...

“Diperlukan Upaya Rasionalisasi Pungutan Daerah” “Orientasi

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

“Diperlukan Upaya Rasionalisasi Pungutan Daerah” “Orientasi
Edisi Juni 2003
Sosialisasi Hasil Pemeringkatan KPPOD di Tujuh Kota
“Diperlukan Upaya Rasionalisasi
Pungutan Daerah”
Ketua Umum DPP REI, Yan Mogi :
“Orientasi Jangka Pendek
Merugikan Sektor Usaha Properti”
Bentuk logo merupakan stylirisasi dari kaca pembesar yang terbentuk atas huruf
KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) menjadi mnemonic
(jembatan keledai) dari pemantau.
Logo Dengan huruf FrnkGothITC Hvlt Bold berwarna electric blue melambangkan
keteguhan Lembaga dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu melakukan
pemantauan dan pengkajian terhadap pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.
Huruf O (otonomi) adalah lensa kaca pembesar berbentuk pusaran air berwarna
gradasi biru gelap.
Gradasi warna dari pusat pusaran ke arah lingkaran terluar menjadi semakin
nyata. Hal ini melambangkan pergeseran dari sistem pemerintahan yang selama ini
terpusat lama kelamaan menjadi terdesentralisasi yang sesuai dengan konsep otonomi
daerah.
Kajian Perda di Sektor Usaha
Perkebunan
Kebijakan Perijinan
dan Pungutan yang
Disinsentif
Ketua Umum DPP REI,
Yan Mogi :
“Orientasi Jangka
Pendek
Merugikan Sektor
Usaha Properti”
Sosialisasi Hasil
Pemeringkatan KPPOD di
Tujuh Kota
“Diperlukan Upaya
Rasionalisasi
Pungutan Daerah”
ANALISA POTENSI
PENERIMAAN KAWASAN
DKI JAKARTA
Bupati Sidoarjo R.Win
Hendrarso:
“Menciptakan Iklim
Usaha Melalui
Debirokratisasi dan
Deregulasi
Perijinan”
Gambar Sampul : . Foto isi diambil dari internet
dengan fasilitas http://www.google.com/
BIROKRASI PERTANAHAN
Dalam berhubungan dengan birokrasi pemerintahan untuk pengurusan administrasi
usaha, sering kita dengar ungkapan para pelaku usaha ‘kalau bisa dipersulit kenapa harus
dipuat mudah!’. Itulah seloroh para pelaku usaha yang muneul akibat seringnya mereka
berhadapan dengan kesulitan kesulitan terkait birokrasi pemerintahan, dalam banyak hal
- termasuk pertanahan.
Sebenarnya, mengenai service delivery, bagi pengguna jasa tidak menjadi soal tentang
siapa penyediajasa tersebut, asalkan dapat memenuhi ekspektasinya dalam dua ukuran
utama: waktu dan biaya yang “reasonable”. Dalam soal perijinan terkait bisnisnya, para
pelaku usaha tidak ambil pusing tentang siapa penyedia jasa tersebut apakah pemerintah
pusat ataukah pemerintah daerah; asalkan standar ekspektasi mereka dalam dua ukuran
utama diatas mereka dapatkan. Namun justru inilah soalnya, ketika otonomi daerah
dijalankan,kesimpangsiuran tentang siapa yang berwenang untuk suatu urusan
(pertanahan) jadi membingungkan pelaku usaha. Jangankan dunia usaha, aparat
pemerintahanpun bingung mengenai hal itu. Kewenangan pertanahan yang tereantum
dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai milik daerah otonom Kabupaten/
Kota, dalam perjalanannya ditarik kembali ke pemerintahan pusat melalui instansi vertikal
BPN <Badan Pertanahan Negara). Setelah menjadi dispute panjang antara pusat - daerah
selama rentang waktu lebih dari 2 (dua) tahun; kehadiran Keppres 34/2003 tentang Kebijakan
Nasional Di Bidang Pertanahan
yang memberikan 9 (sembilan) kewenangan pertanahan kepada daerah otonom
Kabupaten/Kota, barangkali - untuk sementara waktu - memberikan kepastian.
Dalam hal pertanahan, selain soal ‘hak ulayat/tanah adat’ yang menjadi soal besar
untuk ditemukan formulasi penanganannya terkait kepastian usaha; kewenangan
pengelolaan pertanahan adalah issue besar lain yang mendesak penanganannya. Rasanya
kurang tepat apabila pemberian otonomi tidak disertaikebijakan pemberian hak signifikan
atas pengelolaan pertanahan, karena kalau bieara peningkatan kapasitas ekonomi daerah;
kewenangan pertanahan menjadi issue penting dalam investasi. Diluar urusan urusan
besar lainnya dalam pengelolaan otonomi daerah, inilah tugas penting pemerintah untuk
menyelesaikannya - yang sebenarnya merupakan tugas lama, jauh sebelum kebijakan
otonomi daerah dimulai.
Seperti disebut di atas, bagi dunia usaha yang penting adalah kejelasan atas dua ukuran:
waktu dan biaya! Apa artinya otonomi daerah bila untuk perijinan yang melekat dengan
urusan tanah, disamping tidak pasti juga semakin berbiaya mahal. Keberatan sektor usaha
properti terhadap melonjaknya biaya harus menjadi perhatian bersama. Sikap untuk eepat
menuding bahwa sektor usaha ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri dalam
mengejar profit, harus hati hati dieerna; demikian pula keeenderungan untuk menyalahkan
pemerintah daerah mesti diletakkan dalam porsi yang tepat. Kita mesti paham bahwa
nature dunia usaha adalah meneari profit, dan hidup dalam kompetisi. Selama pasar
mengendalikan persaingan, maximalisasi profit yang berlebihan pasti akan menghukum
pelaku usaha itu sendiri - maka kita bisa berharap profit yang diraup ada dalam batas
kewajaran intitusi bisnis. Sementara itu bagi pemerintah daerah,justifikasi kebijakan
karena kebutuhan fiskal yang meningkat di satu sisi dan terbatasnya potensi fiskal disisi
lain juga tidak lantas dengan mudah kita amini. Sangat diperlukan rasionalisasi kebijakan
pembebanan biaya ke sektor usaha dalam upaya menutup kebutuhan fiskal.
Rumusan normatif di atas memang mudah, yang tersulit adalah memastikannya
berjalan dalam koridor koridor utama yang menjadi pijakan dasar asumsi asumsi itu.
Namun yang terpenting adalah agar beban masyarakat tidak justru semakin berat dengan
adanya kebijakan otonomi daerah. Semakin mahalnya rumah sederhana akibat beban
pungutan, sebagai eontoh, mudah mudahan tidak akan kita dengar lagi. (pap)
Penerbit : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Alamat Redaksi : Sekretariat KPPOD, Plaza Great River,
12th floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No.1, Jakarta 12950, Phone : 62-21-5226018, 5226027, Fax : 62-21-5226027, E-mail :
[email protected], http://www.kppod.org/ Dewan Pengurus KPPOD : Bambang Sujagad, Anton J. Supit, Bambang PS Brodjonegoro,
P. Agung Pambudhi, Aburizal Bakrie, Sofjan Wanandi, Adnan Anwar Saleh, Hadi Soesastro, Sri Mulyani Indrawati, Djisman
Simandjuntak, Susanto Pudjomartono, Sjarifuddin, Aco Manafe, dan Taufik L. Redaksi : P. Agung Pambudhi, Sigit Murwito, Robert
Endi. Tata Letak : F. Sundoko. Iklan dan Distribusi : M. Regina Retno B.
1
Kajian Perda di Sektor Usaha Perkebunan
Kebijakan Perijinan dan Pungutan yang Disinsentif
Penerapan kebijakan/regulasi
investasi di daerah kembali mendapat
kritikan dan bahkan penolakan
masyarakat. Kali ini berasal dari
asosiasi para pengusaha perkebunan
atas terbitnya Perda No. 25 Tahun 2001
di Kabupaten Bangka (Propinsi Bangka
Belitung) dan Perda No. 25 Tahun 2002
di Kabupaten Labuhan Batu (Propinsi
Sumatera Utara).
Dalam surat konsultansinya kepada
KPPOD, para pengusaha perkebunan
kelapa sawit di Bangka, yang
terhimpun dalam Gabungan Pengusaha Perkebunan Bangka (GPPPB),
mencatat beberapa poin kritikan atas
substansi Perda No.25/01 sebagai dasar
penolakan mereka. (1) Telah banyak
pajak dan retribusi yang harus ditanggung oleh pengusaha perusahaan
kelapa sawit di Bangka, yang tentu
membebani biaya operasional perusahaan, seperti PBB, PPN atas
Penjualan CPO, Retribusi Air dan
Retribusi Alat Berat. (2) Merujuk Surat
Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/Pj-52/
2001 tertanggal 19 Januari 2001,
diketahui bahwa hasil pertanian, hasil
perkebunan, dan hasil kehutanan yang
dipetik langsung, diambil langsung,
atau disadap langsung dari sumbernya
menjadi barang kena pajak yang
terutang PPN. (3) Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bangka
adalah perkebunan plasma, sehingga
pengenaan pajak ini bisa saja dialihkan
menjadi beban yang akan ditanggung
oleh para petani produsen. (4) Sebagian
besar perusahaan perkebunan di
Bangka adalah perkebunan yang belum
berproduksi sepenuhnya, yang berarti
belum berproduksi.
Sejak Perda No.25/01 ini diterbitkan,
GPPPB secara aktif mengajukan
sejumlah surat keberatannya, baik
kepada pemerintah daerah (Bupati
Bangka) maupun pemerintah pusat
(Menteri Dalam Negeri). Dan dari surat
balasan yang didapat, tampaknya
tanggapan pemerintah daerah tidak
cukup memuaskan pihak GPPPB;
sementara dari Mendagri sejauh ini
belum ada surat tanggapan sama sekali.
Problem yang serupa juga dialami
2
Terbeban - Pajak dan retribusi yang harus ditanggung oleh pengusaha
perkebunan di Bangka tentunya membebani biaya operasional perusahaan.
para pengusaha di Labuhan Batu.
Melalui bantuan Badan Kerja sama
Perusahaan Perkebunan Sumatera
(BKS-PPS), mereka menyurati pemerintah daerah setempat (Bupati
Labuhan Batu) karena keberatan atas
sejumlah poin dalam Perda No.35/02. (1)
golongan retribusi perizinan tertentu
sebagaimana yang ditetapkan tidak
konsisten dengan penjabaran dalam
ukuran penggunaan jasa, sehingga
cenderung seperti golongan retribusi
jasa usaha. (2) tarif retribusi tidak
mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (3c)
UU No.34/2000 yang menetapkan tarif
sebagai biaya untuk menutup sebagian/
seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa
perizinan. (3) menyangkut pembebanan retribusi atas pabrik pengolahan,
karena untuk hal pendirian pabrik
pengolahan di perkebunan sudah diatur
dalam mekanismenya secara khusus.
Perda ini berisi beberapa ketentuan
mendasar berikut:
1. Obyek pajak adalah tandan buah
segar (TBS).
2. Subyek dan wajib pajak adalah orang/badan yang menghasilkan TBS
3. Dasar Pengenan Pajak adalah
Nilai Jual TBS yang dihitung dengan
mengalikan volume dan nilai pasar TBS
4. Besarnya tarif pajak ditetapkan
sebesar 1,5%
Kalau kita mencermati ketentuan
pasal 4A ayat 2 UU No.18/2000 (yang
salah satunya mengatur ihwal Pajak
Pertambahan Nilai), TBS adalah salah
satu obyek pajak yang masuk dalam
pengecualian negative-list obyek pajak
pertambahan nilai (PPN). Artinya, TBS
adalah obyek yang akan dikenakan
pungutan PPN. Hal ini juga diperkuat
oleh SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJK/01
yang memasukan hasil pertanian,
perkebunan dan kehutanan sebagai
Barang Kena Pajak yang terutang PPN.
Kajian Perda
Dengan demikian, penetapan TBS
1. Perda Kab. Bangka No. 25 sebagai obyek pajak daerah (seperti
Tahun 2001 tentang Pajak dalam Perda ini) jelas merupakan
bentuk double-taxation atas satu obyek
Tandan Buah Segar
yang sama. Hal ini juga diperkuat oleh
ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No.34/2000
yang tidak memasukan TBS sebagai
bagian dari jenis-jenis pajak kabupaten
atau kota. Kalau pun daerah diberi
kewenangan untuk menetapkan di luar
itu, jenis-jenis pajak yang akan dipilih
sebagai obyek pajak daerah tidak boleh
merupakan obyek pajak propinsi atau
pun obyek pajak pusat (pasal 2 ayat 4).
Dengan hanya melihat kedua
rujukan di atas, segera terlihat bahwa
perda ini selain memunculkan pungutan ganda atas satu obyek yang sama,
juga bertentangan dengan sejumlah
peraturan yang berada di atasnya. Dan
tentu, double taxation yang diakibatkan
oleh kehadiran perda ini akan
menambah beban tangungan wajib
pajak, sehingga cost of doing business
menjadi tinggi dan melebihi porsi
sewajarnya.
Beban pungutan ganda ini juga kian
berat karena para wajib pajak terkena
pungutan sumbangan pihak ketiga
berdasarkan SK Bupati No. 09/01
tentang Penerimaan Sumbangan dari
Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit,
yakni sebesar Rp 100 juta untuk thn
2001, Rp 200 juta untuk thn 2002, dan
berdasarkan musyawarah kedua pihak
(pengusaha dan pemda) untuk tahuntahun berikutnya (pasal 2). SK ini
adalah jabaran di sektor perkebunan
kelapa sawit dari Perda No.20/97
tentang Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Pemda Bangka.
2. Perda K ab. Labuhan Batu
No.35 Tahun 2002 tentang
Perizinan Usaha Perkebunan
Inti pengaturan dalam Perda ini adalah:
1. Yang dimaksud Izin Usaha
Perkebunan (IUP) adalah perizinan
tetap usaha perkebunan yang wajib
dimiliki perusahaan untuk dapat
melakukan kegiatan usaha budidaya
perkebunan dan atau usaha industri
perkebunan. Usaha budidaya perkebunan merupakan usaha budidaya
tanaman perkebunan yang meliputi
kegiatan pra-tanam, penanaman,
pemeliharaan tanaman dan pemanenan pada jenis tanaman yang ditetapkan
pemerintah; sedangkan dengan usaha
industri perkebunan dimaksud sebagai
serangkaian kegiatan pengolahan
produksi tanaman perkebunan yang
bertujuan untuk memperpanjang daya
simpan dan atau meningkatkan nilai
tambah (lihat Pasal 1 tentang
Ketentuan Umum).
2. Baik usaha budidaya perkebunan
Tumpang tindih - Obyek pungutan dari retribusi, terutama menyangkut usaha
industri perkebunan bertumpang tindih dengan obyek pungutan PPN pusat
(dengan luas lahan minimal 25 ha)
maupun usaha industri perkebunan
wajib memiliki IUP (yang diterbitkan
oleh Bupati), dan dengan keharusan
untuk mendaftar ulang setiap tahun
dalam rangka pengendalian dan
pengawasan.
3. Bupati setelah menerima
permohonan izin usaha perkebunan
dari pemohon dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 hari kerja
memberikan jawaban menolak atau
menyetujui pemberian izin usaha.
Dalam hal penolakan, Bupati wajib
memberikan alasannya secara tertulis.
Sebaliknya, dalam hal persetujuan,
maka Bupati dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 hari kerja
memberikan SK Pemberian Izin Usaha
Perkebunan.
4. Perda ini juga memuat
pengaturan tentang pungutan retribusi, dimana ihwal pemberian izin
usaha perkebunan kepada orang
pribadi maupun badan usaha sebagai
obyeknya, dan retribusinya sendiri
digolongkan ke dalam golongan perizinan tertentu. Besarnya tarif
retribusi izin usaha perkebunan adalah:
t Usaha budidaya perkebunan Rp
5.000/ha
t Daftar ulang izin Rp 2.500/ha
t Izin usaha industri perkebunan:
untuk pabrik minyak kelapa sawit (Rp
1-4,5 juta); untuk pabrik pengolahan
karet (Rp 1-3 juta); dan untuk pabrik
pengolahan kakao (Rp 1-2 juta).
Pematokan tarifnya berdasarkan bobot
kapasitas terpasang per hari.
5. Diluar kewajiban membayar
retribusi di atas, orang pribadi/badan
usaha juga dikenakan berbagai
kewajiban lainnya (Pasal 31 ayat 2),
diantaranya adalah melaporkan kegiatan diversifikasi usaha, melaporkan
perkembangan usaha secara berkala,
3
dan menumbuhkan
dan memberdaya-kan
masyarakat/koperasi
sekitarnya (community development/
CD).
Hal awal yang
segera memperlihatkan kelemahan
perda ini adalah pada
penamaan judul yang
tidak sesuai dengan isi
pengatur-annya.
Wilayah cakup dari
judul itu terbatas,
sementara isi pengaturannya melebar ke
luar, terutama kare-na
adanya pengatur-an soal pungutan
retribusi. Kalau mau menjaga
konsistensi keduanya, perda perizinan
haruslah
membatasi
wilayah
pengaturannya pada segala hal yang
menyangkut proses dan persyaratan
izin usaha; dan kalau pun ada pungutan
yang dibebankan kepada pihak yang
mengurus perizinan, pungutan itu tidak
lebih dari biaya administrasi perizinan.
Kedua, obyek pungutan dari
retribusi, terutama menyangkut usaha
industri perkebunan/ UIP (kegiatan
pengolahan produksi untuk mendapat
nilai tambah) bertumpang tindih
dengan obyek pungutan PPN pusat (
Pasal 4 UU 18/2000). Bukan saja lalu
berarti Perda ini bertentangan dengan
aturan di atasnya, juga membebankan
pungutan ganda bagi pelaku usaha
(bahkan dalam catatan keberatan pihak
BKS PPS, dalam praktinya beban
pungutan ganda itu tidak hanya
berkaitan dengan PPN, tapi juga PBB
dan lebih jauh adalah Pajak Ekspor).
Ketiga, berdasarkan pasal 22, prinsip
pungutan retribusi ini dimaksudkan
untuk menutup sebagian atau semua
biaya penyelenggaraan izin (ayat 1);
dan biaya itu meliputi biaya survey
lapangan dan biaya transportasi dalam
rangka pengendalian pengawasan (ayat
2). Dengan merujuk kepada prinsip
pungutan itu, lalu menjadi pertanyaan
berkaitan dengan proporsionalitas
struktur dan besarnya tarif, yakni
selain berdasarkan luas lahan/hektar
(usaha budidaya perkebunan dan daftar
ulang izin) juga berdasarkan kapasitas
terpasang di masing-masing jenis
pabrik pengolahan (minyak kelapa
sawit, pengolahan karet, dan
pengolahan kakao).
Ihwal proporsionalitas itu juga dapat
dipertanyakan kepada hitungan
4
besaran tarif yang ditetapkan, yang
secara umum berkisar dari Rp 1 juta4,5 juta untuk kapasitas terpasang
tertentu. Pada hal, misalnya, dalam
kapasitas terpasang yang dihitung ini
juga termasuk kapasaitas listrik (yang
sudah dikenakan Pajak Penerangan
Jalan/PPJ) dan sarana/prasarana
penunjang pada pabrik seperti boiler,
instalasi listrik, dll yang juga sudah
dikenakan pungutan retribusi berdasarkan Perda tentang Retribusi Norma
Kerja dan Keselamatan Kerja.
Dipakainya berkali-kali beberapa penunjang kapasitas itu dalam berbagai
komponen perhitungan tarif di
sejumlah perda retribusi membuat
berlebihannya (tak proporsionalitas)
perhitungan tersebut dan sekaligus
menggandakan berkali-kali beban
tanggungan pelaku usaha.
Keempat, menyangkut regulasi
perizinan, patut diakui bahwa batasan
waktu yang jelas dalam hal pengurusan
izin dalam perda ini (pasal 12 dan 14)
maupun kewajiban Bupati untuk
memberikan alasan tertulisnya jika
suatu permohonan izin ditolak tentu
akan memberikan kejelasan dan
kepastian bagi subyek pemohon izin.
Namun catatan yang perlu diberikan
adalah menyangkut batasan tak tegas
menyangkut jenis-jenis obyek usaha
perkebunan yang perlu mendapat izin.
Hal ini potensial menimbulkan tafsiran
berbeda di lapangan. Apakah, misalnya,
pendirian pabrik pengolahan komoditas perkebunan dalam areal perkebunan itu juga menjadi obyek
pengaturan dalam perda ini? Sebab
menurut catatan keberatan BKS PPS,
ihwal obyek tersebut telah memiliki
pengaturan prosedur perizinannya
sendiri. Bahkan, mengutip catatan
keberatan dari pihak pelaku usaha ini,
obyek
tersebut
sesungguhnya tidak perlu
menempuh
proses
perizinan apa pun,
karena
pabrik
pengolahan adalah unit
yang tidak terpisah dari
suatu usaha perkebunan
dan pengenaan pajaknya
selama ini juga tidak
dipisahkan
dari
perhitungan atas beban
pajak unit-unti lain dalam
usaha itu (termasuk
perhitungan pajak atas
areal/lahan usaha yang
digunakan).
Kelima,
adanya
kewajiban lain di luar
pengurusan izin atau pembayaran
retribusi bagi para pelaku usaha, yakni
berupa proyek pengem-bangan
masyarakat dan pembinaan sektor
terten-tu yang berada di sekitar lokasi
perkebunan mesti-nya juga menjadi
poin pertimbangan para pengambil
kebijakan dalam merumuskan besaran
tarif retribusi yang dikenakan. Bahkan
corporate-responsibility ini juga mengambil porsi yang cukup besar dalam
alokasi anggaran (social cost) suatu
perusahaan. Karena itu, kalau belum
saatnya menjadikan proyek CD ini
sebagai kompensasi dari retribusi, paling kurang itu mesti mempengaruhi
(mengurangi) secara signifikan
besaran tarif pungutannya.
Penutup
Melihat catatan keberatan para
asosiasi pengusaha maupun kajian
singkat penulis di atas, jelas terlihat
bahwa kehadiran kedua Perda tersebut
lebih banyak berakibat disinsentif
ketimbang suportif bagi pembangunan
ekonomi dan kepentingan dunia usaha
di daerah bersangkutan. Hal itu terjadi,
baik dalam kebijakan perizinan maupun
kebijakan pungutan. Contoh kasus
sektor perkebunan ini, sekali lagi
membuktikan betapa sempitnya
orientasi politik legislasi/regulasi di
sebagian daerah. Selain berharap
kepada otoritas pemerintah pusat
(melalui kewenangan pengawasan
represifnya), koreksi atas Perda
bermasalah semacam ini kita
kembalikan pula kepada kearifan
daerah sendiri untuk melakukan selfcorrection.* (ndi)
5
Ketua Umum DPP REI, Yan Mogi :
“Orientasi Jangka Pendek
Merugikan Sektor Usaha Properti”
Di era otonomi daerah, harga rumah
(penginapan, perkantoran, dll) boleh
jadi tidak lebih murah dari masa
sebelumnya. Anda, para calon penyewa
atau pembeli, siap-siap merogoh kocek
lebih dalam lagi karena menaiknya
biaya sewa atau harga jual. “Sebab
pungutan yang dikenakan kepada
pengusaha properti di era otda saat ini,
baik pajak, retribusi maupun jenis
pungutan lainnya, akan dilimpahkan
kepada konsumen,”demikian pengakuan Yan Mogi, Ketua Umum DPP Real
Estat Indonesia (REI) dalam suatu
kesempatan wawancara khusus dengan
KPPOD News.
Beban limpahan yang tentu
memberatkan ini, lebih-lebih bagi
konsumen kelas menengah ke bawah,
yang menjadi sebagian alasannya untuk
prihatin atas banyaknya pungutan di
daerah saat keberlakuan otda ini.
Alasan lain, adalah karena pungutan itu
dalam jangka panjang merugikan
daerah itu sendiri, dengan keputusan
penundaan proyek atau bahkan
hengkangnya para investor dari daerah
tersebut. “Pungutan itu memang perlu,
namun sebatas biaya adminsitratif
untuk mengganti biaya-biaya kertas,
tinta dan biaya kantor lainnya.”
Kelalaian Pusat dan Visi Sempit
Pemda
Otonomi daerah, demikian Yan
memberikan pandangan umumnya,
adalah sesuatu yang baik secara
konseptual. Namun, ia melihat bahwa
buruknya wajah otda pada tingkat
implementasi saat ini karena (berawal)
dari lalai dan lambatnya pemerintah
pusat dalam membuat aturan
pelaksanaan/delegatif, seperti PP dan
Keppres. Maka daerah berjalan dalam
ketiadaan rambu-rambu, yang pada
gilirannya mendorong lahirnya
berbagai langkah yang salah kaprah.
Kemudian pada sisi yang lain, kelalaian
pusat ini bertemu dengan sempitnya
visi pemda dalam melihat strategi
pembangunan di daerahnya.
Dalam kondisi semacam itu, “otda
lalu dirasakan membebani masyarakat,
termasuk para pelaku usaha. Otda
6
identik dengan berbagai pungutan
untuk meningkatkan PAD setiap
daerah,” tegas Yan. Ia lalu membuat
perbandingan dengan masa sebelum
otda berlaku, di mana saat ini semua
biaya urusan perijinan menjadi tinggi,
bahkan dengan angka kenaikan 100%.
“Dulu daerah mendapat dana dari pusat,
dengan otonomi maka ia harus
memenuhi PAD-nya sendiri. Maka
muncullah berbagai pungutan dan
kenaikan biaya tadi”.
Memang tidak semua daerah seperti
itu, karena ada (meski tak banyak)
daerah yang berpandangan lebih jauh
dari sekedar memperoleh PAD, seperti
perhatian atas multiplier effect dari
kehadiran investasi itu pada
pembukaan kesempatan kerja
masyarakat (menaikan PDRB). Di sini
Pemda membuat kebijakan yang
suportif dan menyediakan iklim usaha
yang kondusif bagi perkembangan
ekonomi di daerahnya, seperti yang ada
di Sumatera Selatan. “Daerah-daerah
yang mendukung kita untuk bekerja
lebih banyak, dan terus meng-encourage para pengusaha ini secara khusus
kita berikan penghargaan”.
lain, para pengusaha yang bergerak di
sektor properti juga merasakan dampak
perubahan kebijakan di masa
pemberlakuan otda saat ini. Dalam segi
kebijakan pungutan, terasa semakin
kuatnya orientasi jangka pendek pemda
(PAD) dalam menerapkan retribusi
menyangkut IMB, penggunaan dan atau
peralihan lahan, BPHTB, dan
sebagainya. “Kami di REI sering
mendapat keluhan dari para anggota
menyangkut kenaikan tarif pungutan
ini
dan
bermacam-macamnya
pungutan baru,” demikian kata Yan.
Bahkan, lebih ironis lagi karena
“Pemda sering tidak mempertimbangkan (selektif) penerapan pungutan
itu terhadap rumah sederhana”. Contoh
yang disebutnya adalah di Jawa Barat,
di mana “IMB-nya naik gila-gilaan. Yang
harusnya Rumah Sederhana Sehat itu
gratis, malah dikenakan biaya Rp 26.000
per meter.” Menghadapi ini,
“pengusaha terpaksa pula menaikan
harga jual rumah tersebut, sehingga
beban konsumen (pembeli) terutama
yang menengah ke bawah menjadi
berat.”
Sejumlah Pemda juga dinilai tidak
konsisten dengan aturan yang ada.
Sektor Properti dan Peran REI “Dalam soal BPHTB misalnya, sudah
Seperti halnya sektor-sektor yang jelas aturannya bahwa bea akan
dikenakan atas harga tanah/bangunan
Rp 60 juta ke atas, tapi kenyataannya
harga Rp 5 juta juga kena,”kritik Yan.
Sedangkan dalam soal jenis-jenis
pungutan, sektor properti kini
menanggung pajak/retribusi yang
berkaitan dengan penggalian, alat
berat, genset, izin pertanahan, dan
sebagainya.
Pada sisi kebijakan perijinan, Yan
mengaku sama saja kondisinya. Bahkan
kebijakan perijinan ini, “semakin gila
saja, karena Pemda merasa memiliki
kewenangan yang lebih besar.
Kewenangan itu bagi mereka adalah
kekuasaan, yang akhirnya cenderung
korup”. Pernyataan Yan ini lazim kita
dengar dalam adagium politik, bahwa
power tends to corrupt. Dalam konteks
otda, dengan cara lain kita bisa
mengatakan bahwa korupsi yang
bersumber dari kewenangan besar
pemda itu adalah kesewenangan dalam
penggunaan kekuasaan, dan bukan
perbiakan/peningkatan pelayanan bagi
kesejahteraan masyarakatnya.
Dari skema proses perizinan yang
dibuat REI (lihat skema di bawah-red),
memang terlihat betapa urusan
perijinan itu menjadi satu tahapan
kerja yang berat bagi pelaku usaha. Para
pengembang harus memenuhi jenis-
jenis perizinan, seperti ijin prinsip, ijin
lokasi, IMB, pengurusan sertifikat
induk, ijin penunjukan penggunaan
tanah (SIPPT), dan sebagainya. Belum
lagi dalam setiap pengurusan jenis
perizinan tersebut, persyaratan dan
prosedur yang harus ditempuh juga
berat.
Dalam hal pengurusan SIPPT
misalnya, para pengembang harus
menyediakan persyaratan gambaran
lokasi, SDTK, peta situasi terakhir,
keterangan rencana kota, dan
sebagainya; sedangkan prosedur yang
ditempuh berkaitan dengan banyak
instansi seperti BPN Wilayah, Dinas
tata Kota, Biro Hukum, Sekwilda, dan
berakhir di level Kepala Daerah. Setiap
tempat memiliki keragaman dalam hal
jenis, persyaratan dan prosedur
perizinan.
Lalu, bagaimana upaya REI sebagai
wadah asosiasi pengusaha properti
dalam mengadvokasi berbagai
kebijakan di atas agar lebih mendukung
aktivitas para anggotanya ? “Pihak REI
akan proaktif mengupayakan usulan
perbaikan kebijakan,”jawab Yan tegas.
Pertama-tama, Ketua Umum DPP REI
ini meminta perlunya kesamaan
persepsi antara pihak pengusaha dan
Pemda untuk menempatkan visi jangka
panjang sebagai yang utama. Misalnya,
ketimbang mengejar target PAD yang
tinggi, orientasi kepada pembangunan
ekonomi berkelanjutan seperti dalam
penciptaan lapangan kerja dan segala
upaya yang pada akhirnya juga
memberikan keuntungan jangka
panjang bagi Pemda. “Persepsi dan visi
jangka panjang ini perlu bagi Pemda,”
tegas Yan.
Sementara kepada pihak REI
sendiri, khususnya pihak DPD yang
langsung bersentuhan dengan
kebijakan Pemda, diharapkan sikap
proaktifnya untuk mendekati para
pembuatan keputusan baik di eksekutif
maupun legislatif. Selama ini DPP REI
di tingkat pusat telah giat terlibat dalam
pembuatan keputusan secara nasional,
dan hal itu harus dilanjutkan DPD di
level daerah. “DPD REI di daerah terus
saya himbau untuk aktif melobi agar
aspirasi para anggota asosiasi ini bisa
terkomunikasikan. Dengan ini tidak ada
pihak yang berjalan sendiri-sendiri,
namun
saling
berupaya
mempertemukan persepsi antara
pengusaha dan Pemda setempat,”
demikian ia menutup pembicaraan.*
(endi)
Skema proses perizinan yang dibuat REI
Permohonan SIPPT
Gambar Lokasi
Proposal
Proyek
Surat Tanah
Aset Pemda
SDTK
Tim Penilai
DTK- DKI
BPN Wilayah
KAPWATAN
Peta Situasi
Terukur
Lulus/Tidak
Lulus
Peta Rincian
Proses Ganti Rugi
Proses Ruislaag
Ket. Rencana
Kota
Sertifikat Lulus
Dari DTK
Rekomendasi
BPN Wilayah
Surat ket. dari
Kapwatan bahwa
penyelesaian Aset
Pemda sedang
dalam proses
y
y
y
y
y
BPUT
Wakadin DTK
Sekretaris
BPUT
Proses Ganti
Rugi
PAM
PLN
Telkom
MHT
MCK
Proses
Ruislaag
y
y
y
y
Sekolah
Posyandu
Sasana Krida
Bangunan Lain
Biro Hukum
BPUT
Ka. BPUT
BINAGRAM
Konsep SK.
Gubernur
BPUT
Kanwil BPN
Sekwilda
Ass. I. Sekwilda
BPUT
Wagub Pem.
BPUT
Wagub Ekbang
RAPIM
Gubernur
Biro Umum
BPUT
Surat Perintah
Setor
Se Gub SIPPT
SETOR
7
Sosialisasi Hasil PPemeringk
emeringk
atan KPPOD di TTujuh
ujuh KKota
ota
emeringkatan
“Diperluk
an Upaya RRasionalisasi
asionalisasi PPungutan
ungutan Daerah
“Diperlukan
Daerah””
Dalam rangka menyebarluaskan The Asia Foundation, lembaga yang di Propinsi Jawa Tengah maupun
hasil kajian KPPOD mengenai membiayai kegiatan ini, maksud dari daerah di luar Jawa Tengah yang masih
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 134 kegiatan sosialisasi hasil pemering- tergabung dalam satu Korwil APEKSI
Kabupaten / Kota di Indonesia, KPPOD katan ini salah satunya adalah untuk seperti dari Jawa Timur dan Jawa Barat
bekerjasama dengan The Asia Founda- memberikan input bagi pemerintah seperti Kab. Cirebon, Kota Cirebon dan
tion mengadakan roadshow dalam daerah dalam proses pembuatan Bekasi. Hadir juga dalam acara tersebut
bentuk seminar setengah hari di 7 kebijakan. Direktur Eksekutif APEKSI para pengusaha, akademisi, LSM, dan
(tujuh) Kota di Indonesia. Ketujuh kota Chairunnas, menyatakan bahwa agar pers. Di wilayah barat roadshow
dilakukan di
tersebut mewakili
Kota Pekanbaru
daerah-daerah Kota
bertempat di
dan Kabupaten yang
Hotel Mutiara
berada di wilayah InMerdeka, Kota
donesia bagian barat,
Pekanbaru, pada
tengah, dan timur,
tanggal 6 Mei
serta daerah-daerah
2003. Seminar
yang mendapat pedibuka
oleh
ringkat atas, menengWa l i k o t a
ah, dan bawah. Untuk
Pekanbaru Drs.
penyelenggaraan
H. Herman Abseminar di tujuh
dullah,
MM.
daerah tersebut juga
Dari wilayah
dilakukan kerjasama
barat kembali ke
dengan APEKSI (Asodaerah Jawa yasiasi Pemerintah Koitu di Kabupata Seluruh Indonesia)
ten Sidoarjo
dan Koordinator Wilayang diselenggayah APEKSI, yaitu
rakan di Hotel
untuk seminar yang
Sinar Expres
diadakan di Kota PeInternasional,
kanbaru, Kota Semarang, Kota Bandar
Sidoarjo, pada
Lampung, Kota Mata- Sosialisasi KPPOD - KPPOD bersama sejumlah institusi mengadakan sosialisasi tanggal 8 Mei
ram dan Kota Pare- Hasil Pemeringkatan di sejumlah daerah di Indonesia untuk mendapatkan tanggapan 2003. Seminar
pare. Sementara un- dan konfirmasi atas sejumlah temuan yang diperoleh dalam penelitian.
dibuka oleh Butuk penyelenggaraan
pati Sidoarjo,
seminar di Kota Pekanbaru dan hasil penelitian KPPOD ini ditanggapi Drs. H. Win Hendrarso, M.Si, dihadiri
Kabupaten Sidoarjo dilakukan dan ditempatkan secara proporsional sekitar 80 peserta yang terdiri dari usur
kerjasama dengan Forum Komunikasi dan dijadikan salah satu masukan bagi lembaga pemerintahan maupun
Nasional UKM (Fornas UKM) dan daerah dalam merumuskan kebijakan lembaga non pemerintahan, perbankan,
Forda UKM. Sementara panitia dalam peningkatan daya tarik investasi pengusaha, dan pengamat ekonomi.
Kemudian roadshow kembali dilakukan
penyelenggaranya sendiri adalah dari daerah.
pemerintah daerah setempat dan
Roadshow Sosialisasi Hasil di wilayah barat yakni di Kota Bandar
beberapa dari Forda UKM.
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 134 Lampung yang dilakukan pada tanggal
Roadshow ini dilakukan dengan Kabupaten/Kota di Indonesia, diawali di 13 Mei 2003 bertempat di Gedung Tapis
tujuan selain untuk mendapatkan dan Kota Pontianak pada tanggal 28 April Berseri Pemkot Bandar Lampung.
mempelajari tanggapan pemerintah 2003. Berikutnya dilakukan di Kota Seminar tersebut dihadiri oleh lebih
daerah atas hasil pemeringkatan Semarang, yang berdasarkan hasil dari 70 peserta yang terdiri dari
tersebut dan melakukan konfirmasi penelitian KPPOD mendapat peringkat sejumlah perwakilan Pemda Kabuatas hasil studi ke sejumlah daerah yang pertama dalam daya tarik terhadap paten / Kota yang ada di Propinsi
diperingkat, juga dimaksudkan untuk investasi daerah. Seminar dilakukan di Lampung, seperti dari Kota Bandar
menstimulasi dan mengajak daerah Gedung Mr. Moch Ikhsan, pada tanggal Lampung sebagai tuan rumah, Kota
untuk berkompetisi meningkatkan daya 30 April 2003 dihadiri oleh sekitar 200 Metro, Kab. Lampung Selatan,
tarik investasi daerahnya. Sementara peserta yang berasal dari berbagai
menurut Dr. Dauglas E. Ramage dari perwakilan pemerintah daerah yang ada
(Bersambung ke hal 13)
8
PBB dan BPHTB
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) merupakan pajak
pusat yang kemudian dibagihasilkan
kepada daerah. Adapun dasar
pengenaan PBB adalah UU No. 12/1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagimana telah diubah dengan UU
No. 12/1994. PBB dibuat untuk
menyempurnakan pengenaan Ipeda
dan pajak-pajak lain yang dianggap
tumpang tindih seperti: pajak rumah
tangga, pajak kekayaan, pajak jalan,
dan lain-lain. Sedangkan dasar
pengenaan BPHTB adalah UU No. 21/
1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah
dan Bangunan yang telah disempurnakan oleh UU No. 20/2000.
Sebagaimana dituangkan dalam UU
No. 12/1985, bahwa yang dimaksud
obyek pajak dalam PBB adalah bumi
atau bangunan. Dalam menentukan
klasifikasi
bumi
atau
tanah
diperhatikan faktor-faktor seperti letak,
peruntukkan, pemanfaatan, kondisi
lingkungan dan lain-lain. Dalam
menentukan klasifikasi bangunan
diperhatikan faktor-faktor seperti
bahan yang digunakan, rekayasa, letak,
kondisi lingkungan dan lain-lain.
Sedangkan obyek pajak yang tidak
dikenakan PBB adalah obyek pajak
yang:
a. Digunakan semata-mata untuk
melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan, dan kebudayaan
nasional yang tidak dimaksudkan
untuk memperolah keuntungan.
b. Digunakan untuk kuburan,
peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan
suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan
yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum
dibebani suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan
diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau
perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan.
Apabila nilai jual obyek pajak kurang
dari Rp. 2.000.000 maka tidak dikenakan
PBB. Batas nilai jual bangunan tidak
kena pajak ini akan disesuaikan dengan
suatu faktor penyesuaian yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BPHTB adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan bangunan. Perolehan hak
a t a s
tanah
d a n
bangunan
dapat
d i s e babkan
karena
adanya
pemindahan
hak atau
pemberian hak
b a r u .
Pemindahan
hak ini
dapat terjadi karena proses jual beli,
tukar menukar, hibah, wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan,
penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah. Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena
kelanjutan pelepasan usaha dan diluar
pelepasan usaha.
Obyek pajak yang tidak dikenakan
BPHTB adalah obyek pajak yang
diperoleh:
a. Perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;
c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan
Menteri dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut;
d. Orang pribadi atau badan karena
konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;
e. Orang pribadi atau badan karena
wakaf;
f. Orang pribadi atau badan yang
digunakan untuk kepentingan
ibadah.
Untuk obyek pajak yang diperoleh
karena waris, hibah wasiat, dan
pemberian hak, pengenaan pajaknya
diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Nilai perolehan obyek pajak yang tidak
dikenakan pajak yaitu maksimum Rp.
60.000.000. Sedangkan obyek pajak yang
diperoleh karena adanya perolehan
hak waris atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi, nilai perolehan
obyek pajak yang tidak kena pajak
ditetapkan secara regional maksimum
sebesar Rp. 300.000.000.
9
ANALISA POTENSI PENERIMAAN KAWASAN DKI JAKARTA
Bentuk baru hubungan Tabel Estimasi Total Pendapatan Daerah 2001-2003 (juta Rp) Lapangan Softball, dan
Lapangan Parkir Timur
pusat dan daerah seperti
Jenis
2001
2002
2003
yang tertuang dalam
PBB
3,989
4,613
5,334 Selatan, Stadion Tenis dan
IMB
121
140
162 Stadion Madya, Gedung
Undang-undang No. 22
Total
4,110
4,753
5,496 Pertemuan
dan
tahun 1999 dan UndangDividen
4,147
4,796
5,546
Perkantoran,
serta
undang No 25 tahun 1999
Total
8,257
9,548
11,041
Pelayanan Kesehatan dan
memberikan konsekuensi
Krida Loka.
adanya
perubahan
Berdasarkan data bagian keuangan
pembiayaan daerah.
wilayah DKI Jakarta, menurut survey
DKI Jakarta sebagai Ibu Kota LPEM-FEUI adalah Gelora Bung GBK, jumlah realisasi penerimaan
Negara Republik Indonesia, sekaligus Karno (GBK), Kawasan Berikat pajak yang menjadi pemasukan bagi
salah satu daerah khusus pemerintahan Nusantara (KBN), Pelabuhan Indone- Pemda DKI adalah Rp 2,099 milyar
Propinsi, cukup terkena dampak sia II (Pelindo II), dan Jasa Marga. (April ‘99 s/d Maret ’00), Rp 2,104 milyar
pelaksanaan peraturan otono-mi Penelitian LPEM-FEUI dalam Kajian (April s/d Desember ’00), dan Rp 1,037
daerah tersebut. Sehubung-an dengan Potensi Penerimaan Propinsi DKI (Januari s/d Juli 2001). Estimasi
skema peraturan baru tersebut, telah Jakarta, mengestimasi potensi penerimaan untuk tahun 2002 dan 2003
dikeluar-kan pengaturan mengenai penerimaan Pemda DKI Jakarta dilakukan dengan menghitung tingkat
pemerintahan Propinsi Daerah Khusus berdasarkan UU 22/99, 25/99, dan UU 34/ pertumbuhan 1999 hingga 2001,
Ibukota Negara Republik Indonesia 99, yakni melakukan perkiraan tentang kemudian dihaitung rata-ratanya dan
Jakarta dalam suatu undang-undang perubahan penerimaan Pemda DKI digunakan untuk memprediksi
yakni Undang-undang No. 34 tahun 1999. Jakarta setelah diberlakukannya pendapatan dan penerimaan tahun 2002
Hal
mengenai
pembiayaan Undang-undang otonomi daerah yang dan 2003. Hasil estimasi LPEM-FEUI
kekhususan DKI Jakarta terletak pada baru dan ketentuan khusus Jakarta atas penerimaan pajak Pemda DKI
sisi bahwa Ang-garan belanja setiap sebagai ibu kota, serta potensi Jakarta adalah Rp 956 juta (1999), Rp 970
Kotamadya dan Kabupaten Adminis- pengembangan sumber penerimaan juta (2000), Rp 2,25 milyar (2001), Rp 2,6
tratif yang ditetapkan dalam Angga-ran tanpa melupakan dampak yang milyar (2002), dan Rp 2,9 (2003).
Beberapa alternatif yang dapat
Pendapatan dan Belanja Negara mungkin terjadi.
dilakukan dalam rangka peningkatan
Khusus Ibukota Jakarta, artinya
pendapatan DKI, antara lain: (1)
penerimaan daerah kabupaten dan kota 1. Gelora Bung Karno (GBK)
pemindahan kepemilikan pada Pemda
turut disalurkan melalui Pro-pinsi DKI
Jakarta. Selain itu, terdapat pula
Sesuai dengan Keppres No 4 tahun DKI, artinya mengganti pengelolaan di
ketentuan khusus bahwa Kewenangan 1984 tentang Badan Pengelola bawah tanggung jawab Pemda DKI.
Pemerin-tah Propinsi DKI Jakarta Gelanggang Olahraga Senayan, Dengan demikian, potensi yang didapat
berlaku juga pada kawasan otorita, yang Penguasaan, Pengelolaan dan dari GBK adalah pajak daerah dan hasil
meliputi badan otorita, kawasan Administrasi dari tanah dan bangunan, pendapatan operasional tahun 2002 Rp
pelabuhan, kawasan bandar udara, GBK terletak di bawah Sekretariat 4,1 milyar dan Rp 4,7 milyar di tahun
2003 (sumber: studi LPEM-FEUI); (2)
kawasan kehutanan, kawasan Negara.
perumahan, kawasan industri, kawasan
Berdasarkan buku agenda yang kerjasama Pemda DKI dan GBK dalam
pariwisata, kawasan jalan bebas dikeluarkan oleh Pelaksana Harian berbagai bentuk, sehingga GBK dapat
hambatan, kawasan kepulauan , dan GBK, selain kawasan olah raga fungsi lebih diberdayakan, maupun dengan
pembentukkan
BUMD
baru
kawasan lain yang sejenis.
GBK antara lain sebagai:
Semua perubahan dalam peng- · Kawasan Wisata, lokasinya sehubungan dengan hal ini; (3)
aturan pembiayaan daerah ini,
memungkinkan GBK berfungsi restrukturisasi Badan Pengelola,
tentunya akan sangat berpengaruh
sebagai pusat pertemuan sosial sehingga dapat melakukan pengelolaan
dengan lebih efektif.
pada besarnya penerimaan yang akan
terbesar di Jakarta.
diterima, serta potensi pengembangan · Kawasan Hijau Kota, dengan
yang mungkin dilakukan oleh DKI
daerahnya yang penuh dengan 2. PT (Persero) Kawasan Berikat
Jakarta. Untuk itu, analisa maupun
lapangan rumput dan pepohonan
Nusantara (KBN)
estimasi mengenai potensi penerimaan
yang terawat, kawasan GBK juga
daerah penting untuk dilakukan,
berfungsi sebagai paru-paru kota.
KBN adalah salah satu BUMN yang
khususnya yang terkait dengan · Kawasan Olah Raga, GBK terdiri dimiliki negara dan mengatur daerah
kawasan tertentu yang terdapat di
dari beberapa Unit antara lain; pemrosesan ekspor yang pertama di Inwilayah DKI Jakarta.
Stadion Utama, Stadion renang dan donesia. KBN dimiliki oleh Pemerintah
Kawasan khusus yang terdapat di
gedung-gedung olahraga, Istoram Pusat dan Pemda DKI, dengan
10
Tabel Potensi Penghasilan Pemda DKI Jakarta
dengan Pengambilalihan GBK (juta Rp)
Jenis
Surplus
Pajak
Total
2002
2003
3.Pelabuhan Indone- potensi pendapatan Pemda DKI untuk
tahun 2001-2003 adalah Rp 167 milyar,
sia II (Pelindo II)
173 milyar, dan 179 milyar. Alternatif
lainnya adalah negosiasi kepemilikan
saham Pelindo II, jika Pemda mendapat
misalkan sebesar 50% saham, maka
potensi pendapatan DKI tahun 2001-2003
adalah sekitar Rp 100 milyar, 104 milyar
dan 107 milyar.
Pelindo II adalah
BUMN yang bergerak
dalam
jasa
kepelabuhanan,
Tabel Estimasi Pendapatan dan Laba Bersih Pelindo II
memiliki 12 pelabuhan
Dan Pelabuhan Tanjung Priok, 2001-2003
dan 1 unit pelaksana
Tanjung Priok
2001
2002
2003
Pendapatan Bersih
552.33
572.23
592.85 teknis yang berada di
Laba Bersih
167.22
173.25
179.49
4. PT Jasa Marga
2 % dari Pendapatan Bersih
11.05
11.44
11.86 sepuluh propinsi. Salah
Pelindo II
satu pelabuhan yang
Laba Bersih
199.95
207.20
214.45
Pada tahun 1978 diresmikan sebuah
50% Laba Bersih
99.97
103.60
107.23 terletak di wilayah DKI
jalan
akses bebas hambatan yang
Jakarta
adalah
menggunakan
sistem tol yang
Pelabuhan Tanjung Priok.
komposisi kepemilikan masing-masing
menghubungkan
Jakarta-Bogor-Ciawi
Untuk meningkatkan potensi
89 dan 11 persen.
pendapatan Pemda DKI Jakarta dari (Jagorawi). Pengelolaan jalan bebas
Kawasan pemrosesan ekspor adalah jasa pelabuhan, salah satu usul yang hambatan Jagorawi tersebut diberikan
kawasan eksklusif dengan kekhususan dapat menjadi alternatif pemikiran kepada PT Jasa Marga. Sahamnya
dalam peraturan-peraturan bea cukai. adalah membentuk BUMD baru yang seluruhnya dimiliki oleh Pusat.
Dalam kawasan ini, setiap barang yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan.
Hasil studi memberikan analisa
diimpor, mulai dari mesin hingga bahan Hal tersebut sangat mungkin untuk bahwa keberadaan Jalan Tol memberi
baku mendapat keringanan bea cukai, dilakukan
dan
dikembangkan dampak perekonomian yang besar bagi
misalnya bebas cukai langsung (direct mengingat cukup banyak bidang yang daerah-daerah di mana terdapat jalan
free duties) dan pajak, serta
tol tersebut berdiri. Misalnya
Tabel Pendapatan Pemda DKI dari KBN
pengurusan dokumen terpadu.
pembangunan jalan tol
(1995-2000**) dalam juta Rp
Tabel berikut ini merupakan
Tangerang menciptakan
Jenis
1995
1996
1997
1998
1999
2000
data sekunder mengenai
beberapa kota satelit seperti
PBB
1,723
2,135
2,304
2,502
2,688
2,776
kontribusi KBN baik kepada
IMB
26
65
124
171
152
247
BSD dan tumbuhnya bisnisTotal
1,749
2,200
2,428
2,673
2,840
3,023
Pemerintah Pusat maupun
bisnis baru di daerah tersebut.
Deviden
397
349
815
4,361
4,701
4,072
Pemda DKI Jakarta.
Total
2,146
2,549
3,243
7,034
7,541
7,095
Tumbuhnya dunia usaha
Untuk menghitung potensi **) sudah diaudit.
dapat menciptakan potensi
kontribusi KBN terhadap
pajak dan retribusi baru bagi
Tabel Kontribusi KBN ke Pemerintah Pusat, 1995-2000
pendapatan Pemda DKI, adalah
pemerintah daerah, selain itu
(sudah diaudit)
dilakukan estimasi pendapatan
Jenis
1995
1996
1997
1998
1999
2000 S/d Ags juga
transaksi-transaksi
2001
tahun 2000, kemudian diestimasi
properti
yang pada gilirannya
PPh 21
655
751
884
865 1,753 1,800
754
pendapatan tahun 2002 dn 2003. PPh Badan
akan
menambah
pendapatan
1,763
983 2,543 3,130 2,674 2,221
1,508
2,526 2,880 3,417 5,750 9,471 7,310
1,389 daerah. Analisa selanjutnya
Dalam
mengestimasi PPh 23 (Wapa)
PPh 23 (Wapu)
359
318
173
377
940 1,508
141
pendapatan dua tahun tersebut, PPN Keluaran
2,139 2,385 3.067 10,775 9,152 10,822
9,739 adalah membentuk usaha
2,029 1,875 2,036 1,963 5,169 4,210
1,287 patungan dalam membangun
angka pertumbuhan rata-rata PPN Masukan
Jumlah
9,471 9,192 12,120 22,860 29,159 27,871
14,818
selama 5 tahun terakhir dihitung
jalan tol baru, selain untuk
(hasilnya 15%) dan menjadi
mengurangi
kemacetan
dasar estimasi. Dengan metode ini, dapat dikembangkan dalam jasa akibat kepadatan arus, juga
didapatkan hasil estimasi kontribusi tersebut, misalnya perusahaan memberikan kontribusi yang cukup
tahun 2001 hingga 2003 adalah 8.2 milyar, bongkar muat, container freight sta- besar bagi penerimaan daerah.
9.5 milyar, dan 11 milyar.
tion, industri pendukung seperti bank,
Alternatif penghitungan estimasi restoran, pelayanan umum, dsb.
*) Penelitian LPEM FEUI Kajian
potensi pendapatan Pemda DKI
Estimasi laba rugi Pelabuhan Potensi Penerimaan Propinsi DKI
Jakarta, jika komposisi kepemilikan Tanjung Priok dan perkiraan tingkat Jakarta, 2001.
berubah menjadi 50% Pusat dan 50% pertumbuhan, potensi penerimaan
Pemda DKI, dan skenario pembagian Pemda DKI dari Pelabuhan Tanjung
deviden jika kepemilikan 50% maka Priok untuk tahun 2001-2003 adalah Rp
deviden yang dibagikan sebesar 50% 11.05 milyar, 11.44 milyar, dan 11.86
dari laba, akn menyebabkan total milyar.
potensi pendapatan Pemda DKI tahun
Beberapa alternatif yang dapat
2002 dan 2003 menjadi sebesar Rp 28 dikembangkan, antara lain jika
milyar dan Rp 32 milyar.
Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan
menjadi milik Pemda DKI, maka
1,560
2,565
4,125
1,778
2,924
4,702
11
“Ekspedisi Baduy” TMPPD Angkatan 29
Surjadi
Terinspirasi kehidupan masyarakat
Baduy yang disampaikan oleh salah satu
pengajar, 14 orang peserta diklat TMPPD
angkatan XXIX pada Jumat (30/5)
bergerak menuju daerah Cibeo tempat
tinggal masyarakat Baduy Dalam. Setelah
perjalanan 3 jam berkendaraan, rombongan
tiba di rumah Pak Sumardi, salah seorang
peserta diklat, yang terletak di Kab. Lebak.
Pak Sumardi yang berbaik hati memfasilitasi ekspedisi tersebut, malam itu
menghidangkan rombongan dengan teh
hangat dan kripik pisang.
Keesokan harinya, selepas shalat subuh
rombongan memulai ekspedisi sesungguhnya menuju Ciboleger sebagai titik awal
menuju Cibeo. Pk. 07.30 rombongan mulai
merayap menuju Cibeo. Sebelum tiba Cibeo,
rombongan selama beberapa jam harus
melalui kawasan perkampungan Baduy
Luar.
Perjalanan Berangkat: Tanjakan dan
Terik Matahari
Perjalanan di wilayah Baduy Luar
terasa cukup seru. Bagi para mantan
pramuka atau pencinta alam, inilah sebuah
perjalanan nostalgia. Naik-turun gunung,
menyeberangi sungai, berteduh di rindang
pepohonan, betul-betul kegiatan rekreasi
yang menyenangkan. Dalam ekspedisi, kami
dipandu oleh Nasa, seorang warga Baduy
asli.
Di sepanjang perjalanan kami melewati
rumah-rumah warga Baduy Luar yang
terbuat dari kayu atau bambu dengan atap
daun-daun kering. Rombongan juga sempat
menyaksikan kegiatan menenun oleh ibuibu Baduy Luar dan beberapa peserta
membeli sejumlah kerajinan tangan warga
setempat.
Kami sempat berpapasan dengan
serombongan warga Baduy yang sedang
memikul karung-karung berisi hasil bumi.
Salah seorang diantaranya adalah seorang
bocah yang berusia sekitar 9 tahun yang
malu ketika akan diphoto. Wajah-wajah
mereka tetap cerah walaupun beban yang
dibawa terlihat cukup berat.
Setelah menempuh perjalanan sekitar
empat setengah jam, sampailah kami di
Cibeo, kawasan Baduy Dalam. Kami
beristirahat sejenak di sebuah sungai sambil
menikmati bekal nasi dan lauk-pauk yang
kami bawa dari base camp kami di Cimarga.
Ramah-tamah dengan Warga Baduy
Dalam
Di Baduy Dalam, kami mendapatkan
kesempatan berbincang-bincang dengan
12
Sayang sekali suasana percakapan yang
salah seorang Jaro dengan didampingi
sejumlah warganya. Perkacapan dilakukan cukup dinamis ini tidak bisa diabadikan oleh
dalam bahasa Sunda (bahasa sehari-hari alat potret maupun video, karena hal ini
masyarakat Baduy) dengan penterjemah adalah salah satu pantangan yang tidak
boleh dilanggar.
Pak
Sumardi.
Dalam percakapPerjalanan
an itu terungkap
Pulang: Hujan
beberapa hal tendan Tanah yang
tang orang Baduy,
Licin
antara lain:
Pakaian
S e t e l a h
Pakaian orang
beramah-tamah
Baduy haruslah
selama kurang
dijahit sendiri oleh
lebih satu jam
mereka dan berkami berpamitan
warna dominan
dan menuju ke titik
hitam dan putih.
finish di Baduy
Dahulu kala bahLuar. Dalam perjakan benang pun
lanan
pulang,
dipintal sendiri.
rombongan
Saat ini praktis
ekspedisi diguyur
sebagian bahan
oleh hujan deras.
pakaian dibeli di
Meski cuaca tidak
luar Baduy.
bersahabat
Pria Baduy Menjual hasil bumi - Sejumlah pria Baduy r o m b o n g a n
Dalam memakai menuruni jalan yang curam sambil membawa m e m u t u s k a n
ikat kepala kain beban berat berisi hasil bumi.
untuk
terus
berwarna putih,
berjalan. Lagipula
sedangkan ikat kepala laki-laki Baduy Luar badan sudah terlanjur basah, sehingga
berwarna hitam atau berwarna gelap berteduh tidak banyak membantu.
dengan corak seperti batik. Sejak bocah,
Hujan membuat jalan yang dilalui
kaum laki-laki sudah mengenakan ikat rombongan menjadi becek dan licin.
kepala.
Beberapa orang peserta memutuskan untuk
Pernikahan
membuka alas kaki. Kami harus ekstra
Orang Baduy harus menikah dengan or- hati-hati ketika melewati turunan atau
ang Baduy juga. Bila hal ini dilanggar, maka menyeberangi jembatan bambu, agar tidak
orang tersebut tidak boleh lagi tinggal di tergelincir atau terperosok. Sementara Nasa
Baduy, walaupun tidak berarti orang itu pemandu kami yang juga bertugas sebagai
dimusuhi. Sejauh ini baru beberapa orang Sherpa (suku asli di himalaya-red)berjalan
pria Baduy luar yang tidak mentaati aturan dengan mantap seperti memakai rem
tersebut. Kaum perempuan sama sekali cakram sehingga tidak mudah terpeleset.
tidak ada yang melanggarnya. Pernikahan
Ketika melewati perkampungan,
dilakukan setelah melalui perjodohan yang penduduk sempat mengungkapkan
dilakukan oleh orang tua ataupun tokoh empatinya kepada kami yang harus
masyarakat. Setelah menikah pasangan berjalan berbasah-basah. Menjelang pk.
suami isteri tidak boleh bercerai.
17.00 , sampailah kami di titik finish. Dengan
Agama dan Adat
ekspedisi, wawasan para peserta
Orang Baduy menganut agama warisan bertambah tentang bagaimana suatu
leluhur mereka yaitu tergolong animisme masyarakat menjalani kehidupan mereka
atau dinamisme. Mereka juga mempunyai sehari-hari dengan cara yang amat berbeda
hari raya yang disebut Kawalu. Masyarakat dengan masyarakat Indonesia pada
Baduy sangat memegang teguh ajaran umumnya. Sejumlah hal yang dijumpai
agama dan adat mereka. Antara lain tidak sepanjang perjalanan menyadarkan kami
boleh berbohong dan tidak boleh menaiki betapa Indonesia kaya akan budaya dan
kendaraan.
nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan.
“Jadi waktu pameran di Jakarta Bapak Juga kami menyadari betapa perjalanan
naik apa?” tanya Sondang, teman FEUI selama tujuh setengah jam terasa
yang kebetulan ikut serta
menyenangkan bila dilakukan dalam
“Jalan kaki Dik. Yah, kira-kira dua hari” semangat kebersamaan yang tinggi.
begitu jawab seorang Bapak
Sosialisasi Hasil Penelitian ...
(sambungan dari hal 8)
Lampung Timur, dan Tenggamus, dan mengungkap sejumlah kebijakan yang kondusif dapat terbentuk dengan
Lampung Barat. Selain dari unsur pemerintah daerah dalam upayanya hubungan yang baik antar etnis dan
pemda sebagian peserta merupakan menciptakan iklim investasi yang agama yang ada di daerah, dengan
perwakilan dari dunia usaha, perguruan kondusif bagi dunia usaha, dari demikian para pengusaha harus lintas
tinggi, LSM dan Media Masa. Dari Kota roadshow ini juga terungkap sejumlah agama dan etnis. Iklim investasi juga
Bandar Lampung, sosialisasi hasil kendala yang dihadapi oleh pemerintah perlu ditunjang dengan ketersediaan
pemeringkatan KPPOD beralih ke Kota daerah dalam menciptakan iklim infrastruktur yang baik serta sumber
Mataram yang dilakukan di Hotel Sahid investasi maupun persoalan-persoalan daya manusia sebagai pendukungnya.
Legi, Mataram
Berkaitan dengan
pada tanggal 28
UKM, menurut
Mei 2003. Dalam
Sofyan Tan, selama
seminar tersebut
ini keberadaan
dihadiri baik dari
UKM sering dilupaunsur pemerintakan padahal meruhan di lingkungan
pakan potensi yang
Pemda Kota Mabesar untuk menotaram maupun
pang kesejahteraan
perwakilan
suatu daerah. Bila
pemda-pemda
UKM diperdayakan
daerah sekitarsecara otomatis
nya seperti dari
pengusaha akan
Kabupaten Lombisa meningkatkan
bok Barat, Kab.
kesejahteraan dan
Bima, Dompu,
memperkecil
dan lainnya, serta
angka penggangdari unsur masyaguran. Tetapi hingrakat seperti pega kini kebijakan
ngusaha, LSM,
terhadap usaha
dan Perguruan
kecil baru sebatas
tinggi.
Serial
lips service, padaroadshow sosiahal jika dilakukan
lisasi hasil Pemesecara serius dengringkatan Daya Modal dasar - Ketua Kadinda Semarang mengharapkan hasil penelitian KPPOD an mempermudah
Tarik Investasi menjadi modal dasar untuk menarik lebih banyak lagi investasi masuk kota dalam perizinan
134 Kabupaten / Semarang.
maka dengan sendiKota di Indonesia oleh KPPOD di tujuh yang dihadapi oleh dunia usaha.
rinya investasi akan masuk.
daerah ini diakhiri di Kota Parepare
Ketua Bappeda Kabupaten Pontibertempat di Hotel Delima Sari. Semi- Peningkatan Daya Tarik Investasi anak, Hamzah, MM., mengungkapkan,
nar dihadiri sekitar 80 peserta yang Daerah
bahwa akibat banyak pertentangan
berasal dari Pemda-pemda di Sulawesi
Dalam sambutan pembukaan, peraturan di tingkat pusat maka
Selatan, para pengusaha, UKM, LSM, Walikota Pontianak, Dr. H. Buchary daerah-daerah masih gamang dalam
dan akademisi.
Abdurrachman, antara lain menye- membuat kebijakan, akibatnya iklim
Megikuti jalannya diskusi dalam butkan bahwa peran investasi sangat investasi daerah tidak kondusif dengan
seminar di ketujuh daerah secara dominan bagi peningkatan laju pengenaan pajak yang tidak proumum tujuan dari dilakukannya pertumbuhan ekonomi daerah, porsional dan konsisten dalam
roadshow ini telah tercapai. Selain khususnya dalam mengolah potensi penerapannya. Bambang Brojonegoro,
diskusi hasil pemeringkatan KPPOD, ekonomi yang berbasis sumber daya salah satu pendiri KPPOD dan ekonom
forum seminar tersebut juga menjadi lokal yang selama ini belum dari FE-UI, menyatakan bahwa
ajang bagi para stekeholder di tiap dimanfaatkan. Selain itu investasi juga banyaknya problem yang dialami oleh
daerah tempat penyelenggaraan untuk berperan dalam menciptakan lapangan daerah adalah bagian dari hutang baik
memberikan masukan, harapan, serta kerja, sumber pembangunan, PAD dan di masa lalu maupun masa sekarang.
kritik terhadap kebijakan pemerintah mendatangkan transfer teknologi ke Menurut Bambang beberapa penelitian
daerah dalam melakukan pembangun- daerah. Sementara dalam kesempatan menunjukkan bahwa konsep pelakan, khususnya dalam rangka mening- yang sama Sofyan Tan, Ketua Fornas sanaan otonomi di beberapa daerah
katkan daya tarik investasi dan UKM, menyatakan bahwa pembangun- masih menunggu dari pusat. Berkaitan
mewujudkan misi dan visi pemerintah an perekonomian daerah harus dengan good governance menurut
daerah. Beberapa catatan penting dari ditopang dengan pemerintahan yang Bambang pada akhirnya akan berujung
roadshow ini memberi masukan baik kondusif dalam memberikan rasa aman kepada masalah finansial, karena proses
kepada Tim Peneliti KPPOD maupun pada para pengusaha, yaitu dengan tata pemerintahan yang baik berpulang
bagi pemerintah daerah. Selain kelembagaan yang baik. Iklim investasi pada bagaimana pemda me-manage
13
keuangan daerah yakni pajak dan
retribusi, serta penyalahgunaan
wewenang dan birokrasi. Dalam
kesempatan yang berbeda di Kota
Semarang menurut Anton Supit, salah
satu ketua KPPOD yang juga
merupakan pengusaha nasional, bagi
dunia usaha tujuan akhir dari
pekasanaan otonomi daerah harus
ditujukan
untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian
daerah perlu menciptakan iklim investasi
yang kondusif karena
masuknya investasi
ke suatu daerah akan
dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan multiplier effect yang akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti terciptanya lapangan kerja
dan kegiatan ekonomi produktif di masyarakat sekitar.
pemetaan dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah.
Menurut Hendarso arah kebijakan,
peliharaan, peningkatan, dan pengembangan investasi di Sidoarjo meliputi
peningkatan kualitas pelayanan
perizinan penanaman modal yang tidak
membebani masyarakat; usaha meningkatkan kesadaran masyarakat
pusat kegiatan dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Di Kota Parepare,
Walikota
Parepare “menantang” pe-serta seminar untuk menghasilkan satu rekomendasi kongkrit bagaimana merumuskan strategi untuk meningkatkan
daya tarik inves-tasi Kota Pare-pare.
Dalam rangka meningkatkan daya tarik
investasi pemerintah Kota Parepare telah melakukan sejumlah penataan dalam hal
pelayanan investasi. Beberapa
yang telah dilakukan adalah dengan
membentuk
SINTAP (Sistem
Perizinan Satu
Atap) untuk pelayanan investasi
yang dilengkapi
dengan Satgas
Investasi. Dengan
pemberlakuan
SINTAP ini maka
perizinan investasi dilakukan beK e b i j a k a n
nar-benar satu
Pemerintah Daerah Input untuk pemda - Salah satu tujuan sosialisasi hasil pemeringkatan menurut atap dan satu
Evi Asmayadi, Dr. Dauglas E. Ramage dari The Asia Foundation adalah memberi input bagi pintu, sehingga
SE, MM, ekonom dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan.
b i r o k r a s i
FE UNTAN, mengatakan, bahwa hasil dilakukan melalui pemberian kemu- perizinan yang panjang dan berbelityang diperoleh beberapa daerah di dahan sistem dan prosedur perizinan; belit dapat dipotong. Untuk membantu
Kalimantan Barat yang menempati peningkatan penanaman modal dengan perkem-bangan UKM, pada tahun 2002
peringkat terpuruk, mengindikasikan mempertimbangkan keseimbangan Pemkot Parepare telah mengalobahwa masih banyak problem di daerah sektor perekonomian dan lingkungan kasikan dana sebesar Rp.1 Milyar untuk
Kalimantan Barat. Untuk itu kebijakan hidup; serta peningkatan kemitran kredit permodalan bagi UKM. Dalam
pemerintah daerah di bidang investasi antara pemerintah, dunia usaha dan kesempatan tersebut ekonom dari Uniperlu make up, direformasi total, dan masyarakat. Namun Herry Suginaryo, versitas Hasanudin, Mansuki DEA,
diperbaiki baik secara gradual atau SH, salah satu pembicara dari mengemukakan bahwa dalam era
bahkan harus radikal, agar daya saing akademisi, menyampaikan kekha- otonomi daerah dirinya lebih setuju
dan daya tarik investasi di daerah ini watirannya bahwa kebijakan Bupati dengan adanya kooperasi atau
makin meningkat dan mempesona.
Sidoarjo yang merencanakan birokrasi kerjasama antar daerah bukan
Di Kota Semarang dalam yang bersih hanya menjadi sebuah kompetisi antar daerah dalam
sambutannya Walikota Semarang H. wacana. Sementara menurut Dr. Hadi menciptakan daya tarik investasi.
Sukawi, SH, SE., mengatakan bahwa Soesastro pengamat ekonomi dari CSIS
hasil penelitian KPPOD ini merupakan yang juga dewan pendiri KPPOD, Permasalahan Yang Dihadapi Para
acuan bagi semua pihak dalam Kabupaten Sidoarjo memiliki sejumlah Pelaku Usaha
menciptakan iklim yang kondusif untuk keunggulan komparatif dibandingkan
Dalam seminar yang diadakan di
berinvesti di daerah. Selain itu juga dengan Kota Surabaya. baik ditinjau Kota Pontianak beberapa peserta semidiharapkan dapat menjadi acuan dan dari posisinya yang strategis secara nar yang berasal dari kalangan dunia
sepak terjang semua pihak di Kota geograsfis maupun berbagai potensi usaha menilai bahwa daya tarik
Semarang dalam pengelolaan kota guna ekonomi lain yang dimilikinya. Bila investasi daerah-daerah di Kalimantan
terwujudnya pembangunan sesuai potensi yang ada dikembangkan dan Barat, banyak dipengaruhi oleh factor
dengan visi dan misi. Hal senada juga dikelola secara baik maka akan sangat perilaku dan mentalitas birokrasi. Saat
disampaikan oleh Bupati Sidoarjo, Drs. mungkin dapat mengalahkan Kota ini kelembagaan pemerintah daerah
H. Win Hendrarso, M.Si, ketika seminar Surabaya. Untuk itu Hadi Soesastro lebih banyak berorientasi pada upaya
diadakan di Kabupaten Sidoarjo, yang menyarankan agar Kabupaten Sidoarjo peningkatan PAD sehingga membebani
menyatakan bahwa kajian yang hendaknya jangan hanya puas sebagai pelaku usaha. Ketua Kadinda Kota
dilakukan oleh KPPOD ini merupakan hinterland dari Kota Surabaya Semarang, Joko Murwinanto, melangkah strategis untuk melakukan melainkan harus menjadi salah satu nyatakan walupun berdasarkan hasil
14
penelitian KPPOD secara umum Kota
Semarang berada pada peringkat
pertama dalam daya tariknya terhadap
investasi, namun dalam kenyatannya
masih terdapat beberapa kendala yang
dialami oleh dunia usaha. Kendala
tersebut berkaitan dengan banyaknya
pungli yang merupakan salah satu
penyebab ekonomi biaya tinggi. Hal
serupa juga dialami oleh dunia usaha di
Kota Mataram yang menghadapi
kendala sehubungan dengan transparansi kebijakan pemda, kualitas
pelayanan birokrasi, serta sejumlah
pungutan yang membebani. Sementara
Ketua Kadin Bandar Lampung, Hi.
Dadang Suwandi, yang mewakili dunia
usaha mengungkapkan bahwa kondisi
yang terjadi di pusat tetap berdampak
ke daerah. Karena itu pelaku usaha di
daerah sekarang ini tidak bersikap
progresif melainkan cendrung defensif
dengan menunggu saat situasi pokitik
dan keamanan membaik.
Di Kota Pekanbaru, Ketua Kadin
Kota Pekanbaru, Noviandri SE, AK,
MM, mengungkapkan sejumlah kendala
internal dalam pengembangan
investasi di Propinsi Riau khususnya
Kota Pekanbaru. Kendala tersebut
diantaranya karena, belum tersedia
data base potensi dan peluang usaha
melalui produk unggulan daerah,
terbatasnya infrastruktur pendukung,
lemahnya faktor kewiraswastaan yang
dimiliki pengusaha. Kendala lainnya
adalah terbatasnya akses pasar,
permodalan, manajemet usaha dan
teknologi. Dari sisi birokrasi hambatan
terjadi dalam fungsi pelayanan kepada
publik dan dunia usaha, serta belum
obtimalnya sosialisasi peraturan dan
program pemerintah kepada masyarakat. Sementara kendala eksternal
yang juga berpengaruh adalah kondisi
politik yang tidak kondusif akibat situasi
keamanan di beberapa daerah, perbutan
kepemilikan sumber daya antar daerah
maupun dengan pusat. Kondisi
kepastian hukum terutama berkaitan
dengan dunia usaha juga berpengaruh
terhadap kepastian dan kelangsungan
usaha dan investasi. Para peserta seminar di Kota Pekanbaru yang berasal dari
dunia usaha juga mengungkapkan
bahwa terbitnya sejumlah perda dalam
pelaksanaan otda yang berdasarkan
pantauan di lapangan telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi
pengusaha, misalnya tentang pungutan
Retribusi yang dilakukan terhadap
mobil kanvas sebelum memasuki kota
dan kabupaten yang besarnya
Rp.100.000,- s/d Rp.250.000,-. Tingginya
retribusi tersebut menurutnya akan
dibebankan pada harga jual barang yang
pada akhirnya akan ditanggung oleh
konsumen.
Masukan Bagi Pemerintah Daerah
Dari berbagai persoalan-persoalan
daya tarik investasi daerah para
pembicara dan peserta seminar
memberikan masukan untuk mengatasi
persoalan berkaitan dengan daya tarik
investasi daerah. Menurut Bambang
Brodjonegoro untuk merespon otonomi
ke depan, khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang dapat
dilakukan dengan melihat daerah mana
yang lebih baik dalam menarik investor ke daerah, dan proses otonomi
jangan sampai menjadi hambatan
investasi di suatu daerah. Sementara
menurut Anton Supit penciptaan iklim
invesatasi yang kondusif dapat
dilakukan dengan perbaikan pada faktor
kelembagaan pemerintah, perbaikan
pelayanan birokrasi, kepastian hukum,
dan jangan menciptakan pungutanpungutan yang tujuannya sekedar
meningkatkan PAD sehingga memberatkan dunia usaha.
Di Pekanbaru, ekonom dari UNSRI,
DR. B. Isyadi, SE, MSc, mengemukakan
bahwa berkaitan dengan strategi
pengembangan ekonomi daerah dalam
upaya menarik investasi dapat dikembangkan menjadi 4 kelompok besar
yakni, pengembangan fisik atau
lokalitas, pengembangan dunia usaha,
sumberdaya manusia dan pengembangan masyarakat. Dalam mengantisipasi era globalisasi dan guna merangsang dunia usaha meningkatkan
efisiensi dan minat investasi di daearah,
disamping dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan
yang lebih banyak dan baik, juga
diperlukan upaya rasionalisasi pungutan di daerah yang berorientasi pada
penyederhanaan jenis pungutan dan
prosedur administrasi. Dalam jangka
pendek hal ini memang dikhawatirkan
dapat menurunkan PAD, tetapi dalam
jangka panjang akan berdampak
sebaliknya, yakni pertumbuhan
investasi di daerah akan meningkat
karena iklim usaha semakin menarik
dengan tercipta baik melalui
perampingan
jenis
pungutan,
penyempurnaan struktur tarif dan
penyederhanaan prosedur. Namun jika
tidak tidak dilakukan perbaikan
diperkirakan akan menyebabkan
ekonomi biaya tinggi. Bila investasi
berkembang akan dapat diikuti oleh
kenaikan PDRB yang pada gilirannya
akan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk membayar berbagai
jenis pungutan daerah.Sementara
Kadinda Kota Bandar Lampung Hi.
Dadang Suwandi menyatakan bahwa
kebiasaan-kebiasaan seperti birokrasi
yang berbelit-belit, serta perilaku feodal
penjabat perlu dihapus. Selain itu dalam
menyikapi investasi ini seyogyanya
antara legislatif dan eksekutif memiliki
rasa keberpihakan terhadap masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat
dapat berkembang baik apabila
ekonomi juga berkembang.
Untuk membantu pengembangan
UKM, Joko Murwinanto mengusulkan
agar dalam menanggulangi kendalakendala bisnis dilakukan dengan action
plant yaitu membuat post audit
terhadap beban perizinan usaha
khususnya kepada UKM. Dicontohkannya, agar UKM tidak terbebani oleh
berbagai biaya perizinan, maka kepada
UKM harus diberi keringanan dengan
cara tidak dipungut biaya perizinan pada
saat mengawali usaha. Biaya perizinan
tersebut dicatat sebagai hutang, hingga
usaha mereka dapat berjalan secara
produktif baru dibayarkan secara
dicicil.
Masukan Bagi Tim Peneliti KPPOD
Tanggapan dan sikap peserta seminar di tujuh daerah atas hasil penelitan
yang dilakukan oleh tim peneliti
KPPOD cukup beragam. Di Kota
Semarang dalam sambutannya Walikota Semarang H. Sukawi, SH, SE.,
mengatakan bahwa hasil penelitian
KPPOD ini merupakan acuan bagi
semua pihak dalam menciptakan iklim
yang kondusif untuk berinvesti di
daerah. Hal senada juga disampaikan
oleh Bupati Sidoarjo, Drs. H. Win
Hendrarso, M.Si, yang juga menyatakan
bahwa kajian yang dilakukan oleh
KPPOD ini merupakan langkah
strategis untuk melakukan pemetaan
dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah.
Berbeda dengan pendapat-pendapat
di atas salah satu peserta seminar yang
berasal dari Pemda Kabupaten Bima
yang daerahnya berada pada peringkat
terbawah mengemukakan keberatannya atas hasil penelitian KPPOD
tersebut. Dikatakannya bahwa hasil
pemeringkatan yang dipublikasikan
secara luas oleh sejumlah media masa
sangat merugikan daerahnya. Dikatakan bahwa sejumlah investor yang
akan berinvestasi ke daerahnya batal
melakukan investasi setelah adanya
publikasi tersebut. Menurut dia
15
Kabupaten Bima merupakan daerah pemeringkatan hendaknya ditampilkan KPPOD
belum
sepenuh-nya
yang menarik dan potensial untuk berdasarkan 5 kategori yakni daerah- merupakan pertimbangan pengusaha.
berinvestasi terbukti dari banyaknya in- daerah dengan kategori sangat Hal ini tampak dari indikator yang
vestor yang datang ke sana. Peserta lain menarik, menarik, sedang, kurang digunakan lebih kepada market oridari Pemda Kabupaten Lombok Barat menarik, dan tidak menarik.
ented sehingga bahan baku orientasi
mempertanyakan mengapa hasil
Di Kota Pekanbaru, ekonom dari (resours oriented) tidak menjadi
peringkat daerahnya untuk tahun 2002 UNSRI, DR. B. Isyadi, SE, MSc, pertimbangan, sehingga variabelmerosot jauh dari hasil pemeringkatan mengatakan bahwa harus diakui variabelnya adalah lebih kepada daya
yang sama pada tahun 2001. penelitian ini mempunyai keterbatasan beli. Asrian menilai bahwa ada
Dipertanyakannya pula apakah hal ini dan belum merupakan hasil yang indikator-indikator yang diluar
disebabkan karena adanya perubahan komprehensif dari kajian tentang Daya kewenangan pemerintah Kabupaten/
yang signifikan pada faktor-faktor yang Tarik Investasi Daerah di Indonesia Kota. Untuk itu Asrian menyarankan
mempengaruhi daya
tarik investasi daerahnya ataukah karena
perubahan dan perbedaan indikator-indikator dan pembobotan
antara tahun 2001 dan
2002. Berdasarkan hal
tersebut baik penanya
dari Bima maupun
dari Lombok Barat
mempertanyakan
masalah metode penelitian mencakup pendekatan penelitian,
sampling responden,
proses pengumpulan
data, dan pengolahan
data.
Namun H. Mufti
Murad, SE, ketua
Kadinda Kota Mataram, menyatakan bahwa temuan penelitian
dari KPPOD tersebut
sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami
oleh dunia usaha di
Masukan dari masyarakat - Peserta dari berbagai unsur masyarakat yang hadir pada seminar
Kota Mataran dan
menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam
s e k i t a r n y a .
melakukan pembangunan.
Sementara
ketua
Bapeda Kota Mataram, Drs. H.M. Ainul karena baru sebatas mengungkapkan agar penelitian jangan hanya dilakukan
Azikin, M.Si., menyatakan dapat persepsi dari titik pandang dunia usaha kepada para investor tetapi seharusnya
menerima hasil pemeringkatan ini terhadap daya tarik investasi daerah. juga terhadap komunitas yang ada di
karena memang sesuai dengan kondisi Namun menurutnya setidaknya daerah. Selain itu dia juga
yang ada di Kota Mataram. Namun penelitian ini sudah memberikan menyarankan agar pemeringkatan
demikian
menurutnya
untuk informasi awal kepada semua pihak dibedakan antara Kabupaten dan Kota,
menghindari dampak negatif dari yang terlibat dalam perumusan dan Per Sektor Usaha, dengan indikator
publikasi hasil pemeringkatan ini, kebijakan untuk mendorong investasi maupun pebobotannya juga berbeda
terutama bagi daerah-daerah yang daerah pada era otonomi. Sementara di untuk tiap-tiap kategori. Sementara
memperoleh peringkat terbawah, Bandar Lampung, Asrian Hendi Caya, dari Kota Parepare ekonom dari Unimenurut Azikin dapat dieliminir dengan Ekonom dari Universitas Lampung, versitas Hasanudin, Mansuki DEA,
menyajikan hasil peringkat tidak menyatakan bahwa pemeringkatan mengusul-kan agar pemeringkatan
ditampilkan berdasarkan urutan dari atau penilaian yang dilakukan secara dilakukan tidak hanya terhadap daerah
yang tertinggi hingga terendah. nasional - seperti yang dilakukan oleh kabupaten atau kota, melainkan juga
Menurut Azikin, peringkat buruk yang KPPOD - akan melakukan penyera- terhadap cluster-cluster ekonomi yang
didapat suatu daerah dapat gaman. Penyeragaman tersebut akan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi
dipolitisasasi untuk kepentingan- menuntut adanya penyederhanaan- pemerin-tahan serta terhadap daerah
kepentingan pihak-pihak tertentu, penyederhanaan yang mungkin akan propinsi.
misalnya
untuk
menjatuhkan tidak meng-gambarkan realitas. Selain
pemerintah daerah. Untuk itu hasil itu indikator yang digunakan oleh
16
17
Bupati Sidoarjo R.Win Hendrarso:
“Menciptakan Iklim Usaha Melalui
Debirokratisasi dan Deregulasi
Perijinan”
Kabupaten Sidoarjo dikenal
dengan cita rasa makanannya yang
khas. Lidah para pengunjung daerah
ini sungguh dimanjakan dengan
lontong kupang (kerang laut rebus
bersama lontong), udang dan
bandeng yang diracik secara khas,
dan satu lagi yang dikenal luas yakni
kerupuk udang. Makanan terakhir ini
bahkan telah menjadi komiditas
“ekspor” yang laris yang merambah
seluruh pasaran di Jawa maupun di
beberapa kota besar di Kalimantan,
Sumatera dan Bali.
Namun, dari segi yang lebih fundamental dari sekedar urusan selera
di atas, pujian kepada Sidoarjo di
masa pemberlakuan otonomi ini
banyak berkait dengan inovasi
kebijakan dan manajemen Pemda
setempat yang dinilai kondusif bagi
kehidupan masyarakat dan aktivitas
perekonomian. “Desentralisasi
sebagai transfer kewenangan pusat
ke daerah memang mesti diikuti
dengan pembaruan kebijakan dan
manajemen di level daerah,”
demikian kata Drs. R.Win Hendrarso
Msi, Bupati Sidoarjo kepada KPPOD
News. “Tanpa diikuti pembaruan ini,
segala tujuan desentralisasi itu
seperti demokrasi, efektivitas,
efisiensi dan keadilan menjadi
terhambat, ” ia beralasan.
Melihat Otda sebagai Peluang
Inovasi
“Otonomi didasari oleh konsep
penyelenggaraan desentralisasi,
yakni
adanya
pembagian
kewenangan pusat-daerah, dan
diskresi yang luas kepada daerah
untuk
mengelola
pemerintahannya,”demikian Win
memulai pandangan umumnya.
Namun, Win segera menambahkan,
bahwa konsep yang baik ini, bisa jadi
tidak sepenuhnya efektif di lapangan
“entah karena minimnya inovasi
18
Pemda
dalam
melakukan
pembaruan
kebijakan
dan
manajemen pemerintahan, atau pun
karena pusat yang tidak konsisten
dan cenderung setengah hati dalam
menjabarkan konsep itu ke dalam
berbagai aturan operasional”.
Ihwal inkonsistensi pusat ini, Win
memberikan argumen yang menarik.
Adanya tarik-ulur dalam pemberian
sejumlah kewenangan, menurutnya,
karena sikap pusat yang mau
enaknya saja. “Bila kewenangan itu
tak menguntungkan pusat, maka
serta-merta pusat menyerahkannya
kepada daerah; sebaliknya jika itu
menguntungkan maka dengan
segala upaya akan dipertahankan,
atau kalau pun diserahkan kepada
daerah mesti dengan tarik-ulur, atau
disiasati dengan dikeluarkannya
aturan baru”. Contoh yang pas
sebagai ilustrasi penjelasan ini
adalah soal pertanahan.
Pengalaman Sidoarjo
Terlepas dari masih adanya
kekurangan dalam konsep/aturan
otda ini, Pemda Kabupaten Sidoarjo
mencoba memanfaatkannya sebagai
kesempatan bagi pengenalan
berbagai kebijakan yang suportif,
khususnya
dalam
bidang
perekonomian dan aktivitas dunia
usaha. Dalam strategi pembangunan
ekonominya, fokus pemerintah
adalah “pada peningkatan kegiatan
investasi, produktivitas dan
peningkatan income masyarakat,”
kata Win.
Karena itu, jabaran dalam level
kebijakan dan operasionalnya
menyangkut dua hal. Pertama ,
penguatan kelembagaan dan
permodalan,
peningkatan
kemampuan teknologi, penciptaan
akses pasar dan promosi. Kedua,
pada dataran makro lewat
penciptaan iklim usaha kondusif
melalui debirokratisasi dan
deregulasi perijinan. Untuk hal kedua
ini, “kami telah membentuk Dinas
Perijinan dan Penanaman Modal,
dan lembaga ini telah mendapat
sertifikat manajemen mutu ISO 90012000”, demikian Win berbangga hati.
Dalam kesempatan wawancara
ini, Bupati Win merincikan daftar
kebijakannya yang mendukung
perkembangan ekonomian di
daerahnya. Secara singkat, skala
makro-kebijakan yang bisa disebut
antara lain, “peningkatan kemitraan
pemda, masyarakat dan dunia usaha;
pemudahan sistem dan prosedur
perijinan; penciptaan keseimbangan
antar pengembangan ekonomi
dengan lingkungan.” Sedangkan
dalam level operasional, upaya yang
telah
dikerjakan
seperti
“pengembangan
kawasan
SIBORIAN (Sidoarjo, Krian, Jabon)
sebagai lokasi kegiatan jasa/
perdagangan, manufaktur dan
kawasan industri secara umum;
pembangunan proyek-proyek yang
bersifat cost recovery melalui holding
company seperti pembuatan jalan tol
Waru, pemasangan pipa gas kota,
dll.”
Masih dalam kerangka kebijakan
pro-invetasi itu, dukungan Pemda
juga nampak dalam kebijakan
pungutan
(pajak/retribusi),
khususnya yang berkaitan dengan
pemanfaatan lahan/tanah. Bupati
Win tidak sepenuhnya sepakat
dengan kekhawatiran sebagain pihak
akan banyaknya pajak dan retribusi
di masa otda saat ini. “Kekhawatiran
itu tidak perlu, karena pemungutan
pajak pasti dilakukan hanya untuk
bidang-bidang yang layak dikenakan;
sedangkan pemungutan retribusi
akan
mempertimbangkan
keseimbangan antara beban
masyarakat dan pelayanan yang
diberikan Pemda.” Selain itu,
“semuanya itu sudah melalui proses
kajian pihak eksekutif dan
pembahasan intensif antar Pemda
dan DPRD”.
Dalam kasus Kab. Sidoarjo, Win
mencontohkan Perda yang mengatur
soal pemakaian tanah bagi kegiatan
usaha. Perda No. 25/2001 (tentang
Retribusi IMB) dan No. 26/2001
(tentang Retribusi Izin Gangguan),
misalnya, Pemda menerapkan
pungutan berdasarkan perhitungan
yang jelas dan proporsional. Salah
satu perhitungan di dalamnya adalah
soal luas lahan yang digunakan.
Dalam hal ini, Pemda kab. Sidoarjo
berlaku proporsional, yakni “hanya
mengatur izin dan pungutan kepada
penggunaan lahan di bawah 1,0 Ha,
sedangkan selebihnya adalah
kewenangan dari Badan Pertanahan
Nasional sebagai instansi vertikal
pemerintah pusat di daerah”.
Sedangkan
menyangkut
kebijakan pungutan, berdasarkan
cermatan KPPOD News atas
sejumlah Perda yang berkaitan
dengan pemakaian tanah di Kab.
Sidoarjo, kesimpulan umumnya
adalah berbagai Perda itu mengatur
masalah ini secara normatif dan
relatif tak bermasalah. Baik prinsip
pungutan, ukuran penggunaan jasa,
tarif dan struktur tarif umumnya
tampak wajar. Mungkin juga karena
keyakinannya akan hal ini, Bupati Win
dalam jawaban wawancaranya tidak
banyak menyinggung soal kebijakan
pungutan di daerah yang ia pimpin.
Justru yang menjadi perhatian
kritisnya adalah pada problem
masih enggannya pemerintah pusat
menyerahkan
kewenangan
pengaturan izin pertanahan kepada
daerah. Dengan Keppres 10/2001 dan
kemudian Keppres 103/2001, pusat
(BPN)
dinyatakan
masih
berkewenangan dalam pengaturan
tanah. “Ini aneh, karena bidang
pertanahan
sesungguhnya
merupakan kewenangan wajib yang
harus dijalankan oleh Pemkab/
Pemkot,” demikian ia mengaku.
Lebih jauh, “hal ini jelas berimplikasi
serius terhadap penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian
pertanahan di daerah.”
Meski ia juga melihat blessing in
disquise dari kebijakan yang
disebutnya
“resentralisasi
pertanahan” ini, yakni daerahdaerah punya waktu yang cukup
untuk menyiapkan peraturan,
kelembagaan, prasarana, maupun
SDM aparatur; toh Bupati Win tetap
berharap agar suatu saat
kewenangan pertanahan ini
diserahkan kepada daerah. Boleh jadi
harapan ini tidak terlalu seperti
menggantang asap (sia-sia), karena
belum lama ini pemerintah pusat
telah menerbitkan Keppres No.34/
2003 yang menyerahkan sebagian (9
buah) kewenangan peemrintah di
bidang pertanahan kepada Pemkab/
Pemkot.
Tidak
sepenuhnya
memuaskan keinginan daerah,
memang. Tapi aturan baru ini tentu
jauh lebih baik dari dua aturan
sebelumnya. Untuk sementara, mari
kita sepakat.* (Endi).
Memasarkan
Andalan
Produk
Anda
hinggapelosok
?
Nusantara
!
KPPOD NEWS, tempatnya
media yang menjangkau seluruh nusantara,
disebarkan ke semua pemerintahan Tk. II di Seluruh Indonesia
Iklan
No.
1
2
3
4
5
6
7
Jenis + Penempatan Iklan
Full colour 1 (satu) halaman cover belakang luar
Full colour 1 (satu) halaman cover belakang dalam
Full colour 1 (satu) halaman cover depan dalam
Full colour 1 (satu) halaman dalam
Full colour 1/2 (setengah) halaman dalam
b/w colour 1 (satu) halaman dalam
b/w colour 1/2 (setengah) halaman dalam
Tarif
Rp. 5.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 750.000,-
19
Depkeu Menilai Otonomi Perlu Disertai Desentralisasi Pengeluaran
Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Machfud Sidik mengemukakan bahwa untuk mengoptimalkan
pelayanan masyarakat di daerah pelaksanaan otonomi daerah termasuk aspek pengeluaran tidak dapat lepas dari mekanisme
pengelolaan keuangan daerah. “Kelancaran otonomi perlu difokuskan pada wacana sisi lain dari desentralisasi fiskal
yaitu dari sisi pengeluaran”, katanya pekan lalu. Menurut Machfud, desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran penting
untuk mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. (Bisnis Indonesia)
Pemda Desak Pusat Izinkan Dapat Pinjaman
Sejumlah pemda mengaku sangat membutuhkan sumber pendanaan dari pinjaman guna membiayai proyek unggulan
serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Bantul, M. Idham Samawi mengatakan sumber daya yang berasal
dari APBN dan APBD saat ini hanya habis untuk membiayai pengeluaran rutin sedang untuk proyek unggulan lain dan
peningkatan kualitas pelayanan publik, pemda harus mencari sumber dana lain. Jika daerah diberikan izin untuk
mendapatkan pinjaman, selain bisa digunakan untuk membiayai proyek unggulan dan peningkatan pelayanan publik,
dana tersebut juga dapat membantu pemda dalam pencapaian pembangunan yang sesuai dengan aspirasi setempat.
(Bisnis Indonesia)
Purnomo : 6 Masalah Jadi Keluhan Investor Tambang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan ada enam masalah yang
dikeluhkan oleh investor di bidang pertambangan umum. Keenam masalah tersebut adalah kebijakan fiskal, penambangan
tanpa izin, pelaksanaan otonomi daerah, keamanan, kebijakan yang tumpang tindih, dan restrukturisasi sektor. Dari
keenam masalah tersebut, lima diantaranya dalah masalah eksternal. Seperti masalah pelaksanaan otonomi daerah, pada
dasarnya kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengikutsertakan daerah. Namun demikian, hal itu dimanfaatkan oleh
daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang justru bertentangan dengan kebijakan pusat. Untuk itu, Purnomo menegaskan
bahwa pihaknya perlu bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. (Bisnis
Indonesia)
Bagi Hasil Migas Tak Transparan
Pemerintah pusat dinilai tidak transparan dalam penghitungan bagi hasil minyak dan gas untuk daerah yang berakibat
kurangnya pendapatan daerah secara signifikan. Menurut Presiden Direktur PT Mantra Global Konsultan, Made Astana,
selama ini dari hasil pengelolaan untuk minyak, daerah setempat diberikan jatah sebesar 15 % dan pusat mendapatkan 85
%. Sedangkan untuk gas, daerah diberikan bagian 30%. Pembagian tersebut telah sesuai dengan UU No. 25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Masalahnya saat ini menurut Made Astana adalah penetapan penghitungan
bagi hasil yang diputuskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak transparan. Daerah sendiri pada akhirnya
dapat menerima jumlah bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat apabila penghitungannya jelas dan transparan. (Bisnis
Indonesia)
Daerah Selayaknya Diberi Surat Kuasa Kerja Sama
Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Dr. HE Syaefullah dalam Seminar Nasional Revisi UU No. 22/1999 tentang
Pemeritahan Daerah mengusulkan agar Negara selayaknya memberikan surat kuasa kepada pemerintah daerah propinsi/
kabupaten dan kota dalam kerja sama dengan pihak asing. Surat kuasa harus berupa delegasi bukan kebijakan umum yang
melekat tetap pada seluruh daerah. Menurut Syaefullah pembatasan wewenang kepada daerah dengan pihak asing untuk
mencegah terjadinya tumpang tindih perjanjian internasional karena berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, kewenangan
melakukan perjanjian internasional hanya diberikan pada negara bukan propinsi ataupun kabupaten. Untuk itu, Syaefullah
berharap pemerintah segera mencabut PP No. 106 Tahun 2000 yang salah satu pasalnya memberikan kewenangan perjanjian
pinjaman daerah bersumber dari luar negeri hanya dengan persetujuan kepala daerah atau institusi legislatif setempat.
(Kompas)
Errata :
1. Edisi April 2003, Hal 5, PP No.8/2003 dan Reorganisasi Perangkat Daerah pernah dimuat di Koran Tempo.
2. Edisi April 2003, Hal. 1 - 4, Distorsi Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah, bersambung ke Hal. 8.
20
S!
S
E
R
P
STOP
TERSEDIA LAPORAN LENGKAP PENELITIAN DAYA TARIK INVESTASI
KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA (Peringkat Daya Tarik 134 Kabupaten
/ Kota di Indonesia), hasil penelitian KPPOD dalam Bahasa Indonesia dan
Inggris. Bagi Anda yang berminat bisa memesan atau datang langsung ke :
Sekretariat KPPOD Plaza Great River Lt.12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-2 No.1, Jakarta 12950
Tlp.:+62 (021) 5226018, Fax.: +62 (021) 5226027.
Untuk setiap eksemplar dikenakan biaya cetak sebesar Rp.100.000,- dan untuk
pengiriman dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.20.000,- dengan terlebih
dahulu transfer ke :
No. ACC. 607-010198-8, BCA KCP Bina Mulia Jakarta
atas nama Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Bila anda berminat silahkan mengisi formulir di bawah ini :
Nama
: ____________________________________
Instansi
: ____________________________________
Alamat
:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telepon
: ____________________ Fax : ___________________
e-mail
: ___________________
Jumlah Pesanan : ___________________ eksemplar
Fly UP