi Tujuan, sasaran program dan
kegiatan strategis bisnis. Secara lengkap dapat diikuti pada gambar 2.4.
h. Proyeksi Keuangan
Proyeksi Keuangan merupakan skenario kondisi keuangan UPTD-BLUD dimasa
mendatang yang biasanya dinyatakan dalam penggalan waktu 5 tahunan, dengan
asumsi makro dan mikro tertentu, termasuk menjalankan program secara benar.
Proyeksi Keuangan merupakan prognosa mendatang dari Neraca, Laporan
Kegiatan dan Cash Flow berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.
No
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
Anggaran
(dalam Rp 000.000)
KEGIATAN
2009
2010
2011
2012
1.
Gambar 2.4 : Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis
2.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus
dipenuhi oleh UPTD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam PerMendagri no 61 pasal 55:
• Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum
yang diberikan BLUD, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal
BLUD dengan peraturan kepala daerah (Ayat 1)
• Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
diusulkan oleh BLUD (Ayat 2)
• Standar Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 harus
mempertimbangkan kualitas layanan,pemerataan dan kesetaraan layanan,
biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan (Ayat 3)
15
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
• Standar Layanan Minimal dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
oFokus pada jenis pelayanan
oTerukur
oDapat dicapai
oRelevan dan dapat diandalkan
oTepat Waktu
(PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 56)
2.10 Laporan Keuangan Pokok
a. Laporan Keuangan UPTD-BLUD setidaknya meliputi laporan neraca, laporan
operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD
selama 1 periode, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
dan laporan kinerja (PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 118)
b. Laporan Keuangan UPTD-BLUD disampaikan kepada kepala SKPD serta
bupati/walikota setiap semesteran dan tahunan, paling lambat 1 bulan
setelah periode pelaporan berakhir (pasal 120)
c. Laporan Keuangan UPTD-BLUD wajib diaudit oleh pemeriksa keuangan
eksternal
d. Atas dasar ad.a di atas maka format laporan keuangan BLUD dapat berbentuk
sebagai berikut:
BAB I PENGANTAR
Berisi susunan manajemen, struktur oranisasi, dan laporan kinerja keuangan
periode sebelumnya
BAB II LAPORAN KEUANGAN
2.1.Laporan Realisasi anggaran
Berisi laporan perbandingan antara anggaran pada pos laporan kegiatan
dan realisasinya pada periode dimana laporan keuangan dibuat
(gambar 2.5)
16
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Realisasi Angaran Periode 2008
No
Mata Anggaran
A. 1.0.0.0
Pendapatan Jasa Layanan
A. 2.0.0.0
Biaya Jasa Pelayanan
Besarnya Anggaran
Realisasi
Over (Under)
2.000.000.000
1.800.000.000
(200.000.000)
(1.800.000.000)
(1.900.000.000)
100.000.000
Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran
2.2.Laporan Arus Kas
Berisi sumber-sumber pendapatan berbentuk kas dan pengeluaran
berbentuk kas, ditambah dengan saldo kas yang ada pada awal periode
sehingga mampu menggambarkan posisi kas pada saat laporan dibuat
(gambar 2.6)
UPTD-BLUD Kota Metro Laporan Arus Kas Per 31 Des 2008
No
Perkiraan
Jumlah
PENERIMAAN KAS
5.0.0.0
Pendapatan Atas Jasa Layanan
5.2.0.0
Hasil Kerjasama
1.800.000.000
500.000.000
Total Kas dari operasi
2.300.000.000
PENGELUARAN KAS
6.0.0.0
Biaya Pelayanan
6.1.0.0
Biaya Umum dan Administrasi
(1.900.000.000)
Total Pengeluaran Kas
(300.000.000)
(2.200.000.000)
Tambahan Saldo Kas dari Operasi
100.000.000
Saldo Awal
500.000.000
Saldo Akhir
600.000.000
Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran
17
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.3.Laporan Neraca
Berisi daftar yang menggambarkan rincian harta, yaitu Harta Lancar dan
Harta Tetap dan sumber dari harta tersebut apakah berasal dari Hutang
dan atau modal (gambar 2.7)
Harta Lancar terdiri atas:
- Kas/Bank
- Perlengkapa Kantor
- Piutang/Tagihan pada pihak ketiga
Harta Tetap terdiri atas:
- Peralatan kantor dan Akumulasi depresiasi yang bersangkutan
- Bangunan dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan
- Tanah
- Kendaraan dan alat berat dan akumulasi depresiasi ybs
Hutang terdiri atas:
- Hutang pajak
- Hutang pada suplier
- Hutang Bank
Modal terdiri atas:
- Penyertaan Modal Pemda
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
- Penyertaan Modal Pihak ketiga
- Cadangan Piutang Ragu-ragu
- Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya
18
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
UPTD-BLUD Kota Metro Neraca Tahun berakhir 2008
No
1.0.0.0
Nama Perkiraan
Debet
No
Nama Perkiraan
Harta Lancar
750.000.000
2.0.1.0
Kewajiban Pajak
Kredit
7.000.000.000
1.0.1.0
Kas/Bank
600.000.000
2.0.2.0
Hutang Pada Suplier
3.000.000.000
1.0.3.0
Perlengkapan Kantor
50.000.000
2.1.1.0
Hutang Bank
1.000.000.000
1.0.4.0
Tagihan Pada Pihak 3
100.000.000
TOTAL HUTANG
1.1.0.0
Harta Tetap
4.1.0.0
Penyertaan Modal PemDa
9.050.000.000
1.1.1.0
Peralatan Kantor
500.000.000
4.2.0.0
Penyertaan Modal Pihak 3
5.000.000.000
1.1.1.1
Akumulasi Penyusutan
(200.000.000)
4.3.0.0
Cadangan Piutang Ragu-ragu
5.000.000.000
1.1.2.0
Tanah
1.1.3.0
Bangunan
2.000.000.000
TOTAL EKUITAS
26.050.000.000
Akumulasi Penyusutan
(500.000.000)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
37.050.000.000
Nilai bersih Bangunan
1.500.000.000
Kendaraan
2.000.000.000
Nilai Bersih Peralatan Kantor
1.1.4.0
300.000.000
11.000.000.000
Akumulasi sisa Pendapatan
30.000.000.000
4.4.0.0
atas biaya
7.000.000.000
Akumulasi Penyusutan
1.1.5.0
Nilai Bersih Kendaraan
1.000.000.000
Alat Berat
5.000.000.000
Akumulasi Penyusutan
Nilai Bersih Alat Berat
TOTAL HARTA
3.500.000.000
37.050.000.000
Gambar 2.7 : Laporan Neraca
2.4.Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya (Laporan Kegiatan)
Berisi daftar penerimaan dan biaya dalam satu periode anggaran.
Laporan ini berbeda dengan Laporan arus Kas dalam 2 hal:
- Laporan Kegiatan memuat seluruh pengeluaran kas dan non kas
(misalnya depresiasi) sedangkan laporan arus kas hanya memuat
pengeluaran-pengeluaran kas saja
- Laporan Arus Kas memuat saldo kas di awal periode sehingga
menggambarkan posisi kas pada akhir periode sedangkan laporan
Kegiatan tidak memuat posisi kas pada awal periode.
(Lihat gambar 2.8)
19
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya
Tahun 2008-2009
No
1
PERKIRAAN
2008
2009
Pendapatan Jasa Layanan
1. Pendapatan Atas Jasa Layanan
2. Hibah
3. Hasil Kerjasama
4. Lain-lain
2
Biaya
1. Biaya Pelayanan
2. Biaya Umum dan Administrasi
3. Biaya Non Operasional
3
Surplus (defisit)
Gambar 2.8 : Laporan Kegiatan
2.5.Rasio-rasio Keuangan
Terdiri atas Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Tingkat Hutang, Rasio
Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas
A. Rasio Likuiditas:
- Cash ratio
Kas/Kewajiban Lancar X 100
- Current Ratio
Aset Lancar/Kewajiban Lancar X 100
- Net Wrk Cap-Sales
Modal Kerja Bersih/Pejualan X 100
B. Rasio Aktivitas
- Iventory Turnover
Pendapatan/Persediaan
- Receivable Turnover
Pendapatan/Tagihan
- Collection Period
Piutang x 360/Pendapatan
- Current Asset TO
Pendapatan/Asset Lancar
- Fixed Asset Turnover
Pendapatan/Harta Tetap
- Total Asset Turnover
Pendapatan/Total Harta
- Sales to Working Cap
Pendapatan/Modal Kerja Bersih
20
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
C. Rasio Tingkat Hutang
- Debt to Asset
Total Hutang/Total Harta X 100
- Times Interest earn
EBIT/Bunga X 100
D. Rasio Solvabilitas
- Solvabilitas
Total Harta/Total Hutang X 100
- Debt Equity
Total Hutang/Total Modal X 100
E. Rasio Rentabilitas
- Gross Profit Margin
Surplus Operasional/Pendapatan
- Net Profit Margin
EBIT/Pendapatan
- ROI
EBIT/Capital Employed
- ROE
EBIT/Equity
BAB III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berisi penjelasan atas kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos neraca, Laporan
Kegiatan, dan Laporan Arus Kas. Hal lain yang perlu dijelaskan menyangkut:
- Penghapusan piutang
- Penghapusan Persediaan
- Penghapusan asset tetap
- Penghapusan asset lain-lain
- Pemberian pinjaman
- Kerjasama pihak ketiga
- Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
2.11 Laporan Audit Terakhir Atau Pernyataan Bersedia diaudit
a. UPTD yang mengajukan pola pengelolaan keuangan berdasarkan pola
BLU dipersyaratkan menyerahkan Laporan Audit terakhir atau Pernyataan
Bersedia diaudit oleh auditor independen berdasarkan
Negeri No 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
BLUD, dengan format pernyataan sesuai lampiran II PerMen ini (gambar 2.9)
PerMen Dalam
b. Surat pernyataan bersedia diaudit berdasarkan PerMen No 61/2007 pasal
10 dibuat oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD
21
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Gambar 2.9 : Pernyataan Bersedia diaudit secara independen
22
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2.12 Permohonan Pada Kepala Daerah untuk Penerapan
PPK-BLUD
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengirim surat
permohonan, dilampiri syarat-syarat administrasi yang telah terpenuhi. Format
surat permohonan sesuai lampiran PerMendagri no 61 tahun 2007 sebagai
berikut:
23
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
BAB lll PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRATIP UPTD YANG MENERAPKAN POLA BLUD
3.1 Investasi
a. Investasi merupakan belanja modal yang berdurasi jangka pendek-panjang
dan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dari uang menganggur
(idle money) Investasi UPTD-BLUD dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan BLU. Pada dasarnya UPTD-BLUD tidak
dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Bentuk investasi yang bisa dilakukan diatur dalam PerMendagri No 59
tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 70 dan 71:
- Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjual belikan ditujukan dalam rangka manjemen kas dan beresiko
rendah mencakup deposito berjangka 3-12 bulan (ARO), pembelian
surat utang negara (SUN), SBI dan Surat Perbendaharaan Neara (SPN)
- Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran
investasi untuk dimiliki leih dari 12 bulan antara lain pembelian obligasi atau
Surat Utang Jangka Panjang, kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pengusahaan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan
badan usaha lain dan investasi permanen lain dalam rangka peningkatan
pelayanan masyarakat.
3.2 Penentuan Tarif
a. Struktur dan Besaran tarif layanan UPTD-BLUD disusun berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam Bab IX PerMendagri No 61 tahun 2007.
Tarif yang dipungut kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan disampaikan pada pimpinan DPRD
25
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
b. Dalam hal terjadi perubahan besaran tarif maka perubahan tersebut dapat
dilakukan sebagai sebuah keseluruhan atau per unit layanan dengan
berpedoman pada Pasal 58 PerMendagri No 61 tahun 2007
c. Besaran tarif yang dikenakan atas layanan tertentu sebaiknya mengacu
pada azaz kecukupan ekonomis yaitu bahwa tarif layanan mampu mencakup
seluruh biaya yang timbul akibat pemberian layanan atau paling tidak
mampu mencakup biaya variabelnya sbb:
Tarif1 = Biaya Variabel + Biaya Tetap
Tarif2 = Biaya Variabel
Jenis tarif kedua diterapkan hanya apabila biaya tetap penyelenggaraan
layanan pokok yang dibutuhkan masyarakat tersebut sangat tinggi sehingga
bila dicakup dalam tarif akan memberatkan lapisan masyarakat dengan
penghasilan rendah. Perhitungan tarif semacam itu sesuai dengan
pemahaman PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 57 ayat 2 dan 3
3.3 Anggaran
a. Anggaran UPTD-BLUD disusun dengan acuan yang terdapat pada
PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD, yaitu bahwa BLUD menyusun RBA tahunan dengan
mengacu kepada Rencana Strategis Binis BLUD (Pasal 71 ayat 1).
b. RBA memuat antara lain kondisi kinerja tahun berjalan, asumsi makro
dan mikro, target kinerja (output yang terukur). Analisis dan perkiraan
biaya peroutput dan agregat, perkiraan harga, anggaran serta prognosa laporan
keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) dan disusun
dengan pola flexible budget dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah
c. Pengajuan dan Persetujuan RBA BLUD Persampahan dan Limbah merupakan
UPTD di bawah SKPD oleh karena itu maka RBAnya disusun dan dikonsolidasikan
26
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
dengan RKA-SKPD. RBA disampaikan pada Kepala SKPD untuk dibahas
sebagai bagian dari RKA-SKPD (PerMendagri no 61 tahun 2007 Pasal 76
ayat 2)
d. Mata Anggaran BLUD urusan Persampahan dan limbah mengikuti Lampiran
PerMendagri No:59 tahun 2007 yaitu: 1.03.XX.YY dimana 1:adalah
URUSAN WAJIB; 03: adalah PEKERJAAN UMUM ; XX: adalah nomor kode
lokasi anggaran,yaitu Dinas/kantor XX pada propinsi ybs; dan YY adalah
nomor kode kegiatan YY pada Dinas/Kantor ybs, sehingga kode mata
anggaran BLUD urusan Persampahan dan Limbah dalam APBD adalah
sebagai berikut:
Digit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Digit 1
:
Diisi 1 (urusan wajib)
Digit 2
:
Diisi 03 (Pekerjaan Umum), 04 (perumahan) atau 05 (Penataan
Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)
Digit 3
:
Diisi kode SKPD ybs, misalnya 01
Digit 4
:
Diisi kode BLUD ybs, misalnya 01, 02 dst
Digit 5
:
Diisi 4 untuk Pendapatan dan 5 untuk Biaya (Belanja)
UNTUK PENDAPATAN
Digit 6
:
Diisi 1 (PAD)
Digit 7
:
Diisi 4 (Lain-lain PAD yang sah)
Digit 8
:
Diisi 14 (Pendapatan BLUD)
Digit 9
:
Diisi 1 (jasa Layanan) atau 2 (Hibah) atau 3 (Kerjasama) atau
4 (lain-lain pendapatan yang sah)
UNTUK BELANJA (BIAYA)
Digit 6
:
Diisi 1 (belanja tidak langsung) atau 2 (Belanja Langsung)
Digit 7
:
Diisi 1 (Belanja Pegawai PNS) atau 2 (Belanja Barang) atau
3 (Belanja Modal)
27
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Digit 8
:
Diisi kode aktifitas dimana belanja tsb dikeluarkan
Digit 9
:
Diisi 0 (nol)
e. Berdasarkan ad.b. di atas maka format RBA yang dapat digunakan oleh BLUD
adalah sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif
Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan dan target kinerja
tahun yad yang hendak dicapai,termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan
serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian
target kinerja tahun berjalan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
1.2. Visi BLUD
1.3. Misi BLUD
1.4. Maksud dan Tujuan BLUD
1.5. Kegiatan BLUD
1.6. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN
2.1. Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan
2.2. Laporan Keuangan tahun berjalan
BAB III PROGRAM KERJA
BAB IV TARGET KINERJA DAN PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN
4.1. Asumsi Makro dan Mikro antara lain:
- Tingkat Inflasi
- Tingkat Bunga
- Tarif yang lalu
- Kenaikan Tarif
- Pola Dasar Pembagian Hasil Kerjasama pihak ketiga
- Dll
4.2. Prognosa Laporan Keuangan
28
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
f. Prognosa Laporan Keuangan terdiri atas Prognosa Pendapatan dan Biaya dan
Prognosa Neraca tahun anggaran n+1. Format Prognosa Pendapatan dapat
diikuti pada gambar 3.1. berikut ini:
Gambar 3.1 : Format Anggaran Pendapatan BLUD
29
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
g. Untuk pengisian kode anggaran pendapatan adalah sebagai berikut:
- kolom 1: diisi angka 1, yaitu Urusan Wajib
- kolom 2: diisi angka 03, yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau 04 (Perumahan),
05 (Penataan Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)
- kolom 3: diisi angka kode SKPD ybs misalnya 01.
- kolom 4: diisi angka 01, yaitu kode BLUD Persampahan atau 02 yaitu kode
BLUD Air Limbah di bawah SKPD ybs
- kolom 5: diisi angka
4, yaitu kode pendapatan BLUD dalam APBD yaitu
lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Untuk rincian pendapatan kolom 5 diisi dengan rincian pendapatan
sesuai Chart of account BLUD ybs dimulai dengan angka 3 dan diikuti kode
akun Misalnya (lihat Daftar Perkiraan/Chart of Account) :
• 4100 : Pendapatan atas Jasa Layanan
• 4200 : Pendapatan Hibah
• 4300 : Pendapatan Hasil Kerjasama
• 4400 : Penerimaan Anggaran dari APBD
• 4500 : Jasa Bunga
• 4600 : Penerimaan Lain-lain
h. Format Prognosa Biaya merupakan perkiraan anggaran belanja BLUD yang
terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
• Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal
• Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan namun tidak
terkait secara langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
daerah Pasal 36)
• Format anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung dapat diikuti
pada gambar 3.2. dan 3.3. di bawah ini:
30
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Gambar 3.2 : Format Belanja Langsung
31
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Gambar 3.3 : Format Anggaran Belanja Tidak Langsung
32
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
3.4 Sistem Akuntansi
a. Sistem akuntansi UPTD-BLUD mengacu pada PP no 23 tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan BLU pasal 26 diselenggarakan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI.
b. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan maka BLU dapat
menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan
3.5 Pencatatan Pendapatan dan Biaya
a. Pendapatan UPTD-BLUD terdiri atas Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama,
APBD, APBN dan Lainnya sesuai PerMendagri No 61 tahun 2007 dengan
format sesuai Lampiran IV PerMen ini (gambar 3.4)
Juga sesuai dengan PP no 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
BLU seperti halnya tersebut di atas, ditambah dengan penerimaan anggaran
dari APBD.
No
Uraian
Anggaran
Realisasi
s/d
Triwulan
Lalu
Realisasi
s/d
Triwulan ini
Realisasi
s/d
Triwulan ini
Lebih
Kurang
Pendapatan BLUD
1. Jasa Layanan
2. Hibah
3. Hasil Kerjasama
4. Lain-lain
Jumlah
........................, .....................20 ............3
Pemimpin BLUD
Mengetahui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP............................
(Nama Lengkap)
NIP............................ 4
Gambar 3.4 : Format Penerimaan BLUD
33
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
b. Pengeluaran UPTD-BLUD dilakukan sesuai format Lampiran VI PerMen ini
(gambar 3.5) dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri Surat
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran V PerMen yang sama (gambar 3.6)
c. Biaya yang dikeluarkan oleh BLUD berdasarkan PerMendagri No 61 tahun
2007 pasal 64 dan pasal 65 adalah:
- Biaya pelayanan terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa
pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain
- Biaya umum dan administrasi terdiri atas: biaya pegawai, biaya
administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya
promosi dan biaya administrasi-umum lain-lain
- Biaya non operasional terdiri atas: Biaya bunga, biaya administrasi
bank, biaya kerugian penjualan aset-aset, biaya kerugian penurunan nilai
dan biaya non operasional lainnya.
d. Pengelolaan belanja BLU menurut pola budget fleksibel tergantung dari
volume kegiatan
Sedangkan belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus
pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam RBA.
mendapat persetujuan kepala SKPD.
34
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...................1
..........................................................................................2
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD..............3
TRIWULAN.........TAHUN.........
No
Uraian
Anggaran
Dalam
DPA
Realisasi
s/d
Triwulan
Lalu
Realisasi
s/d
Triwulan ini
Realisasi
s/d
Triwulan ini
Lebih
(Kurang)
BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan
a. Biaya Pegawai
b.Biaya Bahan
c. Biaya Jasa Pelayanan
d.Biaya Pemeliharaan
e. Biaya Barang dan Jasa
f. Biaya Pelayanan Lain-lain
2. Biaya Umum dan Administrasi
a. Biaya Pegawai
b.Biaya Administrasi Kantor
c. Biaya Pemeliharaan
d.Biaya Barang dan Jasa
e. Biaya Promosi
f. Biaya umum & Adm Lain2
BIAYA NON OPERASIONAL
1. Biaya Bunga
2. Biaya Administrasi Bank
3. Biaya Kerugian Penjualan
Asset Tetap
4. Biaya Kerugian Penurunan
Nilai
5. Biaya Non Operasional Lain2
Jumlah
........................, .....................20 ............4
Pemimpin BLUD
Mengetahui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP............................
(Nama Lengkap)
NIP............................ 5
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
diisi Nama BLUD
diisi Nama BLUD
diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat
diisi Nomor Induk Pegawai (Bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)
Gambar 3.5 : Format Laporan Pengeluaran BLUD
35
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....................................................1
........................................................................................................ 2
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .........Triwulan......Tahun.....
sebesar Rp...................(................................................................), yang berasal dari
pendapatan: Jasa Layanan,Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah,
adalah tanggung jawab kami.
Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan
dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti
pengeluaran ada pada kami
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD............
...................,....................20.....3
Pemimpin BLUD.................
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP...............
Keterangan
1.
2.
3.
4.
diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
diisi Nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat
diisi NIP Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)
Gambar 3.6 : Format SPTJ
3.6 Daftar Perkiraan (Akun)
Akun-akun untuk mencatat transaksi harian pada UPTD-BLUD paling tidaak
memuat:
36
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
AKUN KELOMPOK ASET
No Akun
Perkiraan
1.0.0.0
Harta Lancar
1.0.1.0
Kas/Bank
1.0.2.0
Barang Persediaan
1.0.3.0
Perlengkapan Kantor
1.0.4.0
Tagihan pada Pihak ketiga
1.1.0.0
Harta Tetap
1.1.1.0
Peralatan Kantor
1.1.2.0
Tanah
1.1.3.0
Bangunan
1.1.4.0
Kendaraan
1.1.5.0
Alat Berat
AKUN KELOMPOK KEWAJIBAN
No Akun
Perkiraan
2.0.0.0
Kewajiban Lancar
2.0.1.0
Kewajiban Pajak
2.0.2.0
Hutang pada suplier
2.0.3.0
Hutang jatuh tempo
2.1.0.0
Hutang jangka panjang
2.1.1.0
Hutang Bank
2.1.2.0
Hutang pada pihak ketiga
2.2.0.0
Pinjaman Asset dari SKPD
AKUN KELOMPOK MODAL
No Akun
Perkiraan
3.0.0.0
Penyertaan Modal
3.1.0.0
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
3.2.0.0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3.3.0.0
Penyartaan Modal Pihak ketiga
3.4.0.0
Cadangan Piutang Ragu-ragu
3.5.0.0
Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya
37
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
AKUN KELOMPOK LABA/RUGI
No Akun
Perkiraan
4.0.0.0
Pendapatan
4.1.0.0
Pendapatan Atas Jasa Layanan
4.2.0.0
Hibah
4.3.0.0
Hasil Kerjasama
4.4.0.0
Penerimaan anggaran dari APBD
4.5.0.0
Penerimaan Bunga (Jasa Bunga)
4.6.0.0
Penerimaan Lain-lain
5.0.0.0
Biaya Pelayanan
5.0.1.0
Biaya Bahan
5.0.2.0
Biaya Jasa Pelayanan
5.0.3.0
Biaya Pemeliharaan
5.0.4.0
Biaya Barang dan Jasa
5.0.5.0
Biaya Pelayanan Lain-lain
5.1.0.0
Biaya Umum dan Administrasi
5.1.1.0
Biaya Pegawai
5.1.2.0
Biaya Administrasi Kantor
5.1.3.0
Biaya Pemeliharaan
5.1.4.0
Biaya Promosi
5.1.5.0
Biaya Administrasi lain-lain
5.2.0.0
Biaya Non Operasional
5.2.1.0
Biaya Bunga
5.2.2.0
Biaya Administrasi bank
5.2.3.0
Biaya kerugian penjualan Aset-aset
5.2.4.0
Biaya Kerugian Penurunan Nilai
5.2.5.0
Biaya non operasional lain-lain
3.7 Kerjasama Pihak ketiga
a. Kerjasama pihak ketiga dilaksanakan sesuai PerMen Dalam Negeri No 61
tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pasal
96-pasal 98
38
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
b. Kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk kerjasama
operasi, sewa menyewa dan lainnya yang menunjang tugas BLUD
c. Kerjasama Daerah berdasarkan PP No 50 tahun 2007 Tentang Tatacara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian
kerjasama (pasal 5) yang memuat paling sedikit:
- subyek kerjasama (pihak-pihak yang mengikatkan diri)
- obyek kerjasama
- ruang lingkup
- hak dan kewajiban para pihak
- jangka waktu kerjasama
- pengakhiran kerjasama
- keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan
d. Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan biayanya sudah teranggarkan
dalam APBD tahun berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD
3.8 Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa oleh BLU dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan BLU pasal 20 sampai 23.
a. Kewenangan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan besarnya nilai
oleh pejabat berwenang sesuai peraturan bupati/walikota
b. Barang inventaris hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dialihkan
pada pihak ketiga berdasarkan pertimbangan ekonomis melalui mekanisme
penjualan(lelang)/hibah dan dilaporkan pada kepala SKPD
c. BLUD tidak bisa mengalihkan/menghapus asset tetap kecuali atas
persetujuan pejabat berwenang berdasakan jenjang nilai aset tetap, dan
dilaporkan pada kepala SKPD terkait
d. Tanah dan bangunan disertifikasi atas nama Pemerinta Daerah
39
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
3.9 Pengelolaan Asset UPTD-BLUD pada Masa Transisi
Pada masa transisi yaitu pada saat UPTD-BLUD telah memperoleh status hukumnya
padahal SKPD secara hukum belum menyerahkan aset-aset operasional yang
digunakan UPTD-BLUD maka dibutuhkan akun yang menjelaskan posisi aset-aset
operasional tersebut. Nilai dari keseluruhan Asset yang dipergunakan oleh UPTDBLUD sebelum dimasukkan ke dalam kelompok modal, yaitu Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah (3.1.0.0) dicatat sebagai kewajiban (liability) terhadap SKPD
yaitu sebagai Pinjaman Asset dari SKPD dengan nomor akun 2.2.0.0.
Apabila SKPD telah menyerahkan Asset-asset operasional tsb dan menghapus
dari akun neraca nya, maka UPTD-BLUD mentransfer Pinjaman Asset dari SKPD
tersebut ke dalam perkiraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (3.1.0.0)
sebagai berikut:
Debet : 2.2.0.0. Pinjaman Asset dari SKPD
Kredit : 3.1.0.0. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
40
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
Fly UP