...

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
www.polri.go.id
Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP)
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak
bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan
/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta
atau tidak diminta secara berkala.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal
menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan
SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling
sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
Page 1 of 4
www.polri.go.id
SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:
a.
pokok perkara;
b.
tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
c.
masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
d.
rencana tindakan selanjutnya; dan
e.
himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi
kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik
dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan
langsung.
SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada
masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak
Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat
dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang
terjadi di masyarakat.
Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan
keterangan:
A1 : Perkembangan hasil penelitian Laporan;
A2 : Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
A3 : Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
A4 : Perkembangan hasil penyidikan;
A5 : SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)
Page 2 of 4
www.polri.go.id
Interval pemberian SP2HP
SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat
perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat. SP2HP yang
diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama
penyidik dan nomor telepon/HP.
Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :
•
Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30
•
Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke60.
•
Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60,
hari ke-75 dan hari ke 90.
•
Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke80, hari ke-100 dan hari ke-120.
Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.
Bila tidak diberikan / mendapatkan SP2HP
Bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga
tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No.
12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No.
14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala
wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta,
namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu
perolehannya.
Page 3 of 4
www.polri.go.id
Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang
sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat
diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam
ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12
huruf c Perkap No. 16 tahun 2010
Setiap
penerbitan
dan
penyampaian
SP2HP,
maka
Penyidik
wajib
menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah
pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya.
Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk
menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan
SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan
Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat
melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.
Page 4 of 4
Fly UP