...

Menkeu Tetapkan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menkeu Tetapkan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUBUNGAN MASY ARAKA T
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847
website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: [email protected]
Nomor
: 1-0.3
Tanggal
:
')..z
/HMS/2010
November 2010
Menkeu Tetapkan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi
Pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
Menteri Keuangan (Menkeu), pada tanggal 4 Oktober 2010, menetapkan Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Bertugas Dalam Operasi
Pengamanan Pada Pulau-Pulau Keeil Terluar dan Wilayah Perbatasan melalui
Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 178/PMK.05/2010. Kebijakan tersebut
ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor
49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS
yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan
Wilayah Perbatasan. Dalam peraturan dimaksud disebutkan bahwa untuk keperluan
pembayaran Tunjangan Operasi pengamanan dialokasikan pada DIPA Kementerian
Pertahanan/TNI. Tunjangan diberikan kepada Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan
seeara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau keeil terluar dan wilayah
perbatasan.
Selanjutnya, Menkeu menetapkan bahwa Tunjangan Operasi Pengamanan
dibayarkan setiap bulan selama masa penugasan dengan besaran sebagai berikut: (i)
150% (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di
wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk; (ii) 100% (seratus persen) dari gaji
pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
(iii) 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di
wilayah perbatasan; (iv) 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas
sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
Kebijakan ini juga mengatur bahwa pembayaran Tunjangan Operasi
Pengamanan diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Apabila Prajurit TNI dan
PNS sudah melaksanakan tugas sejak 1 Januari 2010 dan telah berakhir sebelum
Peraturan Menkeu ini ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Kementerian
Pertahanan/TNI dapat mengajukan susulan/kekurangan pembayaran tunjangan dari
bulan Januari 2010 sampai dengan selesainya masa penugasan sesuai yang tereantum
dalam surat perintah operasi pengamanan. Sedangkan apabila pelaksanaan tugas sejak
1 Januari 2010 sampai dengan Peraturan Menkeu ini ditetapkan, Kuasa PA Kementerian
Pertahanan/TNI terlebih dahulu meneantumkan pembayaran Tunjangan Operasional
Pengamanan pada gaji induk/bulanan, kemudian mengajukan susulan/kekurangan
pembayaran tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata eara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan TNI.
Fly UP