...

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /POJK.05

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /POJK.05
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /POJK.05/2015
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN
DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa
dengan
semakin
aktivitas,
dan
Industri
Keuangan
pemanfaatan
Industri
teknologi
informasi
Non-Bank,
penyedia
Keuangan
kompleksnya
jasa
di
lingkungan
maka
keuangan
Non-Bank
produk,
risiko
di
digunakan
sektor
sebagai
sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme
semakin terbuka;
b.
bahwa ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah
oleh
penyedia
Keuangan
jasa
Non-Bank
keuangan
perlu
di
sektor
Industri
disesuaikan
dengan
standar internasional mengenai penerapan program
anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, perlu mengatur mengenai penerapan
kebijakan
pendanaan
anti
pencucian
terorisme
bagi
uang
dan
pencegahan
perusahaan
asuransi,
-2-
perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang
asuransi;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa
Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Pencegahan
Nomor
dan
8
Tahun
Pemberantasan
2010
tentang
Tindak
Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);
2.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
111,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.
Undang-Undang
Pencegahan
Nomor
dan
9
Tahun
Pemberantasan
2013
tentang
Tindak
Pidana
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor
50,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4.
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2014
tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Nomor 5709);
Tahun
Negara
2015
Nomor
Republik
148,
Indonesia
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA
JASA KEUANGAN DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NONBANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan:
1.
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.
Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan
asuransi
syariah
Undang-Undang
sebagaimana
Nomor
40
dimaksud
Tahun
2014
dalam
tentang
Perasuransian.
3.
Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang
menyelenggarakan
usaha
pialang
asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya
disingkat
DPLK
adalah
dana
pensiun
lembaga
keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5.
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang
dan/atau
jasa,
termasuk
yang
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
berdasarkan prinsip syariah.
6.
Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat
PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura,
kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang
-4-
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
berdasarkan prinsip syariah.
7.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan
usaha yang didirikan khusus untuk melakukan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada
proyek infrastruktur.
8.
Lembaga
Pembiayaan
selanjutnya
Ekspor
disingkat
LPEI
Indonesia
adalah
yang
Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9.
Perusahaan
Pergadaian
pergadaian
swasta
dan
adalah
perusahaan
perusahaan
pergadaian
pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
10. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat
LKM adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
11. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan
Non-Bank
yang
selanjutnya
disebut
PJK
adalah
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Pialang Asuransi, DPLK, Perusahaan
Pembiayaan,
PMV,
Infrastruktur,
LPEI,
Perusahaan
Perusahaan
Pembiayaan
Pergadaian,
dan
LKM.
12. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
13. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
14. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai
APU
dan
PPT
adalah
upaya
pencegahan
dan
-5-
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme.
15. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
16. Rekening
adalah
rincian
catatan
yang
lengkap
mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas
pada identitas, transaksi, atau perikatan antara PJK
dan Nasabah.
17. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap
pihak yang:
a.
merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang
ditempatkan pada PJK (ultimately own account);
b.
mengendalikan transaksi Nasabah;
c.
memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
dan/atau
d.
melakukan pengendalian melalui badan hukum
atau perjanjian.
18. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang
selanjutnya disebut CDD adalah kegiatan berupa
identifikasi,
verifikasi,
dan
pemantauan
yang
dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi
sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola
transaksi calon Nasabah atau Nasabah.
19. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang
selanjutnya disebut EDD adalah tindakan CDD lebih
mendalam
yang
dilakukan
PJK
terhadap
calon
Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area
berisiko
tinggi
terhadap
kemungkinan
Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme.
20. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers)
adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang
identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko
tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak
pidana
Pencucian
Uang
dan/atau
Pendanaan
Terorisme.
21. Orang yang Populer secara Politis (Politically Exposed
Person) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang
yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan
-6-
publik, diantaranya adalah penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat
atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik
yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan
operasional
partai
berkewarganegaraan
politik,
Indonesia
baik
yang
maupun
yang
berkewarganegaraan asing.
22. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi
keuangan
mencurigakan
sebagaimana
dimaksud
dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Pendanaan
Terorisme.
23. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan
tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Undang-Undang
Pencegahan
dan
Nomor
8
Tahun
Pemberantasan
2010
tentang
Tindak
Pidana
Pencucian Uang.
24. Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries)
adalah:
a.
negara asing yang dinyatakan belum memadai
dalam
melaksanakan
rekomendasi
Financial
Action Task Force di bidang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang
dan Pendanaan Terorisme berdasarkan hasil
evaluasi
Action
(mutual
Task
assessment)
Force
dan/atau
oleh
Financial
badan
asosiasi
regional diantaranya Asia Pacific Group on Money
Laundering (APG), Caribbean Financial Action
Task Force (CFATF), MONEYVAL, Eastern and
Southern Africa Anti Money Laundering Group
(ESAAMLG),
The
Eurasian
Group
on
Money
Laundering and Financing of Terrorism (EAG),
-7-
GAFISUD,
Inter
Governmental
Action
Group
against Money Laundering in West Africa (GIABA),
atau MiddleEast & North Africa Financial Action
Task Force (MENAFATF);
b.
negara asing yang diketahui secara luas sebagai
tempat
penghasil
dan
pusat
perdagangan
narkoba;
c.
negara asing yang memiliki tingkat tata kelola
kepemerintahan yang rendah atau dibawah 50
(lima puluh) berdasarkan world wide governance
indicators terkini yang diterbitkan oleh World
Bank;
d.
negara asing yang diidentifikasi sebagai tax
heaven
antara
Organisation
lain
for
berdasarkan
Economic
data
dari
Cooperation
and
Development; dan/atau
e.
negara
asing
persepsi
dibawah
yang
korupsi
40
dikenal
yang
memiliki
rendah
(empat
atau
puluh)
indeks
indeks
berdasarkan
transparency international.
25. Direksi:
a.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
Perusahaan
Perusahaan
Pembiayaan,
Pembiayaan
Pialang
PMV,
Infrastruktur,
Asuransi,
Perusahaan
Perusahaan
Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum
perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
Perusahaan
Perusahaan
Pembiayaan,
Pembiayaan
Pialang
PMV,
Infrastruktur,
Asuransi,
Perusahaan
Perusahaan
Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum
koperasi
adalah
dimaksud
dalam
pengurus
Undang-Undang
Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
sebagaimana
Nomor
25
-8-
c.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
atau
Perusahaan
Pialang
Asuransi
berbentuk badan hukum usaha bersama adalah
direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran
dasar perusahaan;
d.
bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan
komanditer adalah yang setara dengan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar
perusahaan;
e.
bagi
DPLK
dimaksud
adalah
dalam
pengurus
sebagaimana
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
f.
bagi
LPEI
adalah
merupakan
direktur
eksekutif
yang
dewan
direktur
yang
anggota
diangkat menteri untuk menjalankan kegiatan
operasional LPEI sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
26. Dewan Komisaris:
a.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
Perusahaan
Perusahaan
Pembiayaan,
Pembiayaan
Pialang
Asuransi,
PMV,
Perusahaan
Infrastruktur,
Perusahaan
Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum
perseroan
terbatas
adalah
komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2007
tentang
Perseroan
Terbatas;
b.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
Perusahaan
Perusahaan
Pembiayaan,
Pembiayaan
Pialang
PMV,
Infrastruktur,
Asuransi,
Perusahaan
Perusahaan
Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum
koperasi
adalah
dimaksud
dalam
pengawas
Undang-Undang
Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
sebagaimana
Nomor
25
-9-
c.
bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,
atau
Perusahaan
Pialang
Asuransi
berbentuk badan hukum usaha bersama adalah
komisaris
sebagaimana
dimaksud
dalam
anggaran dasar perusahaan;
d.
bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan
komanditer adalah yang setara dengan Dewan
Komisaris
sebagaimana
dimaksud
dalam
anggaran dasar perusahaan;
e.
bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
f.
bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana
dimaksud
Tahun
dalam
2009
Undang-Undang
tentang
Lembaga
Nomor
2
Pembiayaan
Ekspor Indonesia.
27. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
yang
selanjutnya
Pelaporan
dan
disingkat
PPATK
adalah
Analisis
Transaksi
Pusat
Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8
Tahun
2010
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
BAB II
KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Pasal 2
(1)
PJK wajib menerapkan program APU dan PPT.
(2)
Dalam rangka penerapan program APU dan PPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib
memiliki pedoman penerapan program APU dan PPT.
- 10 -
(3)
Program
APU
dan
PPT
merupakan
bagian
dari
penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.
(4)
Penerapan
program
APU
dan
PPT
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.
pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b.
kebijakan dan prosedur;
c.
pengendalian intern;
d.
sistem informasi manajemen; dan
e.
sumber daya manusia dan pelatihan.
BAB III
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
Pengawasan Aktif oleh Direksi
Pasal 3
Pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan program
APU dan PPT paling sedikit dengan cara:
a.
memastikan bahwa PJK memiliki kebijakan dan
prosedur penerapan program APU dan PPT;
b.
memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT
dilaksanakan
sesuai
dengan
pedoman
penerapan
program APU dan PPT yang telah ditetapkan;
c.
memastikan bahwa pedoman penerapan program APU
dan
PPT
sejalan
dengan
perubahan
dan
pengembangan produk, jasa, dan teknologi PJK serta
sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
d.
memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait
dengan penerapan program APU dan PPT telah
mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan
program APU dan PPT secara berkala.
- 11 -
Bagian Kedua
Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris
Pasal 4
Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan
program APU dan PPT paling sedikit dengan cara:
a.
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung
jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan
PPT; dan
b.
memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi
dan Dewan Komisaris.
BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM
ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1)
PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau
menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas
penerapan program APU dan PPT.
(2)
Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari
struktur
organisasi
PJK
dan
bertanggung
jawab
kepada Direksi.
(3)
PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus
dan/atau pejabat PJK yang bertanggung jawab atas
penerapan
program
APU
dan
PPT
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang
memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses
seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang
terkait.
- 12 -
(4)
Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor
cabang dalam penerapan program APU dan PPT di
kantor cabang.
Bagian Kedua
Unit Kerja Khusus
Pasal 6
Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai
penanggung jawab penerapan program APU dan PPT,
berlaku ketentuan:
a.
unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu)
orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu)
orang yang bertindak sebagai pelaksana;
b.
pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak
merangkap fungsi lainnya;
c.
pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh
Direksi;
d.
unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi
secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan
e.
unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi
lainnya.
Bagian Ketiga
Penugasan Pejabat
Pasal 7
Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung
jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut
harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya
dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen
risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.
- 13 -
Bagian Keempat
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Tugas
Pasal 8
Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai
tugas paling sedikit sebagai berikut:
a.
menyusun
dan
melakukan
pengkinian
pedoman
penerapan program APU dan PPT;
b.
memastikan adanya sistem informasi dan prosedur
identifikasi
Nasabah
yang
memadai,
termasuk
memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan
Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan
dalam penerapan program APU dan PPT;
c.
memantau
Rekening
dan
pelaksanaan
transaksi
Nasabah yang berkaitan dengan Nasabah;
d.
melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan
analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada
tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau
Transaksi Keuangan Tunai;
e.
menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
f.
memantau pengkinian data dan profil Nasabah;
g.
menerima
Transaksi
dan
melakukan
Keuangan
analisis
atas
Mencurigakan
laporan
dan/atau
Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh
unit kerja yang ditugaskan; dan
h.
menyusun
laporan
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai
sesuai
dengan
undangan
ketentuan
mengenai
peraturan
pencucian
uang
perundangdan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada
PPATK.
- 14 -
Paragraf 2
Wewenang
Pasal 9
Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai
wewenang paling sedikit sebagai berikut:
a.
memperoleh
akses
terhadap
informasi
yang
dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
b.
melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap
penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja
terkait; dan
c.
mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja
terkait untuk membantu penerapan program APU dan
PPT.
Paragraf 3
Tanggung Jawab
Pasal 10
Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai
tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:
a.
memastikan
seluruh
kegiatan
dalam
rangka
penerapan program APU dan PPT terlaksana;
b.
memantau,
menganalisis,
dan
merekomendasikan
kebutuhan pelatihan tentang penerapan program
APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
dan
c.
menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan
program APU dan PPT.
- 15 -
BAB V
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat kebijakan dan
prosedur tertulis, yang paling sedikit mencakup:
a.
pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
1.
permintaan informasi dan dokumen;
2.
verifikasi dokumen; dan
3.
pemantauan dan pengkinian data Nasabah.
b.
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
c.
pelaksanaan CDD yang lebih sederhana;
d.
pelaksanaan EDD;
e.
penutupan hubungan usaha dan/atau penolakan
transaksi;
f.
pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
g.
penatausahaan dokumen; dan
h.
pelaporan kepada PPATK.
Pasal 12
PJK wajib menerapkan pedoman penerapan program APU
dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara
konsisten dan berkesinambungan.
Pasal 13
Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris sebelum ditetapkan oleh Direksi.
- 16 -
Bagian Kedua
Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)
Paragraf 1
Umum
Pasal 14
PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a.
akan melakukan hubungan usaha dengan calon
Nasabah;
b.
melakukan hubungan usaha dengan Nasabah;
c.
terdapat
keraguan
kebenaran
data,
informasi,
dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh
calon Nasabah, Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner); dan/atau
d.
terdapat indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar
yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme.
Pasal 15
(1)
Dalam rangka PJK akan melakukan hubungan usaha
dengan calon Nasabah, PJK wajib:
a.
meminta informasi untuk mengetahui profil calon
Nasabah, termasuk identitas yang dibuktikan
dengan keberadaan dokumen pendukung;
b.
meneliti
kebenaran
dokumen
pendukung
identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan/atau
c.
melakukan pertemuan langsung (face to face)
dengan calon Nasabah pada awal melakukan
hubungan
usaha
dalam
rangka
meyakini
kebenaran identitas calon Nasabah.
(2)
Pertemuan langsung (face to face) dengan calon
Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat tidak dilakukan pada awal hubungan usaha,
sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 17 -
a.
transaksi
dalam
setahun
paling
banyak
Rp5.000.000 (lima juta rupiah); atau
b.
dokumen pendukung yang memuat identitas
telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
(3)
PJK dilarang membuka atau memelihara Rekening
anonim atau Rekening yang menggunakan nama fiktif.
Paragraf 2
Permintaan Informasi dan Dokumen
Pasal 16
PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon
Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan
atau perusahaan.
Pasal 17
(1)
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf a paling sedikit mencakup:
a.
untuk calon Nasabah perorangan:
1.
2.
data sesuai identitas calon Nasabah yaitu:
a)
nama;
b)
nomor identitas;
c)
alamat;
d)
tempat dan tanggal lahir;
e)
jenis kelamin; dan
f)
kewarganegaraan.
alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda
dengan dokumen identitas);
3.
nomor telepon (jika ada);
4.
status perkawinan;
5.
pekerjaan;
6.
alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika
ada);
7.
sumber dana;
8.
rata-rata penghasilan;
- 18 -
9.
maksud dan tujuan hubungan usaha atau
transaksi
yang
akan
dilakukan
calon
Nasabah dengan PJK; dan
10. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
apabila calon Nasabah memiliki Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner);
b.
untuk
calon
Nasabah
yang
berbentuk
perusahaan:
1.
nama;
2.
nomor
izin
usaha
dari
instansi
yang
berwenang;
3.
bidang usaha/kegiatan;
4.
alamat kedudukan;
5.
nomor telepon (jika ada);
6.
tempat dan tanggal pendirian;
7.
identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
apabila calon Nasabah memiliki Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner);
8.
sumber dana; dan
9.
maksud dan tujuan hubungan usaha atau
transaksi
yang
akan
dilakukan
calon
Nasabah dengan PJK.
(2)
Informasi
untuk
calon
Nasabah
perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah
berupa fotokopi KTP atau fotokopi paspor yang masih
berlaku disertai dengan spesimen tanda tangan.
(3)
Informasi
untuk
calon
Nasabah
perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
a.
untuk calon Nasabah perusahaan yang tergolong
usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
1.
spesimen tanda tangan dan kuasa kepada
pihak-pihak
yang
ditunjuk
mempunyai
wewenang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan dalam melakukan hubungan
usaha dengan PJK;
- 19 -
2.
kartu
NPWP
bagi
calon
Nasabah
yang
diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan
3.
surat izin tempat usaha atau dokumen lain
yang
dipersyaratkan
oleh
instansi
yang
berwenang;
b.
untuk calon Nasabah perusahaan yang tidak
tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain
disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah dengan:
1.
laporan keuangan atau deskripsi kegiatan
usaha perusahaan;
2.
struktur manajemen perusahaan;
3.
struktur kepemilikan perusahaan; dan
4.
dokumen identitas anggota Direksi yang
berwenang
mewakili
perusahaan
untuk
melakukan hubungan usaha dengan PJK.
Pasal 18
(1)
Untuk
calon
Nasabah
selain
calon
Nasabah
perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
16,
PJK
wajib
meminta
informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b.
(2)
PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi
untuk calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
a.
untuk calon Nasabah berbentuk badan hukum
yayasan berupa:
1.
izin bidang kegiatan yayasan;
2.
deskripsi kegiatan yayasan;
3.
struktur dan nama pengurus yayasan; dan
4.
dokumen identitas anggota pengurus yang
berwenang
mewakili
yayasan
untuk
melakukan hubungan usaha dengan PJK;
- 20 -
b.
untuk calon Nasabah berbentuk perkumpulan
yang berbadan hukum berupa:
1.
bukti
pendaftaran
pada
instansi
yang
berwenang;
2.
nama perkumpulan; dan
3.
dokumen identitas pihak yang berwenang
mewakili perkumpulan dalam melakukan
hubungan usaha dengan PJK.
Pasal 19
(1)
Untuk calon Nasabah berupa lembaga pemerintahan,
instansi
pemerintah,
lembaga
internasional,
dan
perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi
mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga,
instansi, atau perwakilan.
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung dengan dokumen sebagai berikut:
a.
surat penunjukan bagi pihak yang berwenang
mewakili
lembaga,
instansi,
atau
perwakilan
dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
dan
b.
spesimen tanda tangan.
Paragraf 3
Verifikasi Dokumen
Pasal 20
PJK wajib melakukan verifikasi atas dokumen pendukung
dengan cara:
a.
meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak
wajar atau mencurigakan;
b.
memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah,
dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang
diterima, dengan cara:
1.
melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
2.
meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang; atau
- 21 -
3.
melakukan pemeriksaan silang dari berbagai
informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah;
dan
c.
melakukan penelaahan mengenai Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner).
Paragraf 4
Pemantauan dan Pengkinian Data Nasabah
Pasal 21
(1)
PJK wajib melakukan pemantauan data Nasabah
secara
berkesinambungan
untuk
memastikan
transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan
profil,
karakteristik,
dan/atau
kebiasaan
pola
transaksi Nasabah yang bersangkutan.
(2)
Dalam
melaksanakan
pemantauan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) PJK wajib memiliki sistem
pemantauan yang dapat:
a.
mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan
menyediakan laporan secara efektif mengenai
profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola
transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
b.
menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan,
termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,
bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan
denominasi transaksi, serta sumber dana yang
digunakan untuk transaksi.
(3)
PJK dapat meminta data dan/atau informasi lebih
lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak
sesuai
dengan
profil,
karakteristik,
dan/atau
kebiasaan pola transaksi.
(4)
PJK
wajib
melakukan
evaluasi
terhadap
hasil
pemantauan data Nasabah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk mengidentifikasikan ada atau
tidak
adanya
Mencurigakan.
indikasi
Transaksi
Keuangan
- 22 -
(5)
Dalam hal terdapat indikasi Transaksi Keuangan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
PJK wajib meminta data dan/atau informasi lebih
lanjut kepada Nasabah.
(6)
Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan
Nasabah
tidak
memberikan
penjelasan
yang
meyakinkan, maka PJK wajib melaporkan Transaksi
Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
(7)
Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi
lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang
tercantum dalam daftar terduga teroris, PJK wajib
melaporkan
Nasabah
tersebut
dalam
laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Pasal 22
(1)
PJK
wajib
melakukan
informasi,
upaya
dan/atau
pengkinian
dokumen
data,
pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan
Pasal
19
dalam
hal
terdapat
perubahan
yang
diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah
atau
informasi
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
(2)
PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 23
(1)
PJK wajib memelihara database daftar terduga teroris
berdasarkan
data
yang
dipublikasikan
oleh
pemerintah atau organisasi internasional.
(2)
PJK harus memastikan secara berkala nama Nasabah
yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan
nama yang tercantum dalam database daftar terduga
teroris.
(3)
Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan
nama yang tercantum dalam database daftar terduga
teroris, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas
Nasabah.
- 23 -
(4)
Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan
kesamaan
informasi
lainnya
dengan
nama
yang
tercantum dalam database daftar terduga teroris, PJK
wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Bagian Ketiga
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
Pasal 24
(1)
PJK
wajib
memastikan
bahwa
calon
Nasabah
bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(2)
Dalam
hal
calon
Nasabah
bertindak
untuk
kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK
wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) yang sama dengan CDD bagi calon
Nasabah.
(3)
Dalam
hal
Pemilik
sebagaimana
Manfaat
dimaksud
pada
(Beneficial
ayat
(2)
Owner)
tergolong
sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah
prosedur EDD.
Pasal 25
(1)
PJK wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau
informasi
lainnya
mengenai
Pemilik
Manfaat
(Beneficial Owner).
(2)
Bukti
atas
identitas
dan/atau
informasi
lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a.
bagi
Pemilik
Manfaat
(Beneficial
Owner)
perorangan:
1.
informasi
dan
dokumen
identitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a dan ayat (2);
2.
hubungan hukum antara calon Nasabah
dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
yang ditunjukkan dengan surat penugasan,
- 24 -
surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk
lainnya; dan
3.
pernyataan dari calon Nasabah mengenai
kebenaran identitas maupun sumber dana
dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
b.
bagi
Pemilik
berbentuk
Manfaat
(Beneficial
perusahaan,
Owner)
yayasan,
atau
perkumpulan yang berbadan hukum, identitas
dan/atau informasi antara lain berupa:
1.
informasi
dan
dokumen
identitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
1 huruf b, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18
ayat (2);
2.
dokumen
dan/atau
informasi
identitas
pemilik atau pengendali akhir perusahaan,
yayasan,
atau
perkumpulan
(ultimate
owner/ultimate controller); dan
3.
pernyataan dari calon Nasabah mengenai
kebenaran identitas ataupun sumber dana
dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3)
Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau
penyedia
jasa
keuangan
lain
di
sektor
Industri
Keuangan Non-Bank di dalam negeri yang mewakili
Pemilik
Manfaat
(Beneficial
Owner),
PJK
wajib
meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari
bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor
Industri Keuangan Non-Bank dalam negeri yang telah
melakukan
verifikasi
terhadap
identitas
Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner).
(4)
Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau
penyedia
jasa
keuangan
lain
di
sektor
Industri
Keuangan Non-Bank di luar negeri dan menerapkan
program APU dan PPT yang paling kurang setara
dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik
Manfaat
(Beneficial
Owner),
PJK
wajib
meminta
dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau
penyedia
jasa
keuangan
lain
di
sektor
Industri
- 25 -
Keuangan
Non-Bank
melakukan
verifikasi
luar
negeri
terhadap
yang
identitas
telah
Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner).
(5)
Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini
dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi
lain mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK
wajib
menolak
hubungan
usaha
atau
transaksi
dengan calon Nasabah.
Pasal 26
Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi
identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) berupa:
a.
lembaga pemerintah;
b.
lembaga keuangan multilateral; atau
c.
perusahaan yang terdaftar di bursa efek.
Bagian Keempat
Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)
yang Lebih Sederhana
Pasal 27
(1)
PJK dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih
sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 terhadap
calon
tingkat
Nasabah
risiko
Pendanaan
yang
memiliki
terjadinya
Terorisme
transaksi
Pencucian
tergolong
dengan
Uang
rendah
dan
atau
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
peserta DPLK yang diikutsertakan oleh pemberi
kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran
ke DPLK, yang jumlahnya paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari penghasilan setiap bulan
atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
- 26 -
penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) setiap bulan;
b.
produk
asuransi
pengembalian
yang
dana
tidak
sebelum
menjanjikan
atau
setelah
berakhirnya masa pertanggungan;
c.
produk asuransi yang jumlah pembayaran premi
regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
d.
produk
asuransi
yang
pembayaran
premi
tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);
e.
pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan
Pembiayaan
melebihi
atau
PMV
yang
Rp.50.000.000,00
nilainya
(lima
tidak
puluh
juta
rupiah);
f.
calon
Nasabah
dan/atau
Nasabah
berupa
perusahaan publik;
g.
jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga
atau barang gudang dengan nilai nominal paling
banyak
Rp20.000.000,00
(dua
puluh
juta
rupiah); dan/atau
h.
nominal uang pinjaman atau penghimpunan
dana paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah).
(2)
Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK
wajib meminta informasi mengenai:
a.
nama lengkap termasuk alias apabila ada;
b.
nomor dokumen identitas (KTP/paspor) yang
dibuktikan
dengan
menunjukkan
dokumen
dimaksud;
c.
alamat tempat tinggal yang tercantum dalam
kartu identitas;
d.
alamat
tempat
tinggal
terkini
dengan dokumen identitas);
e.
nomor telepon (jika ada); dan
f.
tempat dan tanggal lahir.
(jika
berbeda
- 27 -
(3)
Bagi calon Nasabah dan Nasabah yang berbentuk
perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi
mengenai:
a.
nama perusahaan;
b.
alamat perusahaan dan nomor telepon; dan
c.
dokumen
identitas
pihak
yang
ditunjuk
mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan.
(4)
Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat
dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme.
(5)
PJK wajib membuat dan menyimpan daftar calon
Nasabah dan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD
yang lebih sederhana.
Bagian Kelima
Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligince)
Pasal 28
(1)
PJK wajib melakukan EDD terhadap calon Nasabah,
Nasabah, dan Pemilik Manfaaat (Beneficial Owner)
yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai
risiko
tinggi
terhadap
praktik
Pencucian
Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme.
(2)
Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilihat dari:
a.
latar belakang atau profil calon Nasabah dan
Pemilik
Manfaat
(Beneficial
Owner)
yang
termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi
(High Risk Customers);
b.
bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko
tinggi (high risk business);
c.
negara asal atau domisili calon Nasabah atau
Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi
(High Risk Countries);
- 28 -
d.
pihak yang tercantum dalam daftar terduga
teroris; dan/atau
e.
transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan
tindak pidana di sektor Industri Keuangan NonBank, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau
tindak pidana Pendanaan Terorisme.
(3)
Calon Nasabah, Nasabah, dan
Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko
tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
Pasal 29
EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.
verifikasi
informasi
calon
Manfaat
(Beneficial
Nasabah
Owner),
atau
Pemilik
didasarkan
pada
kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi,
dan
jenis
informasi
yang
terkait,
tidak
hanya
didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Pasal 18, dan/atau Pasal 19;
b.
verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon
Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
dimaksud dengan pihak ketiga; dan
c.
analisis secara berkala terhadap informasi mengenai
Nasabah,
sumber
dana,
tujuan
transaksi,
dan
hubungan usaha dengan pihak yang terkait.
Pasal 30
(1)
PJK yang akan melakukan hubungan usaha dengan
calon
Nasabah
diklasifikasikan
yang
mempunyai
dianggap
tingkat
dan/atau
risiko
tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib
menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas
hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.
- 29 -
(2)
Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang untuk:
a.
memberikan
persetujuan
atau
penolakan
terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko
tinggi; dan
b.
membuat keputusan untuk meneruskan atau
menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah
atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang
tergolong berisiko tinggi.
Bagian Keenam
Penutupan Hubungan Usaha dan/atau
Penolakan Transaksi
Pasal 31
(1)
PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha
dengan calon Nasabah, dalam hal calon Nasabah:
a.
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19, dan Pasal 25;
b.
diketahui dan/atau patut diduga menggunakan
dokumen palsu; dan/atau
c.
menyampaikan
informasi
yang
diragukan
kebenarannya.
(2)
PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi,
dan/atau menutup hubungan usaha dengan calon
Nasabah atau Nasabah dalam hal:
a.
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpenuhi; dan/atau
b.
memiliki sumber dana transaksi yang diketahui
dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak
pidana.
(3)
PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan
verifikasi
Pemilik
terhadap
Manfaat
identitas
(Beneficial
calon
Nasabah
Owner),
dalam
dan
hal
penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah
- 30 -
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c.
(4)
PJK wajib mendokumentasikan calon Nasabah atau
Nasabah
yang
memenuhi
kriteria
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)
PJK wajib melaporkan calon Nasabah atau Nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat
(3)
dalam
laporan
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
(6)
Kewajiban
PJK
membatalkan
untuk
transaksi,
menolak
transaksi,
dan/atau
menutup
hubungan usaha dengan calon Nasabah atau Nasabah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
wajib
dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening
dan
diberitahukan
kepada
calon
Nasabah
dan
Nasabah.
Pasal 32
(1)
Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), PJK
wajib
memberitahukan
Nasabah
mengenai
secara
penutupan
tertulis
kepada
hubungan
usaha
tersebut.
(2)
Dalam
hal
setelah
dilakukan
pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian
transaksi
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
Pasal 33
(1)
PJK
dapat
melaksanakan
menunjuk
pihak
identifikasi
dan
bagian dari pelaksanaan CDD.
ketiga
untuk
verifikasi
sebagai
- 31 -
(2)
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a.
penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri;
b.
penyedia
jasa
keuangan
di
sektor
Industri
Keuangan Non-Bank di luar negeri; atau
c.
pihak
lain
di
dalam
negeri
yang
bukan
merupakan penyedia jasa keuangan,
yang melakukan kerja sama dengan PJK.
(3)
Dalam
hal
PJK
menunjuk
pihak
ketiga
untuk
melaksanakan CDD, PJK dapat menggunakan hasil
CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
(4)
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
b.
memiliki kontrak kerja sama dengan PJK dalam
bentuk perjanjian tertulis;
c.
bersedia memenuhi permintaan data, informasi,
dan dokumen pendukung dengan segera apabila
dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan
program APU dan PPT; dan
d.
tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko
Tinggi (High Risk Countries).
(5)
Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib
memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut telah
menjalankan program APU dan PPT secara efektif
sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task
Force (FATF).
(6)
Dalam hal pihak ketiga bukan merupakan penyedia
jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, prosedur CDD ditetapkan oleh dan di bawah
koordinasi PJK.
(7)
Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga, PJK wajib:
a.
memiliki
dan
melaksanakan
prosedur
uji
kelayakan dan pengawasan terhadap pihak ketiga
dalam penerapan CDD;
- 32 -
b.
memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh
pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD
yang telah ditetapkan PJK;
c.
melaksanakan penatausahaan dokumen hasil
CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga; dan
d.
bertanggung
jawab
atas
hasil
CDD
yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
Pasal 34
(1)
Dalam hal PJK bertindak sebagai agen penjual produk
penyedia
jasa
menyerahkan
keuangan
hasil
lainnya,
CDD
dan
PJK
salinan
wajib
dokumen
pendukung kepada penyedia jasa keuangan lainnya.
(2)
Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD
dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam
perjanjian kerja sama antara PJK dengan penyedia
jasa keuangan lainnya tersebut.
Bagian Kedelapan
Penatausahaan Dokumen
Pasal 35
(1)
PJK wajib tetap menatausahakan dokumen yang
terkait dengan data Nasabah dan dokumen Nasabah
yang terkait dengan transaksi keuangan dengan
jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak:
a.
berakhirnya hubungan usaha atau transaksi
dengan Nasabah; atau
b.
ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan
tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
(2)
Dokumen
yang
terkait
dengan
data
Nasabah
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup:
a.
identitas Nasabah; dan
b.
informasi transaksi yang meliputi jenis dan
jumlah mata uang yang digunakan, tanggal
perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi,
- 33 -
serta
nomor
rekening
yang
terkait
dengan
transaksi.
(3)
PJK wajib memberikan informasi dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK
dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana
diperintahkan
oleh
undang-undang,
pada
saat
diperlukan.
BAB VI
PENGENDALIAN INTERN
Pasal 36
(1)
Dalam memastikan efektivitas penerapan program
APU dan PPT oleh PJK, PJK wajib memiliki sistem
pengendalian intern yang efektif.
(2)
Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif
antara lain dibuktikan dengan:
a.
dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan
internal yang memadai;
b.
adanya batasan wewenang dan tanggung jawab
satuan kerja terkait dengan penerapan program
APU dan PPT; dan
c.
dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan
efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh
satuan kerja audit intern.
Pasal 37
(1)
PJK wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan
dari penerapan program APU dan PPT.
(2)
Pengujian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan dengan mengambil contoh secara acak
(random sampling).
(3)
PJK
wajib
mendokumentasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
pengujian
- 34 -
Pasal 38
PJK
wajib
mendokumentasikan
dan
melakukan
pemutakhiran jenis, indikator, dan contoh dari transaksi
yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja
terkait.
BAB VII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Pasal 39
(1)
PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen yang
dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan
menyediakan
laporan
secara
efektif
mengenai
karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
(2)
Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun
dengan sistem komputerisasi.
BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
Pasal 40
Dalam rangka mencegah digunakannya PJK sebagai media
atau
tujuan
Pencucian
Uang
dan/atau
Pendanaan
Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib
melakukan:
a.
prosedur
penyaringan
(screening)
dalam
rangka
penerimaan pegawai; dan
b.
pengenalan
dan
pemantauan
terhadap
profil
karyawan.
Pasal 41
PJK wajib melaksanakan program pelatihan penerapan
program APU dan PPT kepada semua pegawai yang terkait,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.
menyusun
program
pelatihan
yang
dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 35 -
b.
melaksanakan
program
pelatihan
sesuai
dengan
jadwal program yang telah disusun; dan
c.
melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada
OJK paling lambat pada tahun berikutnya setelah
tahun pelaksanaan program pelatihan.
Pasal 42
PJK
wajib
menyelenggarakan
pelatihan
yang
berkesinambungan tentang:
a.
implementasi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
b.
teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme; dan
c.
kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan
PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam
mencegah
dan
memberantas
Pencucian
Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme.
BAB IX
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
BAGI KANTOR CABANG DARI PENYEDIA JASA
KEUANGAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
INDONESIA DI LUAR NEGERI
Pasal 43
(1)
PJK yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib
meneruskan kebijakan dan prosedur program APU
dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak
perusahaan
di
luar
negeri,
dan
memantau
pelaksanaannya.
(2)
Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan
kantor
dan
sebagaimana
anak
perusahaan
dimaksud
pada
di
ayat
luar
(1)
negeri
memiliki
peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang
diatur dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan
anak
perusahaan
dimaksud
wajib
tunduk
pada
- 36 -
ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara
dimaksud.
(3)
Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan
kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF
atau sudah mematuhi namun standar Program APU
dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur
dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan anak
perusahaan dimaksud wajib menerapkan program
APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan
OJK ini.
(4)
Dalam
hal
penerapan
sebagaimana
mengakibatkan
diatur
program
dalam
pelanggaran
APU
dan
Peraturan
terhadap
PPT
OJK
ini
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di negara tempat
kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan
berada, maka pejabat kantor PJK di luar negeri
tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat
PJK dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat
menerapkan program APU dan PPT sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK ini.
BAB X
PELAPORAN
Pasal 44
(1)
Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT
berdasarkan
Peraturan
OJK
ini,
PJK
wajib
menyampaikan kepada OJK:
a.
pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
b.
laporan pelaksanaan program pelatihan program
penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf c.
(2)
Pedoman
penerapan
APU
dan
PPT
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 30 Juni 2016.
- 37 -
(3)
Laporan pelaksanaan program pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling
lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
(4)
Apabila
batas
akhir
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian
laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
Pasal 45
(1)
PJK
wajib
Keuangan
Keuangan
menyampaikan
laporan
Mencurigakan,
Tunai,
dan/atau
Transaksi
laporan
laporan
Transaksi
lain
kepada
PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana
Pencucian
Uang
dan/atau
Pendanaan
Terorisme.
(2)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
berpedoman
pada
ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
PJK wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam
skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
Pasal 47
PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan
otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas
Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- 38 -
BAB XII
SANKSI
Pasal 48
(1)
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1),
Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 27
ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal
30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat
(4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40,
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal
45 ayat (1), Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan OJK ini
dikenakan sanksi administratif berupa:
(2)
a.
peringatan tertulis;
b.
pembatasan kegiatan usaha; atau
c.
pembekuan kegiatan usaha.
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3
(tiga)
kali
berturut-turut
dengan
masa
berlaku
masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, atau huruf c dapat dikenakan dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
- 39 -
Pasal 49
Sanksi administratif bagi LPEI hanya berupa sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) huruf a.
Pasal 50
OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) kepada
masyarakat.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
PJK yang telah memiliki pedoman pelaksanaan penerapan
prinsip mengenal nasabah sebelum berlakunya Peraturan
OJK ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan OJK ini
menjadi pedoman penerapan program APU dan PPT.
Pasal 52
Bagi LKM, ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan
berlaku setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan
OJK ini diundangkan.
Pasal 53
Bagi
perusahaan
mendapatkan
izin
pergadaian
usaha
dari
swasta
OJK,
yang
ketentuan
telah
pada
Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 1 (satu)
tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai penerapan program APU dan PPT bagi PJK
tunduk pada Peraturan OJK ini.
- 40 -
Pasal 55
Peraturan
OJK
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 320
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Sudarmaji
Fly UP