...

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 090/82/2016
TENTANG
STANDARISASI BELANJA PERJALANAN DINAS
TAHUN 2016
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 Ayat
(3) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standarisasi
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Belanja
Perjalanan Dinas Tahun 2016;
Mengingat
: 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua
kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU
: Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Standarisasi Belanja Perjalananan Dinas Tahun 2016, sebagai
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan mempunyai
daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31
Desember 2016
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.
Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Februari 2016
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si
Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
-3-
Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR
: 090/82/2016
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016
A.
HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
1
2
3
TINGKAT PERJALANAN DINAS
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD
- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD
- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD
- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan
Fungsional
- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan
Tenaga
Ahli Bupati
- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional
- Non PNS
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD
- Pejabat Eselon II,Ketua KPUD
- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD
- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan
Fungsional
- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan
Tenaga
Ahli Bupati
- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional
- Non PNS
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD
- Pejabat Eselon II,Ketua KPUD
- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD
- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan
Fungsional
- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan
Tenaga
Ahli Bupati
- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional
- Non PNS
UANG HARIAN
(Rp)
500.000,300.000,250.000,200.000,195.000,190.000,185.000,180.000,-
1.500.000,1.000.000,800.000,700.000,600.000,560.000,500.000,430.000,-
2.000.000,1.500.000,1.250.000,1.100.000,850.000,700.000,650.000,600.000,-
Keterangan : Uang Harian Terdiri dari Transport Lokal/Uang Makan/Uang Saku :
-4B.
FASILITAS TRANSPORT
TINGKAT
PERJALAN
NO.
DINAS
1 Golongan A
2 Golongan B
3 Golongan C
4 Golongan D
5 Golongan E
6 Golongan F
7 Golongan G
8 Golongan H
C.
MODA TRANSPORTASI
PESAWAT
UDARA
Bisnis
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
KAPAL
LAUT
Kelas IA
Kelas IB
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas III
Kelas III
Kelas IV
KERETA API/ BUS
Spesial/Eksekutif/Bigtop
VIP/VIP
Eksekutif
Eksekutif
Bisnis
Bisnis
Bisnis
Ekonomi / Bisnis
LAINNYA
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
Kenyataan
TAMBAHAN UANG TRANSPORT DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN
No.
I.
II.
-
III.
III.
Nama Desa
Dari Kecamatan Penajam
- Sesumpu
- Kampungbaru
- Pejala
- Saloloang
- Tanjung Tengah
- Buluminung
- Sotek
- Sepan
- Bukit Subur
- Riko
- Pantai Lango
- Jenebora
- Gersik
Dari Kecamatan Babulu
- Labangka
- Labangka Barat
- Babulu Laut
- Sebakung Jaya
- Rawa Mulya
- Sumber Sari
- Sri Raharja
- Gunung Makmur
- Gunung Intan
- Rintik
- Gunung Mulia
Dari Kecamatan Waru
- Sesulu (Afdeling WKP)
- Bangun Mulyo (Afdeling WKP)
- Waru (Afdeling WKP)
- Api-Api (Afdeling WKP)
Dari Kecamatan Sepaku
- Pemaluan
- Binuang
- Maridan
- Karang Jinawi
- Argo Mulyo
- Sukomulyo
- Semoi II
- Wonosari
- Telemow
- Mentawir
Tambahan
Transportasi
(Rp)
Keterangan
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
70.000
100.000
60.000
75.000
75.000
75.000
-
35.000
35.000
35.000
50.000
50.000
50.000
50.000
45.000
40.000
50.000
45.000
-
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
45.000
50.000
45.000
30.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
-
-5-
D. STANDARISASI BANTUAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
NO
1
2
3
4
TUJUAN
KENDARAAN
DI ATAS
2000 CC
(LITER)
KENDARAAN
DI BAWAH
2000 CC
(LITER)
30
40
50
60
20
30
40
50
Penajam
Waru
babulu
Sepaku
KETERANGAN
Dibuktikan
Dibuktikan
Dibuktikan
Dibuktikan
dengan kupon
dengan kupon
dengan kupon
dengan kupon
BBM
BBM
BBM
BBM
E. STANDARISASI BIAYA PENYEBERANGAN (FERRY) PENAJAM – BALIKPAPAN
NO
1
2
3
4
5
6
JENIS KENDARAAN
BIAYA PERGI-PULANG (RP)
KETERANGAN
at cost
at cost
at cost
at cost
at cost
at cost
Dibuktikan
dengan
tiket pembayaran (PP)
Station
Sedan
Pickup
Minibus
Truck
Bus
F. STANDARISASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
NO
1
2
3
URAIAN PERJALANAN
LUMPSUM PERHARI
Wilayah Asean
Asia di luar Asean
Di luar Asia
KETERANGAN
Disesuaikan dengan
Peraturan Perundangundangan yang berlaku
-
G. TARIF CARTER SPEED BOAT
NO
1
PENAJAM – BALIKPAPAN
(PP)
(RP)
350.000,-
KETERANGAN
Disertai bukti pengeluaran riil yang di tandatangani
oleh PPTK dan yang Melaksanakan Tugas
H. TARIF CARTER KENDARAAN (TAXI)
NO
1
I.
PELABUHAN SEMAYANGBANDARA SEPINGGAN
(PP) (RP)
300.000,-
KETERANGAN
* Carter kendaraan harus disertai dengan bukti
pengeluaran riil yang ditandatangani oleh PPTK dan
yang melaksanakan tugas
TARIF CARTER KENDARAAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Tujuan
PASER
SAMARINDA
KUTAI
KARTANEGARA
BONTANG
Biaya Carter
Kendaraan (Rp) PP
800.000,900.000,950.000.1.600.000,1.800.000,-
Keterangan
* Carter kendaraan hanya diberikan
untuk perjalanan dinas.
* Carter kendaraan sudah termasuk
BBM,
* Bukti
carter
kendaraan
harus
-6-
6.
7.
KUTAI TIMUR
KUTAI BARAT
MAHAKAM ULU
1.900.000,2.000.000,-
dilengkapi dengan bukti pengeluaran
riil yang ditandatangani oleh PPTK
dan yang melaksanakan tugas.
* Pejabat Eselon III / IV beserta staf
yang melaksanakan perjalanan dinas
dengan kegiatan yang sama dengan
jumlah 2 orang atau sampai dengan 4
orang menggunakan maksimal 1
kendaraan.
J. BIAYA CARTER KENDARAAN DARI BANDARA/KE DAERAH TEMPAT TUJUAN ACARA
LUAR PROVINSI
NO
1
PELAKSANA KEGIATAN
Bandara / Tempat Tujuan
Acara (PP)
UANG TRANSPORT
(PP)
(Rp)
KETERANGAN
Sesuai Tarif Setempat
* Disertai
bukti
pengeluaan
riil
yang
ditandatangani pejabat
yang
melaksanakan
tugas, supir dan PPTK
K. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
NO
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
PROVINSI
2
ACEH
SUMATERA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
JAMBI
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMATAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SATUAN
3
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
RODA 4
4
766.000
702.000
788.000
820.000
702.000
691.000
691.000
691.000
702.000
766.000
691.000
702.000
702.000
691.000
702.000
691.000
788.000
788.000
799.000
777.000
820.000
702.000
809.000
809.000
799.000
734.000
RODA6/BUS
SEDANG
RODA 6/ BUS
BESAR
5
2.050.000
1.950.000
2.160.000
2.160.000
1.950.000
1.840.000
1.950.000
1.840.000
1.950.000
2.050.000
1.840.000
2.050.000
1.950.000
1.840.000
1.950.000
1.840.000
2.270.000
2.270.000
2.380.000
2.050.000
2.590.000
1.950.000
2.160.000
2.160.000
2.050.000
1.950.000
6
3.670.000
2.920.000
3.130.000
3.560.000
3.020.000
2.920.000
3.670.000
2.920.000
3.020.000
3.130.000
2.920.000
3.020.000
3.020.000
2.920.000
2.920.000
2.920.000
3.020.000
3.020.000
3.240.000
3.350.000
3.670.000
3.130.000
3.560.000
3.560.000
3.460.000
3.020.000
-7-
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
702.000
691.000
766.000
766.000
885.000
896.000
1.025.000
971.000
1.950.000
2.270.000
1.950.000
2.050.000
2.700.000
2.810.000
3.780.000
3.240.000
3.020.000
3.020.000
3.130.000
3.130.000
3.780.000
3.890.000
4.860.000
4.210.000
L. BIAYA TRANSPORT PEGAWAI PERWAKILAN DI LUAR PROVINSI
No.
1.
Pelaksana Kegiatan
Uang Harian
Staf Perwakilan Mess Jakarta
Keterangan
200.000,-
Dalam Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
* Luar Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
* Sesuai
Standarisasi
M. UANG TRANSPORTASI PERGI-PULANG (PP) ANGKUTAN DARAT UMUM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TUJUAN
Penajam - Babulu
Penajam - Waru
Penajam - Sepaku
Sepaku - Babulu
Sepaku - Waru
Sepaku - Penajam
Waru - Sepaku
Waru - Babulu
Waru - Penajam
Babulu - Waru
Babulu - Sepaku
Babulu - Penajam
SATUAN
(Rp)
105.000,35.000,185.000,205.000,165.000,185.000,165.000,35.000,35.000,35.000,205.000,105.000,-
N. BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PNS
NO
PELAKSANA
KEGIATAN
BIAYA (Rp)
1
Biaya Pemetian
35.000.000,-
2
Pengangkutan
Menurut Tarif yang berlaku
dan alat angkut yang
digunakan
KETERANGAN
* Sesuai dengan kebutuhan riil
*
Perjalanan dinas untuk
penjemputan jenazah, Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota
DPRD dan Pegawai Negeri serta
bagi anggota keluarga yang
meninggal diberikan maksimal 3
(tiga) orang selama 4 (empat) hari
-8O. BANTUAN PERJALANAN DINAS BAGI MASYARAKAT
No.
Biaya (Rp)
Pelaksana Kegiatan
Keterangan
1.
Dalam Provinsi Provinsi
- Tiket Pesawat
- Tiket Pesawat At cost (kelas ekonomi)
2.
Luar Provinsi
- Hotel
- Dilengkapi
Kwitansi
Hotel
max
bintang 3 (ad cost)
- Uang Harian
- Uang Harian
Sesuai Standarisasi
Non PNS
- Disertai Bukti Pengeluran Rill yang
ditanda tangani oelh PPTK dan yang
melaksanakan Tugas
-
P.
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke
berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar
negeri menggunakan metode (at cost) sesuai pengeluaran.
Q.
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(Dalam US $ )
NO.
NEGARA
1
2
GOLONGAN
SATUAN
GOL A
GOL B
GOL C
GOL D
3
4
5
6
7
AMERIKA UTARA
1
Amerika Serikat
OH
578
513
440
382
2
Kanada
OH
447
404
368
307
AMERIKA SELATAN
3
Argentina
OH
534
402
351
349
4
Venezuela
OH
557
388
344
343
5
Brazil
OH
436
341
291
241
6
Chile
OH
415
316
270
222
7
Columbia
OH
436
323
276
254
-9-
8
Peru
OH
459
347
320
276
9
Suriname
OH
398
295
252
207
10
Ekuador
OH
385
273
242
241
AMERIKA TENGAH
11
Mexico
OH
493
366
324
323
12
Kuba
OH
406
305
261
221
13
Panama
OH
414
342
306
271
EROPA BARAT
14
Austria
OH
504
453
318
317
15
Belgia
OH
466
419
282
281
16
Perancis
OH
512
464
382
381
17
Rep. Federasi Jerman
OH
447
415
285
285
18
Belanda
OH
463
416
272
271
19
Swiss
OH
636
570
403
401
EROPA UTARA
20
Denmark
OH
567
491
343
301
21
Finlandia
OH
453
409
354
313
22
Norwegia
OH
621
559
389
386
23
Swedia
OH
466
436
342
341
24
Kerajaan Inggris
OH
792
774
583
582
EROPA SELATAN
25
Bosnia Herzegovina
OH
456
420
334
333
26
Kroasia
OH
555
506
406
405
27
Spanyol
OH
457
413
287
286
28
Yunani
OH
422
379
242
241
29
Italia
OH
702
639
446
427
30
Portugal
OH
425
382
242
241
31
Serbia
OH
417
375
326
288
OH
406
367
320
284
EROPA TIMUR
32
Bulgaria
- 10 -
33
Czech
OH
618
526
447
267
34
Hongaria
OH
485
438
390
345
35
Polandia
OH
461
415
360
319
36
Rumania
OH
416
381
313
277
37
Rusia
OH
556
512
407
406
38
Slovakia
OH
437
394
341
303
39
Ukraina
OH
485
436
375
331
AFRIKA BARAT
40
Nigeria
OH
361
313
292
291
41
Senegal
OH
384
317
237
231
AFRIKA TIMUR
42
Ethiopia
OH
358
295
221
193
43
Kenya
OH
384
317
237
225
44
Madagaskar
OH
296
244
182
181
45
Tanzania
OH
350
290
244
218
46
Zimbabwe
OH
328
281
248
247
47
Mozambique
OH
399
329
265
264
AFRIKA SELATAN
48
Namibia
OH
405
334
268
233
49
Afrika Selatan
OH
380
313
253
251
AFRIKA UTARA
50
Aljazair
OH
342
308
287
286
51
Mesir
OH
409
303
235
211
52
Maroko
OH
304
251
192
191
53
Tunisia
OH
293
241
187
186
54
Sudan
OH
342
282
210
184
55
Libya
OH
308
254
189
165
OH
498
459
365
364
ASIA BARAT
56
Azerbaijan
- 11 -
57
Bahrain
OH
416
294
228
214
58
Irak
OH
447
325
253
231
59
Yordania
OH
406
292
236
225
60
Kuwait
OH
456
325
296
294
61
Libanon
OH
357
267
207
186
62
Qatar
OH
386
276
215
196
63
Arab Suriah
OH
358
257
200
196
64
Turki
OH
456
364
283
253
65
Pst. Arab Emirat
OH
459
323
302
301
66
Yaman
OH
353
241
197
196
67
Saudi Arabia
OH
450
331
269
251
68
Kesultanan Oman
OH
413
292
247
249
ASIA TIMUR
69
Rep. Rakyat Cina
OH
378
238
207
206
70
Hongkong
OH
472
320
287
286
71
Jepang
OH
519
303
262
261
72
Korea Selatan
OH
421
326
297
296
73
Korea Utara
OH
494
321
300
278
ASIA SELATAN
74
Afganistan
OH
385
226
173
172
75
Bangladesh
OH
339
196
167
166
76
India
OH
422
329
327
325
77
Pakistan
OH
343
203
182
181
78
Srilanka
OH
380
242
209
199
79
Iran
OH
421
312
243
217
ASIA TENGAH
80
Uzbekistan
OH
392
352
287
254
81
Kazakhstan
OH
456
420
334
333
- 12 -
ASIA TENGGARA
82
Philipina
OH
412
278
222
221
83
Singapura
OH
530
363
279
276
84
Malaysia
OH
394
262
219
218
85
Thailand
OH
392
275
211
201
86
Myanmar
OH
368
250
197
196
87
Laos
OH
380
262
202
196
88
Vietnam
OH
383
265
204
196
89
Brunei Darussalam
OH
374
256
197
196
90
Kamboja
OH
296
223
197
196
91
Timor Leste
OH
392
354
229
196
ASIA PASIFIK
92
Australia
OH
636
585
394
393
93
Selandia Baru
OH
451
308
278
276
94
Kaledonia Baru
OH
425
387
276
224
95
Papua Nugini
OH
520
476
319
259
96
Fiji
OH
363
329
221
179
BIAYA PENGINAPAN / HOTEL BERDASARKAN TARIF MAKSIMAL (dalam
Rupiah) orang per hari
R.
NO.
PROPINSI TUJUAN
PEJABAT
NEGARA/
PEJABAT
ESELON I
1
2
3
PEJABAT
NEGARA/
PEJABAT
ESELON II
PEJABAT
ESELON
III/
GOL. IV
PEJABAT
ESELON
IV
PEGAWAI
GOL. III
PEGAWAI
GOL. I
DAN
GOL. II
NON PNS
4
5
6
7
8
9
1. Nangroe Aceh Darusalam
4.420.000,-
1.308.000,- 1.080.000,- 780.000,-
568.000,- 410.000,- 360.000,-
2. Sumatera Utara
4.960.000,-
1.214.000,-
703.000,- 570.000,-
470.000,- 387.000,- 300.000,-
3. Riau
3.817.000,-
1.168.000,-
868.000,- 650.000,-
489.000,- 397.000,- 347.000,-
4. Kepulauan Riau
4.275.000,-
1.285.000,-
650.000,- 580.000,-
489.000,- 390.000,- 350.000,-
5. Jambi
4.000.000,-
1.176.000,-
697.000,- 570.000,-
420.000,- 385.000,- 335.000,-
6. Sumatera Barat
4.240.000,-
1.155.000,-
884.000,- 660.000,-
486.000,- 395.000,- 345.000,-
7. Sumatera Selatan
4.680.000,-
1.228.000,-
605.000,- 514.000,-
425.000,- 380.000,- 330.000,-
- 13 -
8. Lampung
3.960.000,-
1.299.000,-
790.000,- 674.000,-
435.000,- 356.000,- 300.000,-
9. Bengkulu
1.300.000,-
790.000,-
712.000,- 599.000,-
524.000,- 510.000,- 450.000,-
10. Bangka Belitung
3.335.000,-
1.310.000,-
850.000,- 633.000,-
454.000,- 354.000,- 300.000,-
11. Banten
3.808.000,-
1.430.000,- 1.024.000,- 756.000,-
510.000,- 400.000,- 350.000,-
12. Jawa Barat
3.664.000,-
1.753.000,-
949.000,- 697.000,-
500.000,- 463.000,- 400.000,-
13. DKI Jakarta
8.720.000,-
1.086.000,-
800.000,- 610.000,-
490.000,- 400.000,- 350.000,-
14. Jawa Tengah
4.146.000,-
1.478.000,- 1.024.000,- 550.000,-
390.000,- 350.000,- 300.000,-
15. D.I. Jogjakarta
4.620.000,-
1.334.000,-
747.000,- 528.000,-
410.000,- 387.000,- 330.000,-
16. Jawa Timur
4.400.000,-
1.359.000,-
841.000,- 685.000,-
458.000,- 385.000,- 320.000,-
17. Bali
4.881.000,-
1.810.000,- 1.304.000,- 904.000,-
710.000,- 658.000,- 500.000,-
18. Nusa Tenggara Barat
3.429.000,-
2.738.000,-
737.000,- 540.000,-
415.000,- 380.000,- 320.000,-
19. Nusa Tenggara Timur
3.000.000,-
1.000.000,-
700.000,- 550.000,-
455.000,- 400.000,- 340.000,-
20. Kalimantan Barat
2.400.000,-
1.130.000,-
866.000,- 630.000,-
450.000,- 460.000,- 400.000,-
21. Kalimantan Tengah
3.000.000,-
1.596.000,-
923.000,- 765.000,-
510.000,- 436.000,- 380.000,-
22. Kalimantan Selatan
4.250.000,-
1.679.000,-
816.000,- 600.000,-
490.000,- 389.000,- 320.000,-
23. Kalimantan Timur
4.000.000,- 3.201..000,- 1.596.000,- 550.000,-
490.000,- 450.000,- 400.000,-
24. Kalimantan Utara
4.000.000,-
3.201.000,- 1.596.000,- 550.000,-
490.000,- 450.000,- 400.000,-
25. Sulawesi Utara
3.200.000,-
1.553.000,-
640.000,- 500.000,-
410.000,- 390.000,- 340.000,-
26. Gorontalo
1.320.000,-
1.134.000,-
910.000,- 710.000,-
525.000,- 440.000,- 410.000,-
27. Sulawesi Barat
1.260.000,-
1.030.000,-
910.000,-
640.000
435.000,- 390.000,- 340.000,-
28. Sulawesi Selatan
4.820.000,-
1.912.000,-
968.000,- 589.000,-
489.000,- 375.000,- 320.000,-
29. Sulawesi Tengah
2.030.000,-
1.298.000,-
894.000,- 460.000,-
400.000,- 380.000,- 320.000,-
30. Sulawesi Tenggara
1.850.000,-
1.070.500,-
802.000,- 630.000,-
510.000,- 420.000,- 370.000,-
31. Maluku
3.000.000,-
1.030.000,-
680.000,- 544.000,-
420.000,- 380.000,- 320.000,-
32. Maluku Utara
3.110.000,-
1.512.000,-
600.000,- 540.000,-
400.000,- 380.000,- 320.000,-
33. Papua
2.850.000,-
1.668.000,-
754.000,- 560.000,-
485.000,- 414.000,- 350.000,-
34. Papua Barat
2.750.000,-
1.482.000,-
976.000,- 710.000,-
559.000,- 420.000,- 370.000,-
- 14 S.
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG MENGGUNAKAN ANGKUTAN
DARAT ( MEMAKAI KENDARAAN UMUM)
No.
T.
Mahakam Ulu
2
Samarinda
700.000
3
Kukar
800.000
4
Kutim
1.600.000
5
Kubar
2.000.000
6
Bontang
1.400.000
7
Balikpapan
300.000
8
Paser
500.000
2. 500. 000
Keterangan
* Disertai pengeluaran riil
yang ditandatangani oleh
KPA/PPTK
*
Bus , Travel
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN
DINAS
KENDARAAN
Diatas 2000 cc
(Liter)
135
1
Samarinda
KENDARAAN
Dibawah 2000 cc
(Liter)
95
2
Tenggarong
145
165
3
Sangata
165
285
4
5
6
Bontang
Balikpapan
Paser
Sendawar /
Melak
Mahakam Hulu
135
45
85
255
65
125
295
335
325
355
7
8
KAB / KOTA
TUJUAN
KETERANGAN
Dilampirkan bukti
pembeliaan BBM
CARTER / SEWA SPEED BOAT DALAM KABUPATEN
No.
1
2
3
V.
Biaya Pergi - Pulang
1
NO
U.
Kab / Kota Tujuan
Tujuan
Jenebora
Gersik
Pantai Lango
Pergi-Pulang (Rp)
Keterangan
500.000
500.000
500.000
* Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani
oleh KPA/PPTK
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI YANG
MENGGUNAKAN KENDARAAN DARAT
No.
Kota Tujuan
Biaya Perjalanan
Keterangan
* Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani
oleh KPA/PPTK
* Pejabat Eselon III / IV beserta staf yang
melaksanakan perjalanan dinas dengan
kegiatan yang sama dengan jumlah 2 orang
atau sampai dengan 4 orang menggunakan
maksimal 1 kendaraan.
1
Banjarmasin
1.300.000
2
Palangkaraya
2.550.000
3
Pontianak
3.550.000
- 15 -
W.
UANG REPRESENTASI DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
I.
X.
Pejabat Yang Menerima
Satuan
1.
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD
OH
2.
Sekda dan Anggota DPRD
3.
Pejabat Eselon II
Luar Provinsi
Dalam
Provinsi Lebih
dari 8
(delapan) Jam
750.000
375.000
OH
500.000,-
250.000
OH
250.000
125.000
UANG SAKU DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP TEKNIS YANG DIBIAYAI APBD
DAN LUAR APBD
Lamanya Kegiatan (Hari)
Besaran Uang Saku (Rp)
Keterangan
150.000,100.000,-
* Uang saku tidak termasuk hari
libur nasional dan hari minggu
21– 30 Hari
90.000,-
4.
31 – 40 Hari
85.000,-
* Uang saku Hari pertama dan
hari terakhir dibayarkan Penuh
5.
40 Hari keatas
Sesuai dengan
standarisasi Bandan
Diklat
60.000,-
1.
2.
5 – 10 Hari
11 – 20 Hari
3.
PENJELASAN :
1. Standar perjalanan
dilaksanakan.
dinas
dihitung
berdasarkan
jumlah
hari
perjalanan
yang
2. Peruntukan Hotel :
a. Pejabat Negara/Pejabat Eselon I
:
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
b. Pejabat Negara Lainnya/Pejabat
Eselon II/ Ketua Organisasi semi
Pemerintah.
:
Sekretaris Daerah, FKPD, Pejabat Eselon II/b,
anggota DPRD Ketua KPUD, Fungsional Tingkat
Utama, Ketua PKK, Ketua MUI, Ketua BAZ, Ketua
BNK, Ketua Darma Wanita, Ketua Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Badan
Pengelola Islamic Center (BPIC), Ketua PMI, Ketua
Ketua Forum Kabupaten Sehat.
c. Pejabat Eselon III
:
Pejabat Eselon III a/b, Fungsional Tingkat Madya
dan Anggota KPUD.
d. Pejabat Eselon IV/Golongan IV
:
Pejabat
Eselon IV a/b, Golongan IV Non
Struktural dan Fungsional Tingkat Muda.
e. Pegawai Golongan III
:
Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat
Pratama/Penyelia
f.
:
Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat
Pratama/Penyelia
g. Pegawai Golongan I dan II
:
PNS Golongan I dan II, Fungsional Tingkat
Pelaksana.
h. Non Pegawai Negeri Sipil
:
Non Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Golongan III
- 16 -
3. Selama melaksanakan perjalanan dinas: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dapat diberikan uang
representasi per hari.
4. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara di bayar berdasarkan kebutuhan
nyata (at cost) dan disesuaikan dengan struktur personil yang melaksanakan tugas serta
yang tidak dapat dilalui rute penerbangan, maka biaya transport disesuaikan dengan
standar transport daerah setempat.
Kelas Bisnis
: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
Kelas Ekonomi
: Selain tersebut di atas.
Catatan :
Apabila terjadi kehilangan salah satu boarding tiket perjalanan, maka untuk pembuktiannya:
a) Surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan diatas materai dan diketahui
oleh PPTK;
b) Kwitansi pembelian tiket.
5. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi dengan bukti
pengeluaran riil
6. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan menerapkan batas
tertinggi.
7. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
berasngkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel
tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum, disertai bukti pembayaran hotel/penginapan dilampirkan dalam perjalanan
dinas.
8. Biaya penginapan untuk Pejabat Negara/Pejabat Eselon I dapat di bayar sesuai dengan
tarif yang berlaku di penginapan yang digunakan (at cost).
9. Angkutan Fery untuk semua jenis kendaraan disesuaikan dengan tiket penyeberangan
(at cost).
10. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat,
sampai maksimal 4 (empat) hari kegiatan dengan biaya kontribusi yang antara lain
untuk membiayai makan dan biaya penginapan atau mengikuti rapat-rapat yang
dibayarkan terbatas pada:
 Uang harian Bimtek/Diklat/Workshop/Semjnar sebesar Rp. 130.000,-pada saat
pelaksanaan diklat, Sedangkan sehari sebelum dan sehari sesudah acara pelaksanaan
kegiatan dimaksud dapat dibayarkan penuh seperti perjalanan dinas biasa 2 (hari).
11. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat, lebih
dari 4 hari (lihat tabel X)
12. Khusus perjalanan dinas ke Kota Balikpapan tidak diberikan penginapan kecuali kondisi
khusus ( acara sampai larut malam / harus menginap).
13. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi dalam provinsi maksimal 2 (dua)
hari kecuali untuk Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu
maksimal 3 (tiga) hari.
14. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi keluar Provinsi maximal 3 (tiga ) hari
kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang
berwenang.
15. Perjalanan dinas untuk Wilayah Kalimantan Barat, NTT, Maluku, Aceh dan Sumatra
Utara maximal 4 (empat) hari.
16. Perjalanan dinas lanjutan, dilaksanakan setelah memperoleh perintah/ditugaskan oleh
pimpinan dan akan dibayarkan Sesuai dengan jumlah hari yang disetujui oleh Pimpinan.
- 17 -
17. Khusus perjalanan dinas bagi Ajudan: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Petugas
Pengawal Bupati, Wakil Bupati menyesuaikan standarisasi.
18. Standarisasi perjalanan dinas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) disesuikan
dengan standarisasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
19. Perjalanan dinas yang melibatkan masyarakat disesuaikan dengan standarisasi.
20. Perjalanan dinas ke Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
21. Satuan biaya uang harian dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan
sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport
lokal, uang saku dan uang penginapan.
22. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
tentang perjalanan dinas luar negeri.
23. Satuan biaya tiket perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) adalah satuan biaya untuk
pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota
ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran, Satuan biaya tiket perjalanan
dinas dalam negeri menggunakan metode (at cost) sesuai pengeluaran.
24. Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri.
25. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di
Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket
perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode (at cost) sesuai pengeluaran.
26. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan, roda 4 (empat), roda 6
(enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil
(tidak bersifat terus menerus).
Satuam biaya ini diperuntukkan bagi :
(1). Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
(2). Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak
tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
Y.
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PERGI–PULANG)
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD
KELAS BISNIS
SEKRETARIS DAERAH, FKPD DAN ANGGOTA DPRD
KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON II / KETUA KPUD
KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON III / ANGGOTA KPUD
KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON IV & PNS GOL.IV FUNGSIONAL DAN NON KELAS EKONOMI
STRUKTURAL
PNS GOL.III FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL
KELAS EKONOMI
PNS GOL.II FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL
KELAS EKONOMI
NON PNS
KELAS EKONOMI
- 18 Z.
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Contoh Format
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIP
:
Jabatan
:
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
……./……/……/2015
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Tanggal
………./……./2015,
Nomor
:
1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :
NO
JUMLAH
(Rp)
URAIAN
1.
Speedboat
: Penajam – Semayang (PP)
Rp.
2.
Taxi
: Semayang – Bandara Sepinggan (PP)
Rp.
3.
Taxi
: Bandara ……… – Penginapan Hotel
Rp.
: Balikpapan– Samarinda/Kukar/Bontang
Rp.
……….
4.
Taxi
(PP)
5.
Dst
Rp.
6.
Dst
Rp.
JUMLAH
Rp.
2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Penajam, …………-……..- 20……
Mengetahui/Menyetujui
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
( PPTK )
Nama : ……………………………
Nama : ………………………………..……
NIP
NIP
: ……………………………
: …………………………………….
*Tidak termasuk Transport Lokal
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.
Fly UP