...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya
Press Release
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya Mematuhi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik
Bogor, 14 Mei 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
kembali tidak menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Sidang
penyelesaian sengketa informasi kelima antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Pemohon
dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai Termohon yang berlangsung 13 Mei 2016 di Komisi
Informasi Pusat (KIP).
Keterbukaan informasi menjadi tuntutan masyarakat di masa kini. Akses masyarakat atas informasi
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Negara. Termasuk
didalam penyelenggaraan Negara bidang sumberdaya alam. Dalam menggunakan haknya, FWI
memperjuangkan keterbukaan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa sawit
melalui penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP. Penyelesaian sengketa informasi ini
bermula dari tidak ditanggapinya permohonan informasi FWI kepada Kementerian ATR sebagai
badan publik pada September 2015.
“Sebagai masyarakat kita punya hak atas informasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk
membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat”, ujar Linda Rosalina, pengkampanye FWI.
Awalnya FWI melakukan permohonan informasi dokumen HGU Perkebunan kepada Kementerian
ATR sebagai kebutuhan membuat analisis spasial pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan
kelapa sawit. Sayangnya, dari permohonan hingga pernyataan keberatan, Kementerian ATR tidak
pernah menanggapi sama sekali. Sehingga permohonan informasi FWI berujung kedalam
penyelesaian sengketa informasi publik di KIP.
Penyelesaian sengketa informasi sudah berlangsung 5 kali sidang dan 1 kali mediasi dalam kurun
waktu Februari hingga Mei 2016. Sepanjang proses tersebut, Kementerian ATR sebagai Termohon
tidak menghadiri 2 kali sidang dan 1 kali mediasi yang telah dijadwalkan.
Tanpa kejelasan, Kementerian ATR tidak hadir dalam mediasi yang sudah disepakati sebelumnya.
“Proses mediasi seharusnya dapat menjembatani sengketa yang terjadi, sayangnya Kementerian ATR
tidak memiliki itikad baik dengan ketidakhadirannya yang tanpa alasan”, pungkas Linda.
Puncaknya setelah mediasi gagal, Kementerian ATR juga tidak menghadiri sidang ajudikasi sebagai
pembuktian atas status kategori dokumen HGU terbuka atau tertutup pada tanggal 13 Mei 2016.
Ketidakhadiran Kementerian ATR yang lagi-lagi tanpa alasan telah mengecewakan Komisi Informasi
Pusat. Dyah Aryani P, salah satu Komisioner KIP berujar, “Saya sebagai majelis komisioner kecewa.
Karena menurut saya ini sudah sampai tahap menghina Undang-Undang KIP. Persidangan ini
tertunda-tunda.”
Kementerian ATR sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk melayani permohonan informasi
hingga menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi. “Sudah seharusnya Kementerian ATR
memiliki itikad baik untuk mengikuti dan menyelesaikan proses sengketa informasi di Komisi
Informasi Pusat sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU KIP”, ucap Soelthon Gusstya N, wakil
direktur FWI.
***
Informasi Lebih Lanjut :
Linda Rosalina, Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI)
Hp/email : 085710886024; [email protected]
Catatan Editor:

Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri
dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data
dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan
sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat
Governance Forestry Initiatives (GFI) - Indonesia dan juga sebagai Sekretariat Nasional
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). FWI juga terlibat di Kelompok Kerja Tata
Kelola Hutan: DKN, PUSPIJAK, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-KALTENG, GEMA ALAM-NTB

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah
satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada
tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini
pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik
dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Mekanisme permohonan informasi sudah dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik. Mekanisme yang diatur sebagai berikut: permohonan informasi (10+7 HOK)
– keberatan diinternal badan publik (30 HOK) – penyelesaian sengketa informasi publik di
komisi informasi (100 HOK).
Fly UP