...

keputusan presiden republik indonesia nomor 33 tahun

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

keputusan presiden republik indonesia nomor 33 tahun
www.djpp.depkumham.go.id
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBERLAKUAN SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
b.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa urusan
diserahkan kepada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
kewenangan otonom, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
sejak diundangkan sampai saat ini belum berlaku secara penuh di
Daerah tersebut;
bahwa sesuai dengan pernyataan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 secara penuh, maka agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang
perlu untuk menetapkan pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
www.djpp.depkumham.go.id
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembar Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN
SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pasal 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan
peraturan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 2
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1984.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
www.djpp.depkumham.go.id
Fly UP