...

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
FPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata
Ruang Pulau Kalimantan;
Mengingat
: 1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3.
2
-
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Penataan
Ruang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor
118,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5160);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG
PULAU KALIMANTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.
Rencana …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.
3
-
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN
adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2.
Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai
penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3.
Pulau Kalimantan adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan
ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di
dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi
Kalimantan Timur menurut undang-undang pembentukannya.
4.
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.
5.
Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6.
Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi
jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan
bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi
sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan
antarkawasan konservasi.
7.
Paru-paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu
hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida,
penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.
8.
Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) adalah sebagian dari
kawasan paru-paru dunia yang terletak di bagian wilayah Pulau Kalimantan
yang telah disepakati bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam, untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan
pembangunan berkelanjutan.
9. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
4
-
9. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang
darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di
sekitarnya.
10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur
untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi
hukum laut internasional.
12. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah
kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan
kawasan perbatasan negara.
15. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan
ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
16. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000
km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17.
Pulau …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
5
-
17. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
18. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan
internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan
internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional
dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
19. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan
nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
20. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam
RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana
penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih
besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
21. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam
RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana
penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih
besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari
5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
22. Bandar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
6
-
22. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam
RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana
penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang
dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu)
dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
23. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau
Kalimantan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penataan ruang.
Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan
Pasal 2
Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
a.
peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
b.
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Kalimantan;
c.
rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan;
d.
strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau
Kalimantan;
e.
arahan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan;
f.
f.
arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan;
arahan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
7
g.
koordinasi dan pengawasan; dan
h.
peran
masyarakat
dalam
-
penyelenggaraan
penataan
ruang
Pulau
Kalimantan.
Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Pasal 3
(1) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan berperan sebagai perangkat
operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan wilayah Pulau Kalimantan.
(2) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tidak dapat digunakan sebagai dasar
pemberian izin pemanfaatan ruang.
Pasal 4
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan berfungsi sebagai pedoman untuk:
a.
penyusunan rencana pembangunan di Pulau Kalimantan;
b.
perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di
Pulau Kalimantan;
c.
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau
Kalimantan;
d.
penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Kalimantan; dan
e.
penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Kalimantan.
BAB …
BAB II
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
8
-
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU KALIMANTAN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Pulau Kalimantan
Pasal 5
Penataan ruang Pulau Kalimantan bertujuan untuk mewujudkan:
a.
kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan
berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45%
(empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru
Dunia;
b.
kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
c.
pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau
Kalimantan;
d.
pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan;
e.
kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang
negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan
keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara,
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
f.
pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air;
g.
kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya
Kalimantan;
h.
jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan
antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
i.
swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Bagian …
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Kalimantan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
9
-
Pasal 6
(1) Kebijakan
untuk
mewujudkan
kelestarian
kawasan
konservasi
keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi
hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas
Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a meliputi:
a.
pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan
dan satwa endemik kawasan;
b.
pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;
c.
pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan
berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
d.
pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu
kawasan berfungsi lindung.
(2) Strategi untuk pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati
tumbuhan dan satwa endemik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan kawasan konservasi yang
memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik
kawasan;
b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan
satwa endemik di kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung; dan
c. mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan
satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di
kawasan hutan produksi.
(3) Strategi …
(3) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. menetapkan
koridor
10
ekosistem
antarkawasan
suaka
alam
dan
pelestarian alam;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berfungsi
sebagai koridor ekosistem;
c. membatasi perkembangan kawasan permukiman pada wilayah yang
berfungsi sebagai koridor ekosistem; dan
d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung
koridor ekosistem.
(4) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi
kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. mempertahankan luasan dan meningkatkan fungsi kawasan berfungsi
lindung bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya;
b. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka
memelihara keseimbangan ekosistem pulau; dan
c. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk
menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan.
(5) Strategi untuk pengendalian
kegiatan
budi daya yang berpotensi
mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses
bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi
lindung; dan
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah
sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan
konservasi.
Pasal …
Pasal 7
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
11
-
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi
nasional untuk ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b meliputi:
a.
pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
b.
pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Strategi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas
(PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas
Batubara (PLTGB);
b.
mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga
Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
c.
mendorong pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang di
kawasan pertambangan batubara.
(3) Strategi untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh
Pulau Kalimantan; dan
b.
mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara
Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk
mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional.
Pasal …
Pasal 8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
12
-
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, batubara, serta
minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c meliputi:
a.
pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri
pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara,
serta minyak dan gas bumi; dan
b.
pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara, serta
minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral,
batubara, serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.
mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan
mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh
pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b.
mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi
hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan pertambangan mineral, batubara,
serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. mengendalikan
perkembangan
kawasan
pertambangan
yang
mengganggu kawasan berfungsi lindung;
b. mengembangkan
sentra-sentra
produksi
komoditas
unggulan
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. melakukan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
13
-
c. melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan
peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan
ekosistem.
Pasal 9
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan
hasil hutan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d meliputi:
a.
pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil
hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
b.
pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri
pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan
hasil hutan.
(2) Strategi untuk pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, karet,
dan hasil hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan
karet serta kawasan peruntukan hutan; dan
b.
mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa
sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet,
dan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapa sawit, karet, dan
hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
b.
mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi
hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan/atau hasil hutan.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
14
-
Pasal 10
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda
depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia
dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan
keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a.
percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan
pendekatan
pertahanan
dan
keamanan
negara,
kesejahteraan
masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
b.
pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi
Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau
Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
(2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara
dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan
masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat
kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi,
pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan
perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
b.
mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan
negara
berbasis
sumber
daya
alam
yang
produktif
dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c.
mengembangkan
prasarana
dan
sarana
transportasi
untuk
meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan; dan
d.
mengintegrasikan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan
dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan
Jantung Kalimantan.
(3) Strategi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
15
-
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang
meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau
Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar
lainnya di Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan
Pulau Sambit;
b.
mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan
untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik, Pulau Maratua,
dan Pulau Sambit;
c.
mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi
kebutuhan air baku di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
d.
mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan
komunikasi di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan
e.
mengembangkan PLTB dan PLTS di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan
Pulau Sambit.
Pasal 11
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan
nasional yang berbasis pada air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
f meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air
(waterfront city); dan
b. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi
bencana banjir.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi
air (waterfront city) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan yang
berdekatan/menghadap badan air;
b. mengendalikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
16
-
mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu
dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan
c.
mengembangkan jaringan transportasi sungai yang didukung dengan
prasarana dan sarana yang memadai.
(3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis
mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai;
dan
b.
menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana
banjir.
Pasal 12
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan ekowisata berbasis hutan tropis
basah dan wisata budaya Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf g meliputi:
a.
pengembangan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan
orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan
endemik kawasan lainnya; dan
b.
pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan.
(2) Strategi untuk pengembangan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis
ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa
dan tumbuhan endemik kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata
pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip
berkelanjutan; dan
b. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
mengembangkan
17
prasarana
dan
sarana
transportasi
yang
menghubungkan antara kawasan ekowisata dan obyek wisata lainnya
dan antara kawasan ekowisata dan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan; dan
b.
mengembangkan
sarana
dan
prasarana
transportasi
yang
menghubungkan antara kawasan wisata budaya dan kawasan
perkotaan nasional.
Pasal 13
(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat
meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka
keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h
dilakukan dengan pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang
terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas
unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan
perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.
(2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang
terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas
unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan
perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api secara
terpadu untuk menghubungkan kawasan perkotaan sebagai pusat
pertumbuhan dengan sentra produksi komoditas unggulan dan
pelabuhan dan/atau bandar udara;
b. mengembangkan ….
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
18
-
mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang terpadu dengan
jaringan jalan, transportasi sungai dan penyeberangan;
c.
mengembangkan alur-alur pelayaran untuk menjangkau pusat
pertumbuhan dan pusat permukiman di wilayah pedalaman; dan
d.
meningkatkan
fungsi
terusan
yang
menghubungkan
antaralur
pelayaran sungai.
Pasal 14
(1) Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
a.
pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sawah
beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang
merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.
pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan
kebutuhan lahan pertanian; dan
c.
pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra
perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri
jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
(2) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan
pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi,
termasuk
yang
merupakan
lahan
pertanian
pangan
berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian sawah
beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang
merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.
mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan
kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
dan
c.
mengendalikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
19
-
mengendalikan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian
sawah menjadi non sawah.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk
pemenuhan kebutuhan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a.
memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan
jaringan irigasi teknis; dan
b.
memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi pasang surut.
(4) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra
perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa
untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.
mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan
andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
b.
mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan
potensi lestari; dan
c.
mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
dan perikanan.
Pasal 15
Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau
Kalimantan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan,
rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB …
BAB III
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
20
-
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG
PULAU KALIMANTAN
Pasal 16
(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Kalimantan
merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Kalimantan yang berupa
strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan
gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Kalimantan.
BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU KALIMANTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
sistem …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
21
-
a.
sistem perkotaan nasional;
b.
sistem jaringan transportasi nasional;
c.
sistem jaringan energi nasional;
d.
sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e.
sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
kawasan lindung nasional; dan
b.
kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
Bagian Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1
Sistem Perkotaan Nasional
Pasal 18
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW
sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral,
batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan
limbah industri terpadu;
b. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
22
-
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW
sebagai pusat industri pengolahan lanjut dan industri jasa hasil
perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah
lingkungan;
c.
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW
sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang
berdaya saing dan ramah lingkungan;
d.
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW
sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian
tanaman pangan;
e.
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN dan PKW
sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan
yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN
sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya;
g.
mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat
kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi,
pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan
perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
h.
mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi pusat kegiatan
ekonomi di PKN dan PKW yang berdekatan/menghadap badan air;
i. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi jaringan drainase di PKN
dan PKW yang terintegrasi dengan sungai;
j. menata PKN dan PKW yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir; dan
k.
mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk kelestarian
lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
23
-
(2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung
oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a.
pusat industri hilir pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara,
serta minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan BalikpapanTenggarong-Samarinda-Bontang dan PKN Tarakan; dan
b.
pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta
minyak dan gas bumi di PKW Muara Teweh, PKW Tanjung Redeb,
PKW Sangata, PKW/PKSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW
Malinau, dan PKW Tanah Grogot.
(3) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan lanjut dan
industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing
dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
pusat industri hilir pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan
karet di PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan PKN Kawasan
Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang; dan
b.
pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di
PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau,
PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas,
PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit,
PKW Amuntai, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Kotabaru,
PKW Sangata, PKW/PKSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Tanah
Grogot, PKW Sendawar, PKW Malinau, PKSN Simanggaris, PKSN Long
Midang, dan PKSN Long Pahangai.
(4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan
yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. pusat …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
24
-
pusat industri hilir pengolahan hasil hutan di PKN Palangkaraya dan
PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
dan
b.
pusat pengolahan hasil hutan di PKW Ketapang, PKW Putussibau,
PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas,
PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Sampit,
PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW/PKSN Nunukan, PKW
Tanjung Selor, PKW Malinau, PKW Tanlumbis, dan PKW Sendawar.
(5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan
industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN
Banjarmasin, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW
Ketapang, PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Kuala
Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW
Sampit, PKW Amuntai, PKW Martapura, PKW Marabahan, dan PKW
Kotabaru.
(6) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan
industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN
Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-SamarindaBontang, PKN Tarakan, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas,
PKW Ketapang, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Pangkalan Bun, PKW
Kuala Kapuas, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Kotabaru, PKW
Tanjung Redeb, PKW/PKSN Nunukan, PKW Tanjung Selor, dan PKW
Sangata.
(7) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pengembangan
ekowisata dan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
meliputi:
a. pusat …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
25
-
a. pusat pengembangan ekowisata di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya,
PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang, PKW Putussibau, PKW Pangkalan Bun, PKW
Buntok, PKW Kotabaru, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW
Malinau, PKW Tanah Grogot, PKSN Nanga Badau, PKSN Long Midang,
PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Nawang; dan
b. pusat
pengembangan
wisata
budaya
di
PKN
Pontianak,
PKN
Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan BalikpapanTenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Mempawah, PKW Putussibau,
PKW Sintang, PKW Amuntai, PKW Sangata, PKW/PKSN Nunukan, dan
PKW Sendawar.
(8) Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan
pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang
internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara
dengan Negara Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
meliputi:
a. pengembangan baru PKSN dilakukan di PKSN Paloh-Aruk, PKSN
Jagoibabang, PKSN Nanga Badau, PKSN Jasa, PKSN Simanggaris, PKSN
Long Midang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Nawang; dan
b. peningkatan fungsi PKSN dilakukan di PKSN Entikong dan PKSN
Nunukan.
(9) Pengembangan
pusat kegiatan
ekonomi
di PKN
dan
PKW
yang
berdekatan/menghadap badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h dilakukan di PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin,
PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW
Mempawah, PKW Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW Sanggau,
PKW Sintang, PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW
Muara Teweh, PKW Sampit, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW
Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW Tanjung Selor, dan PKW Tanah Grogot.
(10) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
26
-
(10) Pengembangan jaringan drainase di PKN dan PKW yang terintegrasi dengan
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pengembangan
jaringan drainase di:
a. PKN Pontianak yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas;
b. PKN Palangkaraya yang terintegrasi dengan Sungai Kahayan;
c. PKN Banjarmasin yang terintegrasi dengan Sungai Barito;
d. PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang
yang terintegrasi dengan Sungai Mahakam;
e. PKW Mempawah yang terintegrasi dengan Sungai Mempawah;
f. PKW Sambas yang terintegrasi dengan Sungai Sambas;
g. PKW Ketapang yang terintegrasi dengan Sungai Pawan;
h. PKW Putussibau dan PKW Sanggau yang terintegrasi dengan Sungai
Kapuas;
i. PKW Sintang yang terintegrasi dengan Sungai Melawi;
j. PKW Kuala Kapuas yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas dan Sungai
Kahayan;
k. PKW Pangkalan Bun yang terintegrasi dengan Sungai Lamandau;
l. PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Martapura, dan PKW Marabahan
yang terintegrasi dengan Sungai Barito;
m. PKW Sampit yang terintegrasi dengan Sungai Mentaya;
n. PKW Tanjung Redeb yang terintegrasi dengan Sungai Berau;
o. PKW Sangata yang terintegrasi dengan Sungai Sangata;
p. PKW Tanjung Selor yang terintegrasi dengan Sungai Kayan; dan
q. PKW Tanah Grogot yang terintegrasi dengan Sungai Mahakam.
(11) Penataan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
27
-
(11) Penataan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN
Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang,
PKW
Mempawah,
PKW
Sambas, PKW Ketapang, PKW Putussibau, PKW Sanggau, PKW Sintang,
PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun, PKW Buntok, PKW Muara Teweh,
PKW Sampit, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Tanjung Redeb, PKW
Sangata, PKW Tanjung Selor, dan PKW Tanah Grogot.
(12) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk kelestarian lahan
pertanian
pangan
berkelanjutan
dan
kawasan
berfungsi
lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKN Pontianak,
PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan BalikpapanTenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Putussibau, dan PKW Malinau.
(13) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Pasal 19
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
sistem jaringan transportasi darat;
b.
sistem jaringan transportasi laut; dan
c.
sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
28
-
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
jaringan jalan nasional;
b.
jaringan jalur kereta api nasional; dan
c.
jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
tatanan kepelabuhanan; dan
b.
alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
tatanan kebandarudaraan; dan
b.
ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 20
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer,
jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional
pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan
Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Kalimantan, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan secara
bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan
nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan;
b. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
29
-
mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan
aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan
Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan
berfungsi lindung;
c.
mengembangkan jaringan jalan nasional yang menghubungkan
perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan
bandar udara untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk
unggulan;
d.
mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN
sebagai pusat pertumbuhan utama; dan
e.
mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan
jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi
sungai dan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah.
(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan
kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan
Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau
Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, dan jaringan
jalan pengumpan Pulau Kalimantan secara bertahap, untuk meningkatkan
keterkaitan
antarkawasan
perkotaan
nasional
dan
mendorong
perekonomian di Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.
jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau
Kalimantan, yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Trans
Kalimantan, yang menghubungkan:
1. Sei Pinyuh - Pontianak - Tayan - Nanga Tayap - Kudangan -Penopa
- Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Sampit - Kotabesi - Kasongan Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Banjarmasin - Liang
Anggang;
2. Kuaro-Kademan-Penajam-Balikpapan-Loa Janan-Samarinda;
b. jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
30
-
jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau
Kalimantan, yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Trans
Kalimantan, yang menghubungkan:
1. Tanah Hitam - Sambas - Pemangkat - Singkawang - Sei Duri Mempawah - Sei Pinyuh;
2. Liang Anggang - Pelaihari - Pagatan - Batulicin - Batuaji - Tanah
Grogot - Kuaro;
3. Samarinda - Bontang - Sangata - Simpang Perdau - Muara Wahau Labanan - Tanjung Redeb - Tanjung Selor - Malinau - Mensalong
- Simanggaris;
c.
jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan
Pulau Kalimantan yang menghubungkan Tanah Hitam-Temajuk;
d.
jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau
Kalimantan yang menghubungkan Sei Pinyuh-Sosok-Tanjung;
e.
jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau
Kalimantan yang menghubungkan:
1. Tanjung-Sanggau-Sekadau-Tebelian-Nanga Pinoh;
2. Tumbang Samba - Rabambang - Tumbang Jutuh - Kuala Kurun Puruk Cahu - Muara Laung - Muara Teweh - Damai - Simpang
Blusuh - Resak - Kotabangun - Tenggarong - Loa Janan Samarinda;
f. jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau
Kalimantan yang menghubungkan Nanga Pinoh-Tumbang NangaTumbang Senamang-Tumbang Samba;
g.
jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Kalimantan yang menghubungkan Nanga Badau-Putussibau;
h.
jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Kalimantan yang menghubungkan:
1. Temajuk …
1. Temajuk-Aruk-Jagoibabang-Entikong-Jasa-Nanga Badau;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
31
-
2. Putussibau-Long Pahangai-Long Nawang-Malinau-Long Midang;
i. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau
Kalimantan yang menghubungkan:
1. Tanjung-Balai Karangan-Entikong;
2. Tayan-Sosok;
3. Liang Anggang - Martapura - Rantau - Kandangan - Pantai
Hambawang - Barabai - Paringin - Tanjung - Muara Koman Batu Sopang-Kuaro;
j. jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau
Kalimantan yang menghubungkan:
1. Tanah Hitam-Galing;
2. Tebelian-Sintang-Putussibau;
3. Ketapang-Nanga Tayap;
4. Rabambang-Tumbang Taleken-Takaras-Simpang Sungai Asem;
5. Muara Teweh-Ampah-Tamiang Layang-Kelua;
6. Barabai-Mabuun;
7. Simpang Serapat-Benua Anyar;
8. Simpang Perdau-Maloi;
9. Simpang Damai-Sendawar-Long Bangun-Long Pahangai;
10. Anjungan-Bengkayang-Sanggauledo;
k.
jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau
Kalimantan yang menghubungkan:
1. Mensalong-Tanlumbis;
2. Palangkaraya-Bukitliti-Buntok-Ampah;
3. Galing-Aruk;
4. Sampit-Bagendang-Ujung Pandaran.
(3) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
32
-
(3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan
aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara
Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Jaringan Jalan
Lintas Utara Pulau Kalimantan yang menghubungkan Temajuk - Aruk Jagoibabang - Entikong - Jasa - Nanga Badau - Putussibau - Long Pahangai Long Nawang - Malinau - Long Midang.
(4) Pengembangan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan
bandar udara untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan jalan arteri
primer yang menghubungkan:
a.
PKN Pontianak dengan Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak) dan
Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya);
b.
PKN
Palangkaraya
dengan
Bandar Udara Tjilik
Riwut (Kota
Palangkaraya);
c.
PKN Banjarmasin dengan Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin)
dan Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin);
d.
PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang
dengan
Pelabuhan
Balikpapan
(Kota
Balikpapan),
Pelabuhan
Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Santan (Kota
Bontang), dan Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandar
Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), serta Bandar Udara Bontang
(Kota Bontang);
e.
PKN Tarakan dengan Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) dan Bandar
Udara Juwata (Kota Tarakan);
f. PKW Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang) dan
Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang);
g. PKW …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
g.
PKW
Pangkalan
Kotawaringin
Bun
Barat)
33
-
dengan
dan
Pelabuhan
Kumai
(Kabupaten
Bandar Udara Iskandar (Kabupaten
Kotawaringin Barat);
h.
PKW Kotabaru dengan Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu)
dan Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru);
i. PKW Tanjung Redeb dengan Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau)
dan Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten Berau);
j. PKW Sangata dengan Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai
Timur);
k.
PKW Nunukan dengan Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan) dan
Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan); dan
l. PKW Tanah Grogot dengan Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser).
(5) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN sebagai
pusat pertumbuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
a.
Banjarmasin-Liang Anggang;
b.
Simpang Penajam-Balikpapan;
c.
Balikpapan-Samarinda;
d.
Samarinda-Tenggarong;
e.
Sei Pinyuh-Pontianak;
f. Pontianak-Tayan;
g.
Liang Anggang-Pelaihari;
h.
Singkawang-Mempawah;
i. Mempawah-Sei Pinyuh;
j. Kuala Kapuas-Banjarmasin;
k.
Marabahan-Banjarmasin;
l. Liang Anggang-Martapura;
m.
Pelaihari-Pagatan;
n. Pagatan …
n.
Pagatan-Batulicin;
o.
Batulicin-Tanah Grogot (Kuaro);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
p.
Tanah Grogot-Penajam;
q.
Samarinda-Bontang; dan
r.
Bontang-Sangata.
34
-
(6) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur
kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi sungai dan
penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a.
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas
Tengah Pulau Kalimantan, dan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau
Kalimantan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat dan Jaringan Jalur Kereta Api
Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;
b.
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
Pelabuhan
Pontianak
(Kota
Pontianak),
Pelabuhan
Ketapang
(Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin
Barat),
Pelabuhan
Banjarmasin
(Kota
Banjarmasin),
Pelabuhan
Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Tanah Grogot
(Kabupaten
Paser),
Pelabuhan
Balikpapan
(Kota
Balikpapan),
Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Santan
(Kota Bontang), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur),
Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanjung Selor
(Kabupaten Bulungan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), dan
Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan);
c.
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas) dan Bandar Udara Pangsuma
(Kabupaten Kapuas Hulu);
d. Jaringan …
d.
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang) dan Bandar Udara
Samarinda Baru (Kota Samarinda);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e.
35
-
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik
Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota
Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandar
Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh
(Kabupaten Sambas), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten
Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat),
Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara KalimarauBerau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten
Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang);
f. Jaringan Jalan Lintas Utara yang terpadu dengan jaringan transportasi
sungai di Sungai Sambas, Sungai Kapuas, dan Sungai Kayan;
g.
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
jaringan transportasi sungai di Sungai Mempawah, Sungai Landak,
Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Barito, dan
Sungai Mahakam;
h.
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
jaringan transportasi sungai di Sungai Sambas, Sungai Kapuas, Sungai
Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya, Sungai
Lamandau, Sungai Kelay, Sungai Kandilo, Sungai Kahayan, Sungai
Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Sesayap, Sungai Kayan, Sungai
Sebangau, Sungai Katingan, Sungai Arut, Sungai Pawan, dan Sungai
Melawi; dan
i. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang terpadu dengan
jaringan penyeberangan sabuk utara, jaringan penyeberangan sabuk
tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk.
(7) Strategi …
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
36
-
Pasal 21
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
a.
mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan
kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan,
jaringan jalan, pelabuhan, dan bandar udara; dan
b.
mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan
aksesibilitas di kawasan perbatasan negara.
(2) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan kawasan
perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan, jaringan jalan,
pelabuhan, dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a.
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat
yang melalui:
1. Palangkaraya-Sampit-Nanga Bulik-Nanga Tayap-Sanggau;
2. Sanggau-Pontianak;
3. Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-batas negara;
4. Sambas-Bengkayang-Ngabang-Sanggau-Sintang-Putussibau;
5. Pontianak-Ngabang;
b.
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur yang melalui:
1.
Batas negara - Simanggaris - Malinau - Tanjung Selor - Tanjung
Redeb - Sangkulirang - Sangata - Bontang;
2.
Bontang-Samarinda-Balikpapan;
3. Balikpapan …
3.
Balikpapan-Tanah Grogot-Tanjung-Ampah;
4.
Ampah-Muara Teweh;
5.
Muara Teweh-Puruk Cahu;
6.
Ampah-Bangkuang;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
37
-
7.
Ampah-Buntok-Palangkaraya;
8.
Batulicin - Pelaihari - Banjarmasin - Kuala Kapuas - Pulang Pisau
- Palangkaraya;
9.
Samarinda-Tenggarong-Kotabangun.
(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di
kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi jaringan jalur kereta api antarkota di kawasan perbatasan negara
yang menghubungkan:
a.
Malinau-Simanggaris-batas negara; dan
b.
Sambas-batas negara.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan jalur kereta api
nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 22
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
meliputi:
a.
mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN,
PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu sungai;
b.
mengembangkan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan
jaringan transportasi darat lainnya;
c.
mengembangkan
jaringan
transportasi
sungai
untuk
melayani
pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya;
d.
d.
meningkatkan
fungsi
pelayaran sungai; dan
terusan
yang
meningkatkan …
menghubungkan
antaralur
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e.
mengembangkan
membuka
38
jaringan
keterisolasian
transportasi
wilayah
penyeberangan
pulau-pulau
kecil
untuk
terluar,
meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan
provinsi di luar Pulau Kalimantan, dan antarnegara.
(2) Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN, PKW, dan
kawasan permukiman pada bagian hulu sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan di:
a.
jaringan transportasi Sungai Kapuas yang menghubungkan PKW
Putussibau, PKW Sintang, dan PKW Sanggau, dengan PKN Pontianak;
b.
jaringan transportasi Sungai Barito yang menghubungkan PKW Muara
Teweh dan PKW Buntok, dengan PKN Banjarmasin;
c.
jaringan transportasi Sungai Kapuas yang melayani PKW Kuala
Kapuas;
d.
jaringan transportasi Sungai Mahakam yang menghubungkan PKW
Sendawar dengan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang;
e.
jaringan transportasi Sungai Nagara yang menghubungkan PKW
Amuntai dengan PKN Banjarmasin;
f. jaringan transportasi Sungai Mentaya yang menghubungkan PKW Sampit
dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Mentaya;
g.
jaringan transportasi Sungai Lamandau yang menghubungkan PKW
Pangkalan Bun dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai
Lamandau;
h.
jaringan transportasi Sungai Kelay yang menghubungkan PKW
Tanjung Redeb dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai
Kelay;
i.
jaringan …
i. jaringan transportasi Sungai Kandilo yang menghubungkan PKW Tanah
Grogot dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kandilo;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
39
-
j. jaringan transportasi Sungai Sembakung yang menghubungkan pusatpusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai
Sembakung;
k.
jaringan transportasi Sungai Sebuku yang menghubungkan pusatpusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebuku;
l. jaringan transportasi Sungai Sesayap yang menghubungkan pusat-pusat
pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sesayap;
m.
jaringan transportasi Sungai Kayan yang menghubungkan PKW
Tanjung Selor dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai
Kayan;
n.
jaringan transportasi Sungai Sambas yang menghubungkan pusatpusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sambas;
o.
jaringan transportasi Sungai Kahayan yang menghubungkan PKN
Palangkaraya dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai
Kahayan;
p.
jaringan transportasi Sungai Sebangau yang menghubungkan pusatpusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebangau;
q.
jaringan transportasi Sungai Katingan yang menghubungkan pusatpusat permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai
Katingan;
r.
jaringan transportasi Sungai Arut yang menghubungkan pusat-pusat
pemukiman di bagian hulu dengan dengan bagian hilir Sungai Arut;
s.
jaringan transportasi Sungai Pawan yang menghubungkan pusat-pusat
permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Pawan; dan
t. jaringan transportasi Sungai Melawi yang menghubungkan pusat-pusat
permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Melawi.
(3)
Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
40
-
(3) Pengembangan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan
transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan pada jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan Jaringan
Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau
Kalimantan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan
Bagian Barat.
(4) Pengembangan jaringan transportasi sungai untuk melayani pengangkutan
batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada jaringan transportasi Sungai
Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Jelai,
Sungai Pawan, Sungai Lamandau, Sungai Mentaya, Sungai Kayan, Sungai
Sembakung, Sungai Sesayap, dan Sungai Kelay.
(5) Peningkatan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.
Terusan Kelampan yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan
Sungai Kahayan;
b.
Terusan Serapat yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai
Barito;
c.
Terusan Hantipan yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan
Sungai Barito;
d.
Terusan Raya yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai
Kahayan;
e.
Terusan Tamban yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai
Barito; dan
f. Terusan Basarang yang menghubungkan Sungai Kapuas dengan Sungai
Kahayan.
(6) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
41
-
(6) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan untuk membuka
keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan keterkaitan
antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan provinsi di luar Pulau
Kalimantan, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a.
lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulaupulau kecil terluar yang menghubungkan:
1. Nunukan-Pulau Sebatik;
2. Tanjung Redeb-Pulau Maratua;
3. Tanjung Redeb-Pulau Sambit;
b.
lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:
1. Balikpapan-Mamuju (Pulau Sulawesi);
2. Sampit-Semarang (Pulau Jawa);
3. Batulicin-Garongkong (Pulau Sulawesi);
4. Bahaur-Lamongan (Pulau Jawa);
5. Kumai-Kendal (Pulau Jawa);
6. Pontianak-Batam (Pulau Sumatera) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan sabuk utara;
7. Nunukan-Tarakan-Toli-Toli (Pulau Sulawesi) yang merupakan
bagian dari jaringan penyeberangan sabuk utara;
8. Ketapang-Manggar (Pulau Sumatera) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan sabuk tengah;
9. Batulicin-Barru (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan sabuk tengah;
10. Balikpapan-Taipa (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan sabuk tengah;
11. Pontianak-Tanjung Pandan (Pulau Sumatera) yang merupakan
bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
12. Banjarmasin …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
42
-
12. Banjarmasin-Semarang (Pulau Jawa) yang merupakan bagian
dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
13. Pontianak-Semarang (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
14. Banjarmasin-Lamongan (Pulau Jawa) yang merupakan bagian
dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
15. Balikpapan-Lamongan (Pulau Jawa) yang merupakan bagian dari
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
c.
lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan NunukanTawau (Malaysia).
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai dan
penyeberangan di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pasal 23
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan dan memantapkan pelabuhan yang melayani
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan
andalan menuju pasar nasional dan internasional;
b.
mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut
Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
c.
mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan
jaringan transportasi lainnya; dan
d.
memanfaatkan bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan
keamanan negara.
(2) Pengembangan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
43
-
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang melayani kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju
pasar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
dilakukan di:
a.
Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak) sebagai pelabuhan utama untuk
melayani PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, PKW Sambas dan PKW
Singkawang
sebagai
Singkawang
dan
pusat
Sekitarnya,
pengembangan
PKW
Kawasan
Putussibau
Andalan
sebagai
pusat
pengembangan Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, PKW
Sanggau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan
Andalan Sanggau;
b.
Pelabuhan Banjarmasin (Kota Banjarmasin) sebagai pelabuhan utama
untuk melayani PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW
Martapura
sebagai
pusat
pengembangan
Kawasan
Andalan
Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, PKW Amuntai sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, PKN
Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas sebagai pusat pengembangan
Kawasan Andalan Kuala Kapuas;
c.
Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan) sebagai pelabuhan utama
untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan Sekitarnya
(Bonsamtebajam) dan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan
Sekitarnya, dan PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan
Andalan Buntok;
d.
Pelabuhan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
d.
44
-
Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) sebagai pelabuhan utama untuk
melayani PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai
pusat pengembangan Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung SalasNunukan-Pulau Bunyu-Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya serta
Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;
e.
Pelabuhan
Ketapang
pengumpul
untuk
(Kabupaten
melayani
Ketapang)
PKW
sebagai pelabuhan
Ketapang
sebagai
pusat
pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya serta
Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya;
f. Pelabuhan Kumai, termasuk Terminal Bumiharjo (Kabupaten Kotawaringin
Barat), sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Pangkalan
Bun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan
Bun dan Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang;
g.
Pelabuhan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) sebagai pelabuhan
pengumpul
untuk
melayani
PKW
Kotabaru
sebagai
pusat
pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dan Kawasan Andalan Laut
Pulau Laut;
h.
Pelabuhan
Sampit,
termasuk
Terminal
Bagendang
(Kabupaten
Kotawaringin Timur), sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani
PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan SampitPangkalan Bun;
i. Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan) sebagai pelabuhan pengumpul
untuk melayani PKW/PKSN Nunukan, PKW Malinau, dan PKW
Tanlumbis
sebagai
pusat
pengembangan
Kawasan
Andalan
Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut BontangTarakan dan Sekitarnya;
j. Pelabuhan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
45
-
j. Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda) sebagai pelabuhan pengumpul
untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Sangkulirang-Sangata-Muara Wahau (Sasamawa), Kawasan Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut BontangTarakan dan Sekitarnya;
k.
Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai Timur) sebagai
pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW Sangata sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dan Kawasan Andalan
Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;
l. Pelabuhan
Tanjung
Redeb (Kabupaten
Berau)
sebagai pelabuhan
pengumpul untuk melayani PKW Tanjung Redeb sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya serta
Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya;
m.
Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser) sebagai pelabuhan
pengumpul untuk melayani PKW Tanah Grogot sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya,
PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buntok,
dan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Kandangan;
n.
Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) sebagai pelabuhan
pengumpul untuk melayani PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan
PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Tatapanbuma dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut BontangTarakan dan Sekitarnya;
o. Pelabuhan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
o.
46
-
Pelabuhan Tanjung Santan, termasuk Terminal Lhok Tuan dan
Terminal Tanjung Laut (Kota Bontang) sebagai pelabuhan pengumpul
untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut BontangTarakan dan Sekitarnya; dan
p.
Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur) sebagai pelabuhan
pengumpul
untuk
melayani
PKW
Sangata
sebagai
pusat
pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dan Kawasan Andalan
Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut
Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Pontianak (Kota
Pontianak),
Pelabuhan
Banjarmasin
(Kota
Banjarmasin),
Pelabuhan
Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan),
Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten
Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Pelabuhan
Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai
Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung
Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser),
Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan Pelabuhan Tanjung
Santan (Kota Bontang).
(4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan
transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan:
a.
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas
Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau
Kalimantan, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan;
b. Jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
47
-
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat
dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur; dan
c.
jaringan penyeberangan sabuk utara, jaringan penyeberangan sabuk
tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk.
(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
di sekitar Pelabuhan Pontianak (Kota Pontianak), Pelabuhan Banjarmasin
(Kota Banjarmasin), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan), Pelabuhan
Tarakan (Kota Tarakan), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat),
Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang), Pelabuhan Batulicin (Kabupaten
Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan), Pelabuhan
Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung Sangata (Kabupaten Kutai
Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Tanjung
Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah Grogot (Kabupaten Paser),
Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan Pelabuhan Tanjung
Santan (Kota Bontang).
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 24
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
a.
mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan
Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai alur pelayaran internasional;
b.
mengembangkan
alur
pelayaran
yang
menghubungkan
antarpelabuhan;
c. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
48
-
mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan
konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
d.
memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan
dan keamanan negara.
(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut
Kepulauan Indonesia II sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Alur Laut Kepulauan Indonesia
I yang melintasi Selat Karimata dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang
melintasi Selat Makassar.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi alur pelayaran yang
menghubungkan
Pelabuhan
Pontianak
(Kota
Pontianak),
Pelabuhan
Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Pelabuhan Balikpapan (Kota Balikpapan),
Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan), Pelabuhan Ketapang (Kabupaten
Ketapang), Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Pelabuhan
Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), Pelabuhan Nunukan (Kabupaten
Nunukan), Pelabuhan Samarinda (Kota Samarinda), Pelabuhan Tanjung
Sangata (Kabupaten Kutai Timur), Pelabuhan Maloi (Kabupaten Kutai
Timur), Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Pelabuhan Tanah
Grogot (Kabupaten Paser), Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan),
dan Pelabuhan Tanjung Santan (Kota Bontang).
(4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi
perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a. Suaka Alam Laut Sambas (Kabupaten Sambas) dan Suaka Alam Laut
Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan);
b. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (Kabupaten Ketapang); dan
c. Taman …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
49
-
c. Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kabupaten Bengkayang), Taman
Wisata Alam Laut Berau (Kabupaten Berau), dan Taman Wisata Alam
Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan (Kabupaten Kotabaru).
(5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
di Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II.
Pasal 25
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu
dengan sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah;
b.
mengembangkan bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan
nasional
sebagai
pintu
gerbang
internasional
dalam
rangka
mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri;
c.
mengembangkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan
udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan
negara serta kawasan tertinggal dan terisolasi; dan
d.
memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan
dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem
jaringan transportasi darat untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a.
Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
b. Bandar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
b.
50
-
Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
c.
Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin) sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu
dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan
dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur;
d.
Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur;
e.
Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur;
f. Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas) sebagai bandar udara pengumpul
dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur
Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
g.
Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu) sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
h. Bandar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
h.
51
-
Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat;
i. Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Jaringan Jalur Kereta
Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur;
j. Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan;
k.
Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan;
l. Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan) sebagai bandar udara pengumpul
dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan pengembangan
jaringan jalan lokal;
m.
Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten Berau) sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur;
n.
Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan jaringan jalan lokal; dan
o. Bandar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
o.
52
-
Bandar Udara Bontang (Kota Bontang) sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan
pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan
Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian
Timur.
(3) Pengembangan bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional
sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan
ekowisata, wisata budaya, dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar
Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor
(Kota Banjarmasin), dan Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan).
(4) Pengembangan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara
perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara serta
kawasan tertinggal dan terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilakukan di PKW Malinau, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, Long
Apung, Datah Dawai, Melak, Long Bawan, Long Layu, Nanga Pinoh, Kuala
Pembuang, Kuala Kurun, dan Tumbang Samba.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di
Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut
(Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin),
Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru
(Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara
Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), Bandar Udara Susilo (Kabupaten
Sintang), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara
Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten
Kotabaru), Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan), Bandar Udara KalimarauBerau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan),
dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang).
(6) Strategi ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
53
-
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 26
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi:
a.
mengendalikan kegiatan budi daya agar tidak mengganggu ruang
udara untuk sistem operasional penerbangan; dan
b.
memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna
kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu ruang udara
untuk sistem operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan di Bandar Udara Supadio (Kabupaten Kubu Raya), Bandar
Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara Syamsuddin Noor
(Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandar
Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar Udara Paloh (Kabupaten
Sambas), Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), Bandar Udara
Susilo (Kabupaten Sintang), Bandar Udara Rahadi Usman (Kabupaten
Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten Kotawaringin Barat), Bandar
Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar Udara Juwata (Kota Tarakan),
Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten Berau), Bandar Udara Nunukan
(Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara Bontang (Kota Bontang).
(3) Pemanfaatan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
54
-
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Supadio (Kabupaten
Kubu Raya), Bandar Udara Tjilik Riwut (Kota Palangkaraya), Bandar Udara
Syamsuddin Noor (Kota Banjarmasin), Bandar Udara Sepinggan (Kota
Balikpapan), Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda), Bandar
Udara Paloh (Kabupaten Sambas), Bandar Udara Pangsuma (Kabupaten
Kapuas Hulu), Bandar Udara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandar Udara
Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang), Bandar Udara Iskandar (Kabupaten
Kotawaringin Barat), Bandar Udara Stagen (Kabupaten Kotabaru), Bandar
Udara Juwata (Kota Tarakan), Bandar Udara Kalimarau-Berau (Kabupaten
Berau), Bandar Udara Nunukan (Kabupaten Nunukan), dan Bandar Udara
Bontang (Kota Bontang).
Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi Nasional
Pasal 27
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi
perwujudan:
a.
jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b.
pembangkit tenaga listrik; dan
c.
jaringan transmisi tenaga listrik.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
55
Pasal …
Pasal 28
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a.
mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan
gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan
dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan
nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau
Kalimantan; dan
b.
mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan
gas bumi untuk melayani kawasan andalan.
(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi
yang
mengintegrasikan
fasilitas
produksi,
pengolahan
dan/atau
penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam
mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Kalimantan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a.
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai
Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan
distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
b.
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kutai Timur - Penajam
Paser Utara - Paser - Kotabaru - Tanah Bumbu - Tanah Laut, jaringan
distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk
melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong Samarinda - Bontang, PKW Tanah Grogot, dan PKW Kotabaru;
c. jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
c.
56
-
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanah Laut-Banjar BaruBanjarmasin - Barito - Kuala Kapuas - Pulang Pisau - Katingan Kotawaringin Timur - Seruyan - Kotawaringin Barat - Lamandau Ketapang - Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan
distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk
melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW
Kuala Kapuas, PKW Marahaban, PKW Martapura; dan
d.
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna-PontianakPalangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan
distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk
melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan
PKW Kuala Kapuas.
(3) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi
untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a.
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai
Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan
distribusi
Balikpapan
untuk
melayani
Kawasan
Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
b.
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kutai - Penajam Paser
Utara - Paser - Kotabaru - Tanah Bumbu - Tanah Laut, jaringan
distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk
melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya serta
Kawasan Andalan Batulicin;
c. jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
c.
57
-
jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanah Laut - Banjar Baru
- Banjarmasin - Barito Kuala - Kapuas - Pulang Pisau - Katingan Kotawaringin Timur - Seruyan - Kotawaringin Barat - Lamandau Ketapang - Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan
distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk
melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan
Bun, serta Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya; dan
d.
jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi NatunaPontianak-Palangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin,
jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya
untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, dan
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya.
Pasal 29
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a.
mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa PLTU,
PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk memenuhi kebutuhan energi
Pulau Kalimantan;
b.
mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa
PLTA, PLTM, PLTB, dan PLTS; dan
c.
mengembangkan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan
pertambangan batubara.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
58
-
(2) Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa PLTU, PLTG,
PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk memenuhi kebutuhan energi Pulau
Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.
PLTU Tanah Grogot (Kabupaten Paser), PLTU Kota Bangun (Kabupaten
Kutai Kartanegara), PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan (Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), PLTU Kaltim Baru (Kota
Balikpapan), PLTU Petung (Kabupaten Penajam Paser Utara), PLTU
Melak (Kabupaten Kutai Barat), PLTU Nunukan (Kabupaten Nunukan),
PLTU Berau (Kabupaten Berau), PLTU Tanjung Selor (Kabupaten
Bulungan), PLTU Kaltim (Kota Balikpapan), PLTU Parit Baru (Kabupaten
Pontianak), PLTU Pontianak (Kabupaten Pontianak), PLTU Pantai Kurakura Singkawang (Kota Singkawang), PLTU Asam-asam (Kabupaten
Tanah Laut), PLTU Singkawang Baru (Kota Singkawang), PLTU I
Kalteng
(Kabupaten
Pulang
Pisau),
PLTU
Sampit
(Kabupaten
Kotawaringin Timur) dan PLTU Gambut (Kabupaten Mempawah);
b. PLTG Kaltim-Peaking, PLTG Senipah (Kabupaten Kutai Kartanegara),
PLTG Sambera (Kota Samarinda), dan PLTG Tanjung Batu (Kabupaten
Kutai Kartanegara);
c. PLTGB Sangata (Kabupaten Kutai Timur), PLTGB Tanjung Redeb
(Kabupaten Berau), PLTGB Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dan
PLTGB Malinau (Kabupaten Malinau);
d. PLTMG Bontang (Kota Bontang); dan
e. PLTGU Bangkanai (Kabupaten Barito Utara) dan PLTGU Tanjung Batu
(Kabupaten Kutai Kartanegara).
(3) Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa PLTA,
PLTM, PLTB, PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
pada:
a. PLTA …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
59
-
PLTA Pade Kembayung (Kabupaten Landak), PLTA Nanga Pinoh
(Kabupaten Melawi), PLTA Kusan (Kabupaten Kotabaru), PLTA Telake
(Kabupaten Paser), PLTA Riam Kanan (Kabupaten Banjar), PLTA
Sebakung (Kabupaten Paser), PLTA Sesayap (Kabupaten Tanah Tidung),
PLTA Kayan (Kabupaten Bulungan), PLTA Kelai (Kabupaten Berau),
PLTA Boh I dan Boh II (Kabupaten Malinau), dan PLTA M Noor
(Kabupaten Banjar);
b.
PLTM Merasap 1 (Kabupaten Bengkayang); dan
c.
PLTB dan PLTS di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
(4) Pengembangan
pembangkit
listrik
pada
mulut
tambang
kawasan
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan pada kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten
Tapin.
Pasal 30
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a.
mengembangkan dan merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik
untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan,
kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara; dan
b. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
60
-
mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara
Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk
mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional.
(2) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk
melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan terisolasi,
dan kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a.
rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan dilakukan
pada:
1. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) Tanjung Selor -Tanjung Redeb - Sangata - Bontang Tenggarong;
2. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) Samarinda-Balikpapan-Tanah Grogot;
3. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bun;
4. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teweh;
5. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) Martapura-Amuntai;
6. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) Palangkaraya-Kuala Kurun;
b.
rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan dilakukan pada
jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET) Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-EntikongSanggau-Sekadau-Sintang-Putussibau;
c.
pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan dilakukan
pada:
1. jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
61
-
1. jaringan transmisi untuk melayani pusat kegiatan kawasan
perbatasan negara di PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN
Nanga Badau, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Nunukan, PKSN
Simanggaris, PKSN Long Midang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN
Long Nawang;
2. jaringan transmisi untuk melayani pulau-pulau kecil di Pulau
Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil,
Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata.
(3) Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau
Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung
sistem penyediaan tenaga listrik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi interkoneksi antara jaringan transmisi tenaga listrik
Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa serta interkoneksi antara jaringan
transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
Pasal 31
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
Pasal 32
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a.
jaringan terestrial; dan
b.
jaringan satelit.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
62
-
Pasal 33
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan mengembangkan
jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan
melayani kawasan andalan.
(2) Pengembangan jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat
perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan
yang menghubungkan PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN
Banjarmasin,
PKN
Kawasan
Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-Bontang, PKN Tarakan, PKW Sambas, PKW Singkawang,
PKW Mempawah, PKW Ketapang, PKW Pangkalan Bun, PKW Sampit,
PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW
Marabahan, PKW Martapura, PKW Amuntai, PKW Kotabaru, PKW
Tanah Grogot, PKW Sendawar, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb,
PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan, serta
melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan
Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan
Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin
Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan
Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan
Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya; dan
b. Jaringan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
63
-
Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan
yang melayani PKN Pontianak, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW
Putussibau, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKW/PKSN
Nunukan, PKW/PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang,
PKSN Jasa, dan PKSN Nanga Badau serta melayani Kawasan Andalan
Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau dan Sekitarnya, serta Kawasan
Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya.
Pasal 34
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan mengembangkan jaringan satelit
untuk membuka kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan
terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka kawasan perbatasan negara,
kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan jaringan
telekomunikasi berbasis satelit di Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang
Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan
Karimata.
Pasal 35
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di
Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
64
-
Pasal 36
Strategi
operasionalisasi
perwujudan
sistem
jaringan
sumber
daya
air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
Pasal 37
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
a.
mendayagunakan sumber air berbasis pada WS;
b.
merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis; dan
c.
mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah
dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT).
(2) Pendayagunaan sumber air berbasis pada wilayah sungai (WS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. WS lintas negara meliputi WS Sesayap yang melayani PKN Tarakan, PKW
Malinau, PKW Tanlumbis, PKW/PKSN Nunukan, PKSN Long Midang dan
Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya;
b. WS strategis nasional yang terdiri atas:
1. WS Kapuas yang melayani PKN Pontianak, PKW Putussibau,
PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, PKW Sintang, dan Kawasan
Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau;
2. WS Pawan yang melayani PKW Ketapang dan Kawasan Andalan
Ketapang dan Sekitarnya;
3. WS Seruyan yang melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan
Bun;
4. WS …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
65
-
4. WS Kahayan yang melayani PKN Palangkaraya dan Kawasan
Andalan Kuala Kapuas;
5. WS Mahakam yang melayani PKN Kawasan Perkotaan BalikpapanTenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Sendawar dan Kawasan
Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
c.WS lintas provinsi yang terdiri atas:
1. WS Jelai-Kendawangan yang melayani PKW Pangkalan Bun dan
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun; dan
2. WS Barito Kapuas yang melayani PKN Banjarmasin, PKW Kuala
Kapuas, PKW Buntok, PKW Muara Teweh, PKW Martapura, PKW
Marabahan, dan Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan
Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan
Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan
Sekitarnya.
(3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan di:
a.
DAS Mempawah-Sambas;
b.
DAS Melawi;
c.
DAS Landak pada WS Kapuas;
d.
DAS Kapuas pada WS Kapuas;
e.
DAS Pawan pada WS Pawan;
f. DAS Sebangau;
g.
DAS Kahayan pada WS Kahayan;
h.
DAS Barito pada WS Barito-Kapuas;
i. DAS Sesayap pada WS Sesayap;
j. DAS Kayan;
k.
DAS Berau-Kelai;
l. DAS …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
66
-
l. DAS Karangan; dan
m.
DAS Mahakam pada WS Mahakam.
(4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan
pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a.
CAT lintas negara di:
1. CAT Paloh (Kabupaten Sambas dan Negara Malaysia);
2. CAT Tanjungselor (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Negara Malaysia)
yang melayani PKW Tanjung Selor, Kawasan Andalan Tanjung
Redeb dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung
Salas-Nunukan-Pulau Bunyu-Malinau dan Sekitarnya;
b.
CAT Lintas Provinsi di:
1. CAT Palangkaraya-Banjarmasin (Kabupaten Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten
Barito Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut,
Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten
Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru) yang melayani PKN
Palangkaraya, PKN Banjarmasin PKW Pangkalan Bun, PKW
Sampit, PKW Kuala Kapuas, PKW Marabahan, PKW Martapura,
PKW Buntok, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan
Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan
Andalan Kuala Kapuas, dan Kawasan Andalan Kandangan dan
Sekitarnya;
2. CAT …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
67
-
2. CAT Muarapayang (Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Paser);
dan
3. CAT Muara Lahai (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Utara) yang melayani PKW Muara Teweh
dan Kawasan Andalan Muara Teweh.
Pasal 38
(1) Strategi
operasionalisasi
perwujudan
prasarana
sumber
daya
air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
a.
memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya untuk
mempertahankan daya tampung air;
b.
memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah
irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;
c.
memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi pasang surut; dan
d.
mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan
perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulaupulau kecil yang berpenghuni.
(2) Pemeliharaan dan pengembangan bendungan beserta waduknya untuk
mempertahankan daya tampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan di:
a.
Waduk Kelian (Kabupaten Kutai Barat) yang melayani PKW Sendawar
dan PKSN Long Pahangai;
b.
Waduk Riam Kanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru) yang
melayani PKN Banjarmasin, PKW Martapura dan Kawasan Andalan
Banjarmasin Raya dan Sekitarnya;
c.
Waduk Lambakan (Kabupaten Paser) yang melayani PKW Tanah
Grogot;
d. Waduk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d.
68
-
Waduk Manggar (Kota Balikpapan) yang melayani PKN Kawasan
Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan
Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
e.
Waduk Benanga (Kota Samarinda) yang melayani PKN Kawasan
Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan
Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
f. Waduk Wain (Kota Balikpapan) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Kawasan Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya;
g.
Waduk Merancang (Kabupaten Berau) yang melayani PKW Tanjung
Redeb dan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya; dan
h.
Waduk Tumbang Jutuh (Kabupaten Gunung Mas) yang melayani PKN
Palangkaraya dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas.
(3) Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada DI untuk
meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan di jaringan irigasi pada DI Riam Kanan
(Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru), DI Tapin (Kabupaten Tapin), DI
Telaga Langsat (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), DI Sungai Bungur
(Kabupaten Kota Baru), dan DI Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu).
(4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi pasang surut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada DI pasang surut di
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Pulang
Pisau.
(5) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
69
-
(5) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan
negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil yang
berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di
Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil,
Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata.
Pasal 39
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang
Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional
Pasal 40
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi
perwujudan:
a.
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.
kawasan perlindungan setempat;
c.
kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d.
kawasan rawan bencana alam;
e.
kawasan lindung geologi; dan
f.
kawasan lindung lainnya.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
70
-
Pasal 41
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
a.
kawasan hutan lindung;
b.
kawasan bergambut; dan
c.
kawasan resapan air.
(2) Strategi
operasionalisasi
perwujudan
kawasan
yang
memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan
satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung;
b.
mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c.
mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan
lindung;
d.
merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam
rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau;
e.
mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan
akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi
lindung;
f. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk
menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
g.
mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan resapan air,
khususnya pada hulu sungai; dan
h.
mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air.
(3) Perlindungan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
71
-
(3) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa
endemik kawasan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten
Katingan,
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kabupaten
Kapuas,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru,
Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(4) Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten
Katingan,
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kabupaten
Kapuas,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru,
Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(5) Pengendalian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
72
-
(5) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan
hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten
Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten
Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
(6) Rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka
memelihara keseimbangan ekosistem pulau sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten
Katingan,
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kabupaten
Kapuas,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru,
Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(7) Pemertahanan permukiman masyarakat adat dan penyediaan akses bagi
masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan
berfungsi lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang,
Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten
Murung …
Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
73
-
Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten
Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(8) Pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga
sistem tata air alami dan ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Sambas,
Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten
Barito Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.
(9) Pemertahanan dan peningkatan fungsi kawasan resapan air, khususnya
pada hulu sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan
pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu
Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai
Sesayap, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan
dan hulu Sungai Mahakam.
(10) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan pada hulu Sungai
Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas,
hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai Sesayap, hulu
Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan, dan hulu Sungai
Mahakam.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
74
-
Pasal 42
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf b terdiri atas:
a.
sempadan pantai;
b.
sempadan sungai; dan
c.
kawasan sekitar danau atau waduk.
(2) Strategi
operasionalisasi
perwujudan
kawasan
yang
memberikan
perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang
berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
b.
mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu
dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan
c.
mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau
waduk yang mengganggu dan/atau berpotensi merusak fungsi
kawasan sekitar danau atau waduk.
(3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi
mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada sempadan pantai di pesisir
barat, pesisir selatan, dan pesisir timur Pulau Kalimantan.
(4) Pengendalian perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu
dan/atau merusak fungsi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan di:
a. sempadan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
75
-
sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Ambawang, sempadan
Sungai Kubu, sempadan Sungai Landak, sempadan Sungai Nipah,
sempadan Sungai Paduan, sempadan Sungai Peniti, sempadan Sungai
Tayan, sempadan Sungai Sekadau, sempadan Sungai Sepauk, sempadan
Sungai Tempunak, sempadan Sungai Melawi, sempadan Sungai Silat,
sempadan Sungai Palin, sempadan Sungai Sibau, sempadan Sungai
Mendalam, dan sempadan Sungai Keriyau di WS Kapuas;
b.
sempadan Sungai Pawan, sempadan Sungai Simpang, sempadan Sungai
Semandang, dan sempadan Sungai Semanai di WS Pawan;
c.
sempadan Sungai Seruyan di WS Seruyan;
d.
sempadan Sungai Kahayan dan sempadan Sungai Sebangau di WS
Kahayan;
e.
sempadan Sungai Mahakam, sempadan Sungai Semboja, sempadan
Sungai Senipah, dan sempadan Sungai Semoi di WS Mahakam;
f. sempadan Sungai Sesayap, sempadan Sungai Sebakung, sempadan Sungai
Sebakis, sempadan Sungai Sebuku, sempadan Sungai Sembaleun,
sempadan Sungai Simanggaris, sempadan Sungai Noteh, sempadan
Sungai Sinualan, sempadan Sungai Itai, sempadan Sungai Sekata,
sempadan Sungai Linuang Kayan, sempadan Sungai Ansam, dan
sempadan Sungai Belayau di WS Sesayap;
g.
sempadan Sungai Jelai dan sempadan Sungai Kendawangan di WS
Jelai-Kendawangan; dan
h.
sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Barito, sempadan Sungai
Murung, sempadan Sungai Martapura, sempadan Sungai Riam Kanan,
sempadan Sungai Riam Kiwa, sempadan Sungai Nagara, dan sempadan
Sungai Tapin di WS Barito-Kapuas.
(5) Pengendalian ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
76
-
(5) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk
yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar
danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
pada:
a.
kawasan sekitar Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau
Bekuan (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Belida (Kabupaten Kapuas
Hulu), Danau Genali (Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Tang
(Kabupaten Kapuas Hulu), Danau Bangkau (Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Danau Bitin (Kabupaten
Hulu Sungai Utara), Danau Cembulu (Kabupaten Seruyan), Danau
Ganting (Kabupaten Barito Selatan), Danau Bambenan (Kabupaten
Barito Selatan), Danau Limut (Kabupaten Barito Selatan), Danau
Mepara (Kabupaten Barito Selatan), Danau Raya (Kabupaten Barito
Selatan), Danau Gatel (Kabupaten Kotawaringin Barat), Danau
Kenamfui (Kabupaten Kotawaringin Barat), Danau Terusan (Kabupaten
Kotawaringin Barat), Danau Jempang (Kabupaten Kutai Barat), Danau
Melintang
(Kabupaten
(Kabupaten
Kutai
Kutai
Kartanegara),
Kartanegara),
Danau
Danau
Sembuluh
Semayang
(Kabupaten
Seruyan), dan Danau Tete (Kabupaten Barito Utara); dan
b.
kawasan sekitar Waduk Kelian (Kabupaten Kutai Barat), Waduk Riam
Kanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru), Waduk Lambakan
(Kabupaten Paser), Waduk Manggar (Kota Balikpapan), Waduk Wain
(Kota Balikpapan), Waduk Benanga (Kota Samarinda), Waduk
Merancang
(Kabupaten
Berau),
dan
Waduk
Tumbang
Jutuh
(Kabupaten Gunung Mas).
Pasal ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
77
-
Pasal 43
(1)
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:
a.
suaka margasatwa;
b.
cagar alam;
c.
kawasan pantai berhutan bakau;
d.
taman nasional dan taman nasional laut;
e.
taman hutan raya;
f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
g.
kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam,
dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
mempertahankan dan merehabilitasi luasan suaka margasatwa, cagar
alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
b.
melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan
satwa endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan
taman nasional;
c.
mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut,
cagar alam laut, dan taman wisata alam laut;
d.
melestarikan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
e.
mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir
untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut.
(3) Pemertahanan dan rehabilitasi luasan suaka margasatwa, cagar alam, taman
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.
Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Kabupaten Sukamara), Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura
(Kabupaten Tanah Laut), Suaka Margasatwa Kuala Lupak (Kabupaten
Barito Kuala);
b. Cagar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
78
-
Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Gunung Raya
Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Cagar Alam
Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam NiyutPenrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten
Sanggau), Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya
dan Kabupaten Gunung Mas), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota
Palangkaraya), Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara),
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara),
Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat), Cagar Alam Teluk
Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser),
Cagar Alam Teluk Kelumpang – Selat Laut – Selat Sebuku (Kabupaten
Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru), dan
Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru);
c.
Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman
Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional
Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang),
Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten
Sintang, dan Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting
(Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman
Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan
Kota Palangkaraya, Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten
Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), dan Taman
Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara,
dan Kota Bontang);
d.
Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Tanah Laut) dan Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara); dan
e. Taman …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e.
79
-
Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata
Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan
(Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang
(Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek
(Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk
Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam
Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).
(4) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa
endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan taman nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
a.
Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Kabupaten Sukamara), Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura
(Kabupaten Tanah Laut), Suaka Margasatwa Kuala Lupak (Kabupaten
Barito Kuala);
b.
Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Gunung Raya
Pasi (Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Cagar Alam
Muara Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Cagar Alam NiyutPenrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten
Sanggau), Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya
dan Kabupaten Gunung Mas), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota
Palangkaraya), Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara),
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara),
Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat), Cagar Alam Teluk
Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser),
Cagar Alam Teluk Kelumpang – Selat Laut – Selat Sebuku (Kabupaten
Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan (Kabupaten Kotabaru), Cagar
Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), dan Cagar
Alam Gunung Sebatung (Kabupaten Kotabaru); dan
c. Taman …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
c.
80
-
Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman
Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional
Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Ketapang),
Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi-Kabupaten
Sintang-Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting
(Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), Taman
Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan
Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten
Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan), dan Taman
Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara,
dan Kota Bontang).
(5) Pengembangan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut, cagar alam
laut, dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c dilakukan pada:
a.
Suaka Alam Laut Sambas (Kabupaten Sambas) dan Suaka Alam Laut
Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan);
b.
Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (Kabupaten Kayong Utara); dan
c.
Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kabupaten Bengkayang),
Taman Wisata Alam Laut Berau (Kabupaten Berau), serta Taman
Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan
(Kabupaten Kotabaru).
(6) Pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di:
a. Gereja …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
81
-
Gereja Tua Sejiram (Kabupaten Kapuas Hulu), Keraton Kerajaan Tayan
(Kabupaten Sanggau), Rumah Adat Betang Panjang (Kabupaten Kapuas
Hulu), Keraton Sanggau (Kabupaten Sanggau), Keraton Kerajaan
Sintang (Kabupaten Sintang), Tugu Khatulistiwa (Kota Pontianak),
Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Pasar Terapung Dayak
Meratus (Kota Banjarmasin), Bukit Batu Kasongan (Kabupaten
Katingan), Keraton Kutai Kartanegara (Kabupaten Kutai Kartanegara),
Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong (Kabupaten Kutai
Barat), dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah (Kota
Samarinda); dan
b.
benda, bangunan, struktur atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk
perlindungan pantai dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di wilayah
pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong
Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Paser,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.
Pasal 44
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
d terdiri atas kawasan rawan banjir.
(2) Strategi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
82
-
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan
jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan
yang rawan banjir.
(3) Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada
kawasan perkotaan yang rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di:
a.
Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan,
Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang; dan
b.
Kota Mempawah, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota
Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota
Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota
Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah
Grogot.
Pasal 45
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e
terdiri atas:
a.
kawasan cagar alam geologi;
b.
kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c.
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a.
kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
b.
kawasan keunikan bentang alam.
(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. kawasan …
a.
kawasan rawan gempa bumi;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
83
-
b.
kawasan rawan gerakan tanah; dan
c.
kawasan rawan tsunami.
(4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan imbuhan air tanah.
(5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar
alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi yang
memiliki keunikan batuan dan fosil; dan
b.
mempertahankan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki
keunikan bentang alam.
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa
pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada
kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b.
menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui
penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana
dan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan
gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan
perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air
tanah.
(8) Rehabilitasi dan pelestarian kawasan cagar alam geologi yang memiliki
keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dilakukan di Kabupaten Kutai Timur.
(9) Pemertahanan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
84
-
(9) Pemertahanan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan
bentang alam berupa karst sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilakukan pada kawasan karst di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten
Tapin.
(10) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan
rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dilakukan pada:
a.
kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten
Nunukan;
b.
kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten
Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai
Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten
Barito
Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah
Bumbu; dan
c.
kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota
Tarakan.
(11) Penyelenggaraan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
85
-
(11) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan
lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana dan sarana
pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk
mengurangi dampak akibat bencana alam geologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b dilakukan pada:
a.
kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten
Nunukan;
b.
kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten
Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai
Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten
Barito
Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah
Bumbu; dan
c.
kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota
Tarakan.
(12) Pengendalian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
86
-
(12) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan
imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada
kawasan imbuhan air tanah di CAT Paloh (Kabupaten Sambas dan Negara
Malaysia), CAT Tanjung Selor (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Negara Malaysia), CAT
Palangkaraya-Banjarmasin (Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota
Banjarmasin dan Kota Banjar Baru), CAT Muarapayang (Kabupaten Barito
Utara dan Kabupaten Paser), dan CAT Muara Lahai (Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Utara).
Pasal 46
(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f
terdiri atas:
a.
ramsar;
b.
terumbu karang; dan
c.
koridor ekosistem.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a.
mempertahankan dan melestarikan sistem tata air dan ekosistem
alamiah pada kawasan ramsar;
b. mempertahankan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
87
-
mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut
yang memiliki ekosistem terumbu karang;
c.
menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan
pelestarian alam;
d.
mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip
berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan koridor
ekosistem; dan
e.
mengembangkan
prasarana
yang
ramah
lingkungan
sebagai
pendukung koridor ekosistem.
(3) Pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada
kawasan ramsar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di
kawasan Ramsar Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu).
(4) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki
ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan pada terumbu karang di wilayah perairan Pulau Panjang, Pulau
Derawan, Pulau Kakaban, Gosong Aling, Gosong Aruba, Gosong Awing,
Gosong Baras Basah, dan Karang Anyir Sabon.
(5) Penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a.
koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan
antarekosistem
dataran
tinggi,
yaitu
koridor
satwa
yang
menghubungkan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung
Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum
(Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya
(Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan),
dan Taman
Nasional Kayan
Mentarang (Kabupaten
Malinau,
Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan);
b. koridor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
88
-
koridor ekosistem bekantan, gabon, gajah, dan orang utan yang
menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu:
1. koridor ekosistem yang menghubungkan Suaka Margasatwa
Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten
Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota Singkawang dan
Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional Gunung Palung
(Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman
Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang
(Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Pararawen I/II
(Kabupaten Barito Utara), Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kota
Palangkaraya), dan Taman Nasional Sebangau (Kabupaten
Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya);
3. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Mandor
(Kabupaten
Landak),
Cagar
Alam
Muara
Kendawangan
(Kabupaten Ketapang), Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau), Taman
Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam
Asuansang (Kabupaten Sambas), dan Taman Wisata Alam
Dungan (Kabupaten Sambas);
4. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Muara Kaman
Sedulang (Kabupaten Kutai Kartanegara), Cagar Alam Padang
Luwai (Kabupaten Kutai Barat), dan Taman Nasional Kutai
(Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota
Bontang);
c. koridor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
koridor
ekosistem
89
burung
endemik
yang
menghubungkan
antarekosistem pesisir, yaitu:
1. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Teluk Apar
(Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang (Kabupaten Paser),
Cagar
Alam
Teluk
Kelumpang-Selat
Laut-Selat
Sebuku
(Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai
Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan
(Kabupaten Kotabaru); dan
2. koridor ekosistem yang menghubungkan Taman Hutan Raya Sultan
Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut) dan Taman
Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut).
(6) Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip
berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan koridor ekosistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada:
a.
koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan
Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten
Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas
Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi,
Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), dan Taman Nasional
Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan
Kabupaten Bulungan);
b.
koridor ekosistem bekantan, gabon, gajah, dan orang utan yang
menghubungkan:
1. Suaka …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
90
-
1. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Kabupaten Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota
Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional
Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Ketapang),
Taman
Nasional
Tanjung
Puting
(Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata
Alam Tanjung Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), dan Cagar
Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), dan Taman Nasional
Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan
Kota Palangkaraya);
3. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Muara
Kendawangan (Kabupaten
Ketapang), Cagar Alam
Niyut-
Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan
Kabupaten Sanggau), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten
Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas),
dan Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas);
4. Cagar
Alam
Muara
Kaman
Sedulang
(Kabupaten
Kutai
Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat)
dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten
Kutai Kartanegara-Kota Bontang);
c.
Koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan:
1. Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang
(Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat
Sebuku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan
Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan
(Kabupaten Kotabaru); dan
2. Taman …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
91
-
2. Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Tanah Laut) dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut
(Kabupaten Tanah Laut).
(7) Pengembangan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung
koridor ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan
pada:
a.
koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan
Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Gunung Mas), Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten
Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas
Hulu), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi,
Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan), dan Taman Nasional
Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan
Kabupaten Bulungan);
b.
koridor ekosistem bekantan, gabon, gajah, dan orang utan yang
menghubungkan:
1. Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kotawaringin BaratKabupaten Sukamara), Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kota
Singkawang dan Kabupaten Bengkayang), Taman Nasional
Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Ketapang),
Taman
Nasional
Tanjung
Puting
(Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan Taman Wisata
Alam Tanjung Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. Cagar Alam Pararawen I/II (Kabupaten Barito Utara), dan Cagar
Alam Bukit Tangkiling (Kota Palangkaraya), dan Taman Nasional
Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan
Kota Palangkaraya);
3. Cagar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
92
-
3. Cagar Alam Mandor (Kabupaten Landak), Cagar Alam Muara
Kendawangan (Kabupaten
Ketapang), Cagar Alam
Niyut-
Penrissen (Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan
Kabupaten Sanggau), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten
Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas),
dan Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas);
4. Cagar
Alam
Muara
Kaman
Sedulang
(Kabupaten
Kutai
Kartanegara), Cagar Alam Padang Luwai (Kabupaten Kutai Barat)
dan Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang);
c.
Koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan:
1. Cagar Alam Teluk Apar (Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Adang
(Kabupaten Paser), Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat
Sebuku (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Sungai Lulan dan
Sungai Bulan (Kabupaten Kotabaru), Cagar Alam Teluk Pamukan
(Kabupaten Kotabaru); dan
2. Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Tanah Laut) dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut
(Kabupaten Tanah Laut).
Pasal 47
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau
Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Paragraf …
Paragraf 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
93
-
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
Pasal 48
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri
atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.
kawasan peruntukan hutan;
b.
kawasan peruntukan pertanian;
c.
kawasan peruntukan perikanan;
d.
kawasan peruntukan pertambangan;
e.
kawasan peruntukan industri;
f.
kawasan peruntukan pariwisata; dan
g.
kawasan peruntukan permukiman.
Pasal 49
(1) Strategi
operasionalisasi
perwujudan
kawasan
peruntukan
hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
a.
mengembangkan kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan
industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan;
b.
mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan
satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di
kawasan peruntukan hutan; dan
c.
mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan
peruntukan hutan.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
94
-
(2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri
pengolahan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten
Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten
Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong
Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten
Kotawaringin
Barat,
Kabupaten
Seruyan,
Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.
(3) Pemertahanan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa
endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan
peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu
Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito
Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
95
-
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten
Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.
(3) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada
kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten
Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan,
Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut,
Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.
Pasal 50
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
a.
mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian beririgasi,
rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. mengendalikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
96
-
mengendalikan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian
sawah menjadi non sawah;
c.
mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan
kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
d.
mengembangkan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dengan
prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
e.
mengembangkan kawasan budi daya perkebunan karet dengan prinsip
berkelanjutan; dan
f. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa
sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.
(2) Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian beririgasi, rawa
pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan
pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas,
Kabupaten
Pontianak,
Kabupaten
Ketapang,
Kabupaten
Kabupaten
Bengkayang,
Sanggau,
Kabupaten
Kabupaten
Landak,
Singkawang,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala,
Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten
Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota
Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau.
(3) Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian sawah menjadi
non sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten
Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten
Sanggau,
Kabupaten
Singkawang,
Kabupaten
Sukamara,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
97
-
Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan
Kabupaten Malinau.
(4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kesesuaian
lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan
pertanian
di
Kabupaten
Sambas,
Kabupaten
Pontianak,
Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau,
Kabupaten
Singkawang,
Kabupaten
Sukamara,
Kabupaten
Kapuas,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten
Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau.
(5) Pengembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dengan prinsip
tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Paser, Kabupaten
Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota
Samarinda, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Tabalong, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak.
(6) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
98
-
(6) Pengembangan kawasan budi daya perkebunan karet dengan prinsip
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di
Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten
Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten
Kapuas,
Kabupaten
Barito
Selatan,
Kabupaten
Barito
Utara,
Kota
Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten
Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Tabalong, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
(7) Pengendalian perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit
dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan perkebunan kelapa
sawit dan karet di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten
Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas,
Kabupaten
Katingan,
Kabupaten
Kotawaringin
Timur,
Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten
Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Sambas, dan Kota Palangkaraya.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
99
-
Pasal 51
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
a.
mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan
potensi lestari;
b.
mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
c.
mengembangkan
kegiatan
perikanan
budi
daya
dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
dan
d.
mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan
perikanan yang memiliki terumbu karang.
(2) Pengembangan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi
lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di wilayah
pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota
Tanah Grogot, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, dan Kota Samarinda.
(3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Sambas, Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten
Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan.
(4) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
100
-
(4) Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di
Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten
Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Kotawaringin
Barat,
Kabupaten
Seruyan,
Kabupaten
Kapuas,
Kota
Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Kotabaru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kabupaten Bulungan.
(5) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan
perikanan yang memiliki terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilakukan di wilayah perairan Kabupaten Sambas, Kabupaten
Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kota Tanah
Grogot, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Pasal 52
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
a.
mengembangkan
kawasan
peruntukan
pertambangan
mineral,
batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.
mengendalikan
perkembangan
kawasan
pertambangan
yang
mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
c.
melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan
peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan
dan ekosistem.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
101
-
(2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta
minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a.
kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau,
Kabupaten
Sintang,
Kabupaten
Ketapang,
Kabupaten
Sambas,
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota
Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas,
Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser,
Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan;
b.
kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau,
Kabupaten …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
Kabupaten
Nunukan,
102
-
Kabupaten
Bulungan,
Kabupaten
Berau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser,
Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten
Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru; dan
c.
kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di
Kabupaten Sintang, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Balangan,
Kabupaten
Berau,
Kabupaten
Nunukan,
Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Penajam Paser
Utara, dan Kabupaten Paser.
(3) Pengendalian perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu
kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau,
Kabupaten
Sintang,
Kabupaten
Ketapang,
Kabupaten
Sambas,
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
103
-
Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota
Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas,
Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser,
Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan;
b.
kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau,
Kabupaten
Nunukan,
Kabupaten
Bulungan,
Kabupaten
Berau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser,
Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten
Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru; dan
c. kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
104
-
kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di
Kabupaten Sintang, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten
Balangan,
Kabupaten
Berau,
Kabupaten
Nunukan,
Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Penajam Paser
Utara, dan Kabupaten Paser.
(4) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan
peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan
ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a.
kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Landak, Kota Tayan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas,
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota
Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas,
Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser,
Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan; dan
b. kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
105
-
kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau,
Kabupaten
Nunukan,
Kabupaten
Bulungan,
Kabupaten
Berau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser,
Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten
Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru.
Pasal 53
(1) Strategi
operasionalisasi
perwujudan
kawasan
peruntukan
industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
a.
mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang
didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
b.
mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa
sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah
lingkungan; dan
c.
mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan
industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Pengembangan
kawasan
106
-
peruntukan
industri
pengolahan
hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung
oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota
Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kota Muara
Teweh, Kota Martapura, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Nunukan,
Kota Malinau, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah Grogot.
(3) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit,
karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet pada
kawasan peruntukan industri di Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin,
Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota
Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota
Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota
Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota
Amuntai, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota
Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tanah
Grogot, Kota Sendawar, Kota Simanggaris, Kota Long Midang, dan Kota
Long Pahangai; dan
b. pengembangan industri pengolahan hasil hutan pada kawasan
peruntukan industri di Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota
Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Ketapang, Kota
Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Buntok, Kota Sampit, Kota
Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota
Tanlumbis, dan Kota Sendawar.
(4) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
107
-
(4) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa
hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian
tanaman pangan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak,
Kota Banjarmasin, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas,
Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala
Kapuas, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amuntai,
Kota Marabahan, dan Kota Kotabaru; dan
b. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan
pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin,
Kota Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang,
Kota Tarakan, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota
Ketapang, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Pangkalan Bun, Kota Kuala
Kapuas, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota Tanjung Redeb, Kota
Sangata, dan Kota Nunukan.
Pasal 54
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi:
a.
mengembangkan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan
orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan
endemik kawasan lainnya;
b.
mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata
pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip
berkelanjutan;
c.
melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan;
d. mengembangkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d.
mengembangkan
108
prasarana
dan
sarana
transportasi
yang
menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek
wisata lainnya, dan kawasan perkotaan; dan
e.
mengembangkan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan.
(2) Pengembangan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis ekosistem
kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan
tumbuhan endemik kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan pada kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Lamandau
(Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional
Betung Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau
Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung
(Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit
Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten
Katingan), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat
dan Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan,
Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan
Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten
Bulungan), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dan Kota Bontang), Taman Hutan Raya Sultan Adam
(Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut), Taman Hutan Raya Bukit
Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara),
Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam
Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten
Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas),
Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman
Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin
Barat), dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah
Laut).
(3) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
109
-
(3) Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada
zona
pemanfaatan
di
kawasan
konservasi
dengan
prinsip-prinsip
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada
kawasan
ekowisata
di
Suaka
Margasatwa
Lamandau
(Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional Betung
Kerihun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum
(Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten
Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit
Raya (Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan),
Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan,
Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan
Mentarang (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten
Bulungan), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dan Kota Bontang), Taman Hutan Raya Sultan Adam
(Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut), Taman Hutan Raya Bukit
Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara),
Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam
Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten
Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas),
Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman
Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin
Barat), dan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten Tanah
Laut).
(4) Pelestarian kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kampung Masyarakat Suku
Dayak Benuaq Ohong (Kabupaten Kutai Barat), Kampung Masyarakat Suku
Dayak Kenyah (Kota Samarinda), dan Kampung Masyarakat Suku Dayak
Meratus (Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
(5) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
110
-
(5) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan
antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan:
a.
kawasan ekowisata Taman Nasional Betung Kerihun (Kabupaten
Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas
Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara dan
Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya
(Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Katingan),
Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata
Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan
(Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang
(Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek
(Kabupaten Sintang), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan
Kota Pontianak;
b.
kawasan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten
Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan), Taman
Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara,
dan Kota Bontang), Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong
(Kabupaten Kutai Barat), Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah
(Kota Samarinda), obyek wisata lainnya dengan Kota Balikpapan dan
Kota Samarinda;
c.
kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
kawasan
ekowisata
111
Suaka
Margasatwa
Lamandau
(Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara), Taman Nasional
Tanjung Puting (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten
Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Katingan, Kabupaten
Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya), dan Taman Wisata Alam
Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat),
wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Palangkaraya;
dan
d.
kawasan ekowisata Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut
(Kabupaten Tanah Laut), Kampung Masyarakat Suku Dayak Meratus
(Kabupaten Hulu Sungai Selatan), wisata budaya, dan obyek wisata
lainnya dengan Kota Banjarmasin.
(6) Pengembangan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kota Pontianak, Kota
Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
Pasal 55
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g meliputi:
a.
mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan
perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang
adaptif terhadap ancaman bencana banjir; dan
b.
mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan
perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan
dukungan prasarana dan sarana yang memadai.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
112
-
(2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan
yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang adaptif terhadap
ancaman bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota
Tarakan Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang,
Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Ketapang, Kota
Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan
Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amuntai, Kota
Martapura, Kota Marabahan, Kota Kotabaru, Kota Tanjung Redeb, Kota
Sangata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tanlumbis,
Kota Tanah Grogot, dan Kota Sendawar.
(3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan
negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan dukungan prasarana dan
sarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan di Kota Paloh-Aruk, Kota Jagoibabang, Kota Nanga Badau, Kota
Entikong, Kota Jasa, Kota Nunukan, Kota Simanggaris, Kota Long Midang,
Kota Long Pahangai, Kota Long Nawang, Pulau Sebatik, Pulau Sambit, dan
Pulau Maratua.
Pasal 56
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai
strategis nasional di Pulau Kalimantan secara lebih rinci tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
113
-
Pasal 57
(1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi
kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan
perkembangan wilayah ditetapkan sebagai kawasan andalan.
(2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan
andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan,
perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.
kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
b.
kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian;
c.
kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
d.
kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan;
e.
kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
f.
kawasan andalan dengan sektor unggulan industri; dan
g.
kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata.
Pasal 58
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57
ayat (3) huruf a meliputi:
a.
mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta
jaringan prasarana dan sarana;
b.
mengendalikan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan
yang mengganggu fungsi ekologis hutan; dan
c. meningkatkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
c.
114
-
meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan
dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan
kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani
terutama oleh pelabuhan.
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, serta
jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan
Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan
Buntok, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Batulicin,
Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, serta Kawasan
Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya.
(3) Pengendalian perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang
mengganggu fungsi ekologis hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan
Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan
Andalan Buntok, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan
Batulicin, Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya, Kawasan Andalan
Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan
Andalan
Tatapanbuma
dan
Sekitarnya,
serta
Kawasan
Andalan
Bonsamtebajam dan Sekitarnya.
(4) Peningkatan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
115
-
(4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan dengan
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a.
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
b.
Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Putussibau, yang terlayani oleh Pelabuhan Pontianak;
c.
Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
d.
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan
PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Kumai;
e.
Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW
Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Samarinda;
f. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang
terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
g.
Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN
Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Banjarmasin;
h.
Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
i. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Tanjung Redeb;
j. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
116
-
j. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan
Pelabuhan Maloi;
k.
Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan
Nunukan; dan
l. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Samarinda-Bontang,
Kawasan
yang
Perkotaan
terlayani
Balikpapan-Tenggarong-
terutama
oleh
Pelabuhan
Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda.
Pasal 59
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor
unggulan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (3) huruf b
meliputi:
a.
mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman,
serta jaringan prasarana dan sarana;
b.
mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan andalan dengan sektor
unggulan pertanian; dan
c.
meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada kawasan
andalan
dengan
kawasan
perkotaan
nasional
sebagai
pusat
pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian,
yang terlayani terutama oleh pelabuhan.
(2) Pengembangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
117
-
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta
jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau,
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok,
Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan
Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya
dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Batulicin.
(3) Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan andalan dengan sektor
unggulan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
di Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan SampitPangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan
Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan
Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Batulicin.
(4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada kawasan andalan
dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan
andalan dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a.
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak dan PKW Mempawah, yang terlayani
terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
b.
Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama
oleh Pelabuhan Pontianak;
c.
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
d. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
d.
118
-
Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Putussibau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan
Pontianak;
e.
Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
f. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW
Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Kumai;
g.
Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
h.
Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW
Muara Teweh yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Samarinda;
i. Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN
Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Banjarmasin;
j. Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Tanah Grogot;
k.
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin; dan
l. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
119
-
Pasal 60
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor
unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (3) huruf c
meliputi:
a.
mengembangkan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
unggulan
perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan,
permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
b.
meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh
pelabuhan.
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman,
serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.
perkebunan kelapa sawit di Kawasan Andalan Singkawang dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau,
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok,
Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas,
Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa,
Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan
Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya; dan
b.
perkebunan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
120
-
perkebunan karet di Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas
Hulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan
Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan
Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan
Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Batulicin,
Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan
Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya.
(3) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan
sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.
Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama
oleh Pelabuhan Pontianak;
b.
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang;
c.
Kawasan Andalan Kapuas Hulu dengan kawasan perkotaan PKW
Putussibau, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak;
d.
Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau
yang terlayani oleh terutama Pelabuhan Pontianak;
e.
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan
PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Kumai;
f. Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok, yang
terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
g. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
g.
121
-
Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW
Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Samarinda;
h.
Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKW
Kuala Kapuas dan PKN Palangkaraya, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Banjarmasin;
i. Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Tanah Grogot;
j. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
k.
Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
l. Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan
Pelabuhan Maloi;
m.
Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Samarinda-Bontang,
Kawasan
yang
Perkotaan
terlayani
Balikpapan-Tenggarong-
terutama
oleh
Pelabuhan
Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda; dan
n.
Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan
Nunukan.
Pasal …
Pasal 61
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
122
-
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor
unggulan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3) huruf d
meliputi:
a.
mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman,
serta jaringan prasarana dan sarana;
b.
mengendalikan perkembangan kegiatan perikanan pada kawasan
andalan dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi merusak
kawasan pantai berhutan bakau, terumbu karang, kawasan pesisir, dan
alur pelayaran; dan
c.
meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh
bandar udara atau pelabuhan.
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan,
termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta
jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Andalan
Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau,
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Batulicin, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan
Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan
Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan
Sekitarnya.
(3) Pengendalian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
123
-
(3) Pengendalian perkembangan kegiatan perikanan pada kawasan andalan
dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi merusak kawasan pantai
berhutan bakau, terumbu karang, kawasan pesisir, dan alur pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan
Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan Andalan
Laut Pulau Laut, Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
(4) Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan
sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh bandar udara
dan/atau pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan di:
a.
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak dan PKW Mempawah, yang terlayani
terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
b.
Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama
oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
c.
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Rahadi
Usman atau Pelabuhan Ketapang;
d.
Kawasan Andalan Sanggau dengan kawasan perkotaan PKW Sanggau
dan PKW/PKSN Entikong, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Susilo atau Pelabuhan Pontianak;
e.
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Martapura,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Syamsuddin Noor atau
Pelabuhan Banjarmasin;
f. Kawasan ...
f. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani oleh Bandar Udara Stagen atau Pelabuhan Banjarmasin;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
g.
124
-
Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Bontang atau Pelabuhan
Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi;
h.
Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara
Juwata, Pelabuhan Tarakan, atau Pelabuhan Nunukan;
i. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Kawasan
Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Balikpapan, atau
Pelabuhan Samarinda;
j. Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan PKW
Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh Bandar
Udara Iskandar, Bandar Udara Tjilik Riwut, atau Pelabuhan Kumai;
k.
Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan kawasan perkotaan PKN
Palangkaraya dan PKW Kuala Kapuas, yang terlayani terutama oleh
Bandar Udara Tjilik Riwut atau Pelabuhan Banjarmasin;
l. Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
m.
Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Ketapang atau Pelabuhan Ketapang;
n. Kawasan ...
n.
Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan
PKW Pangkalan Bun dan PKW Sampit, yang terlayani terutama oleh
Bandar Udara Iskandar atau Pelabuhan Kumai;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
o.
125
-
Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan kawasan perkotaan PKW
Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Stagen atau
Pelabuhan Batulicin; dan
p.
Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan
kawasan perkotaan PKN Tarakan, PKN Kawasan Perkotaan BalikpapanBontang-Tenggarong-Samarinda, PKW/PKSN Nunukan, PKW Tanjung
Selor, PKW Tanjung Redeb, dan PKW Sangata, yang terlayani terutama
oleh Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara
Juwata, Bandar Udara Kalimarau-Berau, Bandar Udara Bontang,
Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Nunukan, Pelabuhan
Tarakan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Redeb,
Pelabuhan Tanjung Sangata, atau Pelabuhan Samarinda.
Pasal 62
(1)
Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (3) huruf e meliputi:
a.
mengembangkan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
unggulan
pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan,
lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta jaringan
prasarana dan sarana;
b.
merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan; dan
c. meningkatkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
126
-
meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan
andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terlayani
terutama oleh pelabuhan.
(2)
Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan,
termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan
tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Tanjung
Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan
Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Laut Kuala
Pembuang, Kawasan Andalan Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut
Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
(3)
Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, Kawasan
Andalan Laut Pulau Laut, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan
Sekitarnya.
(4)
Peningkatan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan
sektor unggulan pertambangan yang terlayani terutama oleh pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
127
-
Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Tanjung Redeb;
b.
Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan
Pelabuhan Maloi;
c.
Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan
Nunukan;
d.
Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Samarinda-Bontang,
Kawasan
Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan
Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda;
e.
Kawasan Andalan Muara Teweh dengan kawasan perkotaan PKW
Muara Teweh, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin
dan Pelabuhan Samarinda;
f. Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan PKW
Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Kumai;
g.
Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan
kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang, PKN Tarakan, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb,
PKW Tanjung Selor dan PKW/PKSN Nunukan, yang terlayani terutama
oleh Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara
Juwata, Bandar Udara Kalimarau-Berau, Bandar Udara Bontang,
Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Nunukan, Pelabuhan
Tarakan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Redeb,
Pelabuhan Tanjung Sangata, dan Pelabuhan Samarinda; dan
h. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
h.
128
-
Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan kawasan perkotaan PKW
Kotabaru, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin.
Pasal 63
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor
unggulan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) huruf f
meliputi:
a.
mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman,
serta jaringan prasarana dan sarana; dan
b.
meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan
pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai
pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan
industri yang terlayani terutama oleh bandar udara atau pelabuhan.
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta
jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Banjarmasin
Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Tanjung Redeb
dan
Sekitarnya,
Kawasan
Andalan
Sasamawa,
Kawasan
Andalan
Tatapanbuma dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan
Sekitarnya.
(3) Peningkatan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dan keterkaitan pusat
kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang
terlayani terutama oleh bandar udara atau pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
129
-
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
b.
Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Singkawang dan PKW Sambas, yang terlayani terutama
oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak;
c.
Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Rahadi
Usman atau Pelabuhan Ketapang;
d.
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan
PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Kumai;
e.
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, PKW Amuntai, yang
terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin;
f. Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Batulicin;
g.
Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh
Pelabuhan Tanjung Redeb;
h.
Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan
Pelabuhan Maloi;
i. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan,
yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan dan Pelabuhan
Nunukan; dan
j. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
130
-
j. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Samarinda-Bontang,
Kawasan
yang
Perkotaan
terlayani
Balikpapan-Tenggarong-
terutama
oleh
Pelabuhan
Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda.
Pasal 64
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan andalan
dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 57
ayat (3) huruf g meliputi:
a.
mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata,
termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan
prasarana dan sarana; dan
b.
meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara
pusat kegiatan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai
pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan
pariwisata, yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar
udara.
(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata,
termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan
prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan SampitPangkalan Bun, Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Kandangan
dan sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tatapanbuma
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Ketapang
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang, serta Kawasan
Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya.
(3) meningkatkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
131
-
(3) meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara pusat
kegiatan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata, yang
terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Supadio;
b.
Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan kawasan perkotaan
PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Bandar Udara Iskandar;
c.
Kawasan Andalan Buntok dengan kawasan perkotaan PKW Buntok,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Tjilik Riwut;
d.
Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Banjarmasin, yang terlayani terutama oleh Bandar
Udara Syamsuddin Noor;
e.
Kawasan Andalan Batulicin dengan kawasan perkotaan PKW Kotabaru,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Stagen;
f. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya dengan kawasan perkotaan
PKW Amuntai, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Syamsuddin
Noor;
g.
Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Tanjung Redeb, yang terlayani terutama oleh Bandar
Udara Kalimarau-Berau;
h.
Kawasan Andalan Sasamawa dengan kawasan perkotaan PKW Sangata,
yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Sepinggan;
i. Kawasan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
132
-
i. Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Tarakan, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Juwata;
j. Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan
PKN
Kawasan
Perkotaan
Balikpapan-Tenggarong-
Samarinda-Bontang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Sepinggan;
k.
Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKN Pontianak, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Supadio;
l. Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya dengan kawasan
perkotaan PKW Ketapang, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara
Rahadi Usman;
m.
Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan kawasan perkotaan
PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun, yang terlayani terutama oleh
Bandar Udara Iskandar; dan
n.
Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan
kawasan perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang dan PKN Tarakan, yang terlayani terutama oleh
Bandar Udara Sepinggan dan Bandar Udara Juwata.
Pasal 65
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Kalimantan
secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
133
-
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU KALIMANTAN
Pasal 66
(1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan merupakan acuan untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Kalimantan sebagai
perangkat operasional RTRWN di Pulau Kalimantan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan meliputi:
a.
indikasi program utama;
b.
sumber pendanaan;
c.
instansi pelaksana; dan
d.
waktu pelaksanaan.
(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:
a.
indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
b.
indikasi program utama perwujudan pola ruang.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
Pemerintah,
pemerintah
daerah
provinsi,
pemerintah
daerah
kabupaten/kota, dan masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas
4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan
prioritas pembangunan di Pulau Kalimantan, meliputi:
a. tahap …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
134
-
a.
tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
b.
tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
c.
tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
d.
tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
(7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU KALIMANTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67
(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau
Kalimantan.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
b.
arahan perizinan;
c.
arahan insentif dan disinsentif; dan
d.
arahan sanksi.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
135
-
Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Pasal 68
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai
pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan
peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang
Pasal 69
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
nasional;
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
d.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
nasional; dan
e.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.
Paragraf …
Paragraf 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
136
-
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
Pasal 70
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.
Pasal 71
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf a meliputi:
a.
pengembangan dan/atau peningkatan fungsi atau potensi PKN sebagai
simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju
kawasan internasional;
b.
pengembangan dan/atau peningkatan fungsi atau potensi PKN sebagai
simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa
provinsi;
c.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi pada PKN yang
berdekatan/menghadap badan air;
d.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang
didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
e.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan lanjut kelapa
sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
f. pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
137
-
f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang
berdaya saing dan ramah lingkungan;
g.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri
jasa hasil pertanian tanaman pangan;
h.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri
jasa hasil perikanan;
i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekowisata dan wisata budaya;
j. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk kelestarian lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung;
k.
ketentuan
pelarangan
pemanfaatan
ruang
yang
menyebabkan
gangguan terhadap berfungsinya PKN;
l. pengembangan dan/atau meningkatkan fungsi PKN sebagai pusat
permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
dan tinggi;
m.
pengembangan dan/atau meningkatkan fungsi jaringan drainase yang
terintegrasi dengan sungai pada PKN yang berdekatan/menghadap
badan air; dan
n.
penerapan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap
ancaman bencana banjir.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf b meliputi:
a.
pengembangan fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua kegiatan
ekspor-impor yang mendukung PKN;
b.
pengembangan fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
c.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi pada PKW yang
berdekatan/menghadap badan air;
d. pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d.
138
-
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang
didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
e.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan kelapa sawit
dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang
berdaya saing dan ramah lingkungan;
g.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri
jasa hasil pertanian tanaman pangan;
h.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri
jasa hasil perikanan;
i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekowisata dan wisata budaya;
j. pengendalian perkembangan fisik PKW untuk kelestarian lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung;
k.
ketentuan
pelarangan
pemanfaatan
ruang
yang
menyebabkan
gangguan terhadap berfungsinya PKW;
l. pengembangan fungsi PKW sebagai pusat permukiman dengan tingkat
intensitas pemanfaatan ruang menengah;
m.
pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada
PKW yang berdekatan/menghadap badan air; dan
n.
penerapan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap
ancaman bencana banjir.
(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf c meliputi:
a. pengembangan fungsi atau potensi PKSN sebagai simpul utama
transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya;
b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara,
pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul
transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
c. pengembangan …
c.
pengembangan pusat promosi investasi dan pemasaran;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d.
139
-
pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara
lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan
dan sosial budaya masyarakat;
e.
ketentuan
pelarangan
pemanfaatan
ruang
yang
menyebabkan
terganggunya fungsi PKSN; dan
f. pengembangan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat
intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah.
Paragraf 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Pasal 72
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
darat;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
laut; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
udara.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api
nasional; dan
c. indikasi …
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai
dan penyeberangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
140
-
(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
b.
indikasi
arahan
peraturan
zonasi
untuk
ruang
udara
untuk
penerbangan.
Pasal 73
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan
nasional dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan
nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional dalam
rangka meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang
berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan
kawasan berfungsi lindung;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang
menghubungkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan
dengan pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung pemasaran dan
distribusi produk unggulan;
d.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan bebas hambatan
untuk melayani PKN sebagai pusat pertumbuhan utama;
e. pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e.
141
-
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang
terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta
transportasi sungai dan penyeberangan untuk membuka keterisolasian
wilayah;
f.
pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas
menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya
dibatasi;
g.
ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang
sisi jalan nasional; dan
h.
penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi
ketentuan ruang pengawasan jalan.
Pasal 74
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api untuk
menghubungkan kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas
unggulan, pelabuhan, dan bandar udara;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api untuk
meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara;
c.
pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan
akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d.
pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api
dengan jaringan jalan;
e.
pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan
dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan
pengembangan ruangnya dibatasi;
f. ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
f.
142
-
ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang
dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi
perkeretaapian; dan
g.
penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan
jaringan jalur kereta api.
Pasal 75
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai
untuk melayani PKN, PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu
sungai;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai yang
terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai
untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas
unggulan lainnya;
d.
pemanfaatan
ruang
untuk
peningkatan
fungsi
terusan
yang
menghubungkan antaralur pelayaran sungai;
e.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
jaringan
transportasi
penyeberangan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang;
f.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan yang
dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan
keterkaitan Pulau Kalimantan dengan pulau lain dan negara Malaysia;
g.
pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai dan
penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang operasional dan
pengembangan kawasan pelabuhan;
h. pembatasan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
h.
143
-
pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai dan penyeberangan;
i.
ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan
kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai dan penyeberangan;
j.
penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
k.
pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 76
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan
pelabuhan yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan kawasan
andalan menuju pasar nasional dan
internasional;
b.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
akses
dan
jasa
kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur
Laut Kepulauan Indonesia II;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu
dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
d.
pemanfaatan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan
dan keamanan negara;
e.
pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus
mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. ketentuan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
144
-
f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang
berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
g.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan Terminal Khusus dan
Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut
Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai
alur pelayaran internasional;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang
menghubungkan antarpelabuhan;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi
pelayaran
pada
kawasan
konservasi
perairan
yang
memiliki
keanekaragaman hayati tinggi;
d.
pemanfaatan ruang bersama alur pelayaran guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara;
e.
pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di
sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak
mengganggu aktivitas pelayaran; dan
f. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Indikasi
arahan
peraturan
zonasi
untuk
tatanan
kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, pengembangan, dan
pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan
transportasi darat untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
b. pemanfaatan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
145
-
pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara guna
melayani
kawasan
perkotaan
nasional
sebagai pintu
gerbang
internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata
budaya, dan industri;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang
mendukung pelayanan angkutan udara perintis guna meningkatkan
aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan
terisolasi;
d.
pemanfaatan ruang bersama bandar udara guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara;
e.
pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan
Keselamatan
Operasi
Penerbangan
dan
batas-batas
kawasan
kebisingan;
f. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan
pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
g.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan Bandar Udara Khusus
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang bersama ruang udara untuk penerbangan guna
kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
b.
pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk
penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
Paragraf ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
146
-
Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
Pasal 78
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 79
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan
distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas
produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju
kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi
nasional di Pulau Kalimantan;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan
distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan; dan
c.
penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan
di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis
energi baru berupa PLTU, PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTGB untuk
memenuhi kebutuhan energi Pulau Kalimantan;
b. pemanfaatan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
147
-
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis
energi terbarukan berupa PLTA, PLTM, PLTB, dan PLTS;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik pada
mulut tambang kawasan pertambangan batubara; dan
d.
pemanfaatan
ruang
di
sekitar
pembangkit
listrik
dengan
memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga
listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan,
kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan interkoneksi jaringan
transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di
luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga
listrik nasional; dan
c.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas
di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional
Pasal 80
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.
Pasal ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
148
-
Pasal 81
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan terestrial untuk
menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan
andalan; dan
b.
pemanfaatan
telekomunikasi
ruang
yang
untuk
penempatan
memperhitungkan
menara
aspek
pemancar
keamanan
dan
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi pemanfaatan ruang untuk
pengembangan jaringan satelit guna membuka kawasan perbatasan negara,
kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
Paragraf 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 82
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
Pasal 83
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam
pasal 82 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS;
b. pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
149
-
pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
c.
pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas negara dan lintas provinsi secara
selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di negara/provinsi yang
berbatasan; dan
d.
pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan
pelepasan air tanah pada daerah CAT.
Pasal 84
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam pasal 82 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan bendungan beserta waduknya
untuk mempertahankan daya tampung air;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada DI
untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi pasang surut; dan
d.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku
untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi,
termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni.
Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
Pasal 85
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
b. Indikasi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.
150
-
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki
nilai strategis nasional.
Paragraf 8
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional
Pasal 86
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan cagar budaya;
d.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
e.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
f.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
Pasal 87
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a
terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
151
-
Pasal 88
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman
hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung;
b.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan
tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung
yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau;
d.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan permukiman masyarakat adat dan
menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan
berfungsi lindung;
e.
pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
f.
pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung;
g.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang
berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan
tetap; dan
h.
pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi
penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung
kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
Pasal 89
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan
bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
b.
pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
c.
pengendalian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c.
152
-
pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui
badan air; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang
berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik.
Pasal 90
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan peningkatan fungsi kawasan
resapan air, khususnya pada hulu sungai;
b.
pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air;
c.
pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air
hujan;
d.
penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang
sudah ada; dan
e.
penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya
terbangun yang diajukan izinnya.
Pasal 91
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
153
-
Pasal 92
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur
buatan untuk mencegah abrasi;
c.
pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi
mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
d.
pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan rekreasi pantai;
e.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf d; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat
menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
Pasal 93
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 huruf b meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
menunjang fungsi taman rekreasi;
c. pengendalian
perkembangan
kawasan
terbangun
yang
mengganggu
dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;
d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali
bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. penetapan lebar sempadan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
154
-
Pasal 94
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:
a.
pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk
yang mengganggu dan/atau berpotensi merusak fungsi kawasan sekitar
danau atau waduk;
b.
pemanfaatan ruang untuk RTH;
c.
pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
menunjang fungsi taman rekreasi;
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali
bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e.
penetapan lebar sempadan danau atau waduk diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 95
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam,
dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam dan
cagar alam laut;
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
d.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional;
e.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
f.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman
wisata alam laut; dan
g.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
155
-
Pasal 96
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan suaka alam laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan terhadap kawasan
suaka alam laut;
b.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
c.
pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan biota yang
dilindungi peraturan perundang-undangan;
e.
penerapan
ketentuan
mengenai
pelarangan
kegiatan
yang
dapat
mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah
bentang alam dan ekosistem.
Pasal 97
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam dan cagar
alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman
hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
b.
pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
c.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud
pada huruf a dan b;
e.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf c; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan
dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik
kawasan.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
156
-
Pasal 98
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di
wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut;
b.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
c.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah,
mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
Pasal 99
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk taman nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf d meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman nasional;
b.
pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman
hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
c.
pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
d.
pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi
penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi
fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
e.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti;
dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang
berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
157
Pasal …
Pasal 100
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 huruf e meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman hutan raya;
b.
pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
c.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud
pada huruf b;
d.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
e.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf d.
Pasal 101
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
158
-
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata
alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan taman wisata alam;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan terhadap kawasan
taman wisata alam laut;
c.
pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang
alam;
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud
pada huruf c;
e.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya
untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf e.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
159
-
Pasal 102
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;
b.
pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
c.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian
bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
Pasal 103
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d terdiri atas indikasi arahan
peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
Pasal 104
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 meliputi:
a.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
jaringan
drainase
yang
terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan rawan banjir;
b.
penerapan ketentuan mengenai penetapan batas dataran banjir;
c.
pemanfaatan ruang dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi
kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, terutama rumah
sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan
ekonomi.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
160
-
Pasal 105
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
geologi; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap air tanah.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan
fosil; dan
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang
alam.
(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;
dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami.
(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air
tanah.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
161
-
Pasal 106
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan yang memiliki keunikan
batuan dan fosil;
b.
pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
c.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk
penelitian arkeologi dan geologi; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.
Pasal 107
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi kawasan yang memiliki
keunikan bentang alam; dan
b.
pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki
ciri
langka
dan/atau
bersifat
indah
untuk
pengembangan
ilmu
pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.
Pasal 108
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) meliputi:
a. pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
162
-
pemanfaatan ruang untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana melalui
penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan prasarana dan
sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung
untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi;
b.
pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun;
c.
pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
Pasal 109
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) meliputi:
a.
pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan
imbuhan air tanah;
b.
pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air
hujan;
c.
pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada
lahan terbangun yang sudah ada; dan
d.
penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya
terbangun yang diajukan izinnya.
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
163
-
Pasal 110
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terdiri atas:
a.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar;
b.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
c.
indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.
Pasal 111
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ramsar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 huruf a meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan
ekosistem alamiah; dan
b.
penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk
kawasan lindung.
Pasal 112
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian dan pengembangan
kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;
b.
pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;
c.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan
pengambilan terumbu karang; dan
d.
penerapan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
d.
164
-
penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud
pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.
Pasal 113
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 huruf c meliputi:
a.
penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian
alam;
b.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
prasarana
yang
ramah
lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem;
c.
pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip
berkelanjutan;
d.
penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam untuk mempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi; dan
e.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa yang
dilindungi peraturan perundang-undangan.
Paragraf 9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
Pasal 114
Indikasi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
165
-
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:
a.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
b.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
c.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
d.
Indikasi
arahan
peraturan
zonasi
untuk
kawasan
peruntukan
pertambangan;
e.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
f.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
dan
g.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.
Pasal 115
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 huruf a meliputi:
a.
penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk
menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
b.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya
untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf e.
Pasal 116
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b meliputi:
a.
pemanfaatan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
a.
166
-
pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan kawasan peruntukan
pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi,
termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertanian
pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan
kering/tadah hujan;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya perkebunan
kelapa sawit dengan prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan;
d.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya perkebunan
karet dengan prinsip berkelanjutan;
e.
pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah menjadi
non sawah;
f.
pengendalian perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit
dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;
g.
pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
dan
h.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan
budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan
prasarana utama.
Pasal 117
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan sentra produksi perikanan
dengan memperhatikan potensi lestari;
b.
pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
b.
167
-
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis
masyarakat;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d.
pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan
perikanan yang memiliki terumbu karang;
e.
pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan
kepadatan rendah;
f.
pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk
hijau; dan
g.
pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
Pasal 118
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d meliputi:
a.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
kawasan
peruntukan
pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.
pengendalian perkembangan kawasan pertambangan yang mengganggu
kawasan berfungsi lindung;
c.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang pada
kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan
dan ekosistem;
d.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu
fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
e.
pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan
antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
f.
penerapan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
f.
168
-
penerapan ketentuan mengenai pembatasan bangunan lain di sekitar
instalasi
dan
peralatan
kegiatan
pertambangan
yang
berpotensi
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
Pasal 119
Indikasi
arahan
peraturan
zonasi
untuk
kawasan
peruntukan
industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri
pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas
bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri
pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan
ramah lingkungan;
c.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri
pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan
perikanan;
d.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan
kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
e.
penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru
di sekitar kawasan peruntukan industri.
Pasal 120
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f meliputi:
a.
pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
169
-
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan ekowisata berbasis
ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa
dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;
b.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana pendukung
kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan
prinsip-prinsip berkelanjutan;
c.
pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan permukiman berbasis
budaya Kalimantan;
d.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana transportasi
yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek
wisata lainnya, dan kawasan perkotaan nasional;
e.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan pusat jasa pariwisata di kawasan
perkotaan;
f.
pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan
daya tampung lingkungan;
g.
pemanfaatan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan
kebudayaan masa lampau;
h.
penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya
untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
i.
penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf h.
Pasal 121
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf g melalui:
a.
pemanfaatan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
pemanfaatan
ruang
170
untuk
-
pengembangan
kawasan
peruntukan
permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan
sarana perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir;
b.
pemanfaatan
ruang
untuk
pengembangan
kawasan
peruntukan
permukiman di kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil
terluar dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
c.
penerapan ketentuan mengenai penetapan amplop bangunan;
d.
penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
e.
penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan
lingkungan; dan
f.
penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan
bangunan yang diizinkan.
Pasal 122
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b yang merupakan
kawasan andalan meliputi:
a.
pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,
industri,
dan
pariwisata,
termasuk
kegiatan
industri
pengolahan,
permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;
b.
pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan pusat kegiatan sektor
unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,
industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan kawasan andalan, yang terlayani terutama oleh pelabuhan
dan/atau bandar udara;
c.
penerapan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
c.
171
-
penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk
kawasan peruntukan
kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan,
pertambangan, industri, dan pariwisata; dan
d.
penerapan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang
serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antarsektor unggulan.
Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 123
(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b
merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang
didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini.
(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan
masing-masing
sektor atau
bidang
yang
mengatur jenis
kegiatan
pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sektor atau bidang terkait.
Bagian …
Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
172
-
Pasal 124
Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
Pasal 125
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
diberikan oleh:
a.
Pemerintah kepada pemerintah daerah;
b.
pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
c.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.
Pasal 126
(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dapat berupa:
a.
subsidi silang;
b.
kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan
oleh Pemerintah;
c.
penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d.
pemberian kompensasi;
e.
e.
penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
f. publikasi atau promosi daerah.
penghargaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
173
-
(2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dapat berupa:
a.
pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat
kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang
diterima oleh daerah penerima manfaat;
b.
kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c.
kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor
yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d.
publikasi atau promosi daerah.
(3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dapat berupa:
a.
pemberian keringanan pajak;
b.
pemberian kompensasi;
c.
pengurangan retribusi;
d.
imbalan;
e.
sewa ruang;
f. urun saham;
g.
penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h.
kemudahan perizinan.
Pasal 127
(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a.
pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh Pemerintah;
b. pembatasan …
b.
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
c.
pemberian status tertentu dari Pemerintah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
174
-
(2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dapat berupa:
a.
pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat
kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
b.
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c.
pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada
investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dapat berupa:
a.
pengenaan kompensasi;
b.
pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
c.
kewajiban mendapatkan imbalan;
d.
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e.
pensyaratan khusus dalam perizinan.
Pasal 128
(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diberikan untuk
kegiatan
pemanfaatan
ruang
pada
kawasan
yang
dibatasi
pengembangannya.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap
menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal …
Pasal 129
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
175
-
Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 130
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d
diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang
dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan.
BAB VII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 131
Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau
Kalimantan dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau
Kalimantan.
Pasal …
Pasal 132
(1) Koordinasi penataan ruang Pulau Kalimantan dilakukan oleh Menteri.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
176
-
(2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Kalimantan
dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar
badan koordinasi penataan ruang daerah.
Pasal 133
(1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan
evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang Pulau Kalimantan dalam rangka perwujudan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
(3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Kalimantan
dilaporkan kepada Menteri.
BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 134
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Kalimantan
dilakukan pada tahap:
a.
perencanaan tata ruang;
b.
pemanfaatan ruang; dan
c.
pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal ...
Pasal 135
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
a.
masukan mengenai:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
177
-
1.
persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2.
penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3.
pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau
kawasan;
b.
4.
perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5.
penetapan rencana tata ruang;
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Pasal 136
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a.
masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b.
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.
kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan
f.
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal …
Pasal 137
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
178
-
masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b.
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan;
c.
pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.
pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 138
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Kalimantan dapat
disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
a.
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait
dengan penataan ruang;
(2)
b.
gubernur; dan/atau
c.
bupati/walikota.
Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja
yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait
dengan penataan ruang, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
Pasal …
Pasal 139
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Kalimantan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
179
-
Pasal 140
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau
Kalimantan membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 141
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:
a.
ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi,
peraturan
daerah
tentang
rencana
tata
ruang
wilayah
kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang
beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
b.
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan
daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang
bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat
dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini
ditetapkan.
BAB …
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 142
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(1)
180
-
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan adalah sejak
ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka
waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(2)
Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dilakukan 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)
Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
a.
dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
b.
dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
dan/atau
c.
apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.
Pasal 143
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
181
-
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Retno Pudji Budi Astuti
Fly UP