...

Seakan Kitorang Setengah Binatang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Seakan Kitorang Setengah Binatang
Filep Karma adalah pemimpin paling berani di Papua Barat. Dia lawan
kekerasan dengan taktik non-kekerasan macam Mahatma Gandhi,
Martin Luther King dan Nelson Mandela.
Eben Kirksey, antropolog, menulis buku “Freedom in Entangled
Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power”
Filep Karma’s steadfast resistance is an inspiration to all those struggling
for human rights and justice for West Papua and elsewhere.
John M. Miller, koordinator East Timor and Indonesia
Action Network di New York
Filep Karma is known to many in New Zealand. He is an icon of commitment to justice and freedom.
Maire Leadbeater dari Auckland Aotearoa menulis buku
“Negligent Neighbour: New Zealand’s Complicity in
the Invasion and Occupation of Timor-Leste”
Seakan Kitorang
Setengah
BinAtang
RASIALISME INDONESIA DI TANAH PAPUA
FILEP KARMA
Seakan Kitorang Setengah Binatang
Rasialisme Indonesia di Tanah Papua
©Deiyai
Cetakan Pertama, November 2014
Interviewer
Basilius Triharyanto
Firdaus Mubarik
Ruth Ogetay
Nona Elisabeth
Editor
Lovina Soenmi
Tata Letak dan Disain
Henry Adrian
Foto Cover Depan
nobodycorp.org
Foto Cover Belakang
Eben Kirksey
Karma, Filep
Seakan Kitorang Setengah Binatang
Rasialisme Indonesia di Tanah Papua
Deiyai, Jayapura, 2014
xvi + 137 hlm; 14,5 x 21,5 cm
ISBN 978-602-17071-4-2
vi
DAFTAR ISI
ix
Pengantar:
Perjuangan Seorang Pegawai Negeri
di Papua
oleh Jim Elmslie
1
Masa Kecil di Wamena dan Jayapura
13
Biak Berdarah
25
Nasionalisme Papua
45
Perjalanan dalam Gambar
65
Dari Penjara ke Penjara
81
Kritik Langkah Perjuangan
101
Lampiran:
Keputusan UN Working Group
on Arbitrary Detention
oleh Freedom Now
129
Epilog:
Menemui Filep Karma
oleh Anugerah Perkasa
vii
viii
PE NGA N TA R
ix
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Perjuangan Seorang Pegawai Negeri
di Papua
Filep Karma, kelahiran 1959, menjalani hidupnya dalam bayang-
bayang militer Indonesia. Dalam pembantaian di Biak pada 6 Juli
1998, satu babak paling kelam sepanjang sejarah Papua Barat, Karma
adalah tokoh yang menuntut Papua merdeka secara damai. Protes
tanpa kekerasan yang dilakukannya berbuah penyiksaan dari militer
Indonesia. Karma selamat dari siksaan pada Juli 1998 namun harus
menjalani masa tahanan pertamanya.
Karma dipandang banyak orang Papua sebagai Santo, orang suci,
yang siap memberikan apa saja untuk aksi damai agar negerinya
merdeka. Dia pernah dipukul, ditembak, dan berkali-kali dipenjara
serta diancam bunuh.
Judul bukunya, Seakan Kitorang Setengah Binatang, adalah
ungkapan kuat yang menjelaskan 52 tahun salah penanganan Papua
Barat oleh pemerintah Indonesia. Faktanya, hingga hari ini, orang
Papua Barat diperlakukan ‘setengah binatang’ di seluruh pelosok negeri,
dari Jayapura hingga Wamena di Pegunungan Tengah.
Laki-laki dan perempuan ditangkap saat operasi ‘pembersihan’, atau
operasi polisi di jalan atau saat protes biasa atas hak-hak asasi mereka.
Mereka dipenjara, disiksa, dibunuh secara acak. Hal paling sadis ketika
x
PENGANTAR
tentara pelaku kekerasan dengan gembira merekam tindakan mereka
dengan telepon sebagai ‘piala’. Mereka berpose, bangga atas orang Pa­
pua yang dibantai, lantas menyeringai. Dalam satu video terkenal, para
tentara mengejek seorang pria Papua, yang isi perutnya terburai dan
sekarat di kampungnya di Serui. Mereka bicara seolah kepada ‘sete­
ngah-binatang,’ mengejek cita-citanya agar Papua Merdeka, seakanakan karena teriak merdeka, orang Papua berhak diperlakukan sebagai
se­tengah bintang.
Kebiadaban paling memilukan saya dengar dalam sebuah
Pengadilan Warga soal Pembantaian Biak, yang digelar di Universitas
Sydney, 6 Juli 2003. Seorang perempuan yang selamat dari pembantaian
itu, Tineke Rumakabu, menjelaskan perlakuan terhadapnya oleh
sekelompok tentara di salah satu fasilitas tentara. Dua belas perempuan
dan anak gadis ditelanjangi, dipukul dan diperkosa oleh para tentara.
Dengan dingin ia berkisah:
Saya melihat seorang pria memperlihatkan kami satu pisau kecil,
pisau yang biasa kau pakai bercukur, lantas ia bilang, ‘Kita akan
pakai ini untuk memotong vagina kalian, dari atas ke bawah,
dari kiri ke kanan.’ Saya menyaksikan seorang anak perempuan,
me­reka memperkosanya dan lantas ia tewas. Darah berceceran
dimana-mana karena vagina perempuan dan klitorisnya dipotong
serta diperkosa berulang kali. Mereka juga memukuli perempuan
lainnya dengan bayonet dan lantas memotong leher juga payudara
perempuan ter­sebut.
Mengapa kejam sekali? Siapa bisa jawab? Mengapa militer
Indonesia bisa sesadis itu, seakan-akan wajar mereka lakukan? Dari dua
belas perempuan, delapan tewas. Empat lainnya, termasuk Tineke, lolos
ketika seorang tentara beragama Kristen minta mereka dibebaskan.
Kesaksian Tineke di pengadilan diperkuat dengan laporan puluhan
mayat dimutilasi terdampar di pantai Biak, termasuk penemuan seorang
wanita telanjang tanpa kepala, pasca kejadian 6 Juli 1998 itu.
Perlakuan sadis tersebut tak hanya dialami Tineke Rumakabu.
Bicara 52 tahun pendudukan Indonesia di Papua Barat adalah bicara
soal kekerasan seksual ekstrim dan kekejian lainnya, terhadap laki-laki
dan perempuan, serta impunitas para pelakunya.
xi
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Pertanyaan berikutnya. Akankah para tentara dan polisi melakukan
hal kejam tersebut kepada ibu mereka, istri mereka, atau saudari mereka?
Tidak. Lantas apakah mereka melakukannya di lokasi tersembunyi?
Tidak. Para tentara memperkosa perempuan-perempun Papua di
tempat mereka bertugas. Kemungkinan ini diketahui atasan.
Filep Karma menjelaskan perlakuan kejam Indonesia terhadap
orang Papua ini karena dasar rasialisme mendalam. Orang Indonesia
umumnya, dan tentara khususnya, menganggap orang Papua, dengan
identitas Melanesia dan Kristen, lebih rendah dari identitas Indonesia.
Begitu rendahnya sehingga mereka membenarkan orang Papua disayat,
diperkosa, untuk kesenangan mereka seperti berolahraga.
Bertahun-tahun sebelumnya, John Rumbiak, aktivis HAM terkemuka Papua yang menderita stroke pada 2005, mengatakan pada saya
bahwa jantung persoalan di Papua Barat adalah rasialisme. Tak hanya
rasialisme Indonesia, namun juga rasialisme negara-negara Barat dan
Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengizinkan Penentuan Pendapat
Rakyat atau Act of Free Choice pada 1969 dengan hanya 1025 orang.
Mereka semua memilih integrasi dengan Indonesia. Sekitar 800 ribu
warga Papua tak diberikan hak menentukan masa depan mereka.
Mengapa bisa begitu?
Secara umum, negara-negara Barat dan elite PBB sepakat bahwa
orang-orang Papua terlalu lugu (primitif, rendah, dan terbelakang)
untuk diberi hak memilih dan menentukan masa depan mereka. Jadi
pemerintahan Papua Barat, sejak 1969, adalah pemerintahan berdasar
rasialisme dengan para pendatang Indonesia dikirim ke sana, besarbesaran, lewat program transmigrasi.
Proses sejarah yang melibatkan sekian juta orang selama 50 tahun
ini tentu tak bisa disederhanakan dalam satu kata. Filep Karma sendiri
berasal dari keluarga elite. Ayahnya pernah menjadi bupati Wamena dan
Serui masing-masing 10 tahun. Filep sendiri seorang pegawai negeri,
berpendidikan tinggi, artikulatif dan pernah melakukan perjalanan
internasional. Keluarga Karma seolah diuntungkan dengan diberi
jabatan tinggi dan segala fasilitasnya. Ketika Filep bergabung dengan
protes anti-Suharto pada 1998, dan mulai menyuarakan Papua Merdeka
seperti kebanyakan orang Papua Barat, serta memimpin gerakan di Biak,
xii
PENGANTAR
dia menjadi orang baru yang bisa mereformasi kejahatan-kejahatan
pasca Suharto berkuasa.
Buku ini memberikan perspektif baru dari pelopor peristiwa Biak
1998 sehingga pembaca memahami benar bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Papua Barat. Ia adalah sebuah perjalanan menuju jurang
moral. ‘Iblis’nya adalah tentara Indonesia. Dilepas untuk memuaskan
hasrat mengerikan mereka. Paranoid buat menimbulkan teror pada
penduduk Papua.
Pembantaian Biak membuktikan bahwa ‘iblis’ masih berkuasa di
Papua Barat, bahkan setelah Suharto tumbang. Filep Karma menjelaskan
bagaimana bisa sebuah negara yang harusnya melindungi warga­nya,
malah melakukan kekerasan sadis terhadap warganya sendiri?
Menganggap orang Papua ‘setengah binatang’?
Ini sama dengan situasi era apartheid di Afrika Selatan dan
sebelum perang Amerika Selatan. Memperlakukan manusia dengan
tidak manusiawi untuk mengontrol serta membenarkan kekejian.
Orang Papua tidak dituduh sebagai Komunis, melainkan Separatis,
artinya pengkhianat, musuh negara, sebuah ancaman bagi negara
dan harus dimusnahkan.
Filep Karma ingin Papua Barat merdeka. Ia meyakini kemerdekaan
adalah hak rakyat Papua. Istilah Papua separatis sesungguhnya masih
debatable. Menurut Theys Eluay, sebelum dia dibunuh oleh Komando
Pasukan Khusus pada 2001, Papua bukan separatis sebab mereka tak
pernah -secara sukarela- bergabung dengan Indonesia. Kebanyakan
orang Papua Barat sepakat dengan Theys Eluay.
Kini negara Indonesia bisa dikatakan berkuasa penuh atas Pa­pua.
Tentu dengan cara memperbanyak kekuatan militer dan aparat semimiliter. Ditambah lagi dukungan internasional bahwa Papua bagian dari
Indonesia, kecuali negara Vanuatu. Secara global, sulit sekali buat bisa
membela bangsa Papua Barat. Kepentingan bisnis global, yang bernafsu
menggali sumber daya alam Papua Barat, praktis membutakan mata
dunia internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di sana.
Ini semua bisa menimbulkan keputusasaan, namun orang Papua harus
terus berjuang. Menariknya, sesudah 50 tahun, keinginan orang Papua
untuk merdeka, untuk bertahan, masih membara.
xiii
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Saya menghabiskan beberapa tahun di Sungai Sepik, Papua New
Guinea, mengurus pondok kecil di pinggir sungai kampung bernama
Tambanum. Hidup masih tradisional di sana; mata pencaharian
penduduk sebagian besar bertani dan nelayan, serta sedikit pendapatan
dengan menjual artefak. Tak ada pemimpin di Tambanum. Ini sesuatu
yang khas Melanesia. Ia tak ada di berbagai pulau lain di Indonesia yang
punya sultan, bupati, lurah dan sebagainya. Keputusan di Tambanum
diambil bersama. Orang-orang berkumpul di Haus Tambaram untuk
beristirahat dan membicarakan isu yang penting buat desa.
Saya di sana saat terjadi perdebatan besar apakah akan menyerbu
atau tidak para pendatang yang menduduki kampung milik warga tra­
disional Tambanum. Suku lain mengambil tanah itu sehingga warga
tak bisa memakainya. Beberapa warga mengatakan bila para pendatang
tidak diserang, mereka akan lebih mengakar, tanah tradisional akan hi­
lang. Ini akan berdampak buruk bagi anak-anak dan keturunan mereka.
Yang lain berpikir jika mereka menyerang, polisi akan bertindak dan
menyerang Tambanum, serta menangkap warga dan membakar rumah
mereka.
Diskusi berlangsung berhari-hari. Tak tercapai kesepakatan bersama.
Akhirnya, mereka yang setuju menyerang para pendatang, berkumpul dan berangkat bersenjatakan kapak dan tombak.
Mereka yang tak mau menyerang, tinggal di rumah.
Tentu polisi datang, menangkap dan memukuli beberapa orang,
namun tak sampai membakar rumah-rumah. Persoalan belum selesai,
tapi bisa diminimalisir melalui dialog panjang.
Dialog membuat pihak penyerang paham mengapa orang lain tidak
setuju dengan mereka. Hingga kini pendatang masih ada di sana namun
mereka tidak mencuri lahan lagi.
Terpilihnya Presiden Joko Widodo menandakan babak baru Indonesia dimulai. Saat kampanye, Jokowi mengunjungi Papua Barat
dua kali dan menyatakan ia berniat menyelesaikan persoalan di
Papua. Dia bisa bergerak cepat pada isu-isu kritis yang orang Papua
hadapi: kejahatan HAM, pelayanan kesehatan dan pendidikan, persoalan hak tanah, lingkungan dan sumber daya alam. Untuk jangka
panjang, keberadaan orang Papua bergantung pada isu-isu tersebut.
xiv
PENGANTAR
Yang terpenting, mereka tak hanya layak mendapat hak pembangun­
an ekonomi, namun juga berhak berbicara menceritakan kisah mereka, kekerasan yang mereka alami. Mereka perlu didengar dan diakui.
Presiden Jokowi juga berkesempatan menuntaskan pelanggaran HAM
masa lalu dan memulai era baru.
Terpilihnya Jokowi menciptakan optimisme di kalangan orang Pa­
pua yang telah begitu dikecewakan di masa lalu. Dia bisa menunjukkan
rezim baru telah dimulai dengan cara membebaskan tahanan politik,
mencabut pembatasan media dan memerintahkan Jaksa Agung dan
polisi investigasi pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, termasuk
pembantaian Biak. Dia bisa mengubah situasi dari ketakutan dan
sinisme menjadi harapan untuk masa depan lebih cerah.
Jokowi juga perlu memusnahkan ‘iblis-iblis’ yang berkuasa di Pa­
pua Barat. Ini ancaman penting terhadap kepresidenannya. Sarang pa­
ling disukai oleh ‘para iblis’ di Indonesia adalah Papua Barat. Mereka
tinggal di sana, bersembunyi di bawah kekuasaan militer, korporasi dan
dominasi konglomerat. Bagaimana Anda melawan ‘iblis’ ini? Dengan
mendengar kisah pada korban. Membiarkan cahaya masuk. Dengan
memberi orang kesempatan untuk bercerita. Menggunakan kata-kata,
bukan peluru.
Perjalanan hidup Filep Karma adalah kisah Papua Barat dan
Indonesia. Melalui keberaniannya, kita bisa memahami sifat ‘iblis’ dan
bagaimana mengatasinya. Kisahnya setua umur manusia. Ia orang baik
yang mengungkap ketidakadilan melalui senjata kebenaran.
Jim Elmslie
Master International Studies dan Doktor Filsafat Ekonomi Universitas
Sydney. Ph.D. tesis berjudul Irian Jaya Under the Gun: Indonesian
Economic Development versus West Papuan Nationalism diterbitkan
Universitas Hawaii tahun 2002.
xv
Masa Kecil Di Wamena dan Jayapura
KELUARGA FILEP KARMA adalah keluarga terpandang di Papua.
Mereka berasal dari satu kampung sebelah utara Pulau Biak. Ayahnya,
Andreas Karma, termasuk bupati paling populer di Papua. Andreas
wakil bupati Jayapura pada 1968 hingga 1971. Lalu dia bupati Wamena
pada 1970-an serta Serui pada 1980-an.
Pada 1979, pemuda Filep Karma, sesudah lulus sekolah menengah
di Jayapura, belajar ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Pulau
Jawa. Dia lulus 1987 dan bekerja sebagai pegawai negeri di Jayapura. Dia
menikah dengan Ratu Karel Lina, seorang perempuan Melayu-Jawa,
kelahiran 1960, asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka punya
dua anak, Audryne dan Andrefina, kini masing-masing bekerja sebagai
dokter gigi dan ahli farmasi.
Pada 1997, sebagai seorang pegawai negeri, Filep Karma
mendapat beasiswa setahun kuliah di Asian Institute of Management,
Manila. Ketika terbang dari Manila ke Jakarta pada Mei 1998, dia
melihat protes mahasiswa Universitas Trisakti terhadap pemerintahan
Presiden Soeharto. Dia hanya dua hari ada di Jakarta ketika Jakarta
sedang bergolak.
Pendidikan dan pengalaman tersebut, dari Jayapura sampai Manila,
membentuk kepribadian dan pemikiran Filep Karma. Pendidikan
membuat dia sadar penindasan terhadap orang Papua. Pendidikan juga
1
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
mengubah cara pandangnya terhadap perjuangan kemerdekaan Papua
maupun apa yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Bapa tinggal di Biak sampai usia berapa?
Saya lahir di Jayapura pada Agustus 1959. Keluarga kami punya kampung di Biak Utara. Saya dibawa ke Biak, selama enam bulan, oleh
ayah saya pada tahun 1967 hingga 1968. Saya lalu pindah ke pedalam­
an, ikut tugas ayah di Bokondini, dekat Wamena, bersama mama dan
adik-adik.
Ketika masih kecil bagaimana Bapa tahu cerita pemerintahan militer
Indonesia di Papua pada 1963-1969?
Ketika kelas dua SD, saya sudah dengar itu. Saya mendengar cerita dari
keluarga yang dianiaya militer, juga dari teman-teman SD.
Ada seorang ibu dari teman SD saya, waktu main ke rumahnya di
Jayapura, ibu tersebut menceritakan dia pernah jadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong zaman Presiden Soekarno.
Waktu itu, banyak orang Papua ingin New York Agreement
dijalankan dengan one man one vote. Tapi Indonesia menganggap
one man one vote tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap
masih terbelakang, belum siap buat referendum, Indonesia ingin
pakai sistem musyarawah. Ibu teman saya lebih suka one man one vote
maka dituduh mendukung Papua Merdeka. Ditangkap militerlah dia,
dipenjara dan diinterogasi.
Ceritanya menambah pemahaman saya soal penolakan terhadap
New York Agreement oleh Indonesia. Pada 1969, akhirnya hanya 1.025
orang dipilih Indonesia untuk 100 persen dukung integrasi dengan
Indonesia. Mereka diancam dan dipaksa memilih Indonesia. Ini secara
prinsip bertentangan dengan New York Agreement. Mereka yang ingin
referendum ditangkap tentara. Hanya tidak setuju dipenjara.
Cerita lain saya dengar dari Samuel (Sam) Karma, saudara saya.
Dia datang membesuk waktu saya diopname di Rumah Sakit Dok II,
Jayapura tahun 2010. Dia bercerita bahwa sejak Tri Komando Rakyat
(Trikora) mulai diumumkan Ir. Soekarno Desember 1961, sudah ada
2
MASA KECIL DI WAMENA DAN JAYAPURA
penyusupan mata-mata Indonesia ke Papua. Pada tahun 1962 saat
tentara perdamaian PBB masuk ke Papua, tentara Indonesia ikut masuk
dan mulai melakukan penangkapan dan teror kepada orang Papua.
Teror semakin meluas pada 1963. Sam Karma cerita, jika mobil
patroli polisi atau militer lewat di jalan dan ada dua atau tiga orang Papua
berdiri di pinggir jalan, mobil itu berhenti, polisi turun dan perintahkan
orang Papua bubar. Bila di antara orang tersebut ada yang vokal, mereka
langsung ditangkap dan dibawa ke pos polisi terdekat untuk ditahan.
Cerita lain lagi saya dengar dari A. Rumpaisum, tante saya. Ia
menjadi anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dan dikarantina
di asrama STM Dok VII Tanjung. Setiap hari dia didoktrin oleh perwira
militer. Kadang-kadang pada malam hari, tante saya diajak jalan-jalan
dan ditraktir minum bir sepuasnya, sambil terus didoktrin dan diawasi
gerak-geriknya. Waktu Pepera 1969 dilaksanakan, tante saya diancam,
kalau memilih opsi Papua Merdeka, maka mulutnya akan disobek dan
keluarganya akan dibunuh.
Apa pengalaman pribadi dengan Pepera 1969?
Pada awal tahun 1968, saya usia sembilan tahun, kakek saya mengungsi
dari Biak. Sementara kami anak-anak ikut Bapak saya, Andreas Karma,
yang baru dapat promosi menjadi wakil bupati Jayapura. Jadi kami
tinggal di Kampung Harapan. Bapak jadi wakil bupati Jayapura dari
1968 sampai 1971.
Pernah tentara datang ke rumah kami di Kampung Harapan.
Tendang-tendang pintu rumah, gedor-gedor dengan popor senjata, terus
dibuka, suruh angkat tangan semua. “Apakah disini menyembunyikan
pentolan OPM?” teriak tentara.
Kebetulan masih saudara kami: Samuel (Sam) Karma dan Jan Pieter
Karma. Dulu posisinya apa saya tidak tahu. Kalau Jan Pieter Karma
salah satu pentolan OPM, di kampung saya di Biak, yang terakhir saya
dengar, kalau tidak salah, pangkatnya kolonel.
Dari mereka, kami tahu kalau ada operasi militer. Mereka merasa
tidak aman di pedalaman, mengungsi ke kota. Banyak barang rakyat
dirampas tentara Indonesia. Kalau baca buku Jusuf Wanandi, Shades
of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998, juga bisa
3
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
dipelajari penjarahan oleh tentara-tentara Indonesia. Jusuf Wanandi
waktu itu asisten Letnan Jenderal Ali Moertopo, salah satu penasehat
Presiden Soeharto. Pada Mei 1967, Wanandi dikirim ke Papua guna
mempelajari persiapan referendum.
Wanandi terkejut lihat barang-barang dijarah tentara Indonesia.
Menurut Wanandi, Papua praktis diabaikan oleh pemerintah Jakarta
sejak Mei 1963, ketika Indonesia diizinkan oleh United Nations untuk
sementara menguasai Papua.
Sebelum Mei 1963, Belanda banyak membangun infrastruktur
kesehatan, pendidikan, jalan dan sebagainya di Papua. Ketika militer
Indonesia datang resmi ke Papua, mereka menjarah barang-barang
peninggalan Belanda dan dibawa pulang ke Jawa. Ali Moertopo
terkejut membaca laporan Wanandi. Wanandi usul pemungutan suara
dilakukan pada 1969. Wanandi menulis Indonesia pasti kalah kalau
diadakan pada 1968.
Maka Ali Moertopo minta izin kepada Presiden Soeharto agar
diperbolehkan memakai dana taktis operasi khusus mereka milik
Kostrad yang disimpan di bank-bank Singapura dan Malaysia, total
US$17 juta guna mengirim barang-barang ke Papua1. Soeharto beri
izin. Ali Moertopo minta Wanandi beli barang-barang di Singapura
dan Malaysia agar dikirim ke Papua. Tapi jumlah US$17 juta, tentu
saja, tidak cukup buat mengganti macam-macam barang yang dijarah
tentara. Saya pernah lihat rumah sakit di Surabaya memakai lemari baja
buatan Belanda untuk rumah sakit Dok II Jayapura. Masih ada stempel
Dok II di lemari tersebut.
Kejadian di Kampung Harapan itu bagaimana?
Itu rumah paman saya, adik ayah saya, yang menikah sama marga
Rumsowek. Waktu itu baru bangun tidur kan? Kaget! Bingung! Setelah
buka pintu terus angkat tangan. Tentara terus bilang, “Kami mencari
Sam Karma sama Jan Pieter Karma. Kalian menyembunyikan?” Kami
1 Pada 1963-1965, Letnan Jenderal Soeharto adalah Panglima Komando Strategis dan
Cadangan ketika dia memerintahkan Ali Moertopo bikin operasi khusus guna mencairkan
ketegangan Indonesia dan Malaysia. Operasi ini memiliki dana yang disimpan di bank-bank
Singapura dan Malaysia.
4
MASA KECIL DI WAMENA DAN JAYAPURA
bilang tidak ada. Terus mereka menggeledah, masuk ke kamar tidur,
kasur jungkir-balik, pakaian di lemari dihamburkan semua di lantai.
Ada truk tentara, terus ada mobil lain. Rumah itu dikepung,
sekeliling rumah, ada yang masuk dari depan, setelah menggedor-gedor,
yang lain masuk ke kamar-kamar periksa. Saya tak tahu berapa banyak.
Berapa anak waktu itu tinggal di rumah paman?
Saya, adik saya, paman saya dengan istri, yang belum punya anak,
terus kakek saya, adik-kakak, menumpang di situ. Waktu itu situasi
kampung-kampung bergolak karena penjarahan dan penindasan
tentara. Menjelang Pepera 1969, seluruh Papua bergolak, Biak juga
bergolak. Mereka merasa tidak aman di kampung Biak, jadi mengungsi
tinggal di kota Jayapura.
Bagaimana Jan Pieter Karma dan Sam Karma bisa diduga ke
rumah tersebut?
Memang mereka disebut datang kesitu. Cuma orang memberikan
informasi palsu saja. Yang datang dua kakek saya dari kampung itu,
kakak-beradik. Mungkin mereka diduga Jan Pieter Karma dan Sam
Karma. Tapi yang lucu, pada siang menjelang sore, ada satu kakek
kami juga, yang bekerja sebagai polisi, namanya Fritz Karma. Dari
cerita keluarga, saya tahu dia informan militer juga. Apakah dia yang
melaporkannya? Sebab setelah dia bertamu, malamnya kok ada tentara?
Akhirnya Jan Pieter Karma dan Sam Karma bagaimana?
Kalau Jan Pieter tidak ditangkap. Waktu itu ayah saya melakukan
pendekatan dengan mereka supaya menyerah. Kalau tidak
menyerah, masyarakat kami di kampung yang terancam. Mereka
masih ada sekarang.
Ada pengalaman pribadi lainnya tentang Pepera 1969?
Ada. Waktu saya sekolah di Christus Rex, Jayapura kelas 2 dan 3 SD, saya
mulai kenal dengan teman-teman baru, anak Papua juga non Papua.
Dari jumlah murid yang ada di kelas, yaitu perbandingan antara Papua
5
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
dan non Papua, sangat jomplang. Jumlah murid Papua 9 orang dan non
Papua 33 orang.2
Ternyata sekolah unggulan milik gereja ini lebih mengutamakan
kepentingan anak non Papua dari pada anak Papua. Meskipun data ini
kurang valid untuk sebuah kesimpulan yang bersifat umum.
Pada kesempatan lain, saya dan teman-teman suka bermain, keluar
masuk kampung. Suatu hari kami bermain di gudang-gudang milik
Pemerintah Kabupaten Sukarnopura. Waktu kami masuk ke kompleks
itu, kami melihat tempatnya dipenuhi kendaraan lapis baja.
Menjelang Pepera 1969, situasi politik di Sukarnopura semakin
tegang. Setiap hari, entah pagi atau sore, pasti ada konvoi pasukan
militer Indonesia menggunakan kendaraan lapis baja itu.
Sesudah Pepera 1969, bagaimana suasana Papua, saat Bapa remaja?
Pada era 1960-an sampai 1980-an, ketika saya remaja, Presiden Soeharto
berkuasa dengan dukungan militer Indonesia. Soeharto tak banyak
membatasi kekuasaan militer. Di Papua militer berkuasa total. Di
Papua tak ada kebebasan berbicara. Kalau ada orang bicara, jangankan
2 Nama teman-teman kelas 2 SD: Edward Manobi (Pensiunan Bank BRI Subang-Jayapura),
Leon Wayoi (Swasta-Jayapura), Karolus Poana (PT POS-Jakarta), Arthur Rank, Slamet Widodo, Yani
Suryani Satia, Etha Saroge (PNS Pemprov Papua), Usman Triono (PT Wijaya Karya). Nama temanteman kelas 3 SD: Anjar/Cucu Djumar (anak pamen militer Kodam 17 Cendrawasih), Annanta
Djumar (anak pamen militer Kodam 17 Cendrawasih), Arthur Rank (anak pegawai PLN), Bagas/
Bugas (anak pamen polisi), Berthus Tamnge (anak pegawai Dinas Pertanian), Carolus Poana (anak
pegawai Dinas Sosial), Edhie (orang NTT, anak pegawai), Edward Manobi (anak anggota DPRGR
Irian Barat), Endang Saparini (anak Kepala Kantor Agraria Propinsi Irian Barat), Eng/Elisabeth Kwa
(anak Rumah Makan Sederhana), Ernawati (anak Panglima Daerah Angkatan Laut Irian Barat),
Etha Saroge (anak pegawai kantor), Gustav (Uta) Parinusa (anak pegawai Pemda Irian Barat),
Heru Subagio (anak Pegawai Dinas P&P), Jan Christian Gebze (anak pegawai Pemda Irian Barat),
Jopie Hehakaya (anak Pegawai Pemkab Sukarnopura), Kristian/Kristianto (anak Ketua Pengadilan
Tinggi Irian Barat), Lakhsmi (anak pegawai), Leon Wayoi (anak Pegawai Pemda Irian Barat),
Linda Dequeldju (anak pegawai), Lisa Permana (anak Kadapol Irian Barat), Martha Kopong (anak
pegawai), Marthinus Hehakaya (anak pegawai Pemkab Sukarnopura), Nikmah (anak militer),
Niniek (anak pegawai), Oliva (anak pemilik Toko Capitol), Pangki Poana (anak pegawai Dinas
Sosial), Petrus Kawi (anak pegawai PLN), Pieter Kawi (anak pegawai PLN), Ratna Paramita (anak
pegawai PMI), Ratna Sutrisno (anak Kasdam 17 Cendrawasih), Retno Cahyaningtyas Sarwo Edhie
W (anak Pangdam 17 Cendrawasih), Retno Puji Rahayu/Cipud (anak Pamen Kodam 17), Slamet
Widodo (anak pegawai Perindustrian), Sri Rejeki (anak Pamen Kodam 17), Susilo (anak Kadapol
Irian Barat), Toni/Edi Sasmita (anak Pamen Polisi), Usman Triono (anak pegawai), Wuriatmoko
Kartika Hadi (anak pegawai Kejaksaan Irian Barat), Yani Suryani Satia (anak Sekda Propinsi Irian
Barat), Yenni (orang Manado, anak Pama TNI), Yudhi Triwahyudie (anak pegawai)
6
MASA KECIL DI WAMENA DAN JAYAPURA
bicara tentang merdeka, baru nama ‘Papua’ saja, bukan nama ‘Irian’,
orang sudah dicap separatis. Mereka ditangkap oleh polisi ataupun
militer. Mereka ditangkap dan dianiaya lalu dimasukkan penjara, tanpa
disidang. Banyak juga yang dihilangkan. Sampai sekarang kita tidak
tahu. Kalau sudah meninggal di mana kuburannya? Ada kuburan tanpa
nama dan nama tanpa kuburan. Kalau masih hidup di mana tempat
tinggal saat ini? Hilang di tangan aparat.
Waktu remaja saya berpikir kalau saya berjuang Papua
Merdeka berarti saya harus berjuang dengan kekerasan. Saya harus
mempersenjatai diri dan berjuang di hutan-hutan. Tidak mungkin
tinggal di kota. Namun itu berarti siap mempertahankan nyawa. Pada
umumnya orang Papua semua berpikir demikian.
Setelah saya pulang kuliah dari Jawa, tahun 1998, saya bekerja di
pemerintah. Saya melihat masih terjadi perlakuan diskriminasi rasial
dari aparat pemerintah Indonesia maupun saudara-saudara non-Papua,
yang merantau ke Papua untuk mencari kerja. Mereka memandang,
menganggap dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah
manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.
Kemudian terjadi perampasan hak-hak orang Papua, antara lain
tanah, posisi di pemerintahan, ataupun perusahaan-perusahaan swasta,
yang dimiliki oleh orang Papua. Perusahaan-perusahaan itu kadangkadang diambil alih.
Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwenhuijs, yang
dimiliki oleh keluarga saya, Rumpaisum. Itu diambil alih oleh orang
asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam
ekspedisi muatan kapal laut.
Contoh lain, di Jayapura, di Jalan Irian–kalangan pejuang sebut
Jalan Merdeka—hampir semua toko yang dimiliki oleh orang Papua
pada 1960-an, sekarang sudah bukan milik orang Papua lagi. Tokotoko tersebut sudah berpindah tangan kepada non-Papua. Diambil
alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut
OPM, maka saat orang itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan
ke non-Papua.
Contoh lain lagi. Sebuah pompa bensin Samudra Maya di Dok
V Bawah, Jayapura, milik seorang Belanda. Ketika Belanda pulang,
7
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
sekitar tahun 1961 dan 1962, pemiliknya menyerahkan pompa bensin
kepada almarhum Herman Wayoi, lengkap dengan semua surat-surat
hak kepemilikan dan izin usaha. Sewaktu masuk tentara Indonesia,
pompa bensin tersebut diambil paksa dari Herman Wayoi. Dia dituduh
OPM, ditahan oleh militer, lalu tanpa sidang, beliau dipenjara dalam
penjara militer beberapa tahun. Perusahaan tersebut tetap jadi milik
Angkatan Darat.
Dari anak seorang pejabat Indonesia, juga pegawai negeri, Bapa
berubah jadi orang yang kritis terhadap Indonesia. Apa yang membuat
perubahan tersebut?
Ini merupakan kilas balik masa lalu. Saya dapat kesempatan sekolah
di Asian Institute of Management, di Manila, Filipina. Di sana saya
melihat masalah hak asasi manusia diperhatikan oleh saudara-saudara
di Filipina. Mungkin tak seluruhnya. Tapi kebetulan tempat saya
bermukim, saya bergaul dengan teman-teman, di daerah Makati tahun
1997-1998, hak asasi manusia dihormati.
Di situ saya mengamati suasana baru. Suasana beda dengan suasana
yang saya alami selama kecil di Papua sampai saya merantau sekolah
di Jawa. Saya tak pernah dapat perlakuan yang sama seperti yang saya
alami di Manila.
Di Manila, saya dihargai sebagai manusia dan tak ada pelecehan,
penghinaan atau perlakuan diskriminasi. Itu yang saya rasakan dalam
pergaulan. Contoh ketika saya berbelanja di supermarket atau di pasar.
Dalam pergaulan dengan masyarakat, saya merasa dihargai, sebagai
sesama seperti mereka. Jadi saya dianggap bagian dari mereka atau
dalam istilah Jawa diwongke atau dimanusiakan, tidak seperti yang
pernah saya alami di Papua atau di Jawa.
Selama sekolah di Jawa, kitorang yang dari Papua, sering dianggap
setengah binatang. Kitorang dianggap seakan-akan kitorang evolusi
dari teori Darwin, proses dari hewan berubah jadi manusia.
Itu saya rasakan dari teman-teman yang kuliah di Solo. Jadi
mereka bukan dari masyarakat yang tidak berpendidikan saja, tapi juga
dari kalangan berpendidikan. Mereka memperlakukan kami begitu.
Seringkali orang Papua dikata-katai, “Monyet! Ketek! Begitu.”
8
MASA KECIL DI WAMENA DAN JAYAPURA
Di sana juga saya menemui kebebasan menyampaikan pendapat,
kebebasan berbicara, dan penghargaan terhadap pendapat yang saya
kemukakan. Ini motivasi saya. Setelah saya kembali ke Papua, saya lebih
berani dalam berbicara, tidak seperti sebelum saya kuliah ke Filipina.
Manila juga mengubah konsep perjuangan saya. Tadinya saya
berpikir harus jadi OPM atau berjuang Papua Merdeka harus masuk
hutan dan bersenjata. Tapi ternyata tidak harus demikian. Gerakan
bersenjata memang salah satu sisi perjuangan tapi ada sisi lain
juga: berjuang dengan damai, tidak harus membunuh, tidak harus
menembak orang.
Jadi kitorang berjuang damai dan konsisten terhadap apa yang
kitorang perjuangkan. Berjuang damai di tengah-tengah komunitas
atau dalam kota, tidak perlu lari ke hutan dan sembunyi. Kitorang
tetap tinggal dalam kota dan menyampaikan aspirasi secara damai,
sopan dan santun, tanpa menindas orang lain. Kitorang menuntut hak
tanpa menindas hak orang lain, tapi kitorang punya kebebasan untuk
menyampaikan kitorang punya pendapat dan sepantasnya itu didengar
oleh pihak lain.
Kalau tidak sependapat atau berbeda pendapat tidak harus menindas
salah satu. Tapi mari kitorang bicara supaya ada komunikasi dua arah.
Ada dialog, dialektika dalam komunikasi, sehingga bisa ditemukan hal
atau nilai yang ada kesamaan. Mungkin ada nilai-nilai yang tidak bisa
disamakan atau ada perbedaan di mana kitorang bisa mencapai suatu
tingkatan, sepakat untuk kitorang sepakat dan sepakat untuk kitorang
tidak sepakat.
Saya dari Manila kembali ke Papua saat Presiden Soeharto
mundur bulan Mei 1998. Tanggal 22 Mei 1998 saya tiba di Jayapura
saat Jakarta sedang banyak mahasiswa merayakan Soeharto mundur
dari kursi presiden.
Apa pengalaman di Filipina yang bikin percaya perjuangan damai
itu mungkin?
Saya di Manila saat Presiden Fidel Ramos berkuasa. Kami boleh
berbeda pendapat tapi tak harus berantem. Hal ini bisa kami terapkan
di Papua. Waktu itu baru saja Soeharto jatuh tapi arogansi dari aparat
9
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
masih kental.
Saya mulai berpikir. Ini perjuangan yang bisa kami gunakan untuk
memperjuangkan hak-hak kami: tak harus masuk hutan, tak harus
bersenjata, tapi dengan ideologi. Kami boleh menyampaikan itu secara
bebas kepada lawan kami.
Saya juga terinspirasi dengan people power di Filipina pada 1986
yang bikin Presiden Ferdinand Marcos lari. Saya juga belajar dari Jakarta
pada 1998. Juga pola yang diajarkan dan dipraktikkan Mahatma Gandhi
di India. Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat, Nelson Mandela di
Afrika Selatan serta Aung San Suu Kyi di Burma.
10
MASA KECIL DI WAMENA DAN JAYAPURA
11
12
Biak Berdarah
PADA MEI 1998, ketika Presiden Soeharto mundur, B.J. Habibie naik
dari wakil presiden menjadi presiden. Ia masa yang penuh gejolak di
Jakarta maupun berbagai tempat di Indonesia. Serangkaian aksi prokemerdekaan Papua muncul di Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan
Manokwari antara Juli dan Oktober 1998. Lusinan aktivis ditangkap
dan dipenjara.
Di Aceh, Gerakan Acheh Merdeka mengadakan peringatan ulang
tahun Acheh Merdeka secara terbuka pada 4 Desember 1998. Mereka
juga keluarkan bendera merah bulan sabit. Pada Januari 1999, pada hari
Idul Fitri, pecah kekerasan komunal di Ambon –antara Kristen dan
Islam—serta di Parit Setia, di daerah Sambas, tiga jam dari Pontianak
–antara Madura dan Melayu. Lebih dari 20.000 orang mati dibunuh di
kepulauan Maluku, dari Ternate sampai Ambon, antara 1999 hingga
2004. Lebih dari 3.000 orang Madura mati dibunuh di Sambas pada
1999 sampai 2000.
Khusus Timor Timur, pada Januari 1999, Presiden B.J. Habibie
bilang lebih baik referendum sekarang daripada ditunda 10 tahun lagi.
Maka United Nations segera siapkan referendum buat Timor Timur.
Sebulan berikutnya, 100 delegasi Papua datang ke Habibie dengan
pimpinan Theys Eluay, mereka juga minta diizinkan bikin referendum
di Papua. Habibie menolak dan menjanjikan otonomi khusus kepada
13
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Papua. Habibie menolak dialog soal pemerintahan di Papua. Ia tahuntahun yang kelam di seluruh Indonesia.
Filep Karma, sebagai orang kelahiran Biak, merancang aksi damai
di Biak pada Juli 1998. Para demonstran menaikkan Bintang Kejora di
Tower Air Biak. Human Rights Watch melaporkan bahwa seorang sersan
polisi masuk ke kalangan demonstran. Dia dianggap hendak provokasi.
Dia dipukul dan beberapa gigi patah. Ini menciptakan bentrok. Ia
membuat tentara-tentara Indonesia menembaki demonstran. Banyak
mayat dilaporkan dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari
dua kapal TNI Angkatan Laut. Karma menduga banyak mayat dikubur
seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak. Jumlah korban mati hingga
kini belum jelas. Karma dan dua orang adiknya, Constan dan Sari,
ditangkap dan dihukum penjara.
Pada 6 Juli 2013, 15 tahun sesudah pembunuhan, pembantaian
Biak diperingati dalam sebuah pengadilan rakyat (citizen tribunal) di
Sydney. Sebuah website dibuat untuk peringatan pembantaian tersebut:
http://www.biak-tribunal.org/. Beberapa saksi mata, termasuk ibu
rumah tangga Tineke Rumakabu dan mahasiswa Amerika Serikat
Eben Kirksey, yang kebetulan ada di Biak, datang ke Sydney untuk
bersaksi. Filep Karma, yang ada dalam penjara di Abepura, muncul
lewat rekaman video.
Dari mana Bapa memulai perjuangan damai itu?
Saya mulai di Biak. Kami mengibarkan bendera 2 Juli 1998 di Tower Air
di Biak, dekat Puskesmas. Banyak masyarakat datang bergabung. Pikiran
mereka masih terpengaruh dengan pola perjuangan lama. Mereka pikir
kita harus bersenjata, harus melakukan perlawanan, pembunuhan
yang berdarah-darah. Saya sampaikan pada masyarakat Papua di Biak,
“Tidak, ini perjuangan damai, senjata kita hanya Injil.”
Hukum Indonesia mengizinkan polisi untuk menembak jika orang
yang hendak ditangkap bersenjata, yang membahayakan aparat atau
orang lain, atau dia melarikan diri. Tapi kalau kita bersenjata kitab suci,
tak ada alasan polisi untuk menembak. Kalau polisi datang menangkap
tak harus melarikan diri. Kita tetap di tempat, bukan menyerah. Kita
14
BIAK BERDARAH
menunjukkan bahwa kita ksatria, kita berani, kita hadapi.
Jadi kitorang hadapi. Dorang datang ya kita hadapi. Berhadapan
muka dengan dorang. Sampaikan kita punya pendapat. Tidak harus
kitorang melarikan diri. Jadi itu yang selalu saya sampaikan dalam
orasi-orasi pada 2 hingga 5 Juli.
Perjuangan damai ini merupakan hal baru bagi masyarakat saya
di Papua. Mereka datang banyak bawa tombak, parang, bom molotov.
Ada yang bawa bom, di Papua terkenalnya dopis, bom rakitan dari
botol dan pipa.
Setelah mereka berkumpul dan itu disampaikan kepada saya, saya
bilang, “Maaf ini perjuangan damai. Jadi kitorang tak boleh pakai
kekerasan, tak boleh pakai senjata yang bisa membahayakan orang lain.”
Saya beritahu adik saya untuk mengumpulkan semua senjata dan
dibawa ke pelabuhan lalu dibuang, termasuk pipa-pipa besi, kayu untuk
mempersenjatai diri. Saya katakan tidak boleh.
Jadi kalau kita tak bersenjata, tak ada alasan polisi memperlakukan
kita semena-mena atau menembak kita. Tapi kalau kita bersenjata ada
alasan polisi untuk menembak.
Lalu tanggal 4 sampai 5 Juli, beberapa tokoh masyarakat, juga
utusan pemerintah datang membujuk saya untuk menyerah. Maksudnya
menurunkan bendera Bintang Fajar atau Bintang Pagi, supaya tidak
terjadi pembantaian. Saya katakan: pantang bagi saya menyerah.
Mereka memberikan jaminan bagi keselamatan saya saja. Saya
katakan, “Mengapa hanya saya saja yang dijamin? Bagaimana dengan
masyarakat kecil ini? Siapa yang menjamin mereka? Tidak bisa! Saya
minta jaminan bagi seluruh massa pendukung.”
Saya khawatir setelah kami bubar, waktu mereka menjalankan
aktivitas sehari-hari seperti berkebun, lalu dibunuh oleh aparat di hutan
tanpa satu orang pun tahu. Ini namanya mati konyol. “Dari pada mati
konyol, lebih baik mati sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Papua
Barat. Karena semua orang tahu dan lihat.”
Kemudian ada beberapa tokoh agama sekitar 10 orang, datang dan
memanggil saya “anak” karena usia saya lebih muda. Mereka bilang,
“Anak menyerah saja, kami jamin anak punya keselamatan.”
Saya tertawa lalu bilang, “Teman, ko percaya pada janji pejabat15
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
pejabat Indonesia? Contoh Soekarno. Dia begitu berjasa bagi negara
dan rakyat Indonesia. Apa yang terjadi sesudah dia ditahan di rumah?”
Soekarno berjasa memproklamirkan negara Indonesia. Begitu
banyak pengorbanannya, keluar masuk penjara Belanda untuk
Indonesia Merdeka, cuma karena kekeliruan kecil, sudah diperlakukan
semena–mena, hak-haknya dicabut, sampai dia meninggal.
Nah, kalau Soekarno yang berjasa saja diperlakukan begitu, terus
saya ini, apa jasa saya kepada negara Indonesia sehingga Anda-anda
berani menjamin keselamatan saya?
Saya tidak percaya. Saya katakan dari pada saya menyerah, jadi
pengkhianat, lebih baik saya gugur sebagai pahlawan. Mungkin di mata
Indonesia saya pengkhianat tapi di mata rakyat Papua, saya adalah
seorang pejuang. Itu komitmen saya.
Kemudian saya menanyakan kepada para tokoh agama tersebut
dimana sekarang kuburan satu tokoh OPM, tahun 1960-1970-an,
bernama Ferry Awom3?
Ferry Awom dulu menyerah baik-baik pada panglima militer
Indonesia di Papua, Brigadir Jenderal Acub Zaenal.
Ferry Awom dan beberapa ratus anak buahnya turun dan menyerah
baik-baik. Dia menyerahkan senjata. Saya pernah nonton film
dokumentasinya. Tetapi sampai hari ini, kami tidak tahu dimana Ferry
Awom? Kalau sudah mati dimana kuburannya? Kalau masih hidup
dimana orangnya?
Lalu para tokoh agama ini jawab, “Ferry Awom, kami tahu dia
punya rumah ada di sini.”
Saya bilang, “Maaf saya tidak tanya rumah. Saya tanya orangnya.
Kalau sudah meninggal dimana kuburannya? Kalau masih hidup
dimana orangnya?”
Akhirnya mereka menjawab tidak tahu.
“Nah kalau Ferry Awom saja Bapak tidak tahu, terus bagaimana
Bapak percaya pada janji para pejabat Republik Indonesia? Saya tidak
percaya kepada mereka. Dari pada saya mati konyol seperti Ferry
Awom, yang sudah menyerah dengan sopan, namun sampai sekarang
3 Ferry Awom komandan PVK (Korps Polisi Relawan Papua) tahun 1965 saat Organisasi Papua
Merdeka (OPM) berdiri.
16
BIAK BERDARAH
kita tidak tahu dimana jejaknya, lebih baik saya tetap bertahan. Kalau
saya dibunuh, ditembak mati, saya gugur sebagai pahlawan. Jelas rakyat
juga menyaksikan bahwa saya ditembak mati. Daripada saya menyerah
baik-baik, tahu-tahu malam hari diculik tanpa berita dan tidak ada
yang tahu ke mana saya.”
Jadi saya bertekad demikian.
Akhirnya para tokoh agama ini menyerah dan pamit. Lalu kepada
masyarakat saya himbau, baik yang mendukung saya maupun para
simpatisan yang menonton atau menemani kami di bawah Tower Air,
untuk menjaga bendera Bintang Fajar.
Bagi mereka yang sudah siap mati sebagai pahlawan, silahkan
bergabung dengan saya. Kalau masih ingin hidup dan masih takut,
ragu-ragu, belum kuat imannya, silahkan pulang.
“Kalian pulang dan sembunyi di rumah.”
Maksudnya pulang ke rumah, kunci pintu dan berdoa untuk kami
yang sudah siap berkorban untuk Papua Merdeka.
“Jangan kalian hanya menyingkir dari Tower Air ini. Lalu kalian
menjadi penonton bagaimana kami dieksekusi atau ditangkap dan
dianiaya. Sebab kalian akan menjadi korban selanjutnya.”
Itu selalu saya himbau terus. Apapun informasi yang saya dapat
tentang rencana penyerbuan dari pasukan pembersihan—istilah kasar
yang biasa dipakai pihak keamanan “dilibas”—saya selalu beritahu
masyarakat. Tidak pernah saya tutup informasi. Saya sampaikan juga
rencana mereka: Senin tanggal 6 Juli akan ada operasi militer besarbesaran dan kami akan ditumpas habis.
Saya perlu sampaikan di sini karena di kemudian hari, masih ada
juga orang yang menuduh saya tipu rakyat dan rakyat dikorbankan.
Saya merasa orang-orang yang menuduh saya begini tidak hadir di
lokasi aksi. Mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut lalu menuduh
seakan saya menipu rakyat Papua untuk mati dan saya cari selamat.
Saya tidak demikian.
Saya siap mati. Kalau saya masih hidup sampai hari ini jangan tanya
saya. Karena hidup dan mati hanya Tuhan yang menentukan. Kenapa
saya diizinkan masih hidup, saya pun tidak tahu. Tapi bagi saya pribadi,
masih hidup berarti Tuhan masih izinkan saya berjuang dan saya akan
17
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
tetap berjuang sampai Papua Merdeka.
Apakah saya akan melihat Papua merdeka atau tidak, mungkin saya
sudah mati duluan. Bagi saya itu tak penting, yang penting rakyat Papua
terbebas dari penindasan. Rakyat Papua merdeka di atas tanahnya
sendiri. Dia berhak menentukan hidupnya ke depan, mau jadi apa
semua ada di tangan rakyat Papua. Bukan bangsa lain, yang datang dan
menentukan orang Papua harus begini, harus begitu.
Apa latar belakang aksi di Biak 1998?
Sekian lama rakyat Papua hidup dicekam ketakutan. Mereka tak berani
berekspresi apa yang jadi aspirasinya. Pada 1960-an sampai mendekati
1980-an, Biak itu daerah operasi militer. Banyak pembantaian terhadap
masyarakat di kampung-kampung Biak: penangkapan, penculikan
dan penghilangan paksa. Banyak orang jadi korban penculikan,
pembunuhan semena-mena. Ibu-ibu maupun anak gadis remaja yang
jadi korban perkosaan.
Di daerah Biak Barat, hingga kini ada anak lahir dari perkosaan.
Mukanya kelihatan bukan orang asli Biak. Kadang mirip orang Jawa.
Ada satu anak—maaf saya tidak tega sampaikan, tapi perlu saya
sampaikan sebagai bukti kekejaman—dipanggil dengan nama “Kodim”.
Maksudnya dia anak yang lahir dari hasil perbuatan tentara Kodim. Dia
tak diberi nama yang baik.
Saya pikir di kalangan kita, masyarakat timur, anak yang lahir di
luar pernikahan resmi kadang diperlakukan semena-mena. Padahal,
dia tidak minta dilahirkan dalam kondisi demikian, tapi sudah terjadi
kondisi begitu dan dia harus terlahir. Tapi masyarakat, mungkin karena
keterbatasan pendidikan atau pemahamannya tentang HAM, stigma
negatif ditempelkan pada anak yang bersangkutan.
Padahal dia secara psikologi sudah tertekan. Dia lahir tanpa tahu
siapa ayahnya tetapi masih lagi masyarakat menghukum dengan stigma
atau nama negatif. Sakit hati, kebencian, ketidaksukaan masyarakat
terhadap perlakuan oknum-oknum itu, secara tidak sadar ditimpakan
pada anak yang bersangkutan. Padahal anak ini tidak tahu apa-apa. Ini
menyedihkan masih terjadi di lingkungan kami di Papua.
18
BIAK BERDARAH
Pada 2012, ada film dokumentasi “Surat Cinta kepada Sang Prada4”
tentang seorang perempuan Malind di Merauke, yang dipacari dan
melahirkan anak dari seorang tentara Indonesia asal Banten. Anak ini
tak pernah sekali pun ditengok ayahnya. Surat-surat dari perempuan itu
juga tidak pernah dibalas si tentara bernama Samsul. Bahkan sesudah
dijadikan film, menang penghargaan di festival film internasional, tidak
juga ada tanggapan dari Samsul.
Ini bagian dari pelanggaran HAM. Ini sangat memprihatinkan saya.
Di daerah–daerah lain pun terjadi demikian. Di Paniai, masyarakat
dikumpulkan, lalu mereka tanya, tahu tidak OPM di mana? Tapi
masyarakat tidak bisa menjawab karena tidak tahu. Ada juga tidak
berani menjawab karena yang menjadi anggota OPM masih keluarga
sendiri. Tetapi pasukan yang melakukan operasi militer tidak mau
tahu. Akhirnya masyarakat di Paniai disuruh tunduk, lalu besi dibakar
sampai menyala lalu ditusuk dari, maaf, anusnya sampai tembus di
kepala, mulut, atau entah di mana. Banyak terjadi hal tidak manusiawi.
Ini terjadi di Manokwari, Paniai, di daerah-daerah lain di mana ada
aksi perlawanan dari rakyat Papua. Bahkan di daerah yang tidak ada
aksi pun perlakuannya semena-mena. Hal itu membangkitkan perasaan
sakit yang sama, bahwa kami yang tadinya dianeksasi, sebagai bagian
dari Republik Indonesia, tapi dalam perjalanan bersama dalam negara
yang disebut Indonesia, kami diperlakukan sangat tidak manusiawi dan
itu sangat menyakitkan.
Peristiwa yang terjadi di Paniai, kami di Biak juga merasakan
sakitnya. Atau yang terjadi di Biak, di Paniai, di Nabire, di Jayapura, di
Wamena, di Merauke, di Sorong, mereka juga ikut merasakan sakit.
Apa tujuan aksi di Biak tersebut?
Tujuan saya mengibarkan bendera di Biak untuk menyatakan pada
dunia bahwa bangsa Papua ingin merdeka. Terus terang, dari kecil saya
mendengar ada satu teori diajarkan para orang tua kami. Saya belum
menemukan referensi apakah teori ini benar. Dikatakan kalau bendera
Papua, atau suatu bangsa yang ingin merdeka, jika ia mengibarkan
4 Surat Cinta kepada Sang Prada diproduksi tahun 2012, tonton http://www.engagemedia.org/
Members/papuanvoicesmerauke/videos/surat_sang_prada/view
19
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
benderanya 24 jam dan tidak diturunkan, kemudian ada pengakuan
dari PBB, berarti bangsa itu harus dimerdekakan. Rupanya ini sudah
tertanam di benak saya sejak kecil. Saya ingin membuktikan kebenaran
teori tersebut.
Saya berusaha supaya bendera jangan diturunkan minimal 24 jam.
Saya pelajari sejarah perjuangan Papua yang dilakukan senior-senior.
Selama ini pengibaran bendera Papua terjadi di hutan-hutan. Ini sahsah saja karena tentara tidak sampai ke situ. Tidak ada yang melihat.
Tetapi yang saya lakukan di dalam kota. Di depan khalayak ramai dan
direkam media massa. Jadi otomatis akan tersebar berita itu ke dunia.
Selama ini tidak pernah terjadi bertahan melebihi 24 jam. Jadi
waktu di Biak, saya sampaikan pada adik-adik yang membantu saya,
“Kita harus pertahankan ini sampai lebih dari 24 jam.”
Ternyata kami bisa bertahan sampai 4x24 jam. Hari Kamis mulai
berkibar jam dua pagi sampai hari Senin jam 9 pagi baru diturunkan.
Ini sekaligus membuktikan teori yang mengatakan kalau bendera
berkibar 24 jam ada pengakuan dari PBB, ternyata tidak benar. Ada
orang Papua yang masih mengingat teori ini dan masih berpegang
pada teori tersebut. Saya sudah membuktikan bahwa ajaran tersebut
tidak benar.
Jadi mari kita berangkat dari hal-hal yang nyata kita susun.
Perjuangan ini ke depan bagaimana? Satu hambatan yang saya lihat
selama ini, orang Papua selalu mau tepuk dada, “Saya boleh. Saya boleh.
Semua berebut.”
Maksudnya ada satu sifat atau karakter yang masih kental dengan
kepahlawanan primordialis atau kepahlawanan suku. Setiap orang
ingin dibanggakan, dipuji, disanjung, atau terhormat di kalangan
sukunya atau kelompok primordialnya. Jadi sulit menerima keberanian,
kepahlawanan, kesatriaan, ketokohan, dari orang lain yang tidak sesuku
atau sekelompok perjuangan. Masih terjadi masing-masing pribadi
tepuk dada sendiri, membanggakan apa yang diperjuangkan. Mungkin
saya juga sadar atau tidak sadar. Jadi proses pembentukan nation belum
selesai. Berproses bersamaan dengan perjuangan kemerdekaan yang
sedang berjalan. Ini yang menyulitkan dicapainya konsensus dalam
menyatukan organ perjuangan.
20
BIAK BERDARAH
Lalu di kalangan Papua sendiri terjadi persaingan. Semua ingin
menjadi pemimpin. Tak ada yang mau mengalah, semua mau memaksakan
kehendak, keinginan, organisasinya. Yang lain harus berafiliasi dan harus
mengikuti kemauan organisasi tersebut. Ini yang membuat persaingan di
dalam faksi atau organisasi perjuangan.
Karena masing-masing mempertahankan pendapat dan ego organisasinya,
ini jadi lahan empuk Indonesia atau pihak lawan untuk mengadu domba
antara faksi perjuangan. Antar pemimpin satu dengan yang lain. Antar
Gunung dengan Pantai, pulau Tanah Besar, Kepala Burung dengan
daerah Utara, Selatan, Timur lawan Barat. Ini yang selalu dimainkan
pihak lawan.
Saat ini bertambah lagi dengan adanya otonomi khusus. Jadi di
kalangan kita, faksi-faksi perjuangan saja sudah terpecah belah dan sulit
saling menerima dan menyatukan pendapat. Ditambah lagi dari luar
faksi perjuangan atau kelompok yang berjuang merdeka. Banyak juga
orang Papua yang gampang dibeli dan dipakai pemerintah Indonesia
untuk semakin mengacaukan kita sesama orang Papua.
Belum lagi para birokrat yang ambisi terhadap jabatan. Mereka
memecah-belah persatuan melalui pemekaran-pemekaran. Di dalam
pemekaran itu terjadi sentimen kedaerahan, yang semakin lama
semakin meruncing. Juga persaingan antar calon pejabat pemerintah,
seperti baru-baru ini kita lihat terjadi di daerah Puncak Jaya. Di mana
dua kandidat bupati dari satu partai saling berbunuhan.
Kalau dua pemimpin yang saling berbunuhan, dua oknum pribadi,
tidak masalah. Hanya dua yang jadi korban, lalu persoalan selesai. Tapi
ini dua yang berambisi, yang jadi korban pengikutnya, rakyat Papua juga.
Ini masalah besar bagi kita orang Papua, hingga kitorang orang Papua
sulit bersatu. Tidak mau merendahkan hati, saling menerima, saling
tukar pendapat, sehingga satu bisa menghargai yang lain. Ibaratnya saya
mengerti yang lain, yang lain bisa mengerti, saya kira, saling berbagi,
tukar pengalaman.
Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya himbau pada orang
Papua, kalau lihat sejarah perjuangan kita, kitorang punya seniorsenior dulu, mereka lakukan egoisme, fanatisme kelompok, merasa diri
paling unggul, merasa penting sendiri. Yang lain harus tunduk terhadap
21
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
perintah dia. Ini semua sudah pernah dilakukan oleh kitorang punya
senior-senior.
Kenapa kitorang yang baru ini, kembali mengulang hal yang sudah
pernah dilakukan senior? Kita harus mengubah pola perjuangan. Kita
harus mau merendahkan diri, merendahkan hati, saling mengalah, ada
negosiasi, saling terima satu dengan yang lain. Kalau kita saling terima,
otomatis ada hal-hal yang mungkin saya merasa ada kepentingan saya,
saya rela melepaskan menjadi hak orang lain. Begitupun sebaliknya,
ada kepentingan dia yang perlu dia lepaskan, supaya dia bisa diterima
pihak lain.
Ini yang sangat perlu bagi orang Papua. Kita mau duduk bersama,
saling mendengar, saling mengalah dan kalau kita mau memilih
pemimpin, mari kita tempuh cara demokratis. Contohnya, kitorang
harus banyak belajar dari pemerintah Indonesia. Bagaimana pemilihan
bupati atau gubernur di luar Papua dilakukan? Mereka sudah dewasa
dalam politik, mau saling mendengar, saling menerima, saling
mengalah. Kalau dia kalah, dia mau terima hasil pemilihan. Dia
juga menghimbau kepada pengikutnya untuk mau menerima pihak
yang menang. Kekalahan suara bagi pihaknya itu bukan kekalahan
pribadi. Kemenangan pihak lawan bukan kemenangan pribadi. Tetapi
kemenangan rakyat. Jadi siapapun yang terpilih adalah kemenangan
rakyat. Kita bisa bersatu dan membangun organ perjuangan yang kuat
karena kita menjadi satu kekuatan, tidak terpecah belah lagi.
Contoh paling gampang ikatan sapu lidi. Kalau sapu lidi satu-satu
batang saja, tidak mampu kita pakai sapu. Tapi kalau sapu lidi diikat jadi
satu, punya kekuatan untuk memindahkan sampah atau kotoran.
Bagaimana kitorang orang Papua bersatu dalam perjuangan ini?
Jadi bersatu bukan sekedar diucapkan, tapi dari semua pihak, mau
saling mengalah. Itu sangat penting. Karena selama ini perjuangan kita
terbentur karena tak ada persatuan.
Di samping itu, untuk teman-teman pejuang yang sudah berdiaspora
ke manca negara, ternyata mengulang hal yang sama, yang pernah
dibuat senior atau yang sedang terjadi di dalam tanah Papua. Mereka di
luar negeri juga berbagai macam faksi, terjadi persaingan antar mereka.
Mereka saling menjatuhkan. Menjelekkan.
22
BIAK BERDARAH
Ini menguntungkan pihak lawan. Bukan lawan yang berhadapan
dengan kita, tapi antar kitorang sendiri saling menjatuhkan, saling
melemahkan. Lawan cuma santai saja. Dia tepuk tangan, tak perlu pakai
kekuatan ekstra, mereka sudah menang. Di antara kitorang sendiri, baku
saing, baku gate, akhirnya kitorang jatuh sendiri, baku pukul sendiri,
babak belur sendiri. Ini belum lawan musuh, melawan kitorang sendiri.
Saya tekankan jangan terpengaruh atau mengikuti apa yang
senior-senior sudah buat. Anak-anak muda mari bersatu, kalian galang
kekuatan bersama, pegang nilai-nilai demokratis. Pilih siapa yang
kalian pandang atau kalian setujui untuk memimpin kalian dan kalian
bersatu di bawah satu komando sehingga perjuangan bisa lebih baik.
Lebih cepat mencapai cita-cita dimana tanah Papua bebas dari tangan
penjajah dan rakyat Papua bebas menentukan nasibnya sendiri, ke
depan mau jadi apa.
23
24
Nasionalisme Papua
PADA 1 DESEMBER 2004, Filep Karma mengatur suatu acara peringatan
deklarasi kemerdekaan Papua, 1 Desember 1961, dengan pertemuan
kecil di sebuah lapangan di Abepura. Dia berapi-api pidato soal
kebangsaan Papua. Dia bicara bahwa “orang Papua” bukan selalu kulit
hitam, rambut keriting.
“Di Jawa, ada orang rambut lurus, orang Jawa asli, dia juga peduli
pada kita orang. Suatu saat kalau Indonesia kejar dan bunuh orang ini,
‘Sobat kau datang!’” katanya. Orang Jawa, orang Manado, siapa pun yang
rasa memiliki di kebangsaan Papua adalah bagian dari bangsa Papua.
Sebaliknya, banyak orang asli Papua, kulit hitam, rambut keriting,
“makan lebih banyak … hatinya lebih Indonesia,” kata Karma. Pidato
tersebut dimuat di You Tube.
Ia membuat Filep Karma ditangkap polisi, diadili dan dinyatakan
bersalah oleh pengadilan negeri Abepura, terbukti melanggar pasal
makar KUHP 106 dan 110. Dia dihukum 15 tahun penjara oleh
pengadilan Abepura. Karma naik banding dan kalah terus hingga
Mahkamah Agung di Jakarta.
Filep Karma menempuh jalur hukum dan memberi kuasa kepada
Freedom Now, sebuah organisasi bantuan hukum di Washington DC,
menggugat negara Indonesia soal “penahanan” itu di UN Working
Group on Arbitrary Detention di New York, lembaga internasional yang
25
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
khusus mengadili persoalan tahanan politik. Sesudah sidang selama
hampir setahun, mereka memutuskan pada November 2011 bahwa
Karma tak mendapatkan fair trial. Pengadilan-pengadilan Indonesia
dinilai tidak proporsional memakai pasal makar. UN Working Group
on Arbitrary Detention minta pemerintah Indonesia membebaskan
Filep Karma “sesegera mungkin” dan “tanpa syarat”.
Pemerintah Indonesia menolak membebaskan Filep Karma.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto
berpendapat Indonesia tak ada “tahanan politik.” Indonesia hanya
punya tahanan kriminal dan tahanan khusus (korupsi).
Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh Papua untuk Papua
merdeka?
Kalau merdeka, terus terang, bagi saya, dengan situasi saat ini, masih
sangat jauh. Secara politik internasional, Papua sudah diterima sebagai
bagian dari wilayah negara Indonesia dalam Sidang Umum United
Nations pada November 1969. Votingnya, 84 negara setuju dengan hasil
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), 30 negara abstain, dan tidak ada
satu negara pun yang tidak setuju Papua masuk Indonesia.
Sekarang jumlah anggota United Nations ada 194 negara. Bila
Papua hendak menjadi negara berdaulat, mula-mula ia harus mendapat
rekomendasi dari Dewan Keamanan United Nations, guna dibahas
di Sidang Umum. Ia harus voting dan setidaknya dapat dua per tiga
dari total anggota United Nations. Singkatnya, kitorang harus dapat
dukungan setidaknya 130 negara, buat bisa merdeka.
Sekarang berapa jumlah negara yang setuju Papua merdeka?
Vanuatu mungkin satu-satunya yang terbuka dukung Papua merdeka.
Dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan–Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Rusia, Tiongkok—tidak ada satu pun yang setuju Papua
merdeka. Bahkan sebagian mereka punya interest di Papua: Freeport
McMoran milik Amerika Serikat dengan tambang tembaga dan emas
di daerah Timika, British Petroleum milik Inggris dengan gas di Teluk
Bintuni serta rencana fasilitas peluncuran satelit milik Rusia di Pulau
Biak serta berbagai perkebunan sawit dengan pendanaan dari lembaga26
NASIONALISME PAPUA
lembaga keuangan Tiongkok.
Tapi tidak berarti kitorang tidak punya kesempatan. Kitorang
bisa belajar dari perjuangan referendum Sudan Selatan pada Januari
2011. Kegagalan negara Sudan –ekonomi gagal, kekerasan merajalela,
kekebalan hukum, Presiden Omar al-Bashir beri tempat buat Osama
bin Laden tinggal selama lima tahun pada 1990-an serta milisi Janjawid
banyak bunuh orang Afrika kulit hitam yang berbeda dengan etnik
Arab—mendorong dunia internasional dukung Sudan Selatan merdeka.
Sudan Selatan punya organ-organ perjuangan ditata rapi serta diplomatdiplomat di berbagai ibu kota internasional.
Kitorang pertama harus membenahi organ-organ perjuangan dulu,
duduk bersama untuk merapikan barisan dan mulai dengan pendidikan
politik pada masyarakat, memberikan kesadaran pada masyarakat
bahwa saat ini kalian sedang merasakan dijajah, sakit rasanya.
“Apa kamu mau terus begini?”
“Apakah situasi ini diwariskan kepada kita punya anak-anak? Kita
punya cucu–cucu?”
“Kalau kita sudah rasa sakit, jangan kitorang pertahankan situasi
ini. Mari kitorang ubah pola perjuangan kemarin yang kurang tepat.
Mari kitorang diskusi, cari alternatif yang terbaik sehingga perjuangan
bisa lebih baik dibanding kemarin.”
Ada pepatah yang mengatakan, “Hari ini lebih baik dari hari
kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.”
Ini dapat kitorang pakai untuk memberikan penyadaran pada
masyarakat untuk menerima perbedaan di antara kitorang dan
juga menyatukan tekad untuk berjuang bersama di dalam berbagai
perbedaan kita.
Perbedaan tidak bisa dipaksakan jadi satu. Tapi dalam perbedaan
kitorang menjadi satu. Misalnya, Orang Gunung tidak mungkin dipaksa
jadi Orang Pantai. Orang Gunung tetap Orang Gunung, Orang Pantai
tetap Orang Pantai. Tetapi kitorang sama-sama merasa orang Papua,
kitorang bangsa Papua, karena penderitaan teman-teman di Gunung
rasakan, kami di Pantai juga rasakan. Penderitaan yang teman-teman
Pantai rasakan, yang di Gunung juga rasakan.
Kitorang senasib, satu penderitaan. Ini dapat jadi dasar kebangkitan
27
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
kita. Karena senasib, seperasaan, sepenanggungan, merdeka bisa didapat.
Saat ini orang Papua dapat banyak belajar dari teman-teman
Indonesia. Mereka merdeka dan membangun negara Indonesia dalam
kepelbagaian. Sesudah Presiden Soeharto turun, Indonesia mengarah
pada pemaksaan kehendak oleh sekelompok orang, atas nama mayoritas,
terhadap yang lain. Ini bisa membuat perpecahan bangsa Indonesia.
Kalau ke depan Papua juga dibangun seperti ini, berarti kitorang
lebih bodoh dari keledai. Sebab kitorang sudah belajar apa yang
Indonesia alami. Soekarno memberikan semboyan Bhineka Tunggal
Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi mereka satu. Tapi semboyan itu kini
dikalahkan dengan argumentasi mayoritas dan minoritas.
Pada awal mereka bersatu, sehingga Indonesia kuat untuk bisa
memperjuangkan kemerdekaan melawan Jepang pada 1945, sudah itu
terus mempertahankan dari Belanda sampai 1949.
“Merebut dari Jepang” ini dalam tanda petik, sebab sejarah Indonesia
juga banyak dikaburkan. Saya masih ragu seberapa besar usaha mereka
merebut dari Jepang? Sebab kita lihat juga ada bantuan pemerintah
Jepang, antara lain, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.
Jadi ada juga andil orang Jepang dalam mendirikan Indonesia. Jadi
apakah itu perebutan atau itu hadiah? Tapi itu tanggungjawab temanteman Indonesia untuk menjawab sejarah mereka sendiri.
Tapi itu jadi pelajaran bagi kita orang Papua. Kalau kitorang
berhasil merebut atau memperjuangkan kemerdekaan, kepelbagaian
kita harus dipertahankan dan dibela. Jadi beraneka suku, adat istiadat,
tradisi, merupakan kekayaan nation, kekayaan bangsa. Jangan itu
dipertentangkan. Itu merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga
dalam kelangsungan hidup dari bangsa Papua.
Jadi jangan karena punya musuh, kita bersatu tetapi setelah
musuhnya tidak ada kitorang baku pukul sendiri. Jadi sekali pun di
Papua, yang mungkin suku minoritas cuma tujuh kepala keluarga,
tetapi dia punya hak yang sama dengan suku yang besar.
Ini yang disebut demokrasi. Kita beri hak yang sama. Dia punya hak
untuk berbicara, hak hidup, hak untuk berusaha mendapatkan nafkah,
hak beragama, hak berserikat, dan dia punya suara diperhitungkan.
28
NASIONALISME PAPUA
Meski dia minoritas, dalam parlemen dia juga mempunyai perwakilan.
Dalam hidup ini kadang kalah. Tapi belum tentu minoritas itu pasti
kalah atau salah. Kita beri hak yang sama untuk semua kelompok,
semua suku, semua etnis untuk menyampaikan pendapat.
Nanti dalam forum resmi, yang lebih luas, kita menilai. Pendapat
ini benar meskipun dari kelompok yang minoritas. Itu yang harus
bisa digunakan. Ada proses demokratis, betul-betul demokrasi bukan
demokrasi sebatas ucapan bibir tapi dalam prakteknya, kebebasan sipil
tidak dihargai, macam di Indonesia sekarang.
“Tidak, kita harus mempraktekkan demokrasi yang sesungguhnya.
Itu supaya bisa ada kedamaian di antara sesama suku Papua, sebab kita
merdeka untuk menjamin kesejahteraan bangsa Papua, setiap warga
negara Papua. Apapun suku dan etnis termasuk para pendatang. Kalau
dia warga Papua dia punya hak yang sama.”
Pendidikan politik macam apa yang Bapa inginkan?
Saat ini lembaga-lembaga pendidikan resmi, dari sekolah dasar
sampai universitas, dari suratkabar sampai internet, dikuasai oleh
pemerintah. Mungkin kami dapat lewat pendidikan-pendidikan
sederhana dari mulut ke mulut, atau lewat pertemuan-pertemuan
sederhana. Mungkin lewat arisan keluarga atau ada pelatihan khusus
untuk kader politik. Mereka lantas menyebarkan pada masyarakat
luas dalam demonstrasi, orasi. Semua berisi pendidikan politik untuk
memberikan kesadaran pada masyarakat. Kita juga membuka diri
untuk pertanyaan dari masyarakat. Kebanyakan orang mau hanya
komunikasi satu arah, harusnya komunikasi dua arah, sehingga ada
masukan juga dari masyarakat.
Ada hal-hal yang mungkin masyarakat belum mengerti, disampaikan
kepada kita sehingga kita bisa jelaskan itu dengan baik. Tetapi kalau
komunikasi satu arah, otomatis tidak terjadi pendidikan masyarakat
yang mendewasakan dalam politik. Itu adalah indoktrinasi. Proses
pembodohan. Rakyat harus sadar dalam berpolitik dan mengambil
keputusan sendiri atas nasibnya secara sadar.
29
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Sekitar 51 persen penduduk Papua adalah pendatang. Bagaimana
posisi mereka dalam perjuangan Papua Merdeka?
Bangsa Papua adalah tiap orang yang mengakui bahwa dirinya orang
Papua dan mencintai bangsa Papua dan rela berkorban bagi bangsa
Papua. Ini tanpa melihat suku, etnis dan bahasa. Memang banyak teman
mengatakan bahwa orang Papua itu harus hitam dan keriting.
Saya pribadi melihat bahwa itu rasialis dan sangat sempit. Kalau kita
mendirikan negara yang rasialis, saya pikir sulit untuk mendapatkan
dukungan internasional. Apalagi di dunia yang sudah global saat ini.
Saya berpikir bangsa Papua akan mirip-mirip seperti bangsa Amerika
atau Brazil atau Argentina. Di dalam ada orang kulit putih dan ada kulit
hitam, ada Mongolia, ada etnis Melayu atau siapa saja. Penting dia mau
taat pada hukum negara Papua, mau bayar pajak, artinya rela berkorban
untuk bangsa Papua. Dialah orang Papua.
Sebab dalam pengalaman saya ada orang hitam kulit, keriting
rambut, tetapi malah menjadi pengkhianat sesama orang Papua. Ini
jadi tanda tanya apakah dia orang Papua? Minta maaf kalau di kalangan
kami, teman-teman yang pejuang, kami menyebut mereka “orang
Irian.” Kenapa kami bilang orang Irian? Karena Irian ini dulu, menurut
Soekarno, adalah singkatan, Ikut Republik Indonesia Anti Nederland.
Jadi saya bilang mereka ini “orang Irian.”
Kata Irian sebenarnya berasal dari bahasa Biak: Irarian. Artinya
berjemur atau terpampang sinar matahari. Nama ini diberikan oleh
almarhum Frans Kaisiepo di pertemuan Malino. Untuk menyebut tanah
Papua yang terletak dekat khatulistiwa dan terpampang sinar matahari.
Oleh Soekarno dipendekkan menjadi Irian dan dibuat menjadi
akronim Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Alasan Kaisiepo
memberi nama Irarian karena waktu itu nama Papua semacam nama
penghinaan atau pelecehan, yang dilakukan oleh orang Ambon,
Ternate, Sangir, Manado dan suku Melayu lainnya, terhadap orang
Papua. Semacam di Amerika Serikat, orang kulit hitam akan sakit hati
kalau dipanggil Negro atau Nigger.
Dulu kalau dipanggil Papua, di dalamnya ada penghinaan kulit
hitam berdaki (hitam badaki), paling kotor (pangkotor), berbau busuk
tak sedap (babau), tidak tahu mandi (tra tau mandi), pantat telanjang,
30
NASIONALISME PAPUA
telinga berlubang (telinga balobang). Cara melecehkan seperti ini
berasal dari orang-orang Melayu yang waktu itu menjadi tukang-tukang
bangunan, guru-guru bantu dan staf administrasi yang dipakai oleh
para penginjil dan pendeta Eropa untuk membantu kegiatan pekabaran
injil di Tanah Papua.
Pelecehan ini membuat Frans Kaisiepo, sebagai seorang intelektual
Papua pada zaman itu, tidak suka dengan nama Papua. Beliau memikirkan
nama lain: Irarian.
Bangsa Papua, bagi saya, orang yang mau mengorbankan jiwa
raganya untuk kepentingan bangsa Papua dan tanah Papua. Itulah
yang orang Papua. Tanpa melihat silsilah dan keturunan. Sebab dalam
pengalaman saya, selama ini ada juga teman-teman saya, yang ciricirinya Melanesia tidak ada pada dirinya, tetapi hatinya Papua.
Misalnya, kami merdeka terus ada teman-teman yang misalnya
tidak mau meninggalkan tanah Papua, apakah mereka kami paksa,
kami usir atau dibantai? Apakah kami mau mengulang sejarah Bosnia
dan Herzegovina? Saya pikir itu akan mencoreng kami.
Ini konsep saya, paling tidak, akan saya sosialisasikan. Saya bagikan
pada sesama saya: orang Papua. Sebab saya tahu, bahwa kami berangkat
dengan konsep yang berbeda-beda dan landasan konsepsi saya kembali
kepada iman, kepercayaan saya dimana Tuhan Yesus, yang saya sembah,
mengajarkan saya untuk mengasihi sesama. Juga mengasihi musuh. Jadi
tak mungkin saya berjuang dengan melakukan pembunuhan.
Dulu saya pikir berjuang harus membunuh dan masuk hutan. Tapi
ada konflik antara membunuh dan iman pada Yesus. Tetapi kemudian
dalam proses pendewasaan diri, saya menyadari kekerasan bertentangan
dengan iman kepercayaan saya. Sebab di dunia ini hanya sementara
saja, yang kekal di akhirat nanti. Jangan sampai saya di dunia ini sudah
menderita, di akhirat saya ditolak oleh Tuhan Yesus.
Jadi saya tidak mau.
Saya berjuang Papua merdeka tetapi dalam batas–batas yang sesuai
dengan ajaran iman kepercayaan saya.
Saya tidak mau melanggar itu supaya saya pun masih berkenan di
mata Tuhan Raja Yesus sesembahan saya.
31
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Bagaimana agar para pendatang, terutama asal Indonesia, dilibatkan
dalam pembangunan nasionalisme Papua?
Saya mengutamakan masalah kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.
Tapi prinsip ini paling tidak harus saya sosialisasikan pada orang
Papua. Sebab ada juga mereka yang sakit hati, dendam kesumat, ingin
membalas. Ini memang suatu proses yang berat tetapi kalau berangkat
dari sisi iman, sebagai pengikut Yesus Kristus, kami harus mengasihi
musuh, mengampuni, mendoakan dan memberkati mereka.
Berangkat dari titik ini, saya rasa orang Papua akan bisa memaafkan,
mengampuni. Saya lihat selama ini, semarah-marahnya orang Papua,
tapi kalau kita dekati dari sisi keimanan, kita duduk bertukar pikiran,
sering membuka ayat-ayat Bible, mereka bisa terima, meski memang
berat. Perlu waktu untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mungkin
tinggal bersama. Ini berangkat dari penderitaan yang begitu lama,
selama ini orang Papua merasa dipinggirkan di tanahnya sendiri.
Kekayaan atas tanahnya dirampok, direbut dan dinikmati oleh temanteman non Papua. Sedang orang Papua, sebagai pemiliknya, hidup
miskin dan melarat. Bila dia bicara menuntut haknya, sudah ditangkap
dan dipenjarakan. Ini membuat luka-luka cukup dalam bagi mereka.
Bagaimana dengan kekerasan selama ini terjadi terhadap bangsa
Papua?
Memang sangat disesalkan kenapa teman-teman yang bertugas sebagai
aparat pemerintah Indonesia, yang menjajah kami, terus-menerus
bertindak brutal dan sewenang-wenang. Ini berlangsung sejak 1963
ketika Indonesia mendapat mandat United Nations mengelola Papua
secara sementara. Saya pikir kesewenang-wenangan ini berangkat
dari rasa superioritas. Mereka merasa super, merasa pintar, merasa
memegang kekuasaan.
Saya melihat dari latar belakang, khususnya saudara-saudara
yang berasal dari Jawa. Dari konsep budaya wayang. Dalam wayang
digambarkan tokoh-tokoh Kurawa, keluarga yang jahat, pasti berkulit
hitam, keriting. Perangainya kasar, bodoh, brutal, memaksakan kehendak,
dan wajib dibinasakan. Secara sadar atau tidak, sudah terpatri di benak
teman-teman dari budaya wayang bahwa orang kulit hitam tersebut jahat.
32
NASIONALISME PAPUA
Ini mewarnai sikap dan perilaku mereka waktu berinteraksi dengan kami
yang berasal dari Papua. Itu saya rasakan. Juga saya bertanya kepada
adik-adik saya yang sekolah atau kuliah di Jawa. Mereka juga merasakan
perlakuan yang sama. Perlakuan diskriminasi ras.
Bagaimana Bapa bisa membuktikan bahwa bangsa Papua tidak
buruk seperti yang orang Jawa katakan ini?
Kita sama-sama mengakui bahwa kita diciptakan Tuhan. Tentu Tuhan
memberikan karunia sama pada setiap bangsa. Ada orang yang pintar,
ada orang yang bodoh. Ada yang cerdas, ada yang kurang. Saya kira
itu sama. Kami bangsa Papua juga demikian, ada yang pintar, ada
yang bodoh.
Tetapi yang saya rasakan, teman-teman Indonesia perlakukan kami
di Papua semua sama: bodoh. Kalau saya belajar sejarah Indonesia,
cerita-cerita perjuangan zaman Hindia Belanda, orang Belanda
memperlakukan orang Indonesia, orang Jawa khususnya, sebagai
inlander, bau, jorok, kotor, kampungan, bodoh. Rupanya dulu orang
Jawa dimaki-maki oleh Belanda begitu. Sekarang setelah Indonesia
merdeka, kami orang Papua yang diperlakukan begitu lagi. Gantian.
Ini sekaligus saya himbau lagi kepada orang Papua. Jika kitorang
berhasil merdeka, jangan mengulang tindakan yang salah ini kepada
siapa pun yang menjadi warga negara Papua. Mungkin dari segi kulit
dia sedikit lebih hitam atau dari pengetahuan mungkin dia terbatas,
terus kita melecehkan dia, merendahkan dia, tidak menghargai dia
sebagai manusia. Berarti kami juga melakukan hal yang bodoh, yang
sama, yang dilakukan oleh pemerintah saudara-saudara Indonesia
terhadap kami. Jadi kitorang harus arif untuk belajar dari pengalaman
waktu dijajah dan bagaimana perlakuan penjajah terhadap kami.
Papua bisa dalam waktu singkat terjadi perubahan-perubahan yang
terlihat nyata bahwa orang Papua lebih maju. Contohnya, Timor Leste
yang baru merdeka. Saya dapat informasi terakhir, mereka bebas utang
luar negeri. Saat ikut Indonesia, mereka hidup dalam keterbelakangan
yang sama dengan Indonesia, tetapi sekarang mereka sudah merdeka.
Mungkin mereka masih miskin, mungkin penghasilannya kecil, tetapi
mereka bebas utang luar negeri. Sehingga pemerintah punya ruang lebih
33
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
bebas untuk mengambil kebijakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyatnya.
Lain dengan Indonesia yang tertekan oleh utang luar negeri,
sehingga dia dikendalikan oleh pihak–pihak asing. Seringkali temanteman di Indonesia lontarkan istilah, “Papua merdeka sama saja dari
mulut harimau jatuh ke mulut buaya.”
Saya jadi tertawa. Sadar tidak yang ngomong begitu? Memangnya
Indonesia tidak di bawah cengkraman modal asing? Apakah Indonesia
bebas? Buktinya Indonesia sendiri ada dalam cengkraman modal.
Istilahnya, lepas dari Belanda, jatuh dalam cengkraman modal asing.
Jadi Indonesia pun lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya.
Tapi kalau Papua dikelola dengan baik, bisa seperti Timor Leste.
Lepas dari Indonesia tetapi dia bisa lebih baik. Tak punya utang luar
negeri. Begitu.
Bagaimana melihat perbedaan Timor Leste dengan Papua? Mengapa
mereka lebih cepat dapat kemerdekaan?
Persoalan paling mendasar adalah status hukum. Sidang Umum United
Nations belum pernah lebih dari dua pertiga anggotanya setuju Timor
Timur integrasi dengan Indonesia. Timor Timur masih dianggap daerah
bermasalah. Portugal juga terus mempermasalahkan pendudukan
Indonesia di Timor Timur.
Pada 1 Desember 1976, ketika persoalan invasi Indonesia terhadap
Timor Timur dibawa ke Sidang Umum United Nations, ada resolusi
menolak klaim Indonesia bahwa Timor Timur sudah integrasi dengan
Indonesia. Resolusi tersebut didukung 68 negara, ditentang 20 negara,
dan 49 abstain. Artinya, hanya 50 persen anggota United Nations setuju
Timor Timur masuk Indonesia.
Pada 28 November 1977, sekali lagi persoalan Timor Timur dibahas
di Sidang Umum United Nations. Resolusi kurang lebih sama. Mereka
sepakat bahwa warga Timor Timur berhak untuk menentukan nasib
diri mereka sendiri (self-determination). Resolusi tersebut didukung 67
negara, ditentang 26, dan 47 abstain.
Indonesia dilawan terus dengan kampanye internasional Timor
Timur. Pada 13 Desember 1978, sekali lagi ada resolusi. Hasilnya, 59
34
NASIONALISME PAPUA
negara minta Indonesia meninggalkan Timor Timur, 31 setuju integrasi,
dan 44 abstain. Intinya, Indonesia tak pernah bisa mendapatkan suara
lebih dari dua per tiga negara-negara anggota United Nations untuk
integrasi Timor Timur.
Saya melihat Timor Leste juga bisa cepat karena mereka punya
bahasa nasional: Tetun. Organ-organ perjuangannya lebih solid. Mereka
cepat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Tadinya mereka
punya faksi-faksi tapi menyadari bahwa berbenturan sendiri membuat
mereka lemah. Akhirnya mereka mau duduk bersama dan menyatukan
persepsi perjuangan.
Jadi faksinya tetap berbeda, termasuk Fretilin dan UDT (União
Democrática Timorense), tapi mereka punya badan perjuangan yang
merangkul semua jadi satu. Kalau tidak salah namanya Conselho
Nacional de Resistência Timorense. CNRT dan Xanana Gusmao
merangkul semua sehingga mereka cepat bisa terus kampanye
internasional.
Mereka punya diplomat ulung, antara lain, Jose Ramos-Horta
dan Mari Alkatiri. Dua orang ini punya banyak bantuan lewat anakanak muda Timor Timur, yang berangkat ke luar Indonesia, berjuang
di Afrika, Amerika, Australia maupun Eropa. Kemudian dukungan
dari Gereja Katolik. Pada 1989, Paus Paulus II berkunjung ke Dili,
sebagai satu-satunya kepala negara yang mengunjungi Timor Timur,
waktu itu provinsi Indonesia. Baik Indonesia maupun CNRT memakai
kunjungan tersebut sebagai pertarungan citra internasional mereka.
Titik balik Timor Timur adalah pembantaian Santa Cruz pada 1991
dimana ada wartawan internasional mengabadikan lewat kamera video.
Ia digunakan dengan baik sekali oleh CNRT.
Sedang kami di Papua? Kami banyak orang Protestan dengan
berbagai denominasi. Orang Katolik dan Islam jumlahnya kecil. Kami
sulit berharap Paus Francis mau datang ke Jayapura.
Bahasa pemersatu juga tak ada. Dahulu memang Belanda
mengajarkan bahasa Melayu, dilanjutkan oleh Indonesia. Di Papua,
sedikit sekali orang Papua bisa bahasa Inggris. Di Timor Timur, anak
muda bisa bahasa Portugis, yang sekeluarga dengan bahasa Inggris.
Kami tak punya bahasa pemersatu yang kalau kami gunakan, pihak
35
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
lawan tidak mengerti, tidak membaca. Kami pakai bahasa Melayu. Orang
Indonesia juga mengerti bahasa itu. Jadi kami tak bisa berkomunikasi
secara rahasia.
Antar kami juga banyak suku dan bahasa yang berbeda. Ada
setidaknya 250 bahasa asli di Papua. Tapi saya melihat ini juga merupakan
kekayaan kami, sekaligus kesulitan, dengan banyaknya budaya, bahasa,
adat istiadat. Ini harus kami olah menjadi satu kekuatan. Jadi kekuatan
untuk mempersatukan bukan mencerai-beraikan kami.
Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kitorang bisa percaya bahwa
bangsa Papua bisa bersatu?
Perlu pendidikan kesadaran masyarakat, kepedulian pada masyarakat.
Sebab tanpa itu, tidak mungkin bisa bersatu. Contohnya, sebelum ada
Otonomi Khusus, masyarakat dalam berbagai bahasa yang berbeda,
tapi mereka merasakan penderitaan yang sama. Akhirnya samasama bangkit untuk teriak Papua merdeka. Ini berarti ada kesamaan
penderitaan, kesamaan nasib dan sepenanggungan. Itu memotivasi
mereka bangkit untuk teriak. Cuma kami kurang waspada atau kurang
cerdik dalam mengelola persatuan ini. Ia dengan mudah dimainkan
oleh pihak Indonesia untuk memecah-belah bangsa Papua.
Ada sejarah peralihan kekuasaan yang berbeda antara Timor Leste
dan Papua. Bagaimana melihat peralihan kekuasaan Belanda
terhadap Indonesia dan Papua?
Waktu peralihan kekuasaan, dari kerajaan Belanda ke Republik
Indonesia Serikat, pada Desember 1949, Papua bukan bagian dari
Hindia Belanda. Kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 1951, parlemen
Belanda menyatakan Papua menjadi provinsi tersendiri dan langsung di
bawah Kerajaan Belanda.
Waktu Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin pasukan Sekutu
berperang lawan Jepang. Strategi “loncat katak” dari Jenderal Douglas
MacArthur –Australia ke Papua New Guinea, Morotai, Filipina, sampai
Jepang— membuat Papua jadi salah satu target pertama Amerika
Serikat. Pada pertengahan 1943, Papua dibebaskan dari pendudukan
Jepang lebih dulu, ketika Jawa-Sumatera masih dikuasai Jepang sampai
36
NASIONALISME PAPUA
Jepang menyerah sesudah dibom atom pada Agustus 1945.
Papua langsung dikelola oleh pemerintah militer Amerika
kemudian diserahkan kepada Belanda ketika Indonesia masih di bawah
pendudukan Jepang.
Jadi Amerika, dari Biak lalu meloncat ke Morotai, kemudian
menyerbu ke Filipina. Sedangkan di Jawa dihampiri oleh tentara Amerika
setelah tentara Amerika balik dari Filipina. Baru pasukan Sekutu,
termasuk Belanda, mulai masuk ke Surabaya pada Oktober 1945. Waktu
itu namanya NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Ada satu
jenderal Inggris, A.W.S. Mallaby, mati dibunuh. Ini membuat Inggris
hendak menghukum arek-arek Surabaya. Terjadilah pertempuran besar
pada November 1945.
Papua secara politik saat itu sudah terlepas. Tak ada urusan lagi
dengan Hindia Belanda. Papua bukan bagian dari Hindia Belanda
karena Papua sebuah overseas territory yang langsung berada di bawah
Kerajaan Belanda. Papua adalah daerah jajahan langsung di bawah
Kerajaan Belanda. Nama resminya, Netherlands New Guinea. Indonesia
merupakan bagian lain. Namanya, NICA dengan pimpinan Hubertus
Johannes van Mook. Di Papua lain lagi pimpinannya, antara lain, Simon
Lodewijk Johan van Waardenburg.
Bagaimana mengatur gerakan?
Di era globalisasi sekarang, orang-orang Papua, khususnya yang
berjuang untuk merdeka, harus membangun jaringan juga dengan
teman-teman bangsa lain. Teman-teman dari komunitas lain di luar
Papua. Ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi atau pulau-pulau lain. Juga yang
di luar negeri.
Mari belajar sejarah Indonesia.
Waktu Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan Indonesia
merdeka, serikat buruh Australia ikut mendukung dengan memboikot
rencana Belanda memindahkan sekitar 2.000 karyawan mereka,
termasuk sekelompok tahanan politik Indonesia, yang sementara ditaruh
maupun dipenjara di Australia. Para tahanan politik –kebanyakan
orang komunis yang dipenjara Belanda—hendak dipindahkan ke kamp
konsentrasi di Netherlands New Guinea. Kapal, barang dan jasa Belanda
37
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
juga diboikot dengan tidak membiarkan kapal-kapal Belanda pergi dari
pelabuhan Australia.
Waktu Timor Leste mau merdeka juga dibantu serikat buruh dan
aktivis Australia. Mereka melakukan berbagai aksi untuk menekan
pemerintah Australia agar membantu perjuangan Timor Leste.
Selama ini perjuangan Papua masih bersifat kedaerahan. Hanya
melibatkan orang Papua. Tidak perlu dengan komunitas lain. Jadi orang
Papua hanya sibuk mengurus kepentingannya sendiri. Dia meneriakkan
penderitaannya. Dia mengekspresikan itu dengan cara-cara yang masih
mengangkat tarian daerah, budaya tradisional, sehingga menutup akses
teman-teman dari komunitas lain untuk bergabung.
Padahal teman-teman dari komunitas lain: orang Jawa, Madura,
Makasar, Minahasa, Batak, Banjar atau siapapun dia, yang menghargai
kemanusiaan, yang punya empati, mereka ingin terlibat. Namun dengan
aksi yang terlalu bersifat budaya Melanesia, bersifat hanya orang Papua,
ciri khas orang Papua, akhirnya merupakan tembok yang membatasi
mereka untuk bisa ambil bagian.
Padahal kitorang tahu bahwa Timor Leste merdeka juga banyak dari
teman-teman komunitas non-Timor Leste. Macam George Aditjondro,
yang punya kepedulian, simpati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, kejujuran, turut terlibat. Jangan salah, George
Aditjondro bekerja lebih dulu soal Papua dari Timor Leste.
Mereka juga tidak setuju dengan perlakuan pemerintah Indonesia
terhadap rakyat Timor Leste. Mereka juga turut menyuarakan,
turut berjuang mengadakan seminar-seminar. Mereka juga yang
menyelamatkan aktivis Timor Leste, yang waktu itu dikejar-kejar tentara
atau intelijen. Mereka bantu menyelamatkan. George Aditjondro dan
Arief Budiman, dosen-dosen di Universitas Kristen Satya Wacana,
Salatiga, ikut membantu mahasiswa Timor Leste merancang dan
melompati pagar kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada November
1994 ketika Presiden Soeharto jadi tuan rumah Asia Pacific Economic
Cooperation. Aksi lompat pagar tersebut mendapat liputan media
internasional. Mereka menggeser agenda APEC, dari sekedar bicara
soal kerjasama ekonomi menjadi persoalan Timor Leste.
Jadi itu karena ada hubungan individual yang baik, hubungan
38
NASIONALISME PAPUA
psikologi dengan teman-teman aktivis dari Timor-Timor, sehingga
terjalin keakraban, sebab untuk melindungi pun mempertaruhkan
nyawa juga.
Kitorang di Papua juga harus belajar untuk mengubah pola-pola
perjuangan. Misalnya, kalau di Jakarta saat ini ada demonstrasi buruh
menuntut perbaikan gaji, kitorang di Papua juga harus turun jalan
mendukung apa yang teman-teman buruh di Jakarta suarakan. Ada
ketidakadilan pada perempuan di Jakarta kita di Papua juga harus ikut
aksi itu. Menyatakan solidaritas! Sehingga pada saat kitorang di Papua
punya masalah dan kitorang turun demo, masalah itu kitong bagikan
kepada teman-teman di Jawa. Mungkin di Malaysia, di Australia.
Mereka pun akan ikut mendukung aksi yang kita lakukan di Papua.
Mereka akan menekan pemerintah mereka supaya memperhatikan
aspirasi yang diperjuangkan oleh orang-orang di Papua.
Dengan ikut demonstrasi buruh, kesetaraan hak perempuan,
kitorang juga belajar menghormati hak buruh, menghormati hak
perempuan. Jadi manfaat banyak sekali. Jangan kita kalau Papua
merdeka, kitorang takkan punya masalah perburuhan atau diskriminasi
perempuan.
Bagaimana konsep perjuangan damai Bapa?
Selama kitorang menuntut kitorang punya hak mungkin kitorang
dianiaya oleh polisi atau militer Indonesia. Tapi kitorang tidak membalas
dengan hal sama. Kitorang lebih menyatakan apa yang menjadi kitorang
punya keinginan atau aspirasi secara damai. Sekalipun kitorang
dipukul atau dianiaya, kitorang tidak membalas. Kita memaafkan dan
mengampuni.
Saya melihat video teman-teman Afrika-Amerika tahun 1960-an,
saat mereka berjuang untuk menghilangkan rasialisme di Amerika
Serikat. Ada seseorang orasi. Dia dipukul oleh orang kulit putih.
Polisi datang dan mengatakan apakah dia mau supaya diproses?
Memperkarakan orang kulit putih yang sudah memukul dia. Dia
katakan saya datang di sini bukan untuk membuat masalah. Saya datang
kemari untuk menunjukkan kasih sayang. Me-wujud-nyata-kan kasih
sayang. Dia tidak mau mengadukan mereka. Ya memaafkan saja. Tapi
39
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
dengan kata-kata dia ini, sangat terekam di hati pemuda kulit putih,
yang memukul dia. Sampai pemuda kulit putih tersebut tidak bisa
tenang dalam hidupnya.
Dia berusaha mencari si korban. Akhirnya dia bisa ketemu,
menemui pemuda kulit hitam itu di kantornya. Dia mengakui, “Saya
yang dulu memukul kamu dan saya datang untuk minta maaf.”
Pemuda kulit hitam yang menjadi korban itu mengatakan, “Saya
sudah memaafkan kamu dan saya tidak menyimpan itu. Baru hari ini,
saya tahu bahwa Anda yang memukul saya. Bagi saya tidak jadi masalah
karena saya datang untuk menyatakan kasih sayang.”
Saya lihat ini cukup bagus. Dapat dijadikan pelajaran untuk orang
Papua juga dalam menuntut haknya. Untuk merdeka. Jadi kita boleh
bicara terus terang, secara berani, pada pemerintah Indonesia. Kepada
aparat, kepada teman-teman kita non Papua. Bahwa kami ingin
merdeka. Dan itu hak kami, tapi kita hanya sebatas berbicara, tanpa
melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk membalas. Jadi kita
lebih mengutamakan keinginan secara damai. Dengan kasih, tanpa
niat untuk melakukan pembalasan, untuk melakukan kekerasan atau
tidakan brutal lainnya.
Bagaimana aksi damai itu lebih jauh?
Dalam aksi damai itu, antara lain, kita siap untuk mengorbankan diri.
Kenapa saya katakan demikian? Tanpa kita siap untuk mengorbankan
diri pun, kitorang sudah dikorbankan, diperlakukan semena-mena. Apa
salahnya sekali lagi, kitorang mengorbankan diri? Artinya menyediakan
diri untuk dianiaya, diperlakukan semena-mena? Tapi ini depan umum,
bisa dilihat banyak orang, ada teman-teman dari media massa, yang bisa
meliput itu.
Sebab tanpa kita berbuat demikian juga, kita sudah diperlakukan
semena–mena dan saat itu tidak diliput media. Hak-hak kita dirampas,
tapi tak diliput, karena keadaannya berlangsung lama, kadang-kadang
di tempat-tempat terpencil. Kita diperlakukan semena-mena oleh
aparat dan itu tidak ada nilai publikasi atau nilai dokumentasi untuk
kepentingan bersama. Baiknya, kita bersama secara sadar, merelakan
diri dianiaya di depan umum.
40
NASIONALISME PAPUA
Ini punya nilai yang lebih besar. Tentu yang menganiaya juga
sebagian manusia. Dia pasti bertentangan dengan suara hati nuraninya.
Jadi kita tetap perjuangkan perjuangan dengan damai.
Banyak orang bilang dengan damai, tidak dapat apa-apa. Tetapi
bukti sudah nyata. Mahatma Gandhi, berjuang dengan damai, akhirnya
menundukkan Kerajaan Inggris. India masih merdeka sampai sekarang.
Di Filipina, juga dengan people power, dengan damai mereka menantang
Presiden Marcos. Marcos punya kekuatan buat menggerakkan tentara
dan polisi. Tapi akhirnya Marcos kalah. Presiden Soeharto jatuh juga.
Hanya dengan perjuangan damai. Aksi mahasiswa duduki gedung DPR
dengan damai, tanpa kekerasan. Mereka bertahan satu minggu kira-kira.
Akhirnya Soeharto menyerah dan mundur. Ini cara-cara perjuangan
damai yang dapat kita ambil dan gunakan sesuai dengan situasi dan
kondisi Papua. Kita tak menjiplak mentah-mentah, tapi jiwa perjuangan
kita ambil. Kemudian kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
saat ini ada di Papua.
Bagaimana peluang perjuangannya?
Saya melihat situasi saat ini di Indonesia, pengakuan terhadap kebebasan
beragama dan berkeyakinan, cuma ucapan bibir mulut. Banyak pejabat
Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bicara soal
Islam yang moderat, toleransi antar iman, kerukunan beragama dan
seterusnya. Keadaan nyata di lapangan, banyak terjadi pelanggaran
terhadap kebebasan beragama, antara lain, hak memilih agamanya
maupun tidak memilih agama, dan bagaimana cara dia beribadah,
hak mendirikan rumah ibadah, hak untuk berkumpul, berserikat atau
melakukan ibadah secara damai. Saat ini, mungkin masalah kebebasan
beragama, terhadap minoritas Ahmadiyah, Bahai, Kristen, Syiah
maupun agama-agama leluhur di Indonesia, adalah persoalan hak asasi
manusia paling banyak disorot media.
Lebih dari 20 negara –Amerika Serikat, Australia, Jepang,
Jerman, Mexico, Qatar, Uni Eropa—mempertanyakan tanggungjawab
pemerintah Indonesia saat Universal Periodic Review terhadap
catatan hak asasi manusia dalam sidang UN Human Rights Council
di Geneva tahun 2012. Ada aturan-aturan yang diskriminatif terhadap
41
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
minoritas agama –termasuk aturan soal penodaan agama serta aturan
membangun rumah ibadah—membuat kelompok-kelompok intoleran
main hakim sendiri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Saya lihat di
televisi Indonesia soal Front Pembela Islam di Jawa, sering menyerang
golongan minoritas atas nama agama.
Kalau orang Papua tidak belajar dari situasi sekarang di Indonesia,
artinya kitorang juga akan jadi bom waktu di Papua. Kitorang sendiri
dari suku yang begitu banyak, ada sekitar 250 sampai 300 etnik dan
bahasa, di keluarga besar Melanesia di Tanah Papua.
Ada sub-etnik, sub-sub-etnik, kemudian bahasa berbeda, tradisi
budaya berbeda, belum lagi agama. Kemudian pandangan politik, seperti
faksi-faksi dalam perjuangan, belum ditambah lagi dengan konsepkonsep memecah-belah persatuan, divide at impera, dipraktekkan secara
sistematik oleh pemerintah Indonesia dengan pemekaran–pemekaran
wilayah. Sudah ada dewan adat dibuat lagi lembaga adat.
Baru-baru ini dibikin raja-raja lagi. Jadi mau diangkat raja-raja tiap
suku di Papua. Ini seperti suatu kesengajaan oleh pemerintah. Ini dibuat
secara sistematis untuk meninggalkan bom-bom waktu bila suatu saat
dirasakan sudah tepat untuk digunakan. Ini akan dimainkan untuk
mengacau-balaukan kita sesama orang Papua lagi.
Kitorang harus waspada terhadap masalah di Papua yang cukup
komplek. Sebelum kita berdiri menjadi suatu bangsa tersendiri, yang
diakui dunia dan berdaulat, kitorang harus banyak belajar, bercermin
dari apa yang sudah terjadi dari bangsa Indonesia.
Pelanggaran terhadap kebebasan beragama itu kita rasakan bahwa
itu tidak memenuhi nilai–nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran
ataupun nilai–nilai agama. Kitorang harus waspadai dan mempunyai
sikap untuk menolak hal-hal yang demikian. Kita lebih mengutamakan
kebersamaan. Kita harus menghormati kaum minoritas agama maupun
etnik. Kitorang harus melihat kebersamaan penderitaan yang dirasakan
oleh orang Papua. Jadi apa yang dialami oleh orang–orang di Nabire atau
di Wamena itu juga merupakan penderitaan dari orang-orang yang ada
di Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, Fakfak, Merauke, Pegunungan
Bintang. Jadi satu orang Papua teraniaya, itu sama saja dengan sakitnya
seluruh orang Papua.
42
NASIONALISME PAPUA
Jadi kitorang tidak terkotak-kotak. Penderitaan satu orang Papua,
kitong rasakan sebagai penderitaan semua orang Papua. Kitorang bisa
bersatu. Persatuan ini karena kesamaan penderitaan yang kitorang
rasakan.
43
44
PERJAL A NA N DA L A M G A M BA R
45
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma saat berusia 3 tahun.
©Dokumentasi Keluarga.
Keluarga Filep Karma. Bagian atas, kiri-kanan: Magriet Karma,
Penina Karma, Filep Karma, Ratu Karel Lina, Sari Karma.
Bagian bawah: Andreas Karma, Eklefina Noriwari. ©Dokumentasi Keluarga.
46
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Filep Karma bersama istrinya orang Melayu-Jawa, Ratu Karel Lina.
©Dokumentasi Keluarga.
47
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma dan istrinya Ratu Karel
Lina menikah pada Februari 1986
di Jakarta. ©Dokumentasi Keluarga.
Filep Karma bersama istri dan anak
pertama saat wisuda S1 dari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UNS di Solo, tahun 1987.
©Dokumentasi Keluarga.
48
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Filep Karma bersama kedua putrinya, Audryne dan Andrefina
di Jayapura, tahun 1990. ©Dokumentasi Keluarga.
Keluarga Filep Karma saat Natal tahun 1993 di Jayapura. ©Dokumentasi Keluarga.
49
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma bersama teman-temannya saat sekolah di Asian Institute of Management,
Manila, Filipina, tahun 1997. ©Dokumentasi Keluarga.
50
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Pada tanggal 2-6 Juli 1998, bendera Bintang Kejora dikibarkan di atas Tower Air
setinggi 35 meter dekat Pelabuhan Laut Biak, Papua. ©Eben Kirksey.
Kapal TNI-AL yang diduga mengangkut orang yang telah ditembak mati
dan dibuang ke laut dekat Biak, Juli 1998. ©Eben Kirksey.
51
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Saat sidang kasus Biak Berdarah tahun 1998 di Pengadilan Biak.
©Dokumentasi Keluarga.
52
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Filep Karma bersama kedua orang tuanya, Eklefina Noriwari dan Andreas Karma
di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2005. ©Audryne Karma.
Filep Karma di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Eben Kirksey.
53
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma bersama teman seperjuangannya, tahanan politik Yusak Pakage
di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Eben Kirksey.
54
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Program International Committee of the Red Cross: Filep Karma dipertemukan
dengan kedua anaknya yang saat itu sedang kuliah di Bandung.
Lokasi penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Dokumentasi Keluarga.
55
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma bersama dengan beberapa mahasiswa dan aktivis di Jayapura. Mereka
membantu mencari dana pengobatan operasi agar Filep dapat berobat di Jakarta.
©Dokumentasi Keluarga.
Filep Karma menahan sakitnya dengan menaikkan kaki di penjara Abepura,
Agustus 2009. Ia kena gangguan prostat. ©Hendrik Yance Udam.
56
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Filep Karma saat menerima pemeriksaan rutin oleh salah seorang perawat
di RS Cikini, Jakarta, sebelum operasi pada Juli 2010. ©Andreas Harsono.
Filep Karma bersama ibunya, Eklefina Noriwari di RS Cikini, Jakarta, Juli 2010,
saat Filep Karma akan menjalani operasi prostat. ©Andreas Harsono.
57
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma bersama kedua putrinya tahun 2010 di Bandara Soekarno Hatta,
saat akan mengantarkan Filep pulang kembali ke Jayapura setelah
operasi prostat di RS Cikini, Jakarta. ©Dokumentasi Keluarga.
Filep Karma dan adiknya, Kostan Karma,
di Jayapura, tahun 2011.
©Dokumentasi Keluarga.
Filep Karma bersama adiknya Magriet
Karma saat di penjara Abepura-Jayapura,
tahun 2011. Magriet Karma tinggal di
Jayapura dan sering mengunjungi Filep
di penjara. ©Dokumentasi Keluarga.
58
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Ulang tahun Filep Karma ke-54 pada 14 Agustus 2013 bersama keluarga
dan kawan-kawan. ©Dokumentasi Keluarga.
Ulang tahun Filep Karma tahun 2013 bersama anak keduanya Andrefina
dan keponakan-keponakan. ©Dokumentasi Keluarga.
59
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Demonstrasi “Free Filep Karma” di depan Gedung Putih, Washington DC tahun 2011.
©Audryne Karma.
Salah satu relawan yang ikut demonstrasi “Free Filep Karma”
di depan Gedung Putih tahun 2011. ©Audryne Karma.
60
PERJALANAN DALAM GAMBAR
Filep Karma terlihat senang menerima surat-surat dukungan yang rata-rata berasal
dari Amerika dan beberapa negara di Eropa. ©Dokumentasi Keluarga.
61
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Filep Karma mogok makan dan duduk memohon keadilan Tuhan, 19 Agustus 2014.
©Victor Yeimo.
62
PERJALANAN DALAM GAMBAR
63
64
Dari Penjara Ke Penjara
FILEP KARMA termasuk orang Papua yang sering masuk penjara,
pindah dari satu penjara ke penjara lain. Saat militer dan polisi Indonesia
menyerang Tower Air Biak pada 6 Juli 1998, Filep Karma terluka di kaki
oleh tembakan peluru karet. Polisi menangkap 150 orang. Hanya 19
orang diadili termasuk Filep Karma.
Filep Karma ditahan di kantor polisi Biak dari 6 Juli sampai 3 Oktober
1998. Pada 25 Januari 1999, pengadilan negeri Biak menyatakan dia bersalah
dengan tuduhan makar karena memimpin aksi dan pidato. Pengadilan
Biak jatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun. Karma ajukan banding. Dia
dipenjara di Biak dan belakangan dipindah ke penjara Abepura. Dia bebas
demi hukum pada 20 November 1999. Filep Karma kembali bekerja sebagai
pegawai negeri untuk pemerintahan provinsi Papua.
Pada 1 Desember 2004, sesudah yakin program otonomi Papua
disabot oleh militer dan intelijen Indonesia, antara lain lewat pemecahan
Papua dalam banyak kabupaten, Karma mengorganisir sebuah upacara
peringatan 1 Desember 2004 —untuk menandakan ulang tahun
kedaulatan Papua pada 1 Desember 1961. Peristiwa ini dihadiri ratusan
pelajar dan mahasiswa Papua. Mereka juga menyerukan penolakan
terhadap otonomi yang dinilai gagal.
Dia ditangkap lagi, mula-mula ditahan di kantor polisi Jayapura,
diadili di pengadilan negeri Abepura. Pada 27 Oktober 2005, pengadilan
65
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
negeri Abepura menghukum Karma 15 tahun penjara dengan vonis
makar. Rekannya, Yusak Pakage, yang ikut merancang aksi, divonis
10 tahun penjara. Mereka dipenjara di lembaga pemasyarakatan
Abepura. Kini Filep Karma mungkin satu dari pemimpin Papua yang
paling populer, antara lain, karena berada di balik jeruji penjara serta
konsisten menolak remisi setiap tahun. Karma berpendapat menerima
remisi berarti tersirat mengakui dia bersalah.
Dari 2005 sampai 2010, dia sudah menerima sekitar 20 ribuan surat
di penjara dari berbagai orang di berbagai negara. Karma berpendapat
dia tak melakukan kekerasan. Dia seharusnya dibebaskan sesuai
keputusan UN Working Group on Arbitrary Detention, New York. Dia
diterima di kalangan orang Gunung maupun orang Pantai di Papua.
Bagaimana pengalaman Bapa di penjara-penjara Indonesia?
Kami tahanan politik masih ada perlakuan buruk, antara lain,
kesempatan berobat masih sulit. Untuk berobat, walau sudah jelas sakit,
perlu waktu. Harus ada negosiasi. Ada tarik-ulur untuk seseorang bisa
berobat. Ada kesan tapol yang sakit mendapat penanganan terlambat.
Pada umumnya, tapol sekarang tidak disiksa dengan kejam, tidak
dicambuk dengan kawat duri. Mereka juga tidak dipindah ke tahanan
militer, yang terjadi pada zaman Soekarno dan Soeharto. Pada zaman
Soekarno, sesudah dia kasih perintah Tiga Komando Rakyat (Trikora)
Desember 1961, tapol Papua diperlakukan semena-mena dan sangat kejam.
Di era reformasi sekarang, jadi tahanan politik lebih terhormat
dibanding tahanan kriminal. Itu yang saya rasakan. Tapi banyak orang
Papua masih berpikir menjadi tahanan politik, masih seperti era
Soekarno dan Soeharto. Mereka masih ketakutan, trauma. Ini memang
sudah tertanam dibenak orang Papua.
Teman-teman tahanan kriminal, mereka segan kalau sama tahanan
politik. Mereka tahu bahwa tahanan politik, bukan kepentingan dia
pribadi. Dia masuk tapi untuk kepentingan banyak orang. Hingga,
secara otomatis, ada penghargaan yang diberikan oleh tahanan maupun
narapidana kriminal. Jadi, tak perlu takut jadi seorang tahanan politik.
Saya himbau, untuk teman-teman aktivis atau masyarakat yang
66
DARI PENJARA KE PENJARA
ingin bicara tentang haknya sebagai rakyat bangsa Papua, jangan takuttakut atau segan-segan menjadi tahanan politik. Anda masuk ke dalam,
Anda punya status tersendiri. Tahanan politik di era reformasi, dapat
perhatian yang cukup besar dari teman–teman aktivis pergerakan, LSM
dalam maupun luar negeri.
Saya bisa berobat di Jakarta, dua kali, Agustus 2010 dan September
2012, karena bantuan teman-teman, baik di Jawa, Papua, dan dari
berbagai negara. Mereka ikut membantu pendanaan dan ikut mengawasi
proses saya sampai bisa ada di rumah sakit. Meski ada tarik ulur dalam
proses administrasi dan sebagainya.
Saya sampaikan bahwa jangan takut jadi tahanan politik untuk
cita-cita Papua merdeka. Yang kitorang perjuangkan harus ada harga
yang dibayar tapi harga itu tidak seberat atau semahal zaman Soekarno
maupun Soeharto. Jadi, era reformasi ini, kita tahanan politik sudah
lebih baik kondisinya dibanding dulu.
Di era reformasi, masih ada polisi dan tentara sewenang-wenang.
Tapi ini jangan kitorang ketakutan atau terkungkung dalam ketakutan.
Kita bebaskan diri dari rasa ketakutan itu dan menyampaikan apa yang
sebenarnya ada di hati nurani kita.
Contohnya, Boaz Solossa5 setelah isi gol, lalu keluarkan bendera negaranya.
“Kitorang orang Papua, Boaz!”
Apa salahnya, kalau Boaz angkat baju, di dalamnya ada gambar
bendera Papua. Itu juga bagian dari pernyataan jati diri dia. Sebagai striker
atau pencetak gol yang subur, tidak mungkin dia akan disingkirkan. Dia
sangat dibutuhkan. Mereka tidak akan menyingkirkan dia, karena dia
sangat dibutuhkan di dalam kesebelasan Indonesia.
Mungkin waktu pertama orang kaget, “Kenapa dia begitu?”
Tapi kalau itu terus-menerus dia lakukan, lama-lama orang akan
menganggap hal ini biasa. Ini efeknya sangat besar bagi masyarakat. Itu
menumbuhkan kepercayaan diri, kebanggaan akan nasionalisme Papua.
Begitu juga mungkin atlet-atlet di bidang lain atau juga masyarakat
waktu nonton Persipura main di Mandala. Apa salahnya mengibarkan
bendera saat Persipura isi gol?
Kalau polisi mau tangkap. Tak usah takut, kita hadapi saja. Jadi tidak
5
Boaz Theofilius Erwin Solossa striker Tim Nasional Indonesia asal Sorong, Papua
67
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
usah melarikan diri, karena melarikan diri itu jadi alasan untuk mereka
pukul, tendang, dan tembak. Tapi duduk saja, tunggu dorang datang.
“Okay Bapak, saya siap ditangkap, tapi saya tidak memukul orang, tak
merusak barang. Saya hanya mengibarkan bendera untuk menyatakan
identitas saya sebagai bangsa Papua.”
Jadi ikut saja ke kantor polisi dan diperiksa dan ditanya, “Kamu
mau merdeka?”
“Memang betul kami mau merdeka. Tapi kami berjuang dengan
damai, tak memukul orang, tak merusak fasilitas lapangan atau mencacimaki, tapi kami bicara aspirasi yang ada dalam hati.”
Indonesia akan kelihatan dungu bila terus-menerus kasih penjara
orang yang aksi damai dengan bendera Papua.
Itu antara lain bentuk-bentuk yang bisa dibuat. Atau mungkin
misalnya, sakit sampai sudah napas-napas terakhir. Sudah keluarga
bawa turun depan kantor polisi. Lari dengan bendera Papua. Masuk ke
dalam Polres kemudian berteriak merdeka. Jatuh mati depan pos polisi.
Itu polisi repot akan menjawab pertanyaan yang masuk, “Kenapa ada
orang mati di depan pos penjagaan?”
Itu bentuk-bentuk perjuangan damai, antara lain, yang bisa
kitorang lakukan. Kemudian bisa juga dengan setiap hari ada saja yang
mengibarkan bendera. Jadi, dua atau tiga orang, atau sendiri datang ke
DPR Papua, kibarkan bendera dan nyatakan mau merdeka. Kalau polisi
datang tangkap ikut saja. Tidak usah melawan, ikut ke kantor polisi,
diperiksa diproses, supaya lama-lama penjara–penjara di Papua itu
penuh dengan tahanan politik.
Kalau penjara di Papua penuh dengan tahanan politik ini akan
menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi pemerintah Indonesia.
Sebab Indonesia kampanye bahwa ia negara demokrasi, dibuktikan
pemilihan presiden yang langsung dan ada bukti juga pemilihan
gubernur. Kita baru saksikan beberapa hari lalu persaingan antara dua
kandidat calon gubernur Papua dimana dimenangkan oleh seseorang
yang lebih merakyat.
Jadi kitorang bisa tunjukkan pada dunia bahwa negera Indonesia
yang mengaku negara demokrasi: ada kebebasan berbicara, kebebasan
mengemukakan pendapat, tetapi itu hanya berlaku di wilayah Indonesia
68
DARI PENJARA KE PENJARA
lain. Tidak berlaku, khususnya, di tanah Papua, terbukti: kitorang ini,
hanya sekedar mengibarkan bendera, sekedar berteriak merdeka, dan
berbicara bahwa kami bangsa Papua ingin merdeka, tapi kita ditangkap,
diproses dengan pasal 110 dan 106 KUHP dan dinyatakan melakukan
makar dan ini menjadi treatment terhadap bangsa Papua dalam
perjuangan ini.
Bagaimana dukungan
pengobatan Bapa?
pemerintah
Indonesia
dalam
hal
Proses pengobatan saya, lebih banyak didukung teman-teman aktivis di
Papua maupun Jawa, keluarga di Papua, juga di luar Indonesia, antara
lain, Amnesty International, Barisan untuk Kebenaran, Human Rights
Watch, Freedom Now, dan lain-lainnya. Juga dari gereja pimpinan
pendeta Socratez Yoman dan ada juga pribadi-pribadi. Mereka dengan
sukarela kampanye, menyumbangkan uang untuk saya bisa berobat
ke Jakarta. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak dari teman-teman aktivis, LSM, gereja.
Pihak pemerintah mungkin hanya memberikan izin untuk berobat
ke Jakarta. Meski dengan tenggat waktu cukup lama, baru kami peroleh
dan juga tentang tawar-menawar mengenai biaya pengobatan dan
transportasi. Dari sisi hukum, sebenarnya ini tanggungjawab negara,
tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara negara dan yang
menahan kami. Tapi pemerintah Indonesia lepas tangan terhadap biaya.
Malah petugas penjara pun masih disuruh saya yang menanggung.
Tetapi karena bertahan tidak mau, akhirnya, petugas ditanggung oleh
pihak lapas sendiri. Tetapi petugas polisi di saat terakhir mau berangkat,
ditodong pada kami, pihak keluarga, untuk menanggung. Sesampainya
di Jakarta, petugas dari penjara Abepura pergi begitu saja, mau pulang
ke kampung di Jawa. Kami terpaksa menanggung ongkos petugas lain,
pesawat dari Jayapura ke Jakarta. Jadi kami tanggung biaya satu polisi
dan satu petugas lembaga.
Ini menjadi pelajaran untuk teman-teman yang sudah jadi
tahanan politik atau pun yang mungkin akan jadi tahanan politik. Di
kala sakit dan mau berobat ingat bahwa kita ini seharusnya menjadi
tanggungjawab negara. Tapi dalam praktik, biasanya, mereka berusaha
69
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
untuk melepaskan tanggungjawab ini.
Bagaimana nasib tahanan–tahanan politik Papua di Papua saat ini?
Teman–teman tahanan politik yang lain ada yang sakit. Ada yang kena
stroke dua orang di Nabire. Ada yang sakit ingatan di Wamena. Banyak
yang sakit pusing karena siksaan dalam masa penahanan dan tidak
diobati dengan sempurna. Tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk
membebaskan, setidaknya mengobati tahanan politik.
Kalau melihat pengalaman di penjara Abepura, ada mantan pejabat
dihukum korupsi dan dipenjara. Setelah sakit stroke, dia dibebaskan
dengan alasan sakit. Tapi untuk tahanan politik di Papua, yang sakit
ingatan maupun stroke, masih dalam tahanan.
Cuma saya dapat informasi, ada tahanan yang sakit ingatan di
penjara Wamena, menurut petugas di Abepura, dia dipulangkan
sementara ke keluarga anaknya di Wamena. Namun dia meninggal di
rumah anaknya di Wamena.
Bagaimana dukungan terhadap perjuangan Bapa dari negaranegara lain?
Saya melihat secara politik dukungan langsung dari negara tidak ada.
Negara yang mendukung Papua merdeka mungkin hanya Vanuatu. Tapi
kalau dari sisi kemanusiaan, banyak yang menyuarakan. Cuma kadang
mereka terbentur antara kepentingan negara mereka, kepentingan
ekonomi, dengan kemauan membantu orang Papua.
Sebagai contoh, Amerika Serikat, di satu sisi melalui anggota
Kongres, dua kali minta saya dibebaskan. Pada Agustus 2008, ada 40
anggota Kongres, dengan sponsor Patrick J. Kennedy dari Vermont,
mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta
saya dibebaskan.
Pada Agustus 2011, 26 anggota Kongres Amerika Serikat, pimpinan
Joseph Pitts dan James Moran, juga menyurati Presiden Yudhoyono
untuk meminta saya dan teman-teman tahanan politik dibebaskan.
Tapi itu bersifat pribadi ya. Mereka kumpulan anggota Kongres, bukan
suara resmi dari Amerika Serikat.
70
DARI PENJARA KE PENJARA
Pada 2011, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyuarakan
tentang perlakuan yang manusiawi di Papua, menghentikan tindak
kekerasan serta melakukan dialog dengan bangsa Papua, baru sebatas
itu saja. Jerman pada 2012 juga minta Indonesia membebaskan tahanan
politik dalam acara Universal Periodic Review di Jeneva. Kalau dari
sisi kemanusiaan, banyak teman LSM di luar negeri maupun di Jawa,
Sumatera, dan tempat-tempat lain, yang menyatakan simpati.
Kalau dari pribadi-pribadi banyak saya mendapatkan surat-surat
pernyataan simpati. Dari sisi kemanusiaan, mereka mendoakan. Mereka
bilang jangan putus asa, bertahan dan mereka juga ikut mendoakan.
Mereka sedang memperjuangkan untuk saya dibebaskan. Saya mendapat
surat-surat setiap minggu. Kalau saya kumpulkan semua, sudah ada 20
ribu lebih surat yang masuk.
Sejak kapan surat itu?
Pada Desember 2004, saya baru masuk tahanan. Kemudian kampanyekampanye mulai muncul. Mulai dengan Natalan 2005. Itu sudah mulai
surat-surat berdatangan, jadi tahun 2012 ini saja, surat yang sempat
didata sudah 6 ribuan lebih. Itu baru tahun 2011, 2012. Jadi kalau
ditambahkan dengan yang dari 2005 sampai 2010 sudah sekitar 20
ribuan surat saya terima.
Surat diterima Bapa langsung?
Surat itu dikirim lewat teman-teman LSM di Jayapura, lalu mereka
datang besuk, mereka antarkan. Tetapi ada juga dari kantor pos. Itu
dikirim sampai satu karung begitu. Jadi kantor pos langsung mengantar
ke lembaga pemasyarakatan dan diberikan petugas. Karena alasan
keamanan, mereka buka disortir semua.
Saya tidak tahu kalau misalnya teman-teman mengirim kenangkenangan atau apa, mungkin diambil. Saya pernah lihat juga ternyata
kartu-kartu pos buat kami tahanan politik maupun senior saya, yang
lebih dahulu, ternyata ada di meja-meja petugas, di laci-lacinya. Berarti
ini tidak disampaikan. Juga pernah ada petugas, yang saya tegur, karena
saya lihat mereka melepas-lepas perangko-perangkonya.
“Bapak sebagai pejabat negera, kenapa mencuri? Itu bukan hak
71
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Bapak, itu hak kami. Ok, Bapak dengan alasan keamanan, boleh melihat,
mensortir, tetapi kalau Bapak mencuri? Beritahu dapat kiriman ini,
tetapi ini terlarang. Jadi ini kami tahan dan harus ada berita acara. Tapi
ini Bapak dengan seenaknya mengambil perangko-perangkonya.”
“Lho, kami ini apa? Kenapa tidak dihargai hak kami? Itu kan
ditujukan kepada kami bukan kepada Bapak?”
Jadi itu yang saya lihat. Ada juga surat-surat yang tercecer
tidak disampaikan.
Kira-kira berapa negara yang kirim surat-surat itu?
Saya sempat melihat dan mendapat dari Kanada, Amerika Serikat
dari beberapa negara bagian, Perancis, Jerman, Polandia, Inggris dan
seterusnya. Kanada itu dari beberapa anak-anak sekolah, yang level
taman kanak-kanak.
Jadi rupanya mereka dari taman kanak-kanak pun sudah diajarkan
tentang hak asasi manusia, kepedulian terhadap orang–orang yang
diperlakukan tak adil sehingga itu diajarkan oleh guru-gurunya. Mereka
lucu-lucu gambarnya. Mereka bilang, “Filep jangan takut. Kami bersama
engkau, tetap semangat, kami mendoakan engkau, engkau tidak seorang
diri.” Itu dikatakan anak-anak kecil dari level taman kanak-kanak. Dari
gambar-gambarnya saya bisa melihat ini anak–anak kecil yang gambar.
Masih ingat gambar apa?
Ada gambar bunga matahari, ada satu juga menggambar jendela terali
ada manusia terus dibilang, “Filep ini engkau.” Lucu-lucu. Kemudian
sampai level SD, SMP, SMA, juga ada mahasiswa dari universitas
dan juga sampai ada profesor, ada doktor yang mengirim surat dan
mengatakan simpati dan dukungan.
Kalau ini bisa sampai ke mereka, apa yang ingin Bapa katakan setelah
menerima surat ini?
Saya sangat senang, saya terharu akan kepedulian dari teman-teman di
luar negeri. Di mana saja kalian berada, saya mengucapkan terima kasih
atas nama saya pribadi, juga teman-teman tahanan politik dan rakyat
72
DARI PENJARA KE PENJARA
Papua kami berterimakasih untuk dukungan pribadi-pribadi yang
Anda berikan, dari anak-anak kecil di tingkatan taman kanak-kanak
sampai dengan profesor-profesor, doktor, guru-guru besar, juga ada
orang-orang yang sudah sangat tua tetapi mereka punya kepedulian,
mereka mengirim surat.
Jadi dari Amerika, Kanada, Korea Selatan, Thailand, Malaysia,
Singapura, Afrika, ada beberapa negara di Afrika, Eropa, Inggris,
Irlandia, Irlandia Utara, dari Belfast. Malah saya dapat dari Belfast
dengan foto. Jadi waktu ulang tahun ke-50, mereka di sana buat kue
ulang tahun ke-50 dan mengirim fotonya.
Kemudian dari New Zeland, Australia, Italia, Prancis, Swedia,
Belgia. Arab juga kalau tidak salah ada, tapi saya lupa dari negara mana.
Dari ribuan surat yang masuk, ada orang-orang tertentu yang
sangat berkesan?
Saya pikir saya menghargai semua. Semua saya hargai karena mereka
tidak kenal saya. Mereka hanya mungkin melihat gambar yang
disebarkan teman-teman Amnesty International dan LSM-LSM lain.
Tetapi mereka punya kepedulian dan menyurat ke saya. Artinya, mereka
mau menyisihkan waktu untuk menuangkan pikiran atau perasaannya
di sebuah kartu pos untuk saya dan teman-teman.
Anak-anak kecil yang mau menggambar, ini kan perlu pemikiran.
Mereka dengan kesederhanaan, kepolosannya, membuat sesuatu untuk
saya. Itu sangat menyentuh bagi saya. Ini jadi catatan khusus bagi
saya bahwa hal ini harus dan layak dicontoh oleh orang Papua. Kalau
seandainya kami sudah merdeka, kami juga harus mulai menanamkan
tentang masalah hak asasi manusia sejak dini, sejak anak-anak, sehingga
mereka tumbuh dewasa sudah bukan hal yang aneh.
Mereka sudah punya kepedulian terhadap orang lain tanpa
memandang agama, keyakinan, suku, ras, golongan. Bahwa kita ini
semua bersaudara. Kita sebagai manusia, kita punya hak yang sama dan
juga menghargai perbedaan pendapat.
73
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Bisa ceritakan kegitan di penjara itu? Bagaimana rutinitas Bapa?
Rutinitas saya sehari-hari berseling. Saya tak membuat jadwal ketat.
Kadang-kadang saya mengisi dengan membaca, terus ada kegiatan
konseling agama, ibadah dan lain-lain. Kadang-kadang saya berkunjung
ke teman-teman di kamar lain, kami diskusi, tukar pikiran.
Kadang kala, saya advokasi teman-teman, adik-adik kasus kriminal,
bila mereka diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mau menuntut
haknya walau masa penahanan sudah habis. Saya membantu mereka
berbicara ke petugas, sebab kalau yang tahanan politik, mendampingi
mereka, mereka diperlakukan dengan lebih baik. Kalau mereka sendiri,
kadang-kadang petugas dengan nada kasar, temperamen yang tinggi,
langsung memaki mereka. “Kalian nggak usah tanya-tanya. Tunggu saja
di bawah. Nanti kami yang mengurus.” Jadi, itulah yang kadang-kadang
saya lakukan. Apalagi kalau ada narapidana lain dianiaya oleh petugas.
Saya kadang-kadang hadir untuk menguatkan mereka, menghibur
mereka, dan membuat laporan ke lembaga-lembaga hak asasi manusia.
Di pagi hari apa yang pertama kali Bapa kerjakan setelah bangun tidur?
Bangun tidur, sebagai orang yang beriman, saya berdoa. Kemudian saya
menyiapkan sarapan. Saya seharusnya mengambil jatah makan saya di
dapur penjara. Tetapi pencernaan saya sensitif, saya tak bisa makan pada
umumnya teman-teman lain. Saya mesti mengolah sendiri makanan
saya. Harus agak lembek dan tidak terlalu memakai bumbu.
Apakah juga soal makan minum itu menjadi persoalan di Abepura?
Kami di Papua, dengan harga yang begitu mahal, tentu mutu makanan
lebih buruk. Informasi dari seorang kepala lembaga pemasyarakatan,
Liberty Sitinjak, katanya jatah makan kami dihargai Rp 10.000 untuk
tiga kali makan sehari.
Apa saja yang diberikan?
Nasi, sayur terong, tempe-tahu. Ada ikan asin atau ikan laut, sekalikali ayam. Ayam satu kali. Ikan laut satu kali, lalu ikan asin. Karena
saya tidak ambil jatah makan, sepertinya ikan asin dua kali seminggu.
74
DARI PENJARA KE PENJARA
Kadang kala, karena banyak orang, saya ambil makan belakangan,
hanya dapat nasi putih saja. Kadang sayur hanya kuahnya saja. Makanan
yang tidak cukup itu menimbulkan teman-teman berebutan. Saya lihat
ini membentuk sifat yang tidak baik. Orang jadi berebutan, membuat
mereka setelah keluar, jiwanya masih tertanam, selalu berebutan.
Seharusnya kita mengantri dengan tenang, tak usah berebutan,
kita akan dapat hak yang sama dengan teman-teman lain. Jadi ini
ditanamkan untuk jiwa yang saling berebutan itulah yang saya lihat.
Kalau di luar, kita nonton di televisi ada orang membagi sedekah, yang
datang antri itu berebutan. Akhirnya terjadi korban, ada yang diinjakinjak. Meninggal.
Ini sebenarnya mentalitas yang kurang baik, pola pembinaan dan
mental yang tidak baik. Seharusnya tanpa berebutan setiap orang
dengan antri tenang tertib, tidak usah khawatir.
Bagaimana jatah sabun, sikat, baju?
Baju hanya dibagi baju narapidana. Seragam itu kalau mau 17 Agustus
baru diberikan. Sabun jarang-jarang. Nanti kalau sudah kami tuntut,
baru diberikan. Kalau tidak, ya dibiarkan saja. Kecuali ada kunjungan,
entah dari gereja atau dari teman-teman Muslim dari luar. Ada
sumbangan. Itu baru dibagi-bagikan pada semua.
Alas tidur pun tidak dikasih, tikar pun tidak ada. Pada tahun 1999,
waktu saya dipindah dari penjara Biak ke Abepura, saya diberi kasur
yang baru di Abepura. Tiap bulan dibagi sabun cuci, sabun mandi, odol,
sikat gigi, pisau cukur. Tapi tahun 2004, saya masuk ke penjara yang
sama, tidak diberikan apa-apa. Kasur pun tidak. Saya bilang terjadi
kemunduran dari tahun 1999. Tahun 2004 harusnya sudah lebih baik
karena ada dana Otonomi Khusus dan sebagainya.
Berapa jumlah sumbangan untuk penjara Abepura?
Kapasitas penjara 250 orang. Kalau ada yang mau sumbang, kami
minta jumlahnya 300, mungkin 315, supaya semua bisa dapat dengan
rata. Kalau ada kelebihan bisa cadangkan untuk tahanan baru. Kadangkadang petugas juga main ambil. Jadi ini mencegah ada kekurangankekurangan. Kadang petugas ya, saya juga heran, mereka sudah punya
75
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
baju bekerja, mereka lebih bebaslah, kami ini terkurung tidak bisa
keluar belanja tapi jatah kami pun kadang-kadang mereka masih ambil.
Apalagi yang bersifat makanan seperti nasi kotak. Itu makanya selalu
kami patok sampai 300-325 kotak supaya kalau petugas yang jaga dapat,
teman-teman juga masih kebagian.
Kegiatan apa yang bisa menghibur di dalam penjara?
Teman-teman secara umum saya lihat olah raga. Sebenarnya temanteman ingin ada kegitan keterampilan, tapi kami tidak tahu kenapa
tidak diadakan. Dulu ada beberapa tahanan politik, yang dipenjarakan
di Wamena lalu dipindahkan ke Makassar. Di Makasar, mereka
belajar keterampilan membuat pigura foto dari kertas koran. Mereka
dipindahkan ke Abepura. Mereka tularkan pada teman-teman di dalam.
Akhirnya, membuat pigura menjadi primadona.
Tetapi ada beberapa teman yang ikut membantu di bengkel kerja. Itu
kalau ada pesanan dan ada bahan. Kalau tidak, mereka nganggur juga.
Beberapa orang membuat batu-bata. Peralatannya ada sumbangan dari
luar. Mereka dilibatkan atau ditentukan untuk melakukan pencetakan
batu bata.
Membuat pigura dari koran ini kalau keluarga berkunjung, kami
minta kertas koran. Atau ada pelayanan dari gereja atau masjid. Minta
koran? Kalau diantar, baru teman-teman bisa membuat.
Ada satu keterampilan membuat tas untuk anak sekolah dari
bungkus Supermie, bungkus kopi Nescafe, bungkus Energen, bungkusan
Milo, atau susu kental sachetan. Dari bahan-bahan itu mereka buat tastas tangan.
Ada yang sampai membuat tas wanita. Cuma itu harus datangkan
ritssluiting sehingga bisa dijahit. Cuma belum diarahkan supaya lebih
bagus lagi. Juga motifnya. Tetapi ada teman yang membuat motif
dari warna yang ada dalam sampah-sampah itu. Dibuat jadi manis
kelihatannya.
Di sana ada televisi, koran, atau majalah untuk dibaca atau ditonton?
TV hanya satu di aula. Kalau jam pembukaan bisa duduk di aula
nonton. Tapi anak muda mau nonton sinetron. Jadi tergantung siapa
76
DARI PENJARA KE PENJARA
yang pegang remote. Kalau remote dipegang kami, ya lihat beritaberita. Tapi anak muda bilang, “Aduh Bapa sinetronkah? Kitong mau
nonton ini.” Kami juga mengerti. Ini milik bersama. Jadi yang penting
kami sudah mendapat beberapa berita, lalu ganti channel, sinetron.
Ya, sudah kami pergi.
Jadi sangat kurang televisi di dalam. Memang ada teman pernah
mengusulkan bagaimana kalau kami membawa dari luar. Cuma ini
belum sempat kami bicarakan dengan pimpinan penjara. Kalau bagi
teman-teman yang mampu, bagaimana kalau mereka mau upayakan
sendiri? Sehingga kami ada hiburanlah. Sebab, hiburan saya cuma pakai
radio kecil pakai tenaga baterai. Saya bisa mengikuti perkembangan di
luar. Kebetulan ada radio lokal yang menyiarkan VOA dan KBR 68H.
Kalau berita-berita dunia, saya ikuti di situ, tidak dari RRI. Tidak ada
koran maupun majalah. Sangat menyedihkan.
Bagaimana dengan isteri. Seberapa sering isteri menggunjungi Bapa?
Kalau masalah keluarga, mungkin saya tidak libatkan di sini.
Saya menjaga privasi keluarga saya. Mereka sudah cukup banyak
tantangan. Jadi jangan menjadi perhatian umum, perhatian media.
Mereka ingin mereka bisa bertahan. Sudah banyak pengorbanan
mereka. Saya membatasi diri tidak mau melibatkan mereka supaya
mereka bisa survive.
Apa arti keluarga buat Bapa?
Keluarga merupakan pendukung saya juga, memberikan motivasi,
memberikan dorongan, dan kekuatan bagi saya di saat seperti begini.
Apa arti hidup bagi Bapa menjalani sembilan tahun penjara?
Saya berarti kalau saya bisa mempraktekkan ajaran iman saya. Sebagai
pengikut Yesus, saya ingin bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi
orang banyak. Saya rela mengorbankan diri saya untuk kepentingan
orang banyak. Yang penting orang banyak bisa sejahtera. Mendapat
kehidupan yang lebih baik.
77
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Pemerintah Indonesia bersikeras takkan membebaskan Bapa walau
ada keputusan New York. Masih ada enam tahun lagi Bapa di penjara,
apa rencana Bapa ke depan?
Untuk lima tahun ke depan, saya mengevaluasi kembali perjuangan yang
sudah kami lakukan dan menilai kembali apa yang menjadi kegagalankegagalan kami. Kenapa demikian dan itu kami harus memperbaiki
bagaimana ke depan lebih baik lagi.
78
DARI PENJARA KE PENJARA
79
80
Kritik Langkah Perjuangan
SALAH SATU KEPRIHATINAN Filep Karma adalah egoisme banyak
tokoh Papua. Karma berpendapat kalau saja egoisme ini bisa diatasi,
mungkin persoalan Papua bisa diselesaikan dengan lebih baik.
Pada 1950-an di Hollandia, Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe,
bakurebe pangaruh di Nieuw Guinea Raad. Tak ada persatuan, tak
ada kompromi, tak ada kerja yang baik guna melawan wacana Papua
dimasukkan ke Indonesia. Dua politisi ini sama-sama mengungsi
ke Belanda ketika Pemungutan Pendapat Rakyat dilakukan dengan
manipulasi Indonesia pada 1969. Di Belanda, mereka tidak baku bicara.
Karma berpendapat elite Papua suka sekali klaim sebagai “presiden
Papua Barat” walau negara Papua, ironisnya, belum merdeka, belum
pernah ada. Mereka suka dengan teori bahwa negara akan ada bila
ada pemerintah. Maka mereka berebut jadi “presiden” atau “perdana
menteri.” Mereka lupa bahwa kedaulatan negara adalah persoalan
dunia internasional.
Pada 1972 sampai 1990, dua tokoh Papua, Seth Rumkorem dan
Jacob Pray, bakurebe jadi “presiden” Papua Barat. Pada 1988 muncul
Dr. Thomas Wanggai juga bakurebe jadi presiden. Wanggai bahkan
memperkenalkan bendera baru. Wanggai berpendapat bendera Bintang
Kejora dari 1961 warnanya terlalu Eropa: merah, putih, biru.
Ketika Indonesia bergolak sesudah kemunduran Presiden Soeharto
81
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
pada 1998, muncul dua tokoh Papua, Theys H. Eluay dan Thomas
Beanal, lagi-lagi bakurebe jadi orang nomor satu di Papua. Eluay
dibunuh tentara-tentara Kopassus pada November 2001.
Karma mencoba membuktikan bahwa dia bersedia ikut dalam
perjuangan, tanpa pamrih, tanpa berpikir buat jadi presiden, perdana
menteri atau apapun. Dia menunjukkan contoh dengan pengorbanan
di balik jeruji penjara Indonesia.
Apa yang Bapa pikir ketika ditangkap dan dipenjarakan untuk kedua
kali pada 1 Desember 2004?
Saya mengibarkan bendera dalam rangka hari ulang tahun Papua.
Kemudian saya ditangkap dan didakwa pasal makar. Ya saya terima
itu sebagai bukti bahwa kami ini masih dijajah dan itulah penjajahan,
perlakuan pemerintah penjajah terhadap rakyat yang dijajah. Saya
ditahan semena-mena dan dituduh dengan pasal-pasal karet buatan
Hindia Belanda, yang digunakan sesuai dengan kemauan penguasa,
Hindia Belanda maupun Indonesia. Padahal kegiatan saya tergolong
penyampaian aspirasi secara damai. Tanpa kekerasan tetapi sudah
dituduh melakukan tindakan makar.
Apa reaksi Bapa ketika dituduh makar?
Saya menerima ini sebagai suatu ketidakadilan. Saya mengerti bahwa
itulah penjajah. Ketidakadilan penjajah. Sesuai dengan maksudnya,
semau-mau dia, apa pun yang mau dituduhkan pada saya. Saya
ditangkap dengan sewenang-wenang, dipenjarakan kemudian divonis
hukuman 15 tahun. Saya menerima sebagai bagian dari perjuangan atau
sumbangan saya untuk bangsa dan rakyat saya.
Aksi saya belum memenuhi kriteria makar. Hanya pesta ulang
tahun. Tapi di sidang pengadilan Abepura, saya ditanya cita-cita saya.
Saya ungkapkan: Papua merdeka. Karena cita-cita ini saya dihukum.
Apa penjara akan menghentikan perjuangan Bapa?
Saya melihat dengan ditahan dan dihukum cukup lama, maksudnya,
82
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
supaya menimbulkan ketakutan dan seakan-akan supaya menjadi
pembelajaran bagi orang-orang Papua lain untuk jangan berteriak
lagi, jangan perjuangkan aspirasi kalian. Jika kalian berani menentang
Indonesia, kalian akan mendapat perlakuan demikian.
Tapi itu tidak membuat saya surut. Saya tetap bersemangat. Sebab
saya melihat, setelah Bapa Theys Eluay gugur, orang Papua kehilangan
figur yang bisa jadi panutan dan jadi inspirasi rakyat Papua. Temanteman lain, yang tadinya sudah dipilih lewat Kongres, ternyata mereka
bersembunyi di balik punggung Bapa Theys.
Mereka berani, karena ada Bapa Theys di depan sebagai bumper.
Setelah Bapa Theys gugur, mereka ketakutan dan masing-masing cari
selamat sehingga rakyat Papua juga kehilangan figur. Siapa yang berani
berbicara tentang aspirasi dan keinginan rakyat Papua? Sebab tadinya
mereka yang kami sudah percayakan, kami berikan mandat kepada
mereka, mereka malah menghindar, cari selamat, safety diri sendiri dan
membiarkan rakyat mengalami perlakuan semena-mena.
Saya juga kena kampanye pembusukan oleh teman-teman pejuang
yang lain. Bahwa saya ini dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai
antek bahwa saya berjuang ini hanya suatu kepura-puraan saja. Waktu
itu saya menjawab bahwa nanti waktu yang akan menjawab siapa
yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh
dalam perjuangan.
Apa maksud pembusukan-pembusukan itu?
Saya juga tidak tahu motivasinya apa? Apakah mereka karena merasa
sudah tokoh tetapi terus merasa disaingi atau merasa takut tersaingi
oleh orang lain. Saya tidak tahu, tapi saya rasakan.
Saya dikampanyekan negatif oleh mereka. “Lihat dia berjuang
Papua merdeka masih pakai pakaian pegawai, pakai motor ke sana
ke mari tak pakai helm, mengibarkan bendera di motor, tetapi tidak
ditangkap.” Jadi itu dipakai kampanye negatif kepada masyarakat untuk
tidak mempercayai saya.
Tetapi saya bilang saya bisa lakukan begini itu karena beraniberaninya saya sendiri. Bukan karena saya dipakai sebagai agen
pemerintah. Tetapi memang karena saya berani menunjukkan jati diri.
83
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Saya bisa tunjukkan identitas sebagai seorang yang berjuang untuk
menentang ketidakadilan dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua.
Siapa tokoh sesudah Theys Eluay, yang bisa memimpin bangsa Papua?
Sampai saat ini tidak ada. Sebab orang yang bisa memimpin adalah
orang yang harus teruji dengan berbagai ancaman, hambatan, tantangan
dan juga bersedia mempertaruhkan hidup dan nyawa untuk sebuah
perjuangan. Kalau seorang yang berjuang tetapi takut mati, takut masuk
penjara, dia tidak memenuhi kriteria itu.
Karena bagaimana dia mau dipercaya? Saat ada aparat, apakah
itu TNI, polisi atau pihak-pihak lawan, terus dia menyelamatkan diri,
melarikan diri untuk mencari selamat dan membiarkan rakyat berjalan
sendiri mengalami penderitaan? Dia tidak berani berbicara.
Saya berpikir begini. Saya punya kelebihan dalam hal saya punya
pendidikan dan tentu saya punya pemahaman lebih baik, dibanding
masyarakat saya kebanyakan. Ada yang pendidikannya terbatas.
Mereka selama ini hidup dalam trauma, teror, intimidasi. Jadi mereka
ketakutan mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Saya
mendapat pendidikan lebih tinggi. Artinya sudah pernah kuliah, lalu
punya pemahaman, ya tidak terlalu luas, tetapi masih luas dibanding
teman-teman yang lain. Saya harus berani tampil untuk berbicara
bagi mereka.
Bagaimana Bapa melihat orang-orang muda yang jadi aktivis, adakah
potensi melahirkan seorang pemimpin?
Kalau saya melihat senior-senior saya, atau seangkatan saya, di Papua
kebanyakan diam. Mereka cukup banyak di luar negeri, termasuk Andy
Ayamiseba6 (Vanuatu), Benny Wenda7 (Oxford), John Otto Ondawame8
6 Andy Ayamiseba tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengorganisir organisasi West
Papua National Coalition For Liberation. Mantan manajer dan pelopor Black Brothers, grup band
Papua yang terkenal era 1970-an
7 Benny Wenda tokoh perjuangan Papua Merdeka. Awal era reformasi, Wenda memimpin
organisasi Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak) menuntut pengakuan dan
perlindungan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat suku Papua.
8 John Otto Ondawame akademisi dan aktivis Papua Merdeka. Kepala Kantor Perwakilan
Rakyat Papua Barat di Port Vila, Vanuatu. Juru bicara internasional untuk Organisasi Papua
84
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
(Vanuatu), Leonie Tanggahma9 (Den Haag), Octovianus Mote10 (New
Haven), Rex Rumakiek11 (Canberra). Tapi yang di Papua, mungkin
salah satunya Forkorus Yaboisembut12. Dia berani juga tampil untuk
berbicara begitu Bapa Theys jatuh.
Pada 2001, sesudah Bapa Theys gugur, saya lihat masyarakat
dicekam ketakutan, trauma. Saat itu saya tampil aksi sendiri dengan
penampilan saya yang berbeda. Saya berani memakai bendera Bintang
Kejora, berjalan pakai motor, pasang bendera di motor. Saya mau
tunjukkan sama orang Papua, “Mari sepanjang kita tidak membuat
sesuatu yang mengancam nyawa orang lain, atau menggangu ketertiban
umum, kenapa mesti takut. Bangkitlah.”
Maksud saya untuk membakar motivasi teman-teman yang bekerja
sebagai pegawai negeri. Saya juga pegawai negeri. Terikat dalam sistem.
Tetapi saya berani lakukan.
“Marilah kalian bersama-sama. Kalian juga harus berani tampil,
menyuarakan aspirasi orang Papua. Sebab kalian juga orang Papua.
Jangan kalian juga dicekam ketakutan, hingga tak berani bersuara
dengan benar.”
Sebab dalam percakapan pergaulan, saya tahu juga bahwa pegawai
negeri juga ingin merdeka. Tapi mereka sangat ketakutan. Seandainya
ada situasi politik yang berubah, saya takut mereka bisa bertindak lebih
brutal dari apa yang pernah saya lakukan. Mereka selama ini ketakutan.
Mereka meredam aspirasi, semangatnya itu. Tapi begitu ada peluang
bisa-bisa mereka akan bertindak melampaui batas–batas. Yang selalu
saya tekankan bahwa ini perjuangan damai.
Sekalipun kita punya peluang saat itu, untuk membalas perlakuan,
yang pernah kita alami, tak pantas untuk kita lakukan. Saya pernah
dianiaya. Tapi kalau saatnya sudah berbalik dalam posisi mempunyai
kewenangan, saya tak pantas melakukan hal yang sama, seperti yang
Merdeka dan anggota Presidium Dewan Papua. Penerima Reconciliation Award 2001 dan
Presiden Soeharto Award untuk Keunggulan Akademik 1972.
9 Leonie Tanggahma aktivis Papua Merdeka, tinggal di Belanda.
10 Octovianus Mote aktivis Papua Merdeka, tinggal di New Haven, kota ketiga terbesar di
Connecticut, terletak antara wilayah metropolitan New York dan daerah New England.
11 Rex Rumakiek Ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan
12 Forkorus Yaboisembut Ketua Dewan Adat Papua. Oktober 2011 berpartisipasi dalam
Kongres Rakyat Papua III yang berujung dipenjara atas tuduhan makar. Ia sudah dibebaskan.
85
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
pernah dilakukan terhadap saya. Dulu saya dipukul. Jangan waktu
saya punya kekuatan, punya kekuasaan, punya peluang, saya juga balas
memukul, berarti saya tidak beda dengan orang yang pernah memukul
saya. Saya harus mengampuni, memaafkan dia yang melakukan itu.
Bagaimana Bapa melihat kepemimpinan Forkorus Yaboisembut?
Saya kilas balik Bapa Theys Eluay dulu. Saya perlu bicara jujur tentang
proses terpilihnya Bapa Theys. Waktu kongres kedua berlangsung, 29
Mei sampai 4 Juni 2000, ada tahapan pengajuan calon-calon pemimpin
atau siapa yang dituakan untuk diusulkan ke depan. Nama-nama itu
dihimpun lalu diadakan proses seleksi, lalu voting untuk siapa yang
dipilih. Ternyata Bapa Theys merebut kepemimpinan dari meja sidang
dengan langsung mengklaim, “Saya ketua presidium dan saudara Tom
Beanal sebagai wakil ketua dewan presidum.”
Jadi tanpa suatu proses pemilihan. Pak Theys langsung mengklaim
diri. Itu sempat stagnant sebentar karena Tom Beanal tidak setuju. Bapa
Tom mungkin juga berambisi jadi ketua presidium. Terjadi tawarmenawar, dialog yang cukup alot. Sidang molor. Setelah Bapa Tom
dibujuk, akhirnya beliau mau menerima. Baru diputuskan Theys Eluay
ketua, Tom Beanal wakil ketua presidium.
Waktu Theys umumkan, langsung Satgas Papua dan orang-orang
pendukungnya, setuju, angkat tangan dan tepuk tangan. Mereka
memainkan emosi peserta sidang. Ini bukan sesuatu yang demokratis.
Orang secara tidak sadar langsung mendukung semua. Padahal tokoh
bukan Bapa Theys saja. Ada banyak tokoh juga di situ.
Bisa sebutkan siapa saja?
Ada Tom Beanal13, pendeta Herman Awom14, Elieser Awom (mantan
tapol Papua). Ada Clemens Runaweri dari PNG, ada Frans Albert
Yoku, ada Simon Messet. Untuk Frans Albert Yoku dan Simon Messet
sekarang sudah berubah haluan politik. Tapi dulu kami sama.
13 Tom Beanal aktivis perjuangan Papua Merdeka di bidang politik, Ketua Presidium Dewan
Papua.
14 Herman Awom pendeta, seorang di antara tiga moderator Prresidium Dewan Papua (PDP).
Ia pernah menjabat Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Irian Jaya.
86
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
Ada John Mambor15, ada Terrianus Yoku, ada Terrianus Aronggear,
ada Theopilus Toto. Ada James Tauruy, banyak tokoh-tokoh OPM, yang
sudah masuk penjara bertahun-tahun, yang dulu ditahan di penjara
Kalisosok, Surabaya.
Jadi kalau dibanding senior-senior itu, saya masih anak muda. Pada
tahun 2000, saya baru umur 48. Mereka senior-senior cukup banyak ya.
Jadi itu yang terjadi waktu Kongres II.
Kemudian Kongres III pada Oktober 2011, pola sama juga dipakai
Forkorus Yaboisembut. Ini informasi saya dengar dari Selpius Bobii,
ketua panitia Kongres III. Ia terjadi pada tahapan diskusi tentang calon
presiden atau siapa yang ditokohkan pemimpin di Papua.
Padahal, ada banyak tokoh. Mereka tadinya membentuk suatu
dewan kepemimpinan bersama atau kepemimpinan kolegial. Ada
Forkorus Yaboisembut, ada pendeta Herman Awom, ada Elieser
Awom, ada Semuel Paiki, ada Albert Kaliele, ada Terrianus Yoku,
dan ada Edison Waromi16. Waktu datang, Edison Waromi langsung
mengatakan, Forkorus Yaboisembut jadi presiden, lalu Forkorus
menunjuk, Edison Waromi jadi perdana menteri. Otomatis tokohtokoh lain terus menarik diri.
Negaranya belum ada tapi rebutan jadi presiden. Proses ini tak
masuk akal. Proses ini tidak demokratis, menurut Selpius Bobii. Namanama orang yang ditokohkan, menurut Selpius Bobii, sekitar 33 orang,
akan didata semua. Lalu dimasukkan dalam satu proses pemilihan
yang sudah ditetapkan sistemnya: bakar batu. Jadi nama-nama tokoh
ini akan dimasukkan, lalu mereka bakar batu. Entah dijepit di daun
atau di makanan atau apa? Nanti setelah dibuka, dijepit pada daun dan
daunnya matang, berarti itu yang jadi pemimpin. Jika daunnya masih
mentah itu berarti gagal.
Selpius ini kan pendidikannya calon pastor. Saya lihat dia
mengawinkan metode yang dipakai dalam pemilihan Paus dengan
metode tradisional suku Mee. Proses pemilihan seorang pemimpin
atau proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu yang menyangkut
15 John Mambor salah satu pentolan Presidium Dewan Papua. Ia meninggal tahun 2003 secara
mendadak.
16 Edison Waromi pengacara dan Presiden Otoritas Nasional Papua Barat, organisasi yang
mengkampanyekan kemerdekaan Papua.
87
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
kepentingan kehidupan orang banyak.
Mengapa tidak menggunakan one man one vote?
Ini yang kontradiksi. Di situ orang Papua menuntut proses referendum
yang demokratis dimana one man one vote, tapi mereka sendiri, yang
punya keinginan menjadi tokoh atau pemimpin, mengabaikan one man
one vote. Bagaimana demokrasi kita mau bangun, kalau kita sendiri
tidak mematuhi aturan-aturan atau kriteria demokrasi?
Apa yang terjadi setelah Kongres III?
Beberapa tokoh yang hadir pada kongres mereka menarik diri dan tidak
mau bergabung. Menurut Selpius Bobii, waktu mau dipaksakan dengan
proses seperti yang direncanakan, dia menarik diri. “Kalau begitu, saya
pulang saya tidak ikutan lagi kongres ini. Silahkan kalian lanjutkan.”
Kemudian satgas-satgas, yang ada di bawah kendali Forkorus,
mengamuk, mengancam Selpius Bobii. “Kamu tahu tidak, ini kongres
dilakukan dimana? Ini di tanah kami. Tanah suku Tabi.”
Saya jadi bertanya, apakah perjuangan ini bukan perjuangan seluruh
bangsa Papua? Kenapa datang seorang pemimpin, terus mengangkat
nama suku tertentu? Kepentingan suku tertentu?
Harusnya mari kita duduk bersama, kita bicara bersama, mencari
kesepakatan atau melakukan pemilihan yang demokratis. Sehingga
apapun hasilnya, diterima semua lapisan rakyat Papua. Tapi karena
pemaksaan kehendak, sehingga dari suku-suku lain, tokoh-tokoh lain,
terus menarik dukungannya. Mereka mundur, tak mendukung lagi.
Saya lihat sekarang Forkorus berusaha meminta dukungan, tapi sulit.
Rakyat Papua, rakyat kecil, mereka tahu apa yang disebut dengan
one man one vote. Mereka sangat mengetahui, tapi kalau yang mau jadi
pemimpin Papua, tidak memberlakukan atau tidak mau mematuhi
aturan one man one vote, mereka juga kecewa.
Siapa saja tokoh-tokoh yang lalu menarik dukungan?
Selpius Bobii menyebut 33 orang. Lainnya saya tidak tahu. Dari orang
yang tadi saya sudah sebutkan, mereka hadir dan terus menarik
88
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
dukungan: Albert Kaliele, Socratez Sofyan Yoman17, Benny Giay18,
Semuel Paiki, Herman Awom, Elieser Awom. Kemudian ada tokoh lain
juga saya tidak tahu.
Merujuk pada dua kongres ini, apa tantangan ke depan buat
perjuangan bangsa Papua dalam memperjuangkan demokrasi?
Saya lihat tantangannya bukan level masyarakat di bawah, tapi justru
level para pemimpin. Apakah mereka menyadari dan memaknai apa arti
one man one vote atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi kalau bicara dengan
pihak Indonesia selalu tuntutannya, Pepera itu tidak demokratis, tidak
one man one vote.
Tetapi kalau ada pemilihan di kalangan kita sendiri, kok one man
one vote tidak dipertahankan? Kenapa mau memakai cara-cara yang di
luar one man one vote? Itu juga menjadi tanda tanya bagi saya pribadi.
Saya pribadi juga tidak mau pakai cara-cara tidak terpuji,
mencederai demokrasi. Saya ingin supaya dilakukan yang demokratis.
Saya tidak mau memakai money politic dan sebagainya. Saya tidak mau
pakai cara-cara manipulasi.
Adalah cara-cara praktek money politic di kongres-kongres ini?
Kalau money politic, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat adalah trik-trik
untuk merebut peluang seperti yang Bapa Theys lakukan.
Apakah proses demokratis ini jadi tantangan bagi perjuangan Papua?
Ya, betul. Memang saya melihat demokrasi di kalangan elit itu, belum
dimaknai atau dipahami dengan benar. Dan banyak yang belum punya
maksud atau punya komitmen untuk bisa melakukan itu dengan konsekuen.
Jadi ini sering saya bertanya, di satu sisi kita selalu mengatakan bahwa
Indonesia tidak demokratis, khususnya, dengan Pepera tahun 1969. Di
mana di situ ditekankan untuk one man one vote tetapi ternyata Indonesia
memakai sistem perwakilan yang penuh rekayasa dan intimidasi.
17 Socratez Sofyan Yoman pendeta dan aktivis pejuang kemerdekaan Papua. Menerbitkan
autobiografi Suara Gembala: Menentang Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua tahun 2012
18 Benny Giay antropolog, pendeta, dan ketua Gereja Sinode Kingmi Papua
89
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Nah, ini tidak diterima oleh orang Papua, apalagi di kalangan
elit. Mereka mengerti itu. Tapi, kenapa kalau terjadi pemilihan untuk
memilih seorang tokoh sebagai pemimpin ternyata juga tidak konsisten?
Maksud saya tidak punya komitmen untuk melakukan one man one vote
itu secara benar. Jadi kalau yang jadi elit pemimpin saja sudah begitu,
bagaimana memberikan contoh yang baik pada rakyat. Sebab rakyat di
bawah melihat contoh yang diperagakan oleh orang yang ditokohkan,
atau yang dianggap pemimpinnya.
Kalau dari dia sendiri, ada kesadaran untuk mempertahankan
nilai–nilai demokratis itu, maka saya pikir rakyat akan mengikuti dan
sepanjang rakyat itu diperlakukan adil, jujur, tidak ada kecurangan
mereka akan menerima itu sekalipun tidak sesuai dengan pendapat
pribadi. Misalnya dalam pemilihan tokoh mungkin saya senang ini,
tokoh ini, tetapi ternyata setelah berjalannya pemilihan demokratis
yang terpilih ini tokoh lain, ya sudah saya akan menerima itu sebagai
hasil sebuah demokrasi.
Apa solusi untuk para elit ini?
Kalau kita berteriak atau bersuara menuntut keadilan demokrasi,
kebebasan berpendapat, dan kita berada dalam posisi menyelenggarakan
kegiatan yang bersifat kenegaraan atau untuk kepentingan orang
banyak, kita harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi itu. Jangan
kita menuntut ketidakadilan yang Indonesia lakukan, tapi kita sendiri
sebagai subjek atau pelaku juga berbuat atau mengulang tindakan yang
sama. Berarti kita tidak konsisten. Kalau kita menuntut diperlakukan
adil, kita pun harus berlaku adil terhadap orang lain.
Garis besar politik itu apa saja?
Secara umum, saya melihat, bahwa secara garis besar itu ada tiga atau
empat garis perjuangan. Pertama, memperjuangkan referendum.
Kedua, memperjuangkan dekolonisasi. Ketiga, memperjuangkan
pengakuan kedaulatan.
Pengakuan kedaulatan ini melanjutkan dari 1 Desember 1961,
kemudian ditegaskan lagi pada 19 Oktober 2011.
Kemudian yang keempat itu yang netral tidak memihak
90
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
manapun, tapi siap mendukung manapun yang lebih progres atau
lebih memungkinkan, untuk mencapai tujuan. Istilahnya mengakses
ketiga garis perjuangan ini, artinya dia tidak fanatik terhadap salah
satu tetapi mana yang akan berhasil itu didukung. Jadi mungkin dapat
disebut oportunis.
Cuma oportunis terbagi dua: oportunis untuk diri sendiri.
Kepentingan diri. Ada juga oportunis untuk kepentingan orang banyak.
Jadi belum tentu selalu oportunis itu negatif. Oportunis bisa dilihat dari
sisi positif kalau untuk kepentingan orang banyak.
Apa pandangan Bapa mengenai kegagalan demokrasi dalam Kongres III?
Kegagalan kongres ketiga itu mengulangi kegagalan kongres kedua. Di
mana proses pemilihan pemimpin tak terjadi secara demokratis. Di
mana diberikan kesempatan pada rakyat atau peserta kongres ataupun
mereka yang ditunjuk sebagai wakil-wakil masyarakat dalam kongres
untuk memilih secara aklamasi atau secara bebas siapa yang ingin
dimunculkan sebagai pemimpin. Yang terjadi adalah perebutan antara
pemimpin-pemimpin ini. Masing-masing ingin memajukan dirinya
dan itu membuat pertentangan di antara mereka. Edison Waromi
langsung mengambilalih.
Ya saya tidak tahu mengambilalih atau apa istilahnya? Pokoknya
bersuara keras untuk mengatakan, kalau begitu Pak Forkorus menjadi
presiden dan Forkorus langsung menunjuk Edison Waromi menjadi
perdana menteri.
Ini saya dengar dari cerita Selpius Bobii, ketua panitia penyelenggara
kongres. Saya melihat ini kegagalan. Karena kami sebagai orang Papua
menuntut Indonesia harus melakukan Pepera secara one man one vote
berarti kami pun dalam melakukan pemilihan seorang pemimpin
secara demokratis, berarti kami harus berpegang pada metode one man
one vote.
Saat kongres pertama atau kedua, apa Bapa terlibat?
Kongres pertama saya belum terlibat karena tahun 1961. Kongres kedua
saya mulai terlibat, waktu diadakan musyawarah besar sebelum kongres
jadi pra kongres di hotel Sentani Indah.
91
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Terlibat sebagai peserta tadinya datang sebagai peserta penggembira.
Tetapi terus saya didaulat oleh teman-teman eks tahanan politik untuk
terlibat langsung duduk dalam kelompoknya eks tahanan politik TPN/
OPM. Di kemudian hari saya didaulat untuk mengisi posisi sekertaris
jendral tapol-napol.
Jadi di kongres kedua saya terlibat disitu karena saya sebagai sekretarisnya
Tapol Napol. Kemudian, ya, sebagai pengurus otomatis saya juga mewakili
teman-teman dalam pertemuan-pertemuan mempersiapkan kongres itu.
Di kongres ketiga itu saya dalam penjara jadi saya tidak terlibat.
Tapi saya didatangi Selpius Bobii untuk meminta persetujuan saya
saat dilakukan kongres. Saya bilang yang penting pegang syarat-syarat
bahwa pemilihan calon pemimpin Papua untuk menjadi pemimpin
harus secara demokratis dan itu kalau kehendak rakyat banyak saya
mendukungnya. Selpius menjelaskan tentang mekanisme bakar batu
yang akan digunakan, saya bilang, sepanjang itu berlangsung secara adil
jujur dan terbuka untuk siapa saja saya mendukungnya.
Bagaimana peran Bapa di kongres kedua?
Di kongres kedua kami mengajukan beberapa anggota kami duduk
dalam dewan presidium, antara lain: almarhum John Mambor, saudara
kami Elieser Awom, dan mungkin ada teman lain. Saya sudah lupa
karena sudah sekian lama kongres kedua itu.
Kelompok mana yang dominan di kongres ketiga?
Kalau di kongres ketiga kemarin, yang saya tangkap, dari cerita Selpius
Bobii, kelompok yang menuntut pengakuan kedaulatan. Jadi kelompok
Forkorus Yaboisembut, tadinya kelompok lain juga ada di situ tetapi
begitu tiba pemilihan pemimpin terus didominasi oleh kelompoknya
Forkorus Yaboisembut yang menuntut pengakuan kedaulatan.
Apakah Bapa juga akan menyampaikan pada Forkorus?
Itu pernah kami diskusikan tetapi Forkorus tidak hadir. Cuma
Edison Waromi yang hadir dan beliau merasa tidak terima. Dia
mengatakan bahwa kami dipilih oleh Tuhan. Saya cuma tersenyum saja
92
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
mendengarkan itu. Boleh saja orang mengklaim demikian, tapi mari
kita buktikan di lapangan apakah benar demikan atau itu memang kita
yang merekayasa. Rekayasa dalam pengertian kita sudah menyiapkan
aktor-aktor di lapangan untuk memberikan suara yang mendukung
kita, begitu.
Apa pendapat Bapa mengenai arus referendum yang begitu kencang
disuarakan oleh elemen-elemen kaum muda?
Di sini saya posisi netral, jadi referendum bagi saya ok, saya menerima
itu atau pun dekolonisasi atau pun misalnya yang dimainkan oleh
Forkorus Yaboisembut dan kelompoknya, saya netral. Artinya begini,
apapun cara yang digunakan yang penting itu demokratis dan pasti
membawa kemenangan bagi rakyat Papua, saya mendukungnya. Jadi
saya tidak fanatik terhadap salah satu garis perjuangan. Saya berusaha
posisi netral dan saya terbuka terhadap ketiga arus perjuangan ini.
Dalam sepuluh tahun atau lima belas tahun, bagaimana pertumbuhan
dan pergerakan tiga arus besar ini?
Saya melihat terjadi fanatisme arus atau fanatisme faksi dan terjadi
pembenturan faksi-faksi perjuangan yang ada, mengecilkan perjuangan
ini sendiri. Teman–teman yang berjuang ini bukannya mengadu kelihaian
politik, kekuatan politik, dengan pihak lawan yaitu Indonesia tetapi terjadi
perebutan wilayah kekuasaan dalam hal penguasaan massa, penguasaan
pengaruh, di antara kami sendiri. Lebih mementingkan kelompok.
Jadi energi habis terbuang karena beradu antara faksi-faksi
perjuangan sendiri, bukan dipakai untuk berhadapan dengan lawan.
Jadi belum berhadapan dengan lawan, antar kami sendiri sudah saling
berbenturan. Membuang energi. Seharusnya kami bersatu atau lebih
disinergikan untuk bisa optimal pada perlawanan itu. Tetapi ini tidak
terjadi, yang ada berbenturan sendiri, menguntungkan pihak lawan.
Lawan tak mengadu kami. Kami sudah saling beradu sendiri. Ini
yang sangat-sangat disayangkan.
93
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Apa gagasan Bapa untuk menyatukan faksi-faksi ini?
Saya lebih mengibaratkan tiga arus perjuangan ini ibarat bahan yang
harus kami gunakan untuk melawan Indonesia. Sedangkan kami
berada pada satu organisasi atau badan yang bersatu. Jadi kami bisa
pakai dekolonisasi, berjuang pada lembaga dekolonisasi PBB. Bisa juga
lewat referendum, tentunya kami pelajari dahulu kira-kira cara apa
yang bisa dipakai untuk menggolkan tujuan ini. Juga bisa memakai cara
yang dipakai Forkorus. Tinggal dipelajari mana yang ada ketentuanketentuan hukum atau ada peluang-peluang untuk bisa kami gunakan.
Jadi tidak harus salah satu, tetapi ini harus dicoba. Jadi kita bisa
coba ketiganya atau salah satu, tetapi yang lainnya juga siap. Dicoba yang
satu, dicoba lagi yang lain. Seperti menembak sasaran memakai tiga
anak panah. Mereka tidak saling bertentangan tetapi semua diarahkan
pada lawan.
Seberapa besar benturan antar arus itu terjadi di internal pergerakan
rakyat Papua?
Saya melihat karena benturan ini sehingga lawan tidak merasakan adanya
bahaya. Dia merasa aman, karena di antara mereka sudah berbenturan
sendiri. Sehingga sulit bagi kami mendapat dukungan dari internasional
sebab mereka juga bingung, ini mau mendukung yang mana.
Seperti saat ada delegasi kami dari Presidium Dewan Papua (PDP)
menghadiri pertemuan negara-negara di Pasifik Selatan, cuma saya
lupa persisnya di mana.
Setelah utusan PDP maju, lalu utusan bintang empat belas juga
masuk. Waktu itu terpecah dua: bintang fajar dan bintang empat belas
dengan grupnya almarhum Thom Wanggai19.
Mereka masuk, berbenturan di dalam, akhirnya disuruh keluar.
Kalian Papua keluar dulu, kalian selesaikan dulu masalah kalian sehingga
satu orang saja yang masuk di sini untuk mewakili kalian semua.
Ini jadi pembelajaran elit-elit politik di Papua bahwa benturan kami
tak menguntungkan dan mengurangi simpati negara pendukung kami.
19 Dr. Thomas Wapai Wanggai menjalani hukuman 20 tahun penjara karena aktivisme politik
memperjuangkan Papua Merdeka. Ia dibunuh di penjara Cipinang, 12 Maret 1996.
94
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
Tetapi melihat kami pecah, akhirnya dia tak berani dukung sebab dia
akan berpikir saya salah dukung nanti.
Jangan sampai ini terjadi seperti di Rwanda, suku Tutsi dan suku
Hutu saling berbunuhan sebab mereka ketakutan. Di dalam kasus Papua,
jangan dukung salah satu faksi. Karena faksi yang kuat akan membunuh
faksi yang lain, sehingga nantinya negara itu juga akan dinyatakan ikut
terlibat dalam aksi pembunuhan kelompok.
Apakah TPN/OPM memiliki kekuatan yang mungkin selama ini tidak
terlihat dalam forum resmi semacam kongres?
Saya tidak bisa berbicara tentang itu karena saya tidak terlibat di situ.
Saya berbicara tentang faksi–faksi yang bergerak secara politik karena
saya bermain di sisi politik.
Saya buta tentang apa yang dilakukan TPN/OPM. Yang saya tahu,
di kalangan TPN/OPM sendiri sudah ada kesepakatan untuk sementara
mereka menahan diri dan memberi kesempatan orang politik berjuang
ke arah damai. TPN/OPM menahan diri karena tidak mau rakyat jadi
korban lagi. Kalau kami dari faksi politik berjuang dengan cara damai,
korbannya paling kami masuk penjara, tidak ada rakyat yang terbunuh.
Bagaimana Bapa melihat tentang masa depan Papua?
Saya melihat benturan di tingkat elit yang harus kami dudukkan
bersama. Ini mungkin butuh waktu lama untuk saling mengerti dan
memahami, sehingga bisa saling mengalah. Tak ada saling rebut posisi
dan memaknai benar apa itu demokrasi.
Sehingga kalau pun dia kalah dalam pemilihan, berbesar hati untuk
mengakui temannya lain. Mengucapkan selamat dan mendukung teman
yang terpilih menjadi pemimpin.
Contoh paling gampang, saya lihat pada pilkada DKI baru-baru
ini. Saat kalah, Fauzi Bowo dengan besar hati langsung mengucapkan
selamat pada Joko Widodo dan juga menyatakan dukungannya siap
membantu kalau diperlukan untuk masukan-masukan atau hal-hal
yang masih perlu dikomunikasikan. Sikap seperti ini yang harus dimiliki
para elit-elit politik Papua.
95
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Bagaimana melihat pemimpin-pemimpin Papua Mako Tabuni20,
Danny Kogoya21, Victor Kogoya22?
Ini merupakan strategi dari pihak lawan untuk memutuskan rantai
kepemimpinan. Anak-anak muda yang baru naik dengan semangat,
dengan keberanian yang kuat luar biasa, menyatakan pendapat dengan
damai dan berani di depan pemerintah, dimusnahkan.
Mereka merupakan figur pimpinan yang punya kharisma, sehingga
pemerintah khawatir akan tumbuh menjadi besar dan sulit diredam.
Jadi selagi masih tumbuh, langsung dimusnahkan. Ini salah satu bentuk
teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua.
Anak-anak muda yang akan jadi pemimpin dengan berbagai cara
dihilangkan, dibuat cacat. Tujuannya menanamkan teror dan ketakutan
kepada adik-adik muda yang akan menjadi penerus mereka. Ini
semakin membuktikan bahwa yang terjadi di Papua sekarang ini adalah
penjajahan. Ini sama seperti yang Belanda lakukan dulu terhadap
Indonesia, dengan cara menangkap Soekarno, memburu Tan Malaka,
juga Hatta. Mereka ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan.
Bagaimana melihat perbandingan Belanda dengan Indonesia?
Saya melihat Belanda menghargai dan menghormati Soekarno-Hatta,
sebagai calon pemimpin Bangsa Indonesia. Meskipun mereka ditangkap
dan dipenjara tetapi hak-hak mereka tidak dirampas. Saya baca itu dari
buku Muhamad Hatta. Dia menceritakan bahwa waktu dia dibuang ke
Banda Neira, harta kekayaannya adalah buku-buku dengan peti-peti.
Semua itu turut diangkat dengan kapal. Hatta juga dikasih uang saku
dalam penjara itu. Mereka diperlakukan lebih manusiawi.
Di era ini dimana ada Undang-Undang Dasar, ada pengakuan
terhadap Hak Asasi Manusia, dan Indonesia juga punya Kementerian
Hukum dan HAM, tetapi kami diperlakukan dengan, misalnya, harta
20 Mako Tabuni aktivis Papua dan wakil ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia
meninggal karena luka tembak dan kehabisan darah pada 14 Juni 2012 dalam sebuah operasi
penangkapan oleh Kepolisian Papua.
21 Danny Kogoya tokoh Organisasi Papua Merdeka. Ia meninggal Desember 2013 karena
infeksi kaki kanan akibat ditembak saat ditangkap anggota Polres Jayapura September 2012.
22 Victor Kogoya Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Indonesia Tengah. Ia
meninggal Juli 2012 di RSUD Wamena. Kematiannya masih misterius.
96
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
milik kami disita semena-mena lalu buku-buku kami di-sweeping atau
dipindahkan ke Polda. Barang-barang kami diangkat dan dilempar. Itu
semua saya alami sendiri.
Ini terasa aneh di era modern, di mana Indonesia menyatakan
diri sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika dan India,
tetapi perlakuan yang kami dapat berbeda sekali dari apa yang disebut
demokrasi.
Dengan teror-teror di Papua, apakah Indonesia menyelesaikan
persoalan ini atau membiarkannya?
Saya melihat ada itikad tidak baik dari pemerintah Indonesia dan tidak
ada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Janji untuk menyelesaikan
masalah di Papua bukan baru. Sudah lama. Namun sekian lama berjalan
di tempat.
Program apapun yang ditawarkan sebatas lip service saja. Pemanis
bibir saja. Contoh, saat Papua masih bernama Irian Barat, waktu
dianeksasi Soekarno mengatakan kembali ke bawah pangkuan ibu
pertiwi. Diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya. Tapi di dalam
otonomi khusus yang seluas-luasnya operasi militer berjalan dan
pembunuhan terjadi terus. Penyiksaan, penghinaan, pelanggaran hak
asasi manusia yang sangat besar terjadi.
Ada ladang-ladang pembantaian di tanah Papua. Sayangnya, waktu
itu, kami terbatas dalam teknologi dan kemampuan untuk menyimpan
data sehingga semua itu hilang lenyap begitu saja. Kami tak bisa
mengumpulkan atau mengungkapkan fakta ini.
Tetapi ada beberapa teman yang berdinas di militer maupun
di kepolisian memberitahukan kami bahwa seperti markas-markas
militer itu kadang-kadang di bawahnya ada ladang pembantaian.
Sebagai contoh, pembangunan asrama Brimob di Timika. Waktu di
buldozer banyak ditemukan tulang belulang. Jadi kalau bekas ladang
pembantaian terus dibangun komplek militer atau polisi, siapa yang
akan berani kesitu untuk menggali-gali dan menemukan bukti itu?
Kapan peristiwa di Timika itu terjadi?
Saya tidak tahu persis. Yang jelas saat peristiwa di Timika itu, almarhum
97
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Kelly Kwalik23 masih eksis. Saat itu banyak operasi militer dilakukan di
Timika, mungkin sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an.
23 Kelly Kwalik komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka. Ia meninggal di Timika,
16 Desember 2009, ditembak polisi di tempat persembunyiannya di Gorong-gorong, lingkungan
Timika. Kepolisian Indonesia menuduh Kwalik bertanggung jawab atas serangkaian insiden
penembakan dan serangan yang menargetkan pekerja maupun properti dari perusahaan
tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, yang mengoperasikan tambang tembaga dan
tambang emas besar di Papua. Dalam pertemuan 2009 dengan kepolisian, Kwalik berulang kali
membantah bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
98
KRITIK LANGKAH PERJUANGAN
99
100
L A MPIR A N
101
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
PETISI KEPADA:
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
KELOMPOK KERJA TERHADAP PENAHANAN
SEWENANG-WENANG
Ketua-Pelapor: Malick El Hadji Sow (Senegal)
Wakil Ketua: Shaheen Sardar Ali (Pakistan)
Roberto Garretón (Chile)
Mads Andenas (Norwegia)
Vladimir Tochilovsky (Ukraina)
DEWAN HAK ASASI MANUSIA
MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Mengenai Kasus
FILEP JACOB SEMUEL KARMA,
Warga Negara Republik Indonesia
vs
Pemerintah Republik Indonesia
MEMOHON TINDAKAN MENDESAK
Petisi Pengajuan Bantuan Berdasarkan Resolusi 1997/50, 2000/36,
2003/31, 6/4 dan 15/18
Diajukan oleh:
Frederick Fedynyshyn dan Eva Deitz
Hogan Lovells LLP
555 Thirteenth Street, NW
Washington, DC 20004
Amerika Serikat
+1 (202) 637 5600 (telp); +1 (202) 637 5910 (fax)
[email protected]
[email protected]
102
LAMPIRAN
Michael Sulmeyer
Stanford Law School
+1 (202) 210 7532
[email protected]
Tarun Chhabra
Harvard Law School
+1 (318) 623 4308
[email protected]
Maran Turner and Sachiko Jensen
Freedom Now
1776 K Street, NW, Suite 811
Washington, DC 20006
Amerika Serikat
+1 (202) 223-3733 (tel); +1 (202) 223-1006 (fax)
[email protected]
[email protected]
103
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
16 Mei 2011
LANDASAN PENGAJUAN “TINDAKAN MENDESAK”
Sebagaimana dipaparkan dalam Petisi terlampir, Pemerintah
Indonesia secara sewenang-wenang merampas kebebasan Filep Semuel
Karma selama lebih dari 6 tahun karena mengorganisir dan berpartisipasi
dalam upacara pengibaran bendera memperingati hari kemerdekaan
Papua dari Belanda pada 1961. Selain itu, kondisi tahanan yang buruk
membahayakan kehidupan dan kesehatannya. Kami meminta kasus
Filep Semuel Karma bisa dipandang memenuhi prosedur “Tindakan
mendesak”. Selain itu, kami juga meminta segera dilakukan komunikasi
dengan Pemerintah Indonesia guna memastikan Karma mendapat
makanan, air bersih, dan perawatan medis memadai.
Sejak ditangkap pada 1 Desember 2004, Karma dipenjara di dua
tempat berbeda, yaitu LP Abepura dan Polresta Jayapura. Dia dipenjara
di LP Abepura sejak hari penangkapannya, dan dipindahkan ke Polresta
Jayapura pada 3 Desember 2010. Pemerintah Indonesia mengeluarkan
tuduhan kabur dan ngawur bahwa ia memicu kerusuhan di LP Abepura
sebagai dasar pemindahannya. Pada kenyataannya, pemerintah
menjatuhkan tuduhan palsu itu untuk memindahkan Karma karena
ia dikenal memperjuangkan gerakan damai menuntut kemerdekaan
Papua. Pemerintah Indonesia secara resmi tidak menjatuhkan dakwaan
ke pengadilan terkait kerusuhan bulan Desember di LP Abepura dan
menutup akses bantuan hukum untuknya. Ia dipindahkan kembali ke
Abepura pada 7 Maret 2011.
Polresta Jayapura bukanlah penjara dengan fasilitas jangka
panjang karena tidak bisa menyediakan makanan atau bantuan medis
memadai dalam waktu lama. Namun, Karma ditahan 3 bulan dalam sel
penuh tikus dan terpapar langsung pipa pembuangan asap. Dia tidak
mendapat makanan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan memadai
karena sebagian besar keluarga dan teman-teman, yang bisa membantu
memenuhi kebutuhannya, tidak berdomisili di Jayapura. Hal ini membuat
kesehatan Karma terganggu secara serius dan memburuk. Dia menderita
prostat kronis, nyeri lutut dan punggung serta infeksi pernapasan kronis,
104
LAMPIRAN
yang diperburuk oleh paparan terus-menerus dengan pipa pembuangan.
Waktu menipis bagi Karma yang terus menderita akibat penahanan tidak
sah di Polresta Jayapura.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon Petisi dengan ini
meminta Kelompok Kerja (Pokja) PBB menindaklanjuti Petisi ini
sebagai prosedur “Tindakan Mendesak.” Selain itu, Pemohon meminta
Petisi ini dianggap sebagai permintaan resmi atas fatwa Kelompok Kerja
PBB terkait Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/50, sebagaimana
ditegaskan oleh Resolusi 2000/36, 2003/31, dan Resolusi Dewan Hak
Asasi Manusia 6/4 dan 15/18.
105
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
KUESIONER UNTUK DIISI OLEH PIHAK YANG
MENGADUKAN PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN
SEWENANG-WENANG
I. IDENTITAS
1. Nama Keluarga: Karma
2. Nama depan: Filep Jacob Semuel
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Tanggal lahir: 14 Agustus 1959 (51 tahun)
5. Kebangsaan: Indonesia
6.(a) Dokumen identitas (jika ada): KTP
(b) Dikeluarkan oleh: Pemerintah Republik Indonesia
(c) Pada (tanggal): 12 Mei 2010 (berlaku hingga 14 Agustus 2015)
(d) Nomor: 9171.009.7048
7. Profesi dan/atau kegiatan (jika diyakini relevan dengan penangkapan/
penahanan):
Filep Jacob Semuel Karma adalah aktivis HAM Papua ter kemuka
dan mantan PNS di Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Dia
adalah pejuang gerakan damai menuntut kemerdekaan Papua.
8. Alamat tinggal:
Alamat surat: Jl. Macan Tutul No 33 Dok V Atas Distrik Jayapura
Utara / Kota Jayapura
II. PENANGKAPAN
1. Tanggal penangkapan: 1 Desember 2004.
2. Lokasi penangkapan (sedetail mungkin): Abepura, Papua, Indonesia.
3. Kesatuan yang menangkap atau diyakini telah melakukannya:
Kepolisian Republik Indonesia.
4. Apakah mereka menunjukkan surat perintah atau keputusan lainnya
oleh otoritas publik?: Tidak.
5. Otoritas yang mengeluarkan surat perintah atau keputusan:
Kejaksaan Distrik Jayapura.
6. Peraturan yang relevan diterapkan (jika diketahui): Pasal 106, 110,
106
LAMPIRAN
154 dan 155 KUHP, yang berhubungan dengan “mengganggu
keamanan negara” dan “mengganggu ketertiban umum”, termasuk
tuduhan penghasutan dan makar.
III. PENAHANAN
1. Tanggal penahanan: 1 Desember 2004
2. Jangka waktu penahanan (jika tidak diketahui, perkiraan lama
penahanan): Karma telah ditahan sejak tanggal penangkapannya
pada 1 Desember 2004.
3. Pihak yang bertanggung-jawab atas tahanan: Pemerintah
Republik Indonesia
4. Lokasi penahanan (sebutkan pemindahan dan lokasi penahanan saat
ini): Karma awalnya ditahan di Polresta Jayapura ketika menjalani
persidangan pada 2005. Dia dipindahkan ke LP Abepura pada
pertengahan 2005. Pada Desember 2010, ia dipindahkan kembali ke
Polresta Jayapura. Dia dikembalikan lagi ke Abepura pada 7 Maret
2011. Kesehatannya terus memburuk. Ia mengalami gangguan
prostat baru-baru ini yang memerlukan operasi, cedera kaki dan
punggung serta masalah pernapasan kronis.
5.Pihak berwenang yang memerintahkan penahanan: Pada 1
Desember 2004, Kepolisian Republik Indonesia mendapat instruksi
menangkap Karma di Lapangan Trikora, Abepura. Kejaksaan
Distrik Jayapura mengajukan surat perintah penahanan pada
hari berikutnya. Pada 26 Mei 2005, Pengadilan Negeri Jayapura
menghukumnya atas tuduhan menghasut, konspirasi untuk
melakukan penghasutan, dan mengganggu ketertiban umum.
6. Alasan penahanan yang dituduhkan oleh pihak berwenang:
Pengadilan Negeri Jayapura memvonis Karma dengan hukuman
kurungan penjara selama lima belas tahun atau tiga kali lebih lama
dari tuntutan jaksa. Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah
Agung Republik Indonesia mengesahkan hukuman itu, yang
dijatuhkan masing-masing pada 11 Juli 2005 dan 27 Oktober 2005.
7. Peraturan terkait yang digunakan (jika diketahui): Pasal 54, 67, 106,
110, 154, 155, 158, 198 dan 244 dari KUHP yang berhubungan
107
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
dengan “mengganggu keamanan negara” dan “mengganggu
ketertiban umum,” termasuk hasutan dan tuduhan makar.
108
LAMPIRAN
GAMBARKAN SITUASI PENANGKAPAN DAN/ATAU
PENAHANAN DAN SEBUTKAN ALASAN JELAS MENGAPA
PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN INI DINILAI
SEWENANG-WENANG
PERNYATAAN FAKTA
I. Pendahuluan
Pada 1 Desember 2004, Filep Semuel Karma ditangkap karena
mengorganisir dan berpartisipasi dalam perayaaan ulang tahun
kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda 1961 yang berlangsung di
Lapangan Trikora di Abepura, Papua. Ratusan warga Papua berkumpul
dalam upacara tersebut, menyerukan kata “merdeka” dan mengelukan
penolakan Otonomi Khusus Papua, serta mengibarkan bendera Bintang
Kejora, simbol kemerdekaan Papua. Upaya Kepolisian Republik
Indonesia membubarkan paksa unjuk rasa itu disambut dengan
lemparan kayu, batu dan botol. Polisi merespons dengan melakukan
tembakan ke arah kerumunan massa. Karma dan Yusak Pakage, peserta
lain dalam upacara tersebut, ditangkap dan keesokan harinya dituduh
melakukan penghasutan. Pada Mei 2005, Karma dijatuhi hukuman
15 tahun penjara dan Pakage dihukum 10 tahun. Pakage mendapat
pengampunan bersyarat dan dibebaskan pada Juli 20101. Karma yang
kesehatannya kini memburuk menolak pengampunan bersyarat dan
berstatus tahanan politik.
II. Tahanan Politik Damai Dihukum 15 Tahun Akibat Pengibaran
Bendera
a. Latar Belakang dan Keterlibatan Politik Terhukum
Filep Karma, 51 tahun, adalah salah satu tokoh terkemuka penyeru
kemerdekaan Papua. Dia mantan PNS di Departemen Pendidikan dan
1 Lihat Most Political Prisoners in Papua Refuse to Ask for Pardon, THE JAKARTA POST, July 10,
2010, available athttp://www.thejakartapost.com/news/2010/07/10/most-political-prisonerspapua-refuse-ask-pardon.html
109
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Pelatihan Jayapura. Ia telah menikah dan memiliki dua anak perempuan.
Karma lahir pada 14 Agustus 1959. Andreas Karma, ayahnya
merupakan seorang PNS dengan latar belakang pendidikan di Belanda
yang menjabat sebagai Bupati Wamena dan Serui2. Filep Karma meraih
gelar sarjana ilmu politik di Universitas 11 Maret di Solo, Jawa, dan
mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 19873. Ia menjadi
penyeru kemerdekaan Papua pada 19984. Pada Juli tahun yang sama, ia
berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera di rumahnya di Biak.
Karma terluka di kaki karena tembakan peluru karet militer Indonesia
dan kemudian ditangkap atas tuduhan penghasutan5. Dia dijatuhi
hukuman 6,5 tahun penjara tetapi dibebaskan di tingkat banding pada
20 November 19996 setelah menjalani hampir 1½ tahun kurungan.
Karma secara eksplisit menolak penggunaan kekerasan melalui
pernyataannya: “Kami ingin terlibat dalam dialog yang bermartabat
dengan pemerintah Indonesia, dialog antara dua orang bermartabat,
dan bermartabat berarti tidak menggunakan kekerasan.” 7 Pemerintah
Indonesia memang belum menyatakan bahwa Karma terlibat kekerasan
(yang spontan, tidak direncanakan) yang terjadi setelah aparat berusaha
membubarkan upacara pada Desember 2004. Amnesty International
telah menetapkannya sebagai “tahanan politik.”
b. Penangkapan, Persidangan dan Penjara
Lebih dari 200 orang berkumpul bersama Karma merayakan Hari
Kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Abepura,
pada 1 Desember 2004.8 Awalnya, Polisi berusaha membubarkan
kerumunan massa. Ketika mendapat perlawanan dari sejumlah
pengunjuk rasa, polisi melancarkan tembakan dan memukul peserta
2 HUMAN RIGHTS WATCH, PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION: INDONESIA‘S POLITICAL
PRISONERS 30 (22 Juni 2010) [Selanjutnya disingkat PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION].
3 Id
4 Id, halaman 29
5 Id
6 Id
7 Id halaman 29
8 Kesaksian Filep Karma, Catatan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Sidang,
atas nama Filep Karma, dalam kasus pidana No. 04/Pid.B/2005/PN-JPR, p. 14 [selanjutnya disebut
Catatan Pengacara].
110
LAMPIRAN
upacara dengan menggunakan tongkat.9 Berbagai laporan menyebutkan
4 orang menderita luka-luka, termasuk dua luka di kepala.10 Seorang
petugas pemantau dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
juga dipukuli ketika mencoba memotret kekerasan yang terjadi.11 Aparat
kemudian mundur sesaat sembari menunggu datangnya bala bantuan
dan kemudian mengakhiri upacara tersebut dengan kekerasan. Karma
ditangkap di tempat kejadian dan aparat memukuli serta menginjakinjaknya selama perjalanan ke kantor polisi setempat.12
Kejaksaan mengajukan tiga dakwaan untuk Karma: makar
penghasutan (dakwaan primer), penghasutan (dakwaan subsider)
dan mengobarkan “kebencian atau penghinaan” terhadap pemerintah
(dakwaan subsider). Pembahasan lebih rinci mengenai ketiga dakwaan
ini dapat dilihat dalam Bab II.13
Di persidangan, pengacara Karma mengajukan dokumentasi
pembelaan prosedural yang menyoroti keberpihakan Hakim A.
Lakoni Hernie. Tim Pembela juga menunjukan beberapa pernyataan
spesifik dari sang hakim yang melanggar pasal 158 KUHP mengenai
ketidakberpihakan pengadilan.14 Sebagai contoh, hakim tercatat
berkata “hantam kepala Filep kalau dia berulah”15 dan mengatai Karma
“jangan bawa nama Tuhanmu di tempat ini, Tuhanmu sudah lama
mati.”16 Pengacara juga menunjukkan bahwa dalam suatu insiden di
9 Amnesty International, Indonesia: Special Case Focus on Filep Karma and Yusak Pakage,
available at http://www.upr-info.org/IMG/pdf/AI_IND_add9.pdf.
10 Id
11 Id
12 Id
13 Lihat Berkas Perkara Kejaksaan Wilayah Jayapura: Kasus No. PDM-111/T.1.10/Ep.2/12/2004,
hal. 1-2.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sering disingkat sebagai KUHAP dan mengacu
pada Peraturan No. 8 Tanggal 31 Desember 1981: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau
mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”.
Terjemahannya dalam bahasa Inggris: A judge is prohibited from showing by his attitude or by
a remark during the trial whether or not he thinks the defendant is guilty. Lihat http://www.
kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf.
15 Hakim memakai pernyataan ini ketika memerintahkan polisi menghentikan pidato Karma
pada 19 April 2005. Lihat Catatan Pengacara, supra note 8, at 7. Lihat Juga Ringkasan Permohonan
Tim Bantuan Hukum atas nama Filep Karma, dalam kasus pidana No. 04/Pid.B/2005/PN-JPR, hal.
14 [selanjutnya disebut Ringkasan Permohonan Banding].
16 Hakim membuat pernyataan ini kepada Karma dalam Dengar Pendapat 19 April 2005. Lihat
Catatan Pengacara, supra nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, supra nota 15,
pada 4-6.
111
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
luar pengadilan, Hakim Lakoni Hernie memukul seorang perempuan
pendukung Karma dan melempar pendukung lainnya seraya berteriak
“Diam kamu. Pingin mati ya?”17 Bukti ini dan lainnya memperlihatkan
pengadilan berat sebelah.18
Karma juga mengajukan pembelaan prosedural kedua bahwa
haknya untuk berhubungan dengan pengacaranya telah ditolak secara
tidak adil. Hal ini melanggar Pasal 54 dan Pasal 198 (2) KUHP.19 Pasal
54 berbunyi: “Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa
berhak mencari bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat
hukum selama dan setiap persidangan...” Pasal 198 (2) berbunyi: “Jika
penasehat hukum berhalangan hadir, ia akan menunjuk pengganti dan
jika pengganti tidak dapat hadir atau berhalangan maka sidang akan
dilanjutkan.”20 Pada 10 Mei 2005, Pengadilan memulai persidangan
tanpa pemberitahuan memadai kepada pengacara Karma, termasuk
sejumlah pesan SMS dan panggilan telepon dari pengacara Karma yang
menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mampu dan berencana hadir
dalam sidang.21
Kedua pembelaan prosedural Karma dimentahkan. Saat pembacaan
hukuman, Majelis Hakim memvonis Karma tiga kali lebih lama dari
tuntutan yang diajukan pada awal persidangan. Jaksa menuntut
hukuman penjara 5 tahun, tapi Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15
tahun penjara bagi Karma.22
Persidangan itu menyulut bentrokan lebih lanjut antara pendukung
Karma dengan aparat keamanan, dan pengacara Karma juga menjadi
sasaran intimidasi. Dalam satu kesempatan, kepala anjing terpenggal
disertai catatan berisi nama-nama pengacara Karma ditemukan
17 Lihat Catatan Pengacara, supra nota 8, poin 8 dan Ringkasan Permohonan Banding, supra
nota 15, pada 5.
18 Lihat Catatan Pengacara, supra nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, supra
nota 15, pada 4.
19 Lihat Catatan Pengacara, supra nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, supra
nota 15, pada 5.
20 Id
21 Id
22 Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura menanggapi Pembelaan oleh Pengacara Filep Jacob
Semuel Karma, Nomor 21/PID/2005/PT.JPR, 11 Juli 2005 [selanjutnya disingkat Keputusan
Pengadilan Tinggi Jayapura].
112
LAMPIRAN
tergeletak di depan kantor LBH Jayapura.23
Prosedur hukum yang cacat dan tak wajar juga mewarnai permintaan
banding Karma di Pengadilan Tinggi. Pada 11 Juli, Pengadilan Tinggi
menolak banding24 tapi mengaku tidak pernah menerima dokumen
ringkasan banding milik Karma, yang seharusnya diteruskan oleh
Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.25 Meskipun terdapat
ketidakberesan, Mahkamah Agung tetap menolak kasasinya pada 27
Oktober 2005.26 Mereka tidak menyebutkan alasan penolakan itu.27
c. Status Sekarang
Karma saat ini ditahan di LP Abepura, Papua, di mana banyak
pelanggaran HAM telah dilaporkan terjadi. Ia mendekam selama 6
tahun dan masih memiliki 9 tahun masa tahanan. Pengajuan grasinya
pun masih belum jelas.28
Karma mengalami gangguan prostat akut selama bertahun-tahun.
Penyakitnya semakin memburuk pada 2009. Setelah tertunda hampir 1
tahun ia kemudian dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Jakarta untuk
menjalani konsultasi kesehatan dan operasi pada Juli 2010. Sebelum
dipindah, Karma tidak mendapat akses kesehatan memadai, meski
pendukungnya bersedia mengganti biayanya. Setelah Karma melaporkan
kesakitan ketika buang air kecil dan masalah terkait lainnya, petugas
penjara menyuruh Karma banyak minum dan berbaring dengan posisi
kaki terangkat.29 Ia akhirnya mendapat izin menemui dokter di Rumah
Sakit Dok Dua, tidak lama setelah foto dirinya yang tidur dengan posisi
kaki ke atas terpampang di koran Bintang Papua. Pada Oktober 2009,
dokter rumah sakit tersebut merekomendasikan pemindahan Karma
ke Jakarta untuk menjalani operasi urologi. Namun, otoritas penjara
23 Diteror dengan Kepala Anjing, PAPUA POS, 20 Mei 2005, dan PH Filep Karma Dikirimi Kepala
Anjing, PAPUA POS, 25 Mei 2005, dikutip PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, supra nota 4,
pada 13
24 Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura, supra nota 22.
25 Id
26 “Sari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Nama Pengacara: Dr. Filep Jacob
Semuel Karma, Nomor Dokumen 688/TU/2005/1710, 24 November 2005, hal. 2.
27 Id
28 PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, supra nota 2, pada 33.
29 Id pada 33.
113
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
baru mengizinkan pemindahan 8 bulan kemudian.30 Bahkan, Karma
harus menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memindahkannya
ke sebuah penjara di Jakarta—yang membuatnya rentan disiksa—
sebelum dia dipindah ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Selain
penyakit prostat, ia juga menderita cedera kaki tertembak peluru karet
aparat saat upacara pengibaran bendera di Biak pada 1998.31 Karma
juga sempat dipindah ke rumah sakit di Jayapura untuk menjalani
perawatan cedera punggung.32
Kondisi penahanan Karma memburuk secara dramatis akibat
insiden di bulan Desember tahun lalu.33 Pada 3 Desember 2010, sejumlah
narapidana di LP Abepura berusaha melarikan diri. Petugas menangkap
satu narapidana dan menembak mati satu lainnya. Narapidana
lain di Abepura kemudian meminta Karma mewakili mereka guna
menghindari kekerasan lebih lanjut dan memediasi keluhan mereka.
Pada saat negosiasi awal dengan petugas penjara dan seorang wakil
dari Komisi HAM Papua, beberapa narapidana melemparkan batu dan
petugas penjara bereaksi dengan melepas tembakan. Karma mengimbau
para tahanan menghentikan aksinya guna meredakan ketegangan dan
berusaha mengumpulkan mereka dekat gereja penjara. Ketika otoritas
penjara memerintahkan semua tahanan kembali ke sel masing-masing,
Karma menganjurkan narapidana mematuhi perintah itu. Meski
demikian, Karma bersama beberapa tahanan lain tidak lama kemudian
dipindahkan ke Polresta Jayapura. Keluarga dan pengacaranya tidak
mendapat pemberitahuan mengenai pemindahannya. Buruknya
kondisi penahanan di Polresta Jayapura, termasuk makanan yang tak
memadai dan paparan langsung dengan tikus membuat kesehatannya
turun tajam. Pada 7 Maret 2011, Karma dikembalikan ke Abepura.
30 Id
31 PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, supra nota 2, pada 29
32 Convicted Papuan Speaks Out, AUSTRALIAN BROADCASTING CORP., 4 Mei 2006, bisa
diunduh di http://www.abc.net.au/lateline/content/2006/s1631133.htm.
33 Keterangan ini didapat dari pernyataan tertulis yang ditandatangani Karma tanggal 14
Desember dan ditulisnya dari penjara Jayapura. Pernyataan itu ditujukan kepada Amnesty
International, Human Rights Watch, Freedom Now, Direktur Eksekutif Imparsial, dan Kepala
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
114
LAMPIRAN
III. Latar Belakang Konflik di Papua
Wilayah Papua menempati separuh pulau Papua Nugini bagian
barat dan saat ini terdapat dua provinsi di sana, yaitu Papua dan Papua
Barat. Keseluruhan wilayah ini menyumbang lebih dari seperlima total
daratan Indonesia, tetapi menjadi rumah bagi sekitar 3,9 juta orang
atau 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Papua menjadi satu wilayah
paling terpencil Indonesia dan isolasi ini diperburuk oleh penerapan
pembatasan akses menuju wilayah tersebut oleh pemerintah.
Papua menjadi koloni Belanda hingga 1961. Sebelum menarik diri
dari wilayah itu, Belanda menawarkan kemerdekaan pada 1970. Namun,
Presiden Indonesia Soekarno meluncurkan kampanye untuk menguasai
Papua, termasuk melakukan beberapa pertempuran bersenjata
dengan pasukan Belanda yang bergerak mundur. Perundingan yang
diperantarai Amerika Serikat menyepakati serah-terima wilayah Papua
ke tangan perwalian PBB dan kemudian ke Indonesia pada Mei 1963.
Sesuai perjanjian, Indonesia mengatur pertemuan dengan beberapa
perwakilan Papua pada 1969 untuk voting mengenai nasib Papua.
Banyak pihak menuduh pemungutan suara itu dipenuhi kecurangan
dengan pemilihan perwakilan yang tidak transparan, pengawasan
militer atas proses voting, dan pemaksaan terbuka. Pemerintah
Indonesia keberatan dengan tuntutan referendum.
Pemerintah Indonesia menafsirkan dan meletakkan kedaulatan
warga Papua dalam konteks kekhawatiran umum dan mengurat-akar
mengenai potensi disintegrasi politik di negara yang sangat multietnis,
multikultural, dan multibahasa dengan geografi yang sangat terpecahpecah. Kemerdekaan Timor Timur dan konflik berkepanjangan di Aceh
mengafirmasi kekhawatiran ini.
Pada 2001, Papua mendapat status otonomi khusus yang
memberikan kesempatan warga Papua memiliki pemerintahan sendiri
melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terdiri dari tetua suku.
Namun, ketidakpuasan atas laju pembangunan ekonomi dan perhatian
hak-hak sipil dan politik warga Papua memicu kerusuhan baru-baru ini.
Di musim panas 2010, misalnya, MRP menyetujui mosi tidak percaya
115
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
terhadap status otonomi khusus Papua,34 dan pengunjuk rasa mendesak
Dewan Perwakilan Rakyat Papua melakukan hal yang sama.35
a. Catatan HAM Indonesia di Papua
Sejak integrasi Papua ke Indonesia, sekelompok kecil gerilyawan di
bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni Tentara Pembebasan
Nasional (TPN), melakukan penculikan dan serangan kilat terhadap
pos militer dan situs pertambangan. Serangan kecil pemberontakan ini
memicu kehadiran militer yang didukung taktik berbasis alat berat.
Dalam menanggapi pemberontakan berkepanjangan di Papua,
Indonesia meresponse keras dan tidak proporsional, khususnya di bawah
era Soeharto. Hingga Oktober 1998, Papua resmi ditetapkan sebagai
Daerah Operasi Militer, yang memungkinkan pasukan keamanan
Indonesia menangkapi kelompok oposisi sipil, selain pemberontak
bersenjata. Ada berbagai laporan kekejaman yang dilakukan oleh
pasukan keamanan terhadap warga sipil, termasuk penyiksaan dan
eksekusi di luar pengadilan.36 Pengamat PBB melaporkan bahwa
suasana mencekam masih melekat di Papua.37
b. Reformasi Politik di Bawah Presiden Yudhoyono
Indonesia telah memperbaiki iklim kebebasan berekspresi secara
signifikan sejak jatuhnya Soeharto, dan gerakan masyarakat sipil
yang luas untuk kemerdekaan Papua telah muncul dalam semangat
liberalisasi. Namun, hukum Indonesia mengenai pencemaran nama
baik, penghinaan dan pengkhianatan seringkali dipakai untuk menekan
sentimen pro-kemerdekaan di Papua. Human Rights Watch (HRW)
menduga lebih dari 170 orang di penjara di seluruh Indonesia atas
tindakan berekspresi secara damai.38
34 Papua Parliament to Review Special Autonomy: Mass Demonstrations Call for End to
Status, RADIO NEW ZEALAND INTERNATIONAL (13 Juli 2010), http://pidp.eastwestcenter.org/
pireport/2010/July/07-14-05.htm.
35 Id.; Karishma Vaswani, Papua Autonomy Protests Challenge Jakarta, BBC NEWS (9 Juli 2010),
http://www.bbc.co.uk/news/10565860.
36 Lihat, e.g., PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, supra nota 2.
37 Lihat e.g., Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Situation of
Human Rights Defenders, A/HRC/7/28/Add.2 20-22 (January 28, 2008).
38 Human Rights Watch, Indonesia: Release Papuan Flag-Raisers (18 November 2009), http://
116
LAMPIRAN
Pada Mei 2010, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis
Akbar menyatakan Pemerintah Indonesia berencana melepas
sejumlah tahanan politik Papua, tetapi ia menambahkan bahwa
tahanan yang didakwa terlibat konflik bersenjata atau—bahkan yang
melakukan aksi damai—pengibaran bendera Bintang Kejora Papua
tidak akan diampuni.39
IV. Kunjungan Pokja PBB ke Papua 1999 terkait Penahanan
Sewenang-wenang
Pokja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang (WGAD)
mengunjungi Papua pada 1999. WGAD mengemukakan keberatan
terkait HAM atas dua pasal KUHP Indonesia—tentang Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Terhadap Ketertiban—dan
secara khusus menggarisbawahi pengibaran bendera:
Sebagian besar ketentuan ini, terutama yang memiliki unsur
kesengajaan atas kejahatan yang dimaksud, dirancang dengan
istilah umum dan rancu sehingga dapat digunakan sewenangwenang untuk membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi,
berkumpul dan berserikat. Peraturan itu dapat dipakai untuk
menjerat wartawan, kegiatan politik damai oleh oposisi dan serikat
buruh, seperti yang sering terjadi di bawah rezim sebelumnya.40
WGAD juga secara khusus merujuk pada penahanan Karma pada
1998, di antaranya, akibat pengibaran bendera yang dinilai melawan
hukum menurut Kategori II seperti yang dimaksud Pokja.
www.hrw.org/en/news/2009/11/18/indonesia-release-papuan-flag-raisers
39 Human Rights Watch, Indonesia: Release Papuan Flag-Raisers (18 November 2009), http://
www.hrw.org/en/news/2009/11/18/indonesia-release-papuan-flag-raisers
40 Komisi HAM PBB, Laporan Pokja Penahanan Sewenang-Wenang dalam Kunjungan ke
Indonesia (31 Januari–12 Februari 1999), E/CN.4/2000/4/add.2, pada 13 (12 Agustus 1999)
[selanjutnya disingkat Laporan Kunjungan Pokja].
117
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
ANALISIS
Atas dasar alasan berikut ini, penahanan sewenang-wenang Karma
karena mengorganisir dan mengikuti upacara bendera perayaan ulang
tahun kemerdekaan Papua dari Belanda tahun 1961 melanggar hukum
domestik dan internasional.
V. Pelanggaran Hukum Indonesia dan Internasional
Karma didakwa dan divonis atas tiga tuduhan:
(1) “...melakukan atau memberikan perintah partisipasi dalam
tindakan penghasutan dengan maksud menyebabkan perpecahan
Republik Indonesia”;
(2) “konspirasi untuk memberontak dengan maksud menyebabkan
perpecahan Republik Indonesia dan menyebabkan keresahan
sosial”; dan
(3) “secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia.”
a. Hukum Indonesia
Dakwaan 1 dan 2 di atas, didasarkan pada Pasal 110 dan
106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).41 Pasal 110
mengkriminalisasi konspirasi untuk melakukan pemberontakan;
Pasal 106 memperkenankan hukuman penjara untuk penghasutan,
yang berlanjut pada pemisahan, atau percobaan pengalihan wilayah
Indonesia ke kewenangan negara lain.42
Secara bersamaan, pasal-pasal KUHP Indonesia tersebut dianggap
membahayakan Keamanan Negara.43 Meskipun sering digunakan
sebagai alat untuk mendakwa anggota atau simpatisan kelompok
separatis bersenjata, pengertian yang luas dari Pasal 106 dan 110
memungkinkan Pemerintah Indonesia juga menerapkan ketentuan
tersebut terhadap pelaku aksi damai. Dakwaan utama makar yang
41 Indonesian Criminal Code (KUHAP), supra nota 14.
42 Id
43 Id. Pasal 104-129
118
LAMPIRAN
ditujukan pada Karma didasarkan pada rapat perencanaan tanggal 28
November 2004 di Museum Universitas Cenderawasih, di mana ia dan
beberapa orang lain merencanakan peringatan tanggal 1 Desember.44
Dakwaan 3 didasarkan pada Pasal 154-155 KUHP yang
berkaitan dengan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.45 Pasal 154
mendakwa individu yang menyuarakan permusuhan, kebencian, atau
penghinaan secara terbuka terhadap pemerintah, dan Pasal 154 (a)
menghukum pelanggaran terhadap bendera nasional Indonesia. Pasal
155 memberikan hukuman yang lebih rendah untuk pelaku distribusi
bahan publikasi permusuhan terhadap negara.
Amandemen UUD yang disahkan pada 2000 menitik-beratkan
pada hak asasi manusia dan secara khusus bergantung pada standar yang
diakui secara internasional seperti yang dikodifikasi dalam Deklarasi
Universal HAM. UUD asli yang disahkan pada 1945 menjamin bahwa
seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum
dan pemerintahan...46 Pada 2000, Pasal 28 (d) UUD 1945 diubah menjadi
“setiap orang memiliki hak atas pengakuan, keamanan, perlindungan
dan kepastian di bawah hukum yang adil dan memperlakukan semua
orang setara di depan hukum.47
Pasal 28(e) berisi dua jaminan atas kebebasan individu. Pertama,
setiap orang berhak atas kemerdekaan agama, menyampaikan
pemikiran dan ajaran sesuai dengan hati nurani.48 Ketentuan ini
diikuti dengan persyaratan yang lebih tradisional di mana setiap orang
memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan
pendapatnya.49 Kebebasan ini, bersama dengan beberapa lainnya,
dijamin dalam pasal penegasan krusial: - Hak untuk hidup, bebas dari
penyiksaan, bebas berpikir dan bersikap, beragama, hak untuk tidak
diperbudak, untuk diperlakukan setara di mata hukum, dan untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM fundamental
44 Catatan Pengacara, supra nota 8, pada 9
45 KUHAP, supra nota 14, Pasal 153–181
46 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 [UUD ‘45] [Konstitusi] art. 27(1) (Bahasa
Indonesia) bisa dibaca di http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en
47 Id. Di pasal 28(d)(1)
48 Id. Di pasal 28(e)(2)
49 Id. Di pasal 28(e)(3)
119
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
yang tidak dibatasi dalam kondisi apapun (penekanan ditambahkan).50
Hak Karma di bawah konstitusi Indonesia jelas dilanggar. Di
pengadilan, hakim mengeluarkan komentar yang menghina Kristen,
agama Karma. Aksi pengibaran bendera adalah wujud kebebasan
berekspresi: bendera Bintang Kejora adalah simbol bagi rakyat Papua
merayakan kemerdekaan mereka dari Belanda. Selain itu, dakwaan
makar terhadap Karma melanggar kebebasan berserikat. Mengacu pada
amandemen UUD yang disahkan pada 2000, kesemuanya merupakan
HAM yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apapun.51 Sejalan
dengan argumen ini, pada Juli 2007, Pasal 154 dan 155 yang dipakai
untuk mendakwa Karma dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi. Namun, Pemerintah menolak seruan membebaskan tahanan
yang dikurung akibat pasal itu.52
(i) Irregularities in the Appeal Process
Hak banding Karma menangapi keputusan dan hukuman pengadilan
ditolak secara tidak benar. Seperti disebutkan di atas, tampak bahwa
permohonan Karma dihentikan karena bandingnya tidak ditransfer
oleh Pengadilan Negara ke Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung (MA)
tidak dapat mengganjar pelanggaran Pasal 67 dan 244 KUHP, yang
menjamin hak terdakwa untuk banding.
Selain itu, pernyataan dan aksi menghakimi yang dilakukan oleh
hakim pengadilan, serta kalimat yang direkomendasikan tiga kali oleh
jaksa negara, menunjukkan keberpihakan telah menciderai peradilan.
Keberpihakan tersebut secara eksplisit dilarang KUHP Pasal 158, yang
menetapkan bahwa “hakim dilarang menunjukkan sikap atau ucapan
selama persidangan, tidak peduli dia menganggap terdakwa bersalah
atau tidak.”
(ii) Ekspresi Budaya vs Kedaulatan
Hukum Indonesia membedakan antara ekspresi budaya dan
50 Id. Di pasal 28(i)(1)
51 Id
52 HUMAN RIGHTS WATCH, INDONESIA: BOLD COURT DECISION GOOD FOR FREE EXPRESSION
(July 19, 2007),http://www.hrw.org/en/news/2007/07/18/indonesia-bold-court-decision-goodfree-expression
120
LAMPIRAN
kedaulatan, yang pertama diperbolehkan sedangkan yang terakhir
dilarang. Ketika Indonesia mengesahkan Otonomi Khusus untuk Papua
pada 2001, beberapa wilayah memberi warga Papua otonomi lebih
besar untuk memerintah.53 Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid
dan Megawati, pengibaran bendera secara konsisten ditafsirkan sebagai
ekspresi budaya. Namun, interpretasi selanjutnya membalik pola ini, dan
garis antara budaya dan kedaulatan menjadi benar-benar kabur untuk
dipakai sebagai dasar persidangan. Di satu sisi Pasal Pembukaan Bab II
UU Otonomi Khusus secara eksplisit mengizinkan keberadaan bendera
regional Papua—Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah
sebagai kebesaran dan panji agung serta simbol kultural keagungan jati
diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah54—undang-undang juga
mensyaratkan bahwa bendera tersebut tidak diposisikan sebagai simbol
kedaulatan.55 Tidak ada penjelasan bagaimana bendera bisa diposisikan
sebagai ekspresi budaya saja, dan bukan kedaulatan.
b. Hukum Internasional
Penahanan Karma tergolong sewenang-wenang56, untuk menindas
kebebasan seseorang sesuai Kategori II dan Kategori III berdasarkan
klasifikasi kasus seperti definisi Pokja PBB.57 Kasus ini memenuhi
53 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua, bisa dilihat di http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-en.html.
54 Id
55 Id
56 Pelanggaran kebebasan secara sewenang-wenang didefinisikan sebagai tiap―pelanggaran
kebebasan kecuali di ranah tersebut dan sejalan dengan prosedur yang diatur hukum.
International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp.
(No. 16), at 52U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, berlaku efektif 23 Maret 1976, di pasal
9(1) [selanjutnya disingkat ICCPR]. Pelanggaran kebebasan semacam itu secara spesifik dilarang
menurut hukum internasional. Id. “Tak seorangpun boleh ditangkap sewenang-wenang, ditahan,
atau dibuang. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, di
pasal 9 (1948) [selanjutnya disingkat UDHR]. “Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan
hanya bisa dijalankan jika memenuhi ketentuan hukum…”
57 Kategori II pelanggaran kebebasan terjadi, “ketika pelanggaran kebebasan itu terkait dengan
penerapan hak kemerdekaan yang diatur dalam pasal 7, 13, 14, 18, 19, 20, dan 21 UDHR dan,
sejauh ini seperti yang diperhatikan pihak Negara, dalam pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, dan
27 ICCPR. Office of the High Comm‘r for Human Rights, United Nations, Fact Sheet No. 26:
The Working Group on Arbitrary Detention, pt. IV(B) [hereinafter Fact Sheet No. 26]. Kategori
III pelanggaran kebebasan terjadi, “ketika keseluruhan atau sebagian ketidakmauan mematuhi
norma internasional terkait dengan hak atas persidangan adil, mengemuka dalam UDHR dan
dalam instrumen relevan yang diterima negara yang bersangkutan, sama kedudukannya seperti
121
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
persyaratan Kategori II karena penangkapan dan penahanan Karma
terkait dengan hak dasarnya atas kebebasan berekspresi, berkumpul
dan berserikat seperti dalam Pasal 19 dan 20 Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 19, 21 dan 22 dari Konvensi
Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR). Kasus ini
memenuhi persyaratan Kategori III karena Pemerintah Indonesia gagal
mematuhi standar minimum internasional atas pengadilan yang adil.
Ketika pemerintah mendakwa Karma, perlindungan dasar dalam Pasal
9, 10 dan 11 UDHR dilanggar.
Indonesia meneken ICCPR pada Februari 2006. Blak-blakan,
Indonesia mengaku masih dalam proses harmonisasi hukum, khususnya
hukum pidana, dengan komitmennya berdasarkan ICCPR.58 Namun,
Indonesia harus meratifikasi HAM dalam aturan internasional itu ke
dalam aturan negeri secara mandiri.59
Penahanan Karma melanggar komitmen Indonesia atas UDHR dan
ICCPR. Meskipun Karma dihukum dan dipenjara sebelum Indonesia
menyetujui ICCPR, penahanan yang sedang berlangsung tetap melanggar
ketentuan UDHR, dan pemenjaraan dirinya pasca ditanda-tanganinya
ICCPR gara-gara aksi yang dilindungi ICCPR jelas merupakan
pelanggaran Konvensi tersebut.60 Komentar umum Komite HAM PBB
poin 26 menyatakan bahwa hak-hak individu yang terkandung dalam
ICCPR menjadi hak warga negara perorangan sejak negara mereka
meneken ICCPR. Karenanya, tindakan selanjutnya yang ditujukan
untuk mencabut hak-hak itu dari individu tidak bisa dibenarkan.61
pelanggaran kebebasan berkarakter sewenang-wenang. Di luar itu, dalam membuat determinasi
Kategori III, Pokja akan mengacu prinsip Perlindungan Semua Pihak dari Berbagai Penahanan
atau Pemenjaran dan—jika sebuah Negara tergabung dalam ICCPR—pasal 9 serta 14 ICCPR.
58 U.N. Human Rights Council, Rep. of the Working Group on the Universal Periodic Review
Indonesia, A/HRC/8/23, halaman 6 (14 May 2008)
59 Pasal 7 (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, di http://asiapacificforum.net/members/apfmember-categories/full-members/indonesia/downloads/legal-framework/indonesiaact.pdf.
60 Argument ini tidak berarti dan tak harus mensyaratkan ICCPR memiliki efek retroaktif.
61 U.N. Human Rights Comm., General Comment 26 to the ICCPR, U.N. Doc. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.8/Rev.1 (1997) (“Hak yang terpatri dalam Perjanjian milik rakyat yang hidup di wilayah
negara peserta. Komite HAM telah berulang-kali menegaskan pandangan itu, seperti terlihat dari
praktiknya dalam rentang panjang, sehingga sekali rakyat mendapat perlindungan hak di bawah
Perjanjian ini, perlindungan tersebut berlaku di wilayahnya dan terus menjadi bagian dari mereka,
tidak peduli ada perubahan di Pemerintahan negara peserta, termasuk disintegrasi menjadi lebih
dari satu negara atau keberlangsungan Negara atau tindakan dalam bentuk apapun di Negara
122
LAMPIRAN
Penahanan Karma pasca-persetujuan ICCPR tidak lagi bisa dibenarkan.
Indonesia tidak menunjukkan upaya penumbuh-kembangan, deklarasi,
atau pemahaman yang bisa mencegah terpangkasnya penerapan ICCPR
untuk warganya yang dipenjara, setelah meneken perjanjian itu dengan
undang-undang yang bertentangan dengan ICCPR. Selain itu, terlepas
dari kewajiban ICCPR, penahanan tersebut jelas berada di bawah
Kategori II mandat Pokja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang.
Saat ICCPR tidak berlaku, Pokja memakai UDHR sebagai acuan.62
Ketentuan utama hukum internasional yang dilanggar pada
penangkapan, peradilan dan penahanan Karma adalah UDHR Pasal 9,
10, 11, 19 dan 20, dan ICCPR Pasal 19(1), 19(2), 21 dan 22. Perlakuan
Karma di penjara juga melanggar Pasal 22(2) Peraturan Standard
Minimum PBB tentang Perlakuan Tahanan.63
(i) Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi Karma
UDHR Pasal 19 mengatur “hak kebebasan berpendapat dan
berekspresi”, dan ICCPR Pasal 19 (1) menyatakan “hak memegang
pendapat tanpa gangguan”. ICCPR Pasal 19 (2) juga menyebutkan bahwa
Tiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; mencakup kebebasan
untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan
pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baik
secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui
media lain sesuai dengan keinginannya.
Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan Karma hanya karena
pengibaran bendera melanggar Pasal 19 dari UDHR dan ICCPR.
Sementara ICCPR Pasal 19 (3) menyatakan bahwa, selama dilindungi
hukum dan sepanjang diperlukan, pembatasan kebebasan berekspresi
dapat dikenakan pembatasan-untuk melindungi keamanan nasional
atau ketertiban umum tertentu. Karena pengakuannya atas ICCPR,
Pemerintah Indonesia dalam hal ini belum membela tuduhan
pelanggaran HAM. Bahkan jika dilakukan di sini, klaim tersebut akan
gagal di bawah interpretasi yang berlaku dan otoritatif atas pengecualian
peserta yang ditujukan untuk melepas rakyat tersebut dari hak yang telah dijamin Perjanjian”).
62 Laporan Kunjungan Pokja, Lembaran Fakta No. 26, supra nota 40.
63 Peraturan Standard Minimum PBB seputar Perlakuan terhadap Tahanan, 30 Agustus 1955.
123
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
tersebut. Komentar Umum Poin 29 Komite HAM menyatakan bahwa
setiap pengecualian yang didasarkan pada masalah keamanan nasional
harus sesuai dengan persyaratan proporsionalitas dan kebutuhan:
Persyaratan mendasar bagi tiap tindakan yang bertentangan dengan
Perjanjian... adalah bahwa tindakan tersebut terbatas pada tingkat
yang diperlukan dalam situasi mendesak.... Kewajiban untuk
membatasi pelanggaran dalam situasi demikian mencerminkan
prinsip proporsionalitas yang umum untuk mengurangi dan
membatasi kekuasaan. Selain itu, fakta bahwa pengurangan kadar
Perjanjian dari ketentuan khusus yang mungkin dengan sendirinya
dibenarkan oleh urgensi situasi, tidak meniadakan persyaratan
bahwa langkah khusus yang diambil ke arah sana harus ditunjukkan
sebagai syarat terpenuhinya situasi darurat.64
Prinsip Johannesburg 1995 tentang Keamanan Nasional, Kebebasan
Berekspresi, dan Akses Informasi juga mengandung prinsip-prinsip
yang bisa dipakai untuk melakukan pengecualian terkait keamanan
nasional. Prinsip 6 menyatakan bahwa selain membocorkan rahasia
negara, penyampaian ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman
keamanan nasional hanya jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa
ekspresi tersebut dimaksudkan untuk dan cenderung menimbulkan
kekerasan komunal, serta menunjukkan hubungan langsung antara
penyampaian ekspresi dan kekerasan yang tengah diantisipasi.65
Meskipun Pemerintah Indonesia terus menempatkan angkatan
bersenjata, Papua belum menjadi zona operasi militer khusus karena
status itu dicabut pada 1998. Begitu pula dengan tak dijadikannya
Papua sebagai zona alternatif kekuasaan “darurat” yang bisa membantu
membenarkan pengurangan kewajiban ICCPR.
(ii) Pelanggaran Hak Karma untuk Bebas Berkumpul dan
Berserikat
UDHR Pasal 20 dan ICCPR Pasal 21 dan 22 menjamin hak
berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat. Tak diragukan
64 Id
65 Prinsip-Prinsip Johannesburg Seputar Keamanan Nasional, Kebebasan Ekspresi, dan Akses
terhadap Informasi, E/CN.4/1996/39 (1996).
124
LAMPIRAN
lagi, penangkapan Karma pada upacara pengibaran bendera yang
damai melanggar hak-hak tersebut. Meskipun ICCPR Pasal 21 dan 22
memberikan pengecualian untuk keamanan nasional, keselamatan dan
ketertiban umum66, pembatasan yang sama terkait upaya mengurangi
kadar penerapan kebebasan berekspresi juga berlaku di sini, dan dengan
alasan yang sama, keduanya tak pernah digunakan bersama-sama.
(iii) Pelanggaran Hak Karma atas Standard Minimum Perlakuan
di Penjara
Peraturan Standar Minimum PBB seputar Perlakuan terhadap
Tahanan Pasal 22 (2) menyatakan bahwa “tahanan sakit yang
membutuhkan perawatan spesialis akan dipindah ke institusi khusus
atau rumah sakit sipil”. Penolakan dan penundaan transfer medis
untuk Karma, meski berasal dari rekomendasi jelas dari dokter yang
berkompeten, melanggar kewajiban ini.67
(iv) Pelanggaran Hak Karma untuk Mendapat Persidangan Adil
Pasal 9 UDHR melarang penangkapan dan penahanan sewenangwenang, dan UDHR Pasal 10 memberikan hak “mendapat keadilan
dan dengar pendapat umum di pengadilan yang independen dan tidak
memihak. UDHR Pasal 11 mengharuskan siapapun yang dituduh
melakukan pelanggaran pidana “dijamin sepenuhnya untuk mendapat
pembelaan.” Pernyataan bernada menghina oleh Hakim A. Lakoni
Hernie.68, anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, kepada
Karma dan jumlah hukuman yang tiga kali lebih lama dari tuntutan
jaksa, merupakan bukti jelas peradilan yang memihak dan melanggar
UDHR Pasal 10. Keadaan penangkapan dan penahanannya, termasuk
berbagai pelanggaran hukum Indonesia seperti diuraikan di atas,
melanggar UDHR Pasal 9. Dan pelanggaran UDHR Pasal 10 termasuk
kegagalan mengirimkan pengajuan banding Karma ke Pengadilan
66 ICCPR, pasal 21 (“Tak boleh ada pembatasan pelaksanaan hak ini kecuali yang diwajibkan
di mata hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis terkait dengan kepentingan
keamanan nasional atau keselamatan publik, serta ketertiban umum, upaya menjaga kesehatan
atau moral publik atau perlindungan hak dan kebebasan pihak lain”) Lihat juga ICCPR, pasal 22.
67 Peraturan Standard Minimum, Pasal 22(2), supra nota 59.
68 Lihat Indonesian Criminal Code (KUHAP), supra nota 14.
125
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Tinggi Jayapura, waktu dengar pendapat yang singkat dan seenaknya
hingga tidak melibatkan tim pembela, dan penolakan banding Karma.
VI. Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah berusaha mengintimidasi dan
membungkam Karma sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sah hakhak Karma yang dilindungi hukum Indonesia dan internasional. Atas
dasar itu, penangkapan, dakwaan, dan penahanan Karma melanggar
HAM yang diakui dunia dan Indonesia untuk kebebasan berekspresi,
berkumpul, berserikat dan mendapat persidangan adil. Penahanannya
adalah “tindakan sewenang-wenang” di bawah Kategori II dan III.
TERLIHAT BAHWA LANGKAH INTERNAL, TERMASUK
BANDING, YANG DILAKUKAN TERUTAMA DENGAN
OTORITAS HUKUM DAN ADMINISTRATIF, KHUSUSNYA
DALAM UPAYA MENGGUGAT PENAHANAN DAN, JIKA
DIMUNGKINKAN, HASIL MEREKA DAN ALASAN MENGAPA
LANGKAH DEMIKIAN ATAU BANDING TIDAK EFEKTIF ATAU
KENAPA TIDAK DITINDAKLANJUTI.
Karma dihukum pada 2005 atas kejahatan yang berkaitan dengan
upacara pengibaran bendera pada Desember 2004. Seperti dijelaskan
secara rinci di atas, Karma terus mengejar upaya banding melalui
pengadilan negeri di Indonesia dan tidak berhasil. Semua banding,
termasuk ke Mahkamah Agung Indonesia, telah gagal. Karma tetap
dalam penahanan sewenang-wenang, yang melanggar hukum Indonesia
dan internasional.
126
LAMPIRAN
NAMA LENGKAP DAN ALAMAT PARA PIHAK YANG
MENYAMPAIKAN INFORMASI (NOMOR TELEPON DAN FAX,
JIKA MEMUNGKINKAN)
Frederick Fedynyshyn dan Eva Deitz
Hogan Lovells LLP
555 Thirteenth Street, NW
Washington, DC 20004
Amerika Serikat
+1 (202) 637 5600 (tel); +1 (202) 637 5910 (fax)
[email protected]
[email protected]
Michael Sulmeyer
Stanford Law School
+1 (202) 210 7532
[email protected]
Tarun Chhabra
Harvard Law School
+1 (318) 623 4308
[email protected]
Maran Turner and Sachiko Jensen
Freedom Now
1776 K Street, NW, Suite 811
Washington, DC 20006
United States of America
+1 (202) 223-3733 (tel); +1 (202) 223-1006 (fax)
[email protected]
[email protected]
127
128
E PILO G
129
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
Menemui Filep Karma
Oleh Anugerah Perkasa
FILEP JACOB SEMUEL KARMA tak pernah bisa melupakan peristiwa
14 tahun silam pada suatu pagi di bulan Juli, di tempat kelahirannya
sendiri, Biak, Papua. Bersama ratusan demonstran lainnya, dia mulai
dikepung dan ditembaki aparat keamanan gabungan di sebuah tempat
Tower Air, tak jauh dari pelabuhan kota tersebut.
Mereka telah bertahan selama empat hari untuk mengibarkan
bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan bangsa Papua, di
menara tersebut. Kejadian 6 Juli 1998 itu kelak dikenal dengan peristiwa
Biak Berdarah.
Filep sendiri ditendang kepalanya lebih dari sepuluh kali. Kedua
kakinya ditembak peluru karet. Kepalanya dipopor dengan gagang
senjata hingga pingsan sampai sadar kembali. Filep diseret, sebelum
diangkut ke mobil truk bersama demonstran lainnya.
“Saya bersiap-siap karena akan dilempar ke lantai yang keras.
Tapi, mengapa justru empuk?” kata Filep pada akhir September lalu.
“Ternyata, tubuh saya jatuh di tumpukan manusia.”
Selama dua pekan pula, Filep tak mendapatkan perawatan medis
yang serius akibat luka tembak itu. Ketika dia bercerita, saya melihat
kedua bekas itu ada di bagian kiri dan kanan kedua kakinya. Dia hanya
130
EPILOG
mendapatkan obat antiseptik dan meminum obat antibiotik saat berada
di tahanan Kepolisian Resor Biak Numfor. Ini tentunya, sebelum
dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut, di kawasan LANAL, kota
tersebut. Menurut Filep, luka yang membusuk itu membuat penjaga
yang membawanya ke rumah sakit, lebih banyak menghirup udara dari
luar mobil.
“Peristiwa Biak adalah kejadian yang juga dikenal dengan pusara
tanpa nama, nama tanpa pusara,” ujar Filep. “Sampai sekarang tidak ada
hukuman bagi para pelaku penembakan dan kekerasan. Ini yang tetap
saya perjuangkan.”
Saya bertemu Filep, seorang tahanan politik sekaligus tokoh Papua
yang berpengaruh, untuk pertama kalinya pada September 2012. Kami
bertemu di ruang Anggrek nomor 12, Rumah Sakit PGI, Cikini, Jakarta
Pusat, guna menjalani perawatan atas dugaan tumor usus. Selama ini,
saya hanya memperhatikan pemberitaannya di pelbagai media maupun
hasil riset pelbagai organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM).
Saya melihat sosok yang sederhana. Janggut dan rambutnya dibiarkan
memanjang. Dia mencucinya saat mandi, menguncir dan melilitkan
rambutnya ke batang leher agar terlihat rapi. Filep, kesan saya, adalah
orang yang hangat dan bersahabat.
Filep dilahirkan di Biak, 53 tahun silam dari keluarga elit. Ayahnya,
Andreas Karma, adalah mantan Bupati Wamena pada awal 1970 hingga
menjelang akhir 1980. Dia juga adalah alumnus Universitas Sebelas
Maret, Solo, Jawa Tengah dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil
pada sekitar 1989.
Namun, ketidakadilan pemerintah Indonesia terhadap orang- orang
Papua, membuatnya gerah. Karena peristiwa Biak Berdarah, pengadilan
akhirnya menghukumnya 6,5 tahun pada awal 1999 setelah dianggap
makar. Namun dirinya bebas demi hukum setelah mengajukan banding
pada November di tahun yang sama.
Empat tahun berselang, Filep kembali mengorganisir peringatan
kedaulatan Papua pada 1 Desember 2004. Dia kembali ditangkap dan
dijatuhi hukuman 15 tahun pada Oktober 2005 karena tuduhan yang
sama. Dia dipenjara hingga hari ini.
“Penjagaan sekarang tidak terlampau ketat. Tidak seperti dulu,
131
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
intelijen dan kepolisian berjaga-jaga di taman depan kamar,” ujarnya
pada saya. “Dulu kalau jalan-jalan di seputar rumah sakit, suster harus
menelepon satpam dahulu.”
Ini adalah kali kedua bagi Filep untuk dirawat di Jakarta. Pada
Juli 2010, dia juga dirawat di rumah sakit yang sama untuk menjalani
pengobatan dan bedah prostat. Sementara pada Maret lalu, dokter di
Jayapura merekomendasikannya untuk segera berobat ke Jakarta karena
dugaan inflamasi usus hingga tumor.
Namun, mengurus izin berobat ke luar penjara juga bukanlah
perkara gampang. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua,
awalnya ingin Filep dipindahkan ke LP Cipinang, Jakarta Timur, selama
berada di ibukota. Tapi usulan itu ditolaknya. Seorang kawan, kata
dia, juga menyarankannya untuk menolak keinginan tersebut karena
berurusan macam-macam di Cipinang harus memakai uang pelicin.
Masalah lainnya adalah biaya pengobatan. Filep bersama
keluarganya harus membiayai sendiri ongkos transportasi bolak-balik
Jakarta-Jayapura -bahkan untuk dua penjaga LP yang ditugaskan
menjaganya- hingga perawatan medis di rumah sakit.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tak mau
menggelontorkan uang sedikit pun untuk perawatan tahanan politik
tersebut. Dalam surat terbukanya di akun Facebook, Filep mengatakan
pemerintah mengklaim tak memiliki uang untuk pengobatannya
sehingga membutuhkan dana untuk berobat. Hasil penggalangan dana
dari pelbagai pihak akhirnya mencapai sekitar Rp115 juta.
“Ketika tahu rekomendasi itu, Kementerian Hukum dan HAM
menolak untuk membiayai perawatan di Jakarta karena dianggap terlalu
mahal,” ujarnya pada Juni lalu. “Itu mengapa saya memohon bantuan.”
Saya pun bertemu anggota keluarga dan kerabat Filep selama berada
di rumah sakit pada September lalu. Dari anak sulungnya, Audryne
Karma, Margaretha Karma, adik kandungnya, hingga Soleman Aroma,
kerabat yang membantu keluarga Karma.
Margaretha adalah pegawai negeri sipil di Jayapura, sedangkan
Audryne baru magang setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjajaran, Bandung pada 2010. Soleman sendiri bekerja
lepas. Keluarga itu juga dibantu oleh Ruth Ogetay, perempuan muda
132
EPILOG
asal Paniai, Papua yang kini tinggal di Jakarta.
Dari ruangan itu, saya juga mengenal gaya gurau orang-orang
Papua. Mereka menyebutnya cerita Mop.
Ini bermula dari isi SMS Ruth untuk meminta saya datang lebih
cepat ke rumah sakit. “Kami tunggu ka tempo,” tulis Ruth dalam
pesannya. Bodohnya, saya berpikir ada wartawan Koran Tempo yang
ingin wawancara Filep.
Sesampainya di kamar, tak ada satu reporter pun. Saya baru tahu
setelahnya, arti tempo adalah untuk bersegera atau menyuruh untuk
cepat. Semua orang di ruangan terbahak dan lumayan bikin muka
merah padam. Saya pun menjadi bahan olok-olok setelahnya. “Ayo, Nugi
tempo.” Setelah itu mereka tertawa. Nugi adalah nama panggilan saya.
“Ada orang Jawa naik kapal untuk transmigrasi ke Papua dan
bertemu orang Papua. Ketika ingin makan bekalnya di kapal, orang
Jawa bilang: mari mas, makan,” ujar Filep menimpali. “Orang Papua
langsung balas: ah kebetulan, saya juga lapar.”
KALA MENEMUI FILEP KARMA, kami tentu tak hanya berbincang soal
gurauan dari Papua. Masalah lainnya, adalah hukuman yang dijalani
Filep karena aspirasi politiknya sendiri hingga soal Otonomi Khusus di
Papua. Masing-masing punya kritik.
Filep mengatakan tantangan orang-orang Papua akan lebih berat di
masa mendatang akibat adanya Otonomi Khusus. Masalah bermunculan
dari korupsi, mental pejabat yang mementingkan kekuasaan, hingga
mental mengemis masyarakat, tanpa mau berusaha lebih keras.
Jika Papua merdeka, katanya, mereka kemungkinan besar akan
membandingkan mana yang lebih sejahtera: menjadi bagian dari
Indonesia atau terpisah sama sekali. Kesimpulan Filep, program
otonomi justru menghancurkan psikologi orang-orang Papua secara
sistematis. Di tingkat elite hingga lapisan paling bawah.
Dua organisasi pemantau HAM internasional, yakni Amnesty International (AI) dan Human Rights Watch (HRW) secara berkesinambungan telah meminta pemerintah Indonesia agar membebaskan Filep
tanpa syarat sesegera mungkin. Mereka juga mendesak pemerintah
133
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
menyetop semua prosekusi terhadap ekspresi politik yang dipaparkan
secara damai, baik di Papua maupun Maluku. Khusus masalah Filep,
advokasi dua organisasi tersebut telah dimulai sedikitnya sejak 7-12
tahun terakhir.
“Memenjarakan aktivis yang menyuarakan pandangan politik
secara damai adalah noda untuk Indonesia,” kata Phil Robertson,
Deputi Direktur HRW Asia terkait dengan laporan Prosecuting Political
Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners pada Juni 2010. “Ini tidak
sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara demokratis.”
“Masyarakat dari lebih 80 negara di dunia meminta pembebasan
tahanan nurani Filep Karma,” kata Donna Guest, Deputi Direktur
Asia AI terkait dengan kampanye Writing for Rights, pada Desember
2011. “Ratusan ribu orang dari seluruh dunia mengirim pesan yang
jelas kepada pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi hak
kebebasan berbicara.”
Soal tahanan politik, Filep Karma tak sendirian. National Papua
Solidarity (Napas) dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua
(SKPHP) mencatat jumlah tahanan politik Papua periode 2005-2012
pada masing-masing lembaga pemasyarakatan di provinsi tersebut.
Masing-masing adalah Abepura (lima orang); Biak (tiga orang); Fakfak
(enam orang); Nabire (dua orang); Serui (dua orang); Timika (tiga
orang); dan Wamena (delapan orang).
Kedua organisasi itu juga mencatat sedikitnya empat tahanan
politik mengalami penyiksaan luar biasa dalam penjara, yakni
Ferdinand Pakage (mengalami penyiksaan hingga buta permanen),
Filep Karma (masalah dengan prostat), Jefrai Murip (menderita stroke),
serta Kanisius Murip (hilang ingatan).
Mereka mengatakan negara selama ini membiarkan para tahanan
menderita, sekaligus tak memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.
“Negara abai dari tanggung jawab untuk memulihkan hak-hak
kesehatan dan tak mengakui adanya tahanan politik di Papua,” kata Marthen
Goo, Koordinator Napas, dalam sebuah diskusi mengenai kontroversi
tahanan politik, Agustus lalu. “Pemerintah membiarkan mereka menderita.”
Aktivitas Filep juga menekan kondisi keuangan keluarga Karma.
Audryne Karma -yang memberikan pidatonya pada acara Mid134
EPILOG
Atlantic Regional Conference di Washington D.C. atas undangan
Amnesty International Amerika Serikat- memaparkan persoalan
tersebut di hadapan peserta konferensi, November 2011. Dia juga
meminta bantuan segala pihak untuk membebaskan ayahnya dari
penjara. Audryne memiliki adik bernama Andrefina, yang baru
lulus Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, kala itu. Mereka
hanya dua bersaudara.
“Pendapatan ibu sebagai pegawai negeri tak mencukupi untuk
pendidikan dan kebutuhan kami. Sehingga keluarga besar lainnya
menyediakan tambahan,” katanya. “Ketika kami mendengar kabar bapak
dihukum 15 tahun, saya merasakan ketidakpastian di masa depan.”
“Kami sering iri karena teman-teman memiliki keluarga yang
berkunjung ketika ulang tahun atau Hari Natal. Kami tak merasakan
itu,” papar Audryne lagi. “[Namun] Kami tetap memperjuangkan
pembebasan tanpa syarat untuk bapak, dan kami sendiri agar bersatu
sebagai keluarga yang bahagia.”
Sebulan setelahnya, the United Nations Working Group on
Arbitrary Detention menyampaikan opini legalnya bahwa pemerintah
Indonesia telah melanggar hukum internasional dengan menahan Filep
Karma. Kelompok kerja Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) itu meminta
agar tahanan politik tersebut dibebaskan segera.
Namun, pemerintah Indonesia dalam jawaban resminya
menyatakan bahwa hukuman Karma adalah untuk kepentingan lebih
luas. Di sisi lain, pemerintah, melalui Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, sebelumnya juga menolak
terminologi tahanan politik di Indonesia. Dalam pelbagai pemberitaan,
Djoko menyatakan yang ada hanyalah para pelaku kriminal.
“Hukuman terhadap dirinya, menurut pemerintah, adalah untuk
keamanan nasional yang lebih luas di seluruh kepulauan,” demikian
laporan resmi kelompok kerja tersebut, mengutip jawaban pemerintah
Indonesia. “Karma juga menikmati akses ke fasilitas kesehatan dan hak
menerima kunjungan pengacaranya dan keluarganya.”
Namun, keterangan Margaretha Karma membantah soal akses
fasilitas kesehatan. Mulai dari penjara pada 1998 silam hingga yang
terakhir sejak 2004. Menurutnya, pemerintah sama sekali tak mau
135
SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG
menanggung biaya dua petugas, masing-masing dari kepolisian dan
lembaga pemasyarakatan, untuk mengawal Filep ke Jakarta.
Akhirnya kesepakatan pun tercapai: keluarga akan hanya membiayai
petugas kepolisian. Masalahnya, dua petugas tersebut -masing-masing
dari LP Abepura, Capung Wiguna dan polisi dari Kepolisian Sektor
Abepura, Leo Turnip- tak bertugas dengan baik. Keduanya masingmasing meninggalkan Rumah Sakit PGI Cikini untuk kembali ke
kampung halamannya setelah mendarat di Jakarta. Capung ke Jawa
Tengah dan Leo ke Sumatra Utara.
Hanya ada satu petugas LP Cipinang baru yang berjaga-jaga.
Masalah keuangan lainnya, kembali muncul. Otoritas LP Abepura
kemudian mengirimkan salah satu petugasnya, Mattheus Awi, ke
Jakarta untuk menggantikan rekannya. Menurut Margaretha, keluarga
akan kembali mengeluarkan biaya makan dan ongkos tiket pesawat ke
Jakarta-Jayapura, setelah perawatan selesai dilakukan.
“Filep itu tahanan negara, jadi negara yang seharusnya mengobati
ketika sakit,” kata Margaretha kepada saya. “Tetapi kalau seperti ini,
negara bilang tidak ada uang, sebaiknya negara bubar saja. Masak
mengobati satu orang saja tidak sanggup?”
“Pak Filep orang yang keras. Keluarga mendukung perjuangannya,
karena kami tahu dia melakukannya bukan untuk jabatan,” kata
Margaretha lagi. “Harapan saya, pemerintah NKRI membebaskan Filep
Karma tanpa syarat.”
Sokongan internasional untuk pembebasan Filep juga datang dari
organisasi Freedom Now yang berbasis di Washington D.C. Freedom
Now bekerja untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk
Filep, melalui upaya hukum, politik dan advokasi. Organisasi itu juga
menyatakan Filep adalah klien pro bono mereka.
Sementara itu, laporan terakhir Komisi untuk Orang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras) berjudul Mempertimbangkan Amnesti
bagi Tahanan Politik Papua, juga menyerukan diberikannya amnesti
kepada para tahanan politik di provinsi tersebut.
Lembaga itu mengungkapkan langkah-langkah pemberian
mekanisme pembebasan tersebut di antaranya adalah mengidentifikasi
para tahanan politik, melakukan dialog intensif pelbagai pihak serta
136
EPILOG
melakukan lobi kepada Presiden dan kalangan DPR RI.
Pihak-pihak yang dimaksud, demikian Kontras, di antaranya adalah
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Kementerian
Hukum dan HAM, Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM dan
organisasi sipil.
“Pemberian amnesti akan memulihkan kepercayaan publik,
khususnya bagian dari masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan
terhadap pihak penguasa,” demikian laporan Kontras. “Juga bisa menjadi
insentif bagi otoritas nasional untuk menegaskan kedaulatannya
dalam menyelesaikan suatu konflik domestik yang mendapat sorotan
komunitas internasional.”
Dukungan maupun simpati kemanusiaan juga datang dari pelbagai
belahan dunia. Dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Perancis
hingga Swedia. Dari taman kanak-kanak hingga orang dewasa. Filep
mendapatkan ribuan surat yang mengalir melalui pos ataupun yang
diantarkan langsung oleh koleganya.
Filep juga tahu benar arti penting sokongan keluarga untuk
perjuangannya yang belum selesai.
Dia menceritakan ketika Audryne masih duduk di SMA, gadis itu
sempat menanyakan mengapa dirinya -dan adiknya Andrefina- tak
mendapatkan perhatian penuh, seperti tugas ayah pada umumnya.
Audryne juga mempertanyakan mengapa pikiran bapaknya tercurah
pada masalah orang-orang lain di Papua.
“Saya menjawabnya dengan meminta maaf pada Audryne,” kata
Filep kepada saya pada suatu pagi, pertengahan September lalu. “Tetapi,
ketika saya memikirkan orang banyak di Papua, mereka berdua selalu
ada di dalamnya.”
137
Fly UP